JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR
JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCEJOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCEPerkembangan hukum pidana korporasi menunjukkan peralihan paradigma dari subjek hukum individu ke subjek kolektif, termasuk badan hukum. Undang-Undang Dasar sebagai norma fundamental dalam sistem hukum Indonesia menjadi pijakan utama dalam melegitimasi perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pencerminan konstitusi negara hadir dalam penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi serta menilai efektivitas regulasi yang ada. Dengai pendekatan yuridis normatif, penelitian menekankan pentingnya harmoni antara konstitusi dan peraturan perundang-undangan dalam menjerat kejahatan korporasi. Hasil menunjukkan bahwa pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana sejalan dengan nilai konstitusi, meskipun masih terdapat kelemahan dalam implementasi penegakan hukum.
Pencerminan konstitusi negara dalam perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi aktualisasi prinsip negara hukum yang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua subjek hukum termasuk badan hukum.Perkembangan kejahatan korporasi yang semakin kompleks mendorong kebutuhan penguatan posisi korporasi sebagai subjek hukum pidana.Dalam konteks konstitusional, hal ini selaras dengan semangat UUD 1945 yang menjamin perlindungan hukum yang adil bagi setiap warga dan badan hukum.
Bagaimana bentuk pembuktian kesalahan korporasi yang lebih sederhana agar aparat tidak bingung saat menangani kasus korporasi? Apakah penetapan denda progresif berbasis omzet perusahaan dapat menjadi alternatif pendanaan program rehabilitasi lingkungan dan kompensasi korban korporasi? Bagaimana model pelatihan mini simulasi pengadilan korporasi berbasis daring yang murah agar hakim, jaksa, dan polisi di daerah dapat terbiasa menangani kejahatan korporasi tanpa takut salah prosedur?.
| File size | 890.18 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
USMUSM Penelitian menemukan pola penyalahgunaan hukum ITE oleh pemerintah, pebisnis, dan polisi untuk membatasi kebebasan sipil, sejalan dengan konsep hegemoniPenelitian menemukan pola penyalahgunaan hukum ITE oleh pemerintah, pebisnis, dan polisi untuk membatasi kebebasan sipil, sejalan dengan konsep hegemoni
IAIN MADURAIAIN MADURA Perkembangan teknologi telah secara signifikan memengaruhi budaya hukum masyarakat Muslim Aceh, terutama melalui meningkatnya praktik perjudian dan prostitusiPerkembangan teknologi telah secara signifikan memengaruhi budaya hukum masyarakat Muslim Aceh, terutama melalui meningkatnya praktik perjudian dan prostitusi
UntikaUntika Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai Hak Pengelolaan atas tanah negara dalam UUPA tidak diformulasikan secara eksplisit, dan posisi hukumnyaTemuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai Hak Pengelolaan atas tanah negara dalam UUPA tidak diformulasikan secara eksplisit, dan posisi hukumnya
UntikaUntika Dalam rumusan tindak pidana dan rumusan pertanggungjawaban pidana pada KUHP Nasional, mengadopsi yang namanya Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. BerlakunyaDalam rumusan tindak pidana dan rumusan pertanggungjawaban pidana pada KUHP Nasional, mengadopsi yang namanya Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Berlakunya
OJSOJS Instrumen pengumpulan data berupa angket yang telah divalidasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara pemahaman mahasiswa terhadap MBKM,Instrumen pengumpulan data berupa angket yang telah divalidasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara pemahaman mahasiswa terhadap MBKM,
UBBGUBBG Data diperoleh dari lima surat kabar online besar, yakni The Jakarta Post, Serambi Indonesia, Kompas, CNN, dan Republika, dari mana 14 artikel terkaitData diperoleh dari lima surat kabar online besar, yakni The Jakarta Post, Serambi Indonesia, Kompas, CNN, dan Republika, dari mana 14 artikel terkait
UMMUMM Larangan penafsiran analogi dalam perkara pidana sudah tidak relevan lagi saat ini. Pertama-tama, pemikiran telah ditetapkan terkait triad politik danLarangan penafsiran analogi dalam perkara pidana sudah tidak relevan lagi saat ini. Pertama-tama, pemikiran telah ditetapkan terkait triad politik dan
JAYABAYAJAYABAYA In other words, the legal entity of crime was often referred as corporate crime as violations committed by businesses to profit more quickly and maintainsIn other words, the legal entity of crime was often referred as corporate crime as violations committed by businesses to profit more quickly and maintains
Useful /
IWIIWI Change Management memicu strategi komunikasi efektif dan pelayanan prima melalui TIK, membutuhkan kepemimpinan kuat dengan kompetensi dan manajemen TIK.Change Management memicu strategi komunikasi efektif dan pelayanan prima melalui TIK, membutuhkan kepemimpinan kuat dengan kompetensi dan manajemen TIK.
IWIIWI Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi internal yang lemah dan menghadapi ancaman eksternal dengan memanfaatkan potensi kekuatan internal danStrategi ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi internal yang lemah dan menghadapi ancaman eksternal dengan memanfaatkan potensi kekuatan internal dan
UNEJUNEJ Jurnal ini memuat kajian tentang realita hak asasi manusia di wilayah Asia Tenggara dari berbagai perspektif. JSEAHR adalah jurnal yang direview oleh peerJurnal ini memuat kajian tentang realita hak asasi manusia di wilayah Asia Tenggara dari berbagai perspektif. JSEAHR adalah jurnal yang direview oleh peer
UNEJUNEJ Untuk menunjukkan bagaimana dan dalam bentuk apa negara terlibat dalam menciptakan penyusutan kebebasan beragama, penelitian ini menggunakan kombinasiUntuk menunjukkan bagaimana dan dalam bentuk apa negara terlibat dalam menciptakan penyusutan kebebasan beragama, penelitian ini menggunakan kombinasi