Publisher

UGMUGM

Journal PCD JournalPCD Journal Abstract

Pemberian hadiah keuangan telah menjadi faktor penting, meski bukan satu-satunya, dalam mengumpulkan dukungan pemilih selama pemilu daerah di Indonesia. Artikel ini bertujuan menelusuri serangan fajar (dawn attacks) pembelian suara di Kabupaten Bolaang Mongondow, sebuah praktik yang sosialnya dianggap wajib untuk memperoleh suara selama pemilu daerah. Selain itu, artikel ini menelusuri bagaimana pembelian suara melalui keuangan pribadi dan mobilisasi birokrasi telah menjadi faktor dominan dalam pemilu daerah, jauh lebih penting dibandingkan sumber daya institusional dan instrumen politik konservatif seperti partai politik. Meskipun Bolaang Mongondow diyakini menawarkan potensi politik dan ekonomi yang sedikit untuk pembelian suara skala besar—kabupaten ini jauh dari lintasan politik nasional, dan sebagian besar penduduknya cukup sejahtera serta dapat memenuhi kebutuhan dasar—serangan fajar ini terus berlangsung dalam skala besar selama pemilu daerah. Artikel ini juga menjelaskan konteks, latar belakang, dan alasan di balik praktik pembelian suara serta pelaku utama yang terlibat. Artikel ini juga menawarkan perspektif komparatif empiris dan teoritis mengenai pembelian suara.

Conclusion

Penyelidikan kasus Bolaang Mongondow menunjukkan bahwa pengadaan uang secara terbuka melalui jaringan sosial dan birokrasi lebih efektif daripada mekanisme partai politik tradisional dalam memperoleh dukungan pemilih.Praktik pembelian suara ini beroperasi secara terbuka di semua tingkat masyarakat, bahkan di kalangan pejabat pemilu, dan tidak dianggap sebagai tindakan ilegal yang tersembunyi.Model multilapis birokrasi yang melibatkan pejabat tingkat provinsi memungkinkan kampanye memanfaatkan sumber daya pemerintah secara luas, memfasilitasi legitimasi sosial praktik tersebut.

Future Research

Salah satu arah penelitian lanjutan dapat memeriksa mekanisme peraturan yang memungkinkan birokrasi provinsi memfasilitasi pembelian suara di tingkat kabupaten sehingga dapat diidentifikasi titik-titik kebocoran regulasi yang sering dilanggar. Penelitian selanjutnya dapat meneliti dampak jangka panjang dari praktik pembelian suara sebesar miliaran rupiah terhadap infrastruktur publik, misalnya kualitas pembangunan jalan dan fasilitas kesehatan, untuk menilai apakah investasi tersebut sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah. Akhirnya, studi kualitatif yang melibatkan narasumber representatif dapat mengungkap persepsi masyarakat terhadap legitimasi sosial praktik pembelian suara, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih sensitif terhadap konteks kultural dan ekonomi setempat.

Metadata

File size	604.89 KB
Pages	30
DMCA	Report