ANTISPUBLISHERANTISPUBLISHER
Journal of Contemporary Business Law & Technology: Cyber Law, Blockchain, and Legal InnovationsJournal of Contemporary Business Law & Technology: Cyber Law, Blockchain, and Legal InnovationsPenelitian hukum normatif ini meninjau urgensi reformasi kepolisian untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia melalui pembentukan Tim Reformasi Kepolisian. Metode yang digunakan adalah pendekatan regulasi statutori untuk memeriksa dasar konstitusional dan hukum penyusun tim, posisi institusionalnya, serta batas‑batas kewenangannya, serta pendekatan komparatif untuk menilai desain reformasi di Meksiko, Georgia, dan Hong Kong. Hasilnya menunjukkan bahwa wewenang Presiden untuk membentuk tim didukung oleh Pasal 4 ayat (1) Undang‑Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 2 Tahun 2002, selama mandat tim terbatas pada studi, evaluasi, dan rekomendasi tanpa mengambil alih fungsi operasional penegakan hukum. Penelitian ini menekankan perlunya mandat yang jelas, mekanisme tindak lanjut yang terukur, partisipasi publik yang bermakna, serta pengawasan independen agar reformasi dapat menghasilkan perubahan substansial dalam akuntabilitas, profesionalisme, dan mutu layanan kepolisian.
Penelitian ini menegaskan bahwa pembentukan Tim Reformasi Kepolisian merupakan instrumen politik dan hukum yang menegaskan penguatan tata kelola kepolisian dan peningkatan mutu penegakan hukum melalui reformasi institusional dan kebijakan.Legitimasi di tingkat hukum didasarkan pada wewenang Presiden menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan posisi Kepolisian di bawah Presiden menurut UU Nomor 2 tahun 2002, dengan batasan mandat pada studi, evaluasi, dan rekomendasi.Untuk keberhasilan reformasi, diperlukan mandat yang tegas, mekanisme tindak lanjut yang terukur, partisipasi publik yang bermakna, dan pengawasan independen agar rekomendasi bersifat mengikat dan menghasilkan perubahan konkret dalam akuntabilitas, profesionalisme, serta kualitas layanan kepolisian.
Berdasarkan kekurangan dalam mekanisme tindak lanjut dan partisipasi publik yang masih terbatas, penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas model implementasi tim reformasi di Indonesia melalui studi kasus tiga bidang wilayah (pusat, provinsi, kabupaten) agar dapat diidentifikasi faktor sukses dan hambatan lokal. Selanjutnya, riset kualitatif dapat menilai dampak partisipasi publik dengan pendekatan survei komunitas yang melibatkan korban kekerasan, korban pelanggaran prosedur, dan warga yang sering berinteraksi dengan kepolisian, guna memahami persepsi legitimasi reformasi. Penelitian eksperimental dengan desain intervensi dapat mengevaluasi dampak dari mekanisme pengawasan independen yang terintegrasi dengan lembaga pengawas (Kompolnas, Ombudsman, Komnas HAM) terhadap perubahan perilaku kepolisian dan tingkat kepercayaan publik, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang lebih kuat dalam mendukung reformasi kepolisian berkelanjutan.
| File size | 333.71 KB |
| Pages | 28 |
| DMCA | Report |
Related /
UMSUMS VB tahun 2022 yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 4696/B/PK/Pjk/2023 mengenai Peninjauan Kembali PutusanVB tahun 2022 yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 4696/B/PK/Pjk/2023 mengenai Peninjauan Kembali Putusan
KPUKPU Validasi sistem menggunakan data Pemilu tahun 2024 untuk memastikan sistem yang dibuat telah sama dengan kondisi existing. Hasil dari pengujian sistemValidasi sistem menggunakan data Pemilu tahun 2024 untuk memastikan sistem yang dibuat telah sama dengan kondisi existing. Hasil dari pengujian sistem
UMSUMS Kode etik dan perilaku hakim merupakan inti yang melekat pada profesi hakim yang mengandung nilai-nilai etika dan moral, untuk mewujudkan peradilan yangKode etik dan perilaku hakim merupakan inti yang melekat pada profesi hakim yang mengandung nilai-nilai etika dan moral, untuk mewujudkan peradilan yang
4141 Ketidaksesuaian dalam ketiga unsur ini mendorong organisasi membuat kebijakan tambahan sebagai penyeimbang. Semakin tinggi potensi kebijakan menunjukkanKetidaksesuaian dalam ketiga unsur ini mendorong organisasi membuat kebijakan tambahan sebagai penyeimbang. Semakin tinggi potensi kebijakan menunjukkan
UNSURUNSUR Seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk menghasilkan kualitas audit yang baik. Kualitas audit yang baik dapat dihasilkan jika seorangSeorang auditor dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk menghasilkan kualitas audit yang baik. Kualitas audit yang baik dapat dihasilkan jika seorang
UNSURUNSUR 09) dan nilai signifikasi lebih kecil daripada 0. 05 (0. 000 < 0. 05). Hasil uji koefisien determinasi (R2), besarnya pengaruh pengetahuan produk dan religiusitas09) dan nilai signifikasi lebih kecil daripada 0. 05 (0. 000 < 0. 05). Hasil uji koefisien determinasi (R2), besarnya pengaruh pengetahuan produk dan religiusitas
UNSURUNSUR Pemilihan Kepala Daerah merupakan sebuah ajang pesta demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sekali, pergantian kekuasaan di negaraPemilihan Kepala Daerah merupakan sebuah ajang pesta demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sekali, pergantian kekuasaan di negara
UMSUMS Responden dalam penelitian ini berjumlah 87 orang, terdiri dari 28 guru yang diambil secara keseluruhan, 53 orang tua siswa, dan 6 anggota komite sekolah.Responden dalam penelitian ini berjumlah 87 orang, terdiri dari 28 guru yang diambil secara keseluruhan, 53 orang tua siswa, dan 6 anggota komite sekolah.
Useful /
UMSUMS Kanker payudara tetap menjadi kanker paling umum pada wanita di seluruh dunia dan penyebab utama kematian terkait kanker. Kemajuan dalam epigenetika, khususnyaKanker payudara tetap menjadi kanker paling umum pada wanita di seluruh dunia dan penyebab utama kematian terkait kanker. Kemajuan dalam epigenetika, khususnya
UMSUMS Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok injeksi memiliki skor WOMAC yang secara signifikan lebih rendah (19,2 ± 14,0) dibandingkan dengan kelompokHasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok injeksi memiliki skor WOMAC yang secara signifikan lebih rendah (19,2 ± 14,0) dibandingkan dengan kelompok
ANTISPUBLISHERANTISPUBLISHER Penelitian ini menganalisis masalah yudisial modern yang diakibatkan oleh teknologi baru terhadap sistem hukum, yang mengarah pada kesimpulan bahwa aturanPenelitian ini menganalisis masalah yudisial modern yang diakibatkan oleh teknologi baru terhadap sistem hukum, yang mengarah pada kesimpulan bahwa aturan
ANTISPUBLISHERANTISPUBLISHER The findings indicate that the implementation of green innovation strategies enhances business competitiveness, expands market opportunities, and supportsThe findings indicate that the implementation of green innovation strategies enhances business competitiveness, expands market opportunities, and supports