BINA INSANBINA INSAN
Law Journal (LAJOUR)Law Journal (LAJOUR)Perlindungan pemenuhan hak anak dalam keputusan hakim yang diingkari oleh orang tua pasca perceraian menimbulkan masalah hukum antara suami istri yang telah bercerai dan sudah memiliki putusan Hakim Pengadilan Agama, tetapi setelah bercerai seorang ayah tidak menjalankan perintah putusan Hakim yang telah ditetapkan kepadanya terhadap nafkah anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan mengenai kewajiban nafkah anak yang dilakukan oleh ayah menurut Hukum Positif Indonesia serta bagaimana implementasi sanksi hukum bagi ayah yang mengabaikan nafkah terhadap anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dilengkapi dengan data normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kenyataannya tidak semua bapak atau mantan suami menjalankan perintah dalam putusan pengadilan dengan baik, salah satunya yaitu perintah untuk bertanggung jawab atas nafkah dan biaya pemeliharaan anak sampai anak berusia 21 tahun. Dalam menangani permasalahan anak sebagai korban tindak pidana, penyidik dan penyidik pembantu memfokuskan diri pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Berdasarkan penelitian, kewajiban nafkah anak yang dilakukan oleh ayah pasca perceraian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan adanya pemahaman kepada masyarakat bahwa ada sanksi hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anak pasca perceraian orang tua.Jika seorang ayah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya, maka dapat dituntut secara pidana sebagaimana ditegaskan dalam BAB XIA Larangan Pasal 76B yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.Lebih lanjut, Pasal 77B menjelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.
Berdasarkan latar belakang permasalahan nafkah anak pasca perceraian yang masih sering terjadi, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas putusan pengadilan terkait nafkah anak dalam praktiknya. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah anak setelah perceraian, seperti tingkat pendidikan, ekonomi, dan dukungan sosial. Terakhir, penelitian kualitatif mendalam dapat dilakukan untuk memahami perspektif anak-anak yang menjadi korban penelantaran nafkah, serta dampak psikologis dan sosial yang mereka alami, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk melindungi hak-hak mereka.
| File size | 263 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIKAUNRIKA Bilamana anak tersebut belum mempunyai kewarganegaraan, hingga hak anak tersebut pastinya tidak dihapus. Untuk anak hasil pernikahan kombinasi buat menerimaBilamana anak tersebut belum mempunyai kewarganegaraan, hingga hak anak tersebut pastinya tidak dihapus. Untuk anak hasil pernikahan kombinasi buat menerima
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagai bagian dari teknik Penelitian Hukum Normatif. Permasalahan yangPenelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagai bagian dari teknik Penelitian Hukum Normatif. Permasalahan yang
UNTAGUNTAG Pemenuhan partisipasi anak di NTT masih sangat rendah penerapannya. Anak hanya dijadikan objek manipulasi, dekorasi (hiasan), dan simbol dalam suatu prosesPemenuhan partisipasi anak di NTT masih sangat rendah penerapannya. Anak hanya dijadikan objek manipulasi, dekorasi (hiasan), dan simbol dalam suatu proses
UM SURABAYAUM SURABAYA Penelitian memberikan bukti empiris untuk rekomendasi kebijakan literasi hukum keluarga Islam dan menekankan peran tokoh agama dalam mensosialisasikanPenelitian memberikan bukti empiris untuk rekomendasi kebijakan literasi hukum keluarga Islam dan menekankan peran tokoh agama dalam mensosialisasikan
DAARULHUDADAARULHUDA Analisis kritis menunjukkan bahwa instrumen Dispensasi Nikah di pengadilan sering kali bertransformasi menjadi jalan pintas (legal shortcut) yang mengesampingkanAnalisis kritis menunjukkan bahwa instrumen Dispensasi Nikah di pengadilan sering kali bertransformasi menjadi jalan pintas (legal shortcut) yang mengesampingkan
DINASTIREVDINASTIREV Metode Penelitian: Pendekatan sosio-legal digunakan dengan menggabungkan analisis hukum normatif dan observasi empiris terbatas. Sumber data meliputi peraturanMetode Penelitian: Pendekatan sosio-legal digunakan dengan menggabungkan analisis hukum normatif dan observasi empiris terbatas. Sumber data meliputi peraturan
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Furthermore, from the aspect of protecting lineage (ḥifẓ al-nasl), the program aims to build more stable and higher-quality families. Finally, in termsFurthermore, from the aspect of protecting lineage (ḥifẓ al-nasl), the program aims to build more stable and higher-quality families. Finally, in terms
UNIRAYAUNIRAYA Tindak pidana pencabulan ini yang dilakukan oleh anak terhadap anak menimbulkan dampak negatif dan diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri SumenepTindak pidana pencabulan ini yang dilakukan oleh anak terhadap anak menimbulkan dampak negatif dan diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sumenep
Useful /
PIPI Hence, 68 companies which met the criteriaas were chosen as samples. The data analysis technique used in this research is multiple regression analysisHence, 68 companies which met the criteriaas were chosen as samples. The data analysis technique used in this research is multiple regression analysis
PIPI Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti nilai R-squared yang lebih rendah untuk model IHSG masa depan dibandingkan dengan model IHSGNamun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti nilai R-squared yang lebih rendah untuk model IHSG masa depan dibandingkan dengan model IHSG
DINASTIREVDINASTIREV Pelaksanaan fungsi Pengamanan Keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang dalam mendeteksi dan mencegah adanya pelanggaran KeimigrasianPelaksanaan fungsi Pengamanan Keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang dalam mendeteksi dan mencegah adanya pelanggaran Keimigrasian
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien, kecuali dalam keadaan gawat darurat, merupakan pelanggaran terhadapHasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien, kecuali dalam keadaan gawat darurat, merupakan pelanggaran terhadap