UINSAUINSA

Islamica: Jurnal Studi KeislamanIslamica: Jurnal Studi Keislaman

Kongres Nasional 1997 Nahdlatul Ulama (NU) di Lombok mengeluarkan fatwa progresif yang memperbolehkan perempuan menjabat sebagai wakil presiden, suatu langkah maju dalam advokasi keadilan gender dalam diskursus Islam. Namun, di tingkat akar rumput, segregasi gender masih terlekat kuat, khususnya di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana feminis NU di Sumenep menegosiasi perjuangan mereka untuk kesetaraan gender dan bagaimana kiai serta sarjana agama merespons upaya tersebut. Metode kualitatif menggunakan tinjauan literatur, observasi, wawancara, dan analisis dokumen, dengan kerangka teori feminisme Islam. Temuan menunjukkan bahwa diskursus gender NU Sumenep masih lemah ketika dihadapkan pada otoritas religius kiai dan sarjana tradisional. Respons ambivalen dan skeptis terhadap aktivisme kesetaraan gender menandakan bahwa diskursus yang dipromosikan oleh Dewan Pusat NU belum berhasil terinternalisasi secara efektif di tingkat lokal. Di samping itu, tidak adanya inisiatif berbasis pesantren dalam kesadaran gender memperkuat segregasi, menghasilkan kompetensi dan peluang tidak setara antara siswa laki-laki dan perempuan.

Diskursus kesetaraan gender di antara aktivis NU Sumenep telah lama hadir, namun dampaknya masih mayoritas sekular dan belum mencapai level substantif, yaitu kemampuan untuk terlibat dalam dialog, negosiasi, dan menegosiasi terhadap otoritas kiai dan guru NU yang menegolak gender equality.Sikap hati-hati dan skeptis NU Sumenep terhadap diskursus kesetaraan gender menunjukkan bahwa inisiatif PBNU belum sepenuhnya internalisasi di tingkat akar rumput.Banyak keputusan hukum dan opini pribadi kiai dan guru masih belum sejalan dengan ideal kesetaraan gender yang dianut oleh elit PBNU.

Bagaimana mekanisme adaptasi fatwa 1997 NU dalam konteks pesantren lokal dapat mempercepat internalisasi kesetaraan gender? Apakah peran media daring dapat memfasilitasi dialog lintas generasi di antara kiai dan aktivis perempuan NU Sumenep untuk mengedepankan praktik gender yang inklusif? Bagaimana strategi pelatihan berbasis kasus dapat meningkatkan kapasitas santri perempuan dalam berpartisipasi aktif di forum kebijakan NU tanpa mengganggu harmoni komunitas?.

  1. Negotiating Gender Equality: NU Scholars’ Perceptions of Women’s Role in Sumenep | Islamica:... islamica.uinsa.ac.id/index.php/islamica/article/view/1201Negotiating Gender Equality NU ScholarsAo Perceptions of WomenAos Role in Sumenep Islamica islamica uinsa ac index php islamica article view 1201
  2. Contribution of the Nahdlatul Ulama (NU) social movement to gender Issue and empowerment of women in... ejournalpegon.jaringansantri.com/index.php/INC/article/view/91Contribution of the Nahdlatul Ulama NU social movement to gender Issue and empowerment of women in ejournalpegon jaringansantri index php INC article view 91
  3. MEMAHAMI KESETARAAN GENDER DALAM FIQH: Analisis Teori Evolusi Kontinuitas Fiqh | Hulwati | Kafa`ah: Journal... kafaah.org/index.php/kafaah/article/view/112MEMAHAMI KESETARAAN GENDER DALAM FIQH Analisis Teori Evolusi Kontinuitas Fiqh Hulwati Kafa ah Journal kafaah index php kafaah article view 112
Read online
File size369 KB
Pages24
DMCAReport

Related /

ads-block-test