UGMUGM
Jurnal PolGovJurnal PolGovPenelitian tentang konflik tanah keraton menggunakan pendekatan administratif, sosial, dan ekonomi. Konflik yang terjadi seakan memosisikan pemerintah memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada keraton. Berbagai kasus menunjukkan kebijakan resmi cenderung sangat jauh berbeda dari realitas sebenarnya, keraton masih menguasai tanah adatnya. Seharusnya, konflik tanah keraton dapat dilihat dari perspektif negara (institusi). Melihat, keraton secara historiografi adalah kerajaan yang berdaulat dengan kebudayaannya yang khas. Artikel ini membahas penguasaan tanah Baluwarti sebagai kontestasi antara negara lama dan negara baru dengan menggunakan game theory antara keraton Kasunanan dan pemerintah kota Surakarta. Relasi kedua negara dijelaskan sebagai aktor rasional yang bertindak sesuai strategi yang telah direncanakan secara maksimal untuk menguasai tanah Baluwarti. Metode penelitian berupa studi lapangan, wawancara interaktif, dari studi kepustakaan, berita media online, dan penelitian terdahulu. Ditemukan ada ketidakjelasan status tanah Baluwarti merupakan strategi yang dipakai kedua aktor untuk mengendalikan tanah Baluwarti. Pemerintah memilih berkonflik dengan keraton Kasunanan di luar tanah Baluwarti dan membuat citra keraton Kasunanan semakin menurun untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat Baluwarti. Sementara itu, Keraton Kasunanan bertahan dengan strateginya untuk tetap menguasai tanah Baluwarti dengan glorifikasi peraturan adatnya dan narasi-narasi jasa keraton Kasunanan kepada Indonesia.
Dari penjelasan yang dikemukakan, kompleksitas sengketa tanah Baluwarti antara keraton Kasunanan dan pemerintah kota Surakarta adalah arena pertarungan antara negara lama dan negara baru untuk mengembangkan kendali.Game theory membuktikan, dengan modal regulasi yang dimiliki pemerintah kota, dan kekuatan kontrol atas aset dan adat keraton Kasunanan dimanfaatkan kedua kubu untuk mencapai manfaat semaksimal mungkin dalam menguasai tanah Baluwarti.Ketidakjelasan status tanah Baluwarti adalah strategi paling optimal yang dipakai kedua negara untuk mengendalikan tanah Baluwarti.Pemerintah memilih berkonflik dengan keraton Kasunanan di luar tanah Baluwarti dan membuat citra keraton Kasunanan semakin menurun untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat Baluwarti.Sementara itu, keraton Kasunanan bertahan dengan strateginya untuk tetap menguasai tanah Baluwarti dengan glorifikasi peraturan adatnya dan narasi-narasi jasa keraton Kasunanan kepada Indonesia.Sengketa tanah Baluwarti cepat atau lambat harus segera diselesaikan.Strategi paling sempurna dari kacamata game theory untuk mengakhiri kontestasi antara kedua negara, yaitu dengan melakukan rekonsiliasi tentang kepastian status tanah Baluwarti, pembagian wewenang, dan urusan internal.Dengan duduk bersama, keraton Kasunanan dan pemerintah kota Surakarta akan mencapai kesepakatan, menciptakan kesejahteraan masyarakat Baluwarti, tanpa mengancam warisan sejarah yang telah dibangun leluhur.
1. Meneliti bagaimana mekanisme rekonsiliasi formal dapat diimplementasikan dalam sengketa tanah adat di kota-kota besar, dengan menanyakan: bagaimana proses dialog multi‑stakeholder dapat meminimalkan asymetri informasi antara pemerintah dan lembaga adat? 2. Mengkaji efektifitas regulasi UUPA dan Keppres 23/1988 dalam menegakkan kepemilikan tanah adat, dengan pertanyaan: siapa yang sebenarnya memegang keputusan akhir dan bagaimana kualifikasi otoritas tersebut dapat diselaraskan? 3. Meneliti dampak sosial ekonomi bagi masyarakat yang terlibat dalam sengketa tanah daerah berarabel adat, misalnya menanyakan: bagaimana perubahan status kepemilikan mempengaruhi akses terhadap layanan publik dan pengembangan infrastruktur? - Ketiga arah studi ini bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat menyusun kerangka kerja kolaboratif antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat, sehingga konflik tanah tidak hanya diselesaikan secara legal namun juga berkeadilan sosial.
| File size | 224.39 KB |
| Pages | 34 |
| DMCA | Report |
Related /
UMSJUMSJ Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kontrol yudisial yang efektif, batas waktu pemblokiran, serta prosedur yang transparan untuk menjamin keseimbanganOleh karena itu, diperlukan mekanisme kontrol yudisial yang efektif, batas waktu pemblokiran, serta prosedur yang transparan untuk menjamin keseimbangan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Pembatalan sertifikat hak milik atas tanah mengakibatkan batalnya akta jual beli dan pengembalian tanah kepada pemilik sah. Hal ini sering terjadi akibatPembatalan sertifikat hak milik atas tanah mengakibatkan batalnya akta jual beli dan pengembalian tanah kepada pemilik sah. Hal ini sering terjadi akibat
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Studi ini membahas kesenjangan dalam pemahaman dinamika pemerintahan lokal dalam konteks sosio-kultural Papua yang khas. Penelitian menggunakan studi kasusStudi ini membahas kesenjangan dalam pemahaman dinamika pemerintahan lokal dalam konteks sosio-kultural Papua yang khas. Penelitian menggunakan studi kasus
UMMUMM Di Urutsewu, konflik muncul dari perbedaan persepsi antara TNI dan petani lokal. TNI menggunakan daerah tersebut untuk pertahanan dan uji coba senjata,Di Urutsewu, konflik muncul dari perbedaan persepsi antara TNI dan petani lokal. TNI menggunakan daerah tersebut untuk pertahanan dan uji coba senjata,
UNUSIDAUNUSIDA Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana produsen melakukan strategi komunikasi pemasaran melalui desain kemasan. Kemasan tidak lagi hanyaPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana produsen melakukan strategi komunikasi pemasaran melalui desain kemasan. Kemasan tidak lagi hanya
UGMUGM Tidak ada perbedaan yang signifikan antara efek insentif moneter dan non-moneter pada kinerja kreatif. Hasil penelitian ini konsisten dengan teori kepemimpinanTidak ada perbedaan yang signifikan antara efek insentif moneter dan non-moneter pada kinerja kreatif. Hasil penelitian ini konsisten dengan teori kepemimpinan
IUSIUS Untuk memperoleh kepastian hukum hak atas tanah, maka perlu dilakukan pendaftaran tanah. Pendaftaran hak atas tanah diatur dalam pasal 19 UUPA, dan lebihUntuk memperoleh kepastian hukum hak atas tanah, maka perlu dilakukan pendaftaran tanah. Pendaftaran hak atas tanah diatur dalam pasal 19 UUPA, dan lebih
UIBUIB di Indonesia perundang-undangan senantiasa mengalami perkembangan termasuk dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebelumnya Undang-Undang tentangdi Indonesia perundang-undangan senantiasa mengalami perkembangan termasuk dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebelumnya Undang-Undang tentang
Useful /
UNUSIDAUNUSIDA Dalam materi persebaran bioma terdapat banyak informasi mengenai kondisi alam, hewan, dan tumbuhan dari setiap jenis bioma. Banyaknya informasi dan penyampaianDalam materi persebaran bioma terdapat banyak informasi mengenai kondisi alam, hewan, dan tumbuhan dari setiap jenis bioma. Banyaknya informasi dan penyampaian
UMMUMM Indonesia harus terus berinovasi dalam upayanya memerangi korupsi. Pembentukan peraturan perampasan aset yang lebih komprehensif menjadi krusial, mengingatIndonesia harus terus berinovasi dalam upayanya memerangi korupsi. Pembentukan peraturan perampasan aset yang lebih komprehensif menjadi krusial, mengingat
UMMUMM Ketentuan hukum ruang angkasa mengatur kegiatan negara di ruang angkasa. Pelaksanaan kegiatan tersebut memerlukan teknologi canggih, yang membatasi kemampuanKetentuan hukum ruang angkasa mengatur kegiatan negara di ruang angkasa. Pelaksanaan kegiatan tersebut memerlukan teknologi canggih, yang membatasi kemampuan
UGMUGM Perkembangan HAM tidak bisa dipisahkan dari wacana demokrasi, karena norma demokrasi merupakan bagian integral dari realisasi HAM. Dengan menggunakan kerangkaPerkembangan HAM tidak bisa dipisahkan dari wacana demokrasi, karena norma demokrasi merupakan bagian integral dari realisasi HAM. Dengan menggunakan kerangka