UNHASUNHAS

Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law Review

Notaris merupakan pejabat publik yang berwenang menyusun akta atas perjanjian perdata, namun kewenangannya terbatas apabila tidak dapat menyusun akta hipotek pesawat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ruang lingkup kewenangan notaris dalam penyusunan akta terkait barang pesawat dan menganalisis beragam bentuk akta hukum yang muncul ketika pesawat dipergunakan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. Metodologi yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan analisis perundang‑undangan, eksplorasi konseptual, dan interpretatif untuk menilai bahan hukum. Temuan menunjukkan bahwa notaris menghadapi rintangan signifikan karena kurangnya regulasi khusus mengenai hipotek pesawat, meskipun industri penerbangan terus berkembang. Kekosongan regulasi ini menimbulkan munculnya berbagai jenis akta, seperti Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Cukai Kuasa, Akta Fidusia, serta Akta Penyerahan dan Penjaminan Kuasa. Selain itu, meskipun pesawat diklasifikasikan sebagai objek terdaftar dan dapat dianggap sebagai objek tak bergerak, pembuatan akta hipotek pesawat masih memerlukan regulasi khusus untuk menghindari ketidakpastian hukum dan memastikan petunjuk regulasi yang jelas.

Pesawat dapat dianggap objek terdaftar dan bersifat tak bergerak sehingga bersedia dijadikan jaminan hipotek dalam perjanjian kredit.Namun, pesawat biasanya hanya dipergunakan sebagai jaminan tambahan karena tidak ada regulasi khusus mengenai hipotek pesawat.Untuk mengatasi kekosongan hukum, perlu dibuat regulasi hipotek pesawat, sementara penggunaan jaminan fidusia, khususnya pada mesin pesawat, dapat dipertimbangkan sebagai langkah sementara.

Saran pertama ialah melakukan studi empiris yang membandingkan efektivitas akta fidusia dan akta hipotek atas mesin pesawat di Indonesia dan negara lain sehingga dapat dilihat manfaatnya secara konkret; saran kedua adalah merancang draft regulasi hipotek pesawat yang mengutamakan prosedur pendaftaran yang transparan dan terintegrasi dengan sistem registrasi pesawat Indonesia; saran ketiga menyarankan penelitian tentang dampak penerapan reguhipotek tersebut terhadap akses pembiayaan bagi operator penerbangan, memonitor risiko default dan penerimaan kredit, sehingga memberikan dasar kebijakan yang lebih terpadu untuk mendukung industri penerbangan nasional.

  1. PENANGGULANGAN ANARKISME SUPORTER MELALUI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PERSIB BANDUNG DAN PERSIJA... doi.org/10.23920/jbmh.v1n1.4PENANGGULANGAN ANARKISME SUPORTER MELALUI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA STUDI KASUS PERSIB BANDUNG DAN PERSIJA doi 10 23920 jbmh v1n1 4
  2. Notarial Challenges for Aircraft Deeds: Unlocking the Potential of Aircraft as Collateral | Hasanuddin... pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/4818Notarial Challenges for Aircraft Deeds Unlocking the Potential of Aircraft as Collateral Hasanuddin pasca unhas ac ojs index php halrev article view 4818
  3. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik | Solechan | Administrative Law and Governance... doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik Solechan Administrative Law and Governance doi 10 14710 alj v2i3 541 557
Read online
File size317.62 KB
Pages18
DMCAReport

Related /

ads-block-test