BINA INSANBINA INSAN
Law Journal (LAJOUR)Law Journal (LAJOUR)Perlindungan pemenuhan hak anak dalam keputusan hakim yang diingkari oleh orang tua pasca perceraian menimbulkan masalah hukum antara suami istri yang telah bercerai dan sudah memiliki putusan Hakim Pengadilan Agama, tetapi setelah bercerai seorang ayah tidak menjalankan perintah putusan Hakim yang telah ditetapkan kepadanya terhadap nafkah anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan mengenai kewajiban nafkah anak yang dilakukan oleh ayah menurut Hukum Positif Indonesia serta bagaimana implementasi sanksi hukum bagi ayah yang mengabaikan nafkah terhadap anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dilengkapi dengan data normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kenyataannya tidak semua bapak atau mantan suami menjalankan perintah dalam putusan pengadilan dengan baik, salah satunya yaitu perintah untuk bertanggung jawab atas nafkah dan biaya pemeliharaan anak sampai anak berusia 21 tahun. Dalam menangani permasalahan anak sebagai korban tindak pidana, penyidik dan penyidik pembantu memfokuskan diri pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Berdasarkan penelitian, kewajiban nafkah anak yang dilakukan oleh ayah pasca perceraian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan adanya pemahaman kepada masyarakat bahwa ada sanksi hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anak pasca perceraian orang tua.Jika seorang ayah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya, maka dapat dituntut secara pidana sebagaimana ditegaskan dalam BAB XIA Larangan Pasal 76B yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.Lebih lanjut, Pasal 77B menjelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.
Berdasarkan latar belakang permasalahan nafkah anak pasca perceraian yang masih sering terjadi, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas putusan pengadilan terkait nafkah anak dalam praktiknya. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah anak setelah perceraian, seperti tingkat pendidikan, ekonomi, dan dukungan sosial. Terakhir, penelitian kualitatif mendalam dapat dilakukan untuk memahami perspektif anak-anak yang menjadi korban penelantaran nafkah, serta dampak psikologis dan sosial yang mereka alami, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk melindungi hak-hak mereka.
| File size | 263 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UNARSUNARS Temuan lapangan menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke penggunaan lain sangat kompleks, dipengaruhi oleh pertumbuhan alih fungsiTemuan lapangan menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke penggunaan lain sangat kompleks, dipengaruhi oleh pertumbuhan alih fungsi
UNARSUNARS Perlindungan terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal Proses Diversi bahwa Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum denganPerlindungan terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal Proses Diversi bahwa Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan
UNARSUNARS Tanggung gugat terhadap klaim karya cipta seni batik oleh daerah lain memungkinkan pengajuan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga dan penyitaan bendaTanggung gugat terhadap klaim karya cipta seni batik oleh daerah lain memungkinkan pengajuan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga dan penyitaan benda
UNARSUNARS Pengaruh Pengembalian sejumlah dana atau pembayaran uang pengganti sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalianPengaruh Pengembalian sejumlah dana atau pembayaran uang pengganti sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalian
UNARSUNARS Arus modernisasi seperti zaman sekarang tidak bisa ditinggalkan lagi oleh ummat manusia, apa lagi di bantu dengan kecanggihan informasi tekhnoligi, makaArus modernisasi seperti zaman sekarang tidak bisa ditinggalkan lagi oleh ummat manusia, apa lagi di bantu dengan kecanggihan informasi tekhnoligi, maka
UNARSUNARS Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban: a. menguji undang-undang terhadapPasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban: a. menguji undang-undang terhadap
UNARSUNARS Penyimpanan minuta akta dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan bagi para pihak dan terhadap minuta itu sendiri, mengingat minuta akta merupakan arsipPenyimpanan minuta akta dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan bagi para pihak dan terhadap minuta itu sendiri, mengingat minuta akta merupakan arsip
UNARSUNARS Wacana penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil kembali muncul karena tingginya frekuensi kriminalitas dan aksi-aksi melawan hukum yang menggunakanWacana penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil kembali muncul karena tingginya frekuensi kriminalitas dan aksi-aksi melawan hukum yang menggunakan
Useful /
PIPI This study aims to examine the effect of liquidity, profitability, business risk, and asset structure on capital structure of companies in hotel, restaurantThis study aims to examine the effect of liquidity, profitability, business risk, and asset structure on capital structure of companies in hotel, restaurant
PIPI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris padaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada
UNARSUNARS Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia adalah merujuk pada perintahBerdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia adalah merujuk pada perintah
UNARSUNARS Analisis ini merupakan telaah normatif yuridis dengan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum. Dari analisis dan telaah ini diperoleh bahwaAnalisis ini merupakan telaah normatif yuridis dengan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum. Dari analisis dan telaah ini diperoleh bahwa