GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik DaerahJurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah

Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam karena lokasinya yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pemerintah menerapkan kebijakan untuk menangani bencana, khususnya dalam konteks operasi Pencarian dan Penyelamatan (SAR) tingkat nasional. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan tinjauan pustaka, penelitian ini mengevaluasi data dari dokumen kebijakan nasional, referensi akademik, dan teori manajemen bencana Warfield (2008). Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum dan kelembagaan melalui Undang‑Undang No. 24 Tahun 2007 serta keberadaan BNPB dan BASARNAS telah terselenggara, masih ada tantangan besar dalam pelaksanaan. Isu utama meliputi kelemahan kapasitas daerah, keterbatasan teknologi SAR, dan rendahnya kesiapsiagaan masyarakat. Integrasi enam tahap manajemen bencana Warfield ke dalam kebijakan SAR belum dilaksanakan secara efektif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar lembaga, investasi dalam teknologi SAR, serta pemberdayaan komunitas lokal sebagai pendekatan strategis dalam manajemen bencana di Indonesia.

Kesuksesan operasi SAR tidak hanya ditentukan di fase respons darurat, melainkan juga dipengaruhi oleh kebijakan mitigasi, kesiapsiagaan, dan adaptasi yang dirancang sebelumnya.Pemerintah perlu mengintegrasikan peta risiko bencana ke dalam perencanaan logistik SAR untuk penempatan sumber daya yang lebih tepat.Latihan serba guna bersama BASARNAS, TNI, POLRI, dan BPBD harus dipaksakan untuk memastikan koordinasi lintas lembaga yang kuat, dan mekanisme evaluasi berbasis data setelah bencana diperlukan untuk memperbaiki kebijakan SAR di masa depan.

Pertama, lakukan penelitian empiris untuk menguji efektivitas model tata kelola kolaboratif yang diusulkan dalam meningkatkan koordinasi antar lembaga selama operasi SAR, dengan menilai indikator seperti waktu respons dan kepuasan korban. Kedua, lakukan studi komparatif antara wilayah pedesaan dan perkotaan di Indonesia untuk membandingkan dampak penerapan kebijakan mitigasi risiko pada kesiapsiagaan SAR, guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi secara nasional. Ketiga, evaluasi kontribusi teknologi digital seperti sistem informasi geografis (GIS) dan kecerdasan buatan dalam memprediksi lokasi korban dan mengoptimalkan alokasi sumber daya SAR, serta mengembangkan prototipe aplikasi berbasis mobile yang dapat diakses oleh petugas lapangan dan masyarakat untuk mempercepat pelaporan dan koordinasi real‑time.

  1. Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah. jurnal ilmu pemerintahan kajian... doi.org/10.24905/jipJurnal Ilmu Pemerintahan Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah jurnal ilmu pemerintahan kajian doi 10 24905 jip
  2. Disaster Governance: Social, Political, and Economic Dimensions | Annual Reviews. disaster governance... doi.org/10.1146/annurev-environ-020911-095618Disaster Governance Social Political and Economic Dimensions Annual Reviews disaster governance doi 10 1146 annurev environ 020911 095618
  3. Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah. jurnal ilmu pemerintahan kajian... governmentjournal.org/index.php/jipJurnal Ilmu Pemerintahan Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah jurnal ilmu pemerintahan kajian governmentjournal index php jip
Read online
File size391.09 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

ads-block-test