UMIUMI

TamaddunTamaddun

Seorang receiver dalam suatu tindakan adalah seorang pejabat netral yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengumpulkan dan menerima, sementara proses berlangsung, sewa, isu, dan keuntungan atas tanah atau harta pribadi yang menurut pengadilan tidak wajar bagi salah satu pihak untuk dikumpulkan atau diterima, atau untuk memungkinkan hak tersebut didistribusikan di antara para pihak yang berhak. Penunjukan receiver tidak secara suatu cara memengaruhi hak atas harta yang ditunjuk; pengadilan mengambil kepemilikan atas receiver, dan kepemilikannya bersifat bagi semua pihak dalam tindakan sesuai dengan titel mereka. Receiver tidak mengumpulkan sewa dan keuntungan berdasarkan hak milik yang terlibat, melainkan berdasarkan posisinya sebagai pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengumpulkan harta atas titel para pihak. Dalam kasus hak sewa tetap atau mengambang, receiver dan manajer ditunjuk baik oleh pengadilan maupun pemegang debenture. Artikel ini memeriksa efek hukum penunjukan receiver, baik oleh sistem pengadilan maupun di luar pengadilan, terhadap harta perusahaan. Penelitian ini dilakukan menggunakan analisis tekstual dan kontekstual.

Penunjukan receiver secara otomatis memicu kristalisasi hak sewa mengambang menjadi hak sewa tetap, sehingga perusahaan dilarang mengurus aset tersebut tanpa persetujuan receiver.Receiver berperan sebagai pejabat pengadilan yang memiliki hak untuk mengumpulkan dan mengelola harta perusahaan, namun hak milik asli para pihak tetap tidak terpengaruh.Dalam konteks pengawasan hukum, receiver harus melaksanakan tugasnya secara fidusia, menjaga kepentingan semua pihak terkait, dan mematuhi perintah pengadilan.

Pertanyaan penelitian pertama: Bagaimana penerapan prinsip fidusia receiver memengaruhi kinerja keuangan perusahaan di fase receivership, dan faktor apa saja yang memodifikasi hubungan tersebut? Pertanyaan kedua: Sejauh mana mekanisme kristalisasi hak sewa mengambang dapat diadaptasi ke sistem hukum negara berkembang untuk melindungi kreditur maupun pemegang saham, dan tantangan apa yang muncul selama implementasi? Pertanyaan ketiga: Bagaimana interaksi antara peran receiver dan direktur perusahaan di Nigeria memengaruhi pelaksanaan kontrak operasional, dan apakah regulasi yang lebih spesifik dapat memperjelas batasan tanggung jawab para pihak?.

  1. The Legal Effect of Appointment and Possession of a Receiver Over the Property of a Company | Tamaddun.... jurnal.fs.umi.ac.id/index.php/tamaddun-life/article/view/213The Legal Effect of Appointment and Possession of a Receiver Over the Property of a Company Tamaddun jurnal fs umi ac index php tamaddun life article view 213
Read online
File size415.58 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

JURIS The Role of Family in Shaping Social Values in the Digital Era 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Tantangan utama meliputi konflik nilai antara ajaran keluarga dan budaya digital, kekhawatiran terhadap pelestarian budaya, serta persaingan perhatianTantangan utama meliputi konflik nilai antara ajaran keluarga dan budaya digital, kekhawatiran terhadap pelestarian budaya, serta persaingan perhatian

JURIS Hubungan Antara Risiko Sistematis Tingkat Suku Bunga dan Return Saham dalam Portofolio Investasi Analisis pada Bank BUMN yang Terdaftar di BEI 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Investor tampaknya masih mempertimbangkan faktor lain seperti stabilitas pendapatan, kepercayaan terhadap institusi, serta ekspektasi pertumbuhan jangkaInvestor tampaknya masih mempertimbangkan faktor lain seperti stabilitas pendapatan, kepercayaan terhadap institusi, serta ekspektasi pertumbuhan jangka

JURIS Tinjauan Hukum Berdasarkan Statuta Roma terhadap Perlindungan Perekrutan Tentara Anak di Bawah Umur dalam Konflik Bersenjata Internasional 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Statuta Roma dan hukum humaniter internasional, khususnya, sangat dilanggar ketika tentara anak direkrut untuk digunakan dalam konflik bersenjata. PerekrutanStatuta Roma dan hukum humaniter internasional, khususnya, sangat dilanggar ketika tentara anak direkrut untuk digunakan dalam konflik bersenjata. Perekrutan

JURIS Kelembagaan Masyarakat Dalam Pengembangan Program Perhutanan Sosial Studi Kasus Kabupaten Manokwari 2026More at 2026

UNIPAUNIPA Pendekatan metode yang digunakan yakni metode studi kasus, yang mana sebagai kasus dalam penelitian ini adalah peran dan fungsi anggota kelompok dalamPendekatan metode yang digunakan yakni metode studi kasus, yang mana sebagai kasus dalam penelitian ini adalah peran dan fungsi anggota kelompok dalam

JURIS Urgensi Penetapan Hakim Atas Permohonan Itsbat Nikah Di PA Bangkalan Dan PA Sampang Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia 2023More at 2023

UM SURABAYAUM SURABAYA Perkawinan itsbat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengesahan perkawinan oleh Pengadilan Agama menurut wilayah hukumnya masing-masing. PenetapanPerkawinan itsbat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengesahan perkawinan oleh Pengadilan Agama menurut wilayah hukumnya masing-masing. Penetapan

JURIS Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Skema Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Rumah 2023More at 2023

UM SURABAYAUM SURABAYA Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep skema syariah dalamPenelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep skema syariah dalam

JURIS Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol dalam Perspektif Hak Menguasai Negara 2020More at 2020

UNISMAUNISMA Untuk memperoleh tanah, pemerintah membebaskan tanah milik rakyat, baik yang dikuasai hukum adat maupun hak lainnya. Implementasi Undang-Undang Nomor 2Untuk memperoleh tanah, pemerintah membebaskan tanah milik rakyat, baik yang dikuasai hukum adat maupun hak lainnya. Implementasi Undang-Undang Nomor 2

JURIS STATUS SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK GANDA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH study kasus Nomor 629 Pdt G 2012 PN Sby 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Sertifikat sebagai legalitas kepemilikan tanah, mendaftarkan hak atas tanah merupakan hal penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepadaSertifikat sebagai legalitas kepemilikan tanah, mendaftarkan hak atas tanah merupakan hal penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada

Useful /

JURIS Hubungan Suku Bunga Inflasi dan Return Emiten Industri Otomotif di Indonesia 2026More at 2026

YWNRYWNR Hasil ini mengimplikasikan bahwa perubahan suku bunga dari Bank Sentral cenderung tidak berdampak pada tingkat pengembalian saham industri otomotif. PenelitianHasil ini mengimplikasikan bahwa perubahan suku bunga dari Bank Sentral cenderung tidak berdampak pada tingkat pengembalian saham industri otomotif. Penelitian

JURIS Unpacking Taboo Words in Game Chats A Content Analysis of MLBB Games 2023More at 2023

UMIUMI Jenis kedua, ada ejekan dan obscenity, yang memiliki proporsi yang sama yaitu 27,5%, karena pemain mana pun tidak menerapkan kata-kata tersebut secaraJenis kedua, ada ejekan dan obscenity, yang memiliki proporsi yang sama yaitu 27,5%, karena pemain mana pun tidak menerapkan kata-kata tersebut secara

JURIS Ratio Legis Tidak Adanya Pengaturan Upaya Hukum dari Deponering yang Dikeluarkan oleh Jaksa Agung 2020More at 2020

UNISMAUNISMA Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis ratio legis dan implikasi hukum tidak adanya pengaturan mengenai upaya hukum dari Deponering yang dikeluarkanTulisan ini bertujuan untuk menganalisis ratio legis dan implikasi hukum tidak adanya pengaturan mengenai upaya hukum dari Deponering yang dikeluarkan

JURIS Construction of the Legal Authority of the Religious Court in Executing Sharia Economic Disputes 2020More at 2020

UNISMAUNISMA Semenjak diberi kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah, di tahun 2018 pada tingkat pertama pengadilan agama telah menangani 347 perkara. Dari 347Semenjak diberi kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah, di tahun 2018 pada tingkat pertama pengadilan agama telah menangani 347 perkara. Dari 347

ads-block-test