UNIRA MALANGUNIRA MALANG

Journal of Governance InnovationJournal of Governance Innovation

Efisiensi fiskal berperan penting dalam menanggulangi kesenjangan antara wilayah di Indonesia melalui pengelolaan transfer dana. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 terhadap efisiensi fiskal serta pola transfer dana daerah. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan analisis data sekunder yang mencakup sumber resmi dan studi akademik dari Maret hingga April 2025. Hasil menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini mampu meningkatkan efisiensi penggunaan dana transfer, namun juga menimbulkan tantangan, seperti ketergantungan daerah pada transfer pusat dan disparitas kapasitas fiskal. Diskusi mengungkap bahwa meskipun dana transfer dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, efektivitasnya sangat tergantung pada pengelolaan yang baik oleh daerah, yang diharapkan dapat memanfaatkan dana secara optimal untuk pembangunan lokal. Penelitian ini menyarankan bahwa perbaikan koordinasi antara pusat dan daerah, serta peningkatan kapasitas pengelolaan fiskal lokal, sangat penting untuk keberhasilan kebijakan ini. Kesimpulannya, untuk mencapai tujuan desentralisasi fiskal yang adil dan berkelanjutan, perlu upaya yang lebih terintegrasi dalam merancang kebijakan yang memperhatikan keadaan lokal dan mendorong inovasi pendapatan daerah, sehingga ketimpangan fiskal dapat diminimalisir dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi fiskal dan pola transfer dana daerah di Indonesia.Peningkatan efisiensi fiskal adalah faktor penting dalam mengatasi ketimpangan antarwilayah, terutama dalam konteks desentralisasi fiskal.Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan meningkatkan pengelolaan pendapatan lokal, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan dana yang ditransfer secara efektif.Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya kerangka kerja yang kuat yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan memberikan insentif berbasis kinerja untuk pengelolaan fiskal yang lebih baik di tingkat daerah.

Untuk mencapai tujuan desentralisasi fiskal yang adil dan berkelanjutan, perlu upaya yang lebih terintegrasi dalam merancang kebijakan yang memperhatikan keadaan lokal dan mendorong inovasi pendapatan daerah. Pertama, penting untuk melakukan studi lanjutan yang menyelidiki dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap berbagai indikator sosial ekonomi di berbagai daerah. Kedua, peningkatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sebaiknya diprioritaskan untuk memperbaiki koordinasi kebijakan fiskal, sehingga kapasitas dan kebutuhan daerah dapat terpenuhi dengan lebih baik. Selain itu, perlu di eksplorasi strategi inovatif untuk meningkatkan basis pendapatan daerah, seperti penyelenggaraan program pelatihan bagi pejabat lokal dalam pengelolaan fiskal, serta pemanfaatan teknologi untuk pengumpulan pajak yang lebih efisien. Terakhir, pembentukan mekanisme evaluasi yang berkelanjutan untuk memantau hasil dari kebijakan fiskal sangat penting, sehingga dapat membantu dalam menyempurnakan strategi pembangunan daerah dan menciptakan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

  1. Digitalization of Romanian public administration: a panel data analysis at regional level | Journal of... journals.vilniustech.lt/index.php/JBEM/article/view/18574Digitalization of Romanian public administration a panel data analysis at regional level Journal of journals vilniustech lt index php JBEM article view 18574
  2. The Analysis of Sub-National Fiscal Risk in Indonesia | IIETA. analysis national fiscal risk iieta ijsdp... doi.org/10.18280/ijsdp.170718The Analysis of Sub National Fiscal Risk in Indonesia IIETA analysis national fiscal risk iieta ijsdp doi 10 18280 ijsdp 170718
Read online
File size690.85 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

ads-block-test