Publisher

UNRIUNRI

Journal Jurnal Administrasi Politik dan SosialJurnal Administrasi Politik dan Sosial Abstract

Pentingnya sebuah kesiapan yang dilakukan oleh pemerintah setempat terkait bagaimana menghadapi bencana alam salah satunya adalah dengan penerapan edukasi dan juga sosialisasi ataupun semacam latihan yang diberikan, namun pada penelitian ini meninjau bagaimana pemerintah Kabupaten Tangerang yang justru tidak melakukan kegiatan edukasi secara merata kepada daerah terdampak oleh bencana banjir tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui publikasi yakni data sekunder melalui literatur review. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 43 bahwa upaya dilakukan dengan pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g dan h dilaksanakan dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Conclusion

Bencana banjir di Provinsi Banten disebabkan oleh buruknya drainase, kurangnya resapan air, penebangan liar, dan sungai tidak terawat, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.Meskipun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 43 menekankan pentingnya edukasi dan pelatihan pra-bencana, penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang lebih berfokus pada penanganan pasca-bencana, dengan edukasi yang belum merata, mendorong kesiapan mandiri di masyarakat.Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk lebih aktif dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan pra-bencana, tidak hanya pada respons pasca-bencana, demi menunjang kesiapan warga yang terdampak sesuai amanat undang-undang.

Future Research

Melihat temuan penelitian ini mengenai ketidakmerataan edukasi pra-bencana oleh pemerintah dan inisiatif mandiri masyarakat, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang sangat relevan dan mendesak untuk memperkaya pemahaman serta memperbaiki praktik penanggulangan bencana. Pertama, penelitian mendatang dapat memfokuskan diri pada studi komparatif untuk menganalisis secara mendalam efektivitas program edukasi dan sosialisasi pra-bencana di berbagai wilayah yang berbeda karakteristik risiko banjirnya di Kabupaten Tangerang. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang berkontribusi pada disparitas implementasi program, serta mengukur bagaimana perbedaan ini memengaruhi tingkat kesiapsiagaan dan resiliensi komunitas. Kedua, mengingat adanya kesiapan mandiri yang kuat di tingkat masyarakat, perlu diteliti lebih jauh bagaimana inisiatif kesiapsiagaan berbasis komunitas yang muncul secara spontan dapat diidentifikasi, didokumentasikan, dan kemudian diintegrasikan secara sinergis dengan kerangka kerja penanggulangan bencana yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pertanyaan penelitian dapat mencakup bagaimana praktik-praktik lokal yang berhasil dapat direplikasi atau diperkuat melalui dukungan kebijakan dan sumber daya yang tepat, sehingga menciptakan model kolaborasi yang lebih efektif antara pemerintah dan warga. Ketiga, untuk mengatasi kesenjangan antara kebijakan dan implementasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, studi selanjutnya dapat melakukan analisis tata kelola yang komprehensif. Penelitian ini akan mengeksplorasi secara rinci hambatan struktural, birokrasi, dan kapasitas kelembagaan yang menghambat pelaksanaan pendidikan serta pelatihan pra-bencana secara merata dan berkelanjutan, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih praktis dan berdaya guna. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi inovatif untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana secara menyeluruh dan berkeadilan di wilayah terdampak.

Metadata

File size	482.47 KB
Pages	10
DMCA	Report