UNDIKSHAUNDIKSHA
Ganesha Civic Education JournalGanesha Civic Education JournalPeredaran kosmetik berupa krim wajah tanpa izin edar di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen. Produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari instansi berwenang, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sering kali mengandung bahan berbahaya yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku yang mengedarkan kosmetik krim wajah tanpa izin edar serta mengkaji efektivitas penegakan hukum berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang menelaah berbagai norma hukum, doktrin, serta peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk pidana, perdata, maupun administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya pengawasan dari aparat berwenang, maraknya penjualan melalui platform digital, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya penggunaan produk kosmetik yang telah terdaftar secara resmi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, edukasi publik, dan penegakan sanksi yang tegas untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen.
Penjualan kosmetik krim wajah tanpa izin edar merupakan tindakan melanggar hukum yang berdampak buruk pada kesehatan konsumen dan hak perlindungan konsumen.Pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana, perdata, atau administratif sesuai dengan ketentuan hukum.Meskipun kerangka hukum sudah memadai, implementasinya masih menghadapi kendala seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran masyarakat.Diperlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan pemahaman hukum, serta menegakkan sanksi secara tegas agar peredaran kosmetik ilegal dapat dikurangi.
Untuk mengatasi peredaran kosmetik ilegal, penelitian lanjutan perlu fokus pada tiga aspek utama. Pertama, studi tentang dampak penjualan kosmetik ilegal melalui platform digital terhadap perlindungan konsumen, khususnya dalam konteks kebijakan regulasi e-commerce. Kedua, pengembangan program edukasi hukum yang lebih inovatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya izin BPOM, termasuk melalui media sosial atau kampanye kreatif. Ketiga, evaluasi efektivitas sanksi administratif dan pidana yang diberikan kepada pelaku usaha, dengan mempertimbangkan kemungkinan penggunaan teknologi untuk mempercepat proses penegakan hukum. Ketiga saran ini bertujuan untuk mengisi celah regulasi, memperkuat kesadaran masyarakat, dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum dalam perlindungan konsumen.
| File size | 269.94 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
UNDIPUNDIP Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan studi kasus; data dikumpulkan melalui wawancara denganMetode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan studi kasus; data dikumpulkan melalui wawancara dengan
UNESPADANGUNESPADANG Konsumen berhak menuntut ganti rugi materiil berupa selisih harga tiket dan biaya-biaya yang dikeluarkan, serta ganti rugi immateriil atas kekecewaan danKonsumen berhak menuntut ganti rugi materiil berupa selisih harga tiket dan biaya-biaya yang dikeluarkan, serta ganti rugi immateriil atas kekecewaan dan
UMPPUMPP Program ini diharapkan menjadi model literasi keuangan lansia yang holistik, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan lahir dan batin di usiaProgram ini diharapkan menjadi model literasi keuangan lansia yang holistik, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan lahir dan batin di usia
UKMCUKMC Koefisien determinasi (R²) financial literacy dan tingkat hedonisme memiliki pengaruh sebesar 51,3% terhadap minat penggunaan pinjaman online, sedangkanKoefisien determinasi (R²) financial literacy dan tingkat hedonisme memiliki pengaruh sebesar 51,3% terhadap minat penggunaan pinjaman online, sedangkan
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Akibat hukumnya, debitur awal tetap bertanggung jawab kepada bank dan berisiko wanprestasi, sementara pihak ketiga menghadapi ketidakpastian hukum atasAkibat hukumnya, debitur awal tetap bertanggung jawab kepada bank dan berisiko wanprestasi, sementara pihak ketiga menghadapi ketidakpastian hukum atas
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Namun demikian, perlindungan tersebut dinilai belum optimal karena masih bersifat umum dan penegakannya belum sepenuhnya efektif, sehingga diperlukan penguatanNamun demikian, perlindungan tersebut dinilai belum optimal karena masih bersifat umum dan penegakannya belum sepenuhnya efektif, sehingga diperlukan penguatan
UEUUEU Penelitian ini menganalisis kedudukan yuridis HGB atas HPL dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, dengan fokus pada sengketa kepemilikan di ApartemenPenelitian ini menganalisis kedudukan yuridis HGB atas HPL dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, dengan fokus pada sengketa kepemilikan di Apartemen
AMSIRAMSIR Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis teori-teori atribusi, delegasi, dan ultra vires, studi ini menemukan bahwa dualisme regulasi antara keduaMelalui pendekatan yuridis normatif dan analisis teori-teori atribusi, delegasi, dan ultra vires, studi ini menemukan bahwa dualisme regulasi antara kedua
Useful /
IPM2KPEIPM2KPE Metode analisis isi diterapkan untuk mengklasifikasikan dan menganalisis data melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapatMetode analisis isi diterapkan untuk mengklasifikasikan dan menganalisis data melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat
IPM2KPEIPM2KPE Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan jenis, penggunaan dominan, dan makna hubungan rasa (sense relations) yang digunakan dalam film Alice in WonderlandPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan jenis, penggunaan dominan, dan makna hubungan rasa (sense relations) yang digunakan dalam film Alice in Wonderland
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Namun, akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris dapat menjadi objek laporan pidana, sehingga menimbulkan persoalan mengenai kewenangan penyidik kepolisianNamun, akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris dapat menjadi objek laporan pidana, sehingga menimbulkan persoalan mengenai kewenangan penyidik kepolisian
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank syariah dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu tindakan penyelamatan bagi nasabah yang beritikad baik danPenyelesaian sengketa antara nasabah dan bank syariah dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu tindakan penyelamatan bagi nasabah yang beritikad baik dan