JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR
JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCEJOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCEPerkembangan hukum pidana korporasi menunjukkan peralihan paradigma dari subjek hukum individu ke subjek kolektif, termasuk badan hukum. Undang-Undang Dasar sebagai norma fundamental dalam sistem hukum Indonesia menjadi pijakan utama dalam melegitimasi perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pencerminan konstitusi negara hadir dalam penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi serta menilai efektivitas regulasi yang ada. Dengai pendekatan yuridis normatif, penelitian menekankan pentingnya harmoni antara konstitusi dan peraturan perundang-undangan dalam menjerat kejahatan korporasi. Hasil menunjukkan bahwa pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana sejalan dengan nilai konstitusi, meskipun masih terdapat kelemahan dalam implementasi penegakan hukum.
Pencerminan konstitusi negara dalam perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi aktualisasi prinsip negara hukum yang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua subjek hukum termasuk badan hukum.Perkembangan kejahatan korporasi yang semakin kompleks mendorong kebutuhan penguatan posisi korporasi sebagai subjek hukum pidana.Dalam konteks konstitusional, hal ini selaras dengan semangat UUD 1945 yang menjamin perlindungan hukum yang adil bagi setiap warga dan badan hukum.
Bagaimana bentuk pembuktian kesalahan korporasi yang lebih sederhana agar aparat tidak bingung saat menangani kasus korporasi? Apakah penetapan denda progresif berbasis omzet perusahaan dapat menjadi alternatif pendanaan program rehabilitasi lingkungan dan kompensasi korban korporasi? Bagaimana model pelatihan mini simulasi pengadilan korporasi berbasis daring yang murah agar hakim, jaksa, dan polisi di daerah dapat terbiasa menangani kejahatan korporasi tanpa takut salah prosedur?.
| File size | 890.18 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Selain itu, perusahaan-perusahaan asing, khususnya dari China, harus beradaptasi dengan norma budaya lokal dan menerapkan praktik kerja yang adil dan berkelanjutanSelain itu, perusahaan-perusahaan asing, khususnya dari China, harus beradaptasi dengan norma budaya lokal dan menerapkan praktik kerja yang adil dan berkelanjutan
UntikaUntika Kontrak kekuasaan dalam pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang digunakan untuk membatasi kekuasaan. Pembatasan dimaksud adalah periodisasi kekuasaanKontrak kekuasaan dalam pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang digunakan untuk membatasi kekuasaan. Pembatasan dimaksud adalah periodisasi kekuasaan
UntikaUntika Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dan dilakukan di kota Palu serta Kabupaten Donggala. Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenaiPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dan dilakukan di kota Palu serta Kabupaten Donggala. Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai
UntikaUntika Penyelesaian sengketa HKI harus mampu membedakan antara ciptaan individual yang layak mendapat perlindungan hak cipta dan ekspresi budaya yang tidak dapatPenyelesaian sengketa HKI harus mampu membedakan antara ciptaan individual yang layak mendapat perlindungan hak cipta dan ekspresi budaya yang tidak dapat
UntikaUntika Penelitian menemukan bahwa keadaan meringankan dalam putusan hakim Indonesia masih ditentukan secara variatif dan irasional, seperti sikap sopan dan usiaPenelitian menemukan bahwa keadaan meringankan dalam putusan hakim Indonesia masih ditentukan secara variatif dan irasional, seperti sikap sopan dan usia
UMMUMM Hal ini menghambat upaya untuk menjadikan investasi domestik Indonesia sebagai investasi utama dalam ekonomi Indonesia. Sebagai negara berkembang, IndonesiaHal ini menghambat upaya untuk menjadikan investasi domestik Indonesia sebagai investasi utama dalam ekonomi Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia
IAIN CURUPIAIN CURUP Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi, namun masih menghadapi tantangan seperti kesenjanganHasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi, namun masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan
IRSCIRSC Perusahaan harus taat pada regulasi pengelolaan lingkungan dan diberi sanksi tegas, terutama akibat tindak pidana korporasi. Pemerintah perlu ketat dalamPerusahaan harus taat pada regulasi pengelolaan lingkungan dan diberi sanksi tegas, terutama akibat tindak pidana korporasi. Pemerintah perlu ketat dalam
Useful /
NEWINERANEWINERA Nilai R-square, Q-square, F-square, dan koefisien jalur menekankan peran sentral kinerja karyawan dalam meningkatkan hasil penjualan. Penelitian ini menemukanNilai R-square, Q-square, F-square, dan koefisien jalur menekankan peran sentral kinerja karyawan dalam meningkatkan hasil penjualan. Penelitian ini menemukan
UMMUMM Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia memerlukan reformasi sistem kepenjaraan dengan mengadopsi praktik terbaik dari Norwegia danOleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia memerlukan reformasi sistem kepenjaraan dengan mengadopsi praktik terbaik dari Norwegia dan
UPN VeteranUPN Veteran Jumlah wajib pajak badan terdaftar yang mengikuti tax amnesty secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.Jumlah wajib pajak badan terdaftar yang mengikuti tax amnesty secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
UPN VeteranUPN Veteran Di tengah-tengah proses yang penuh dengan teknikalisasi permasalahan itu, analisis ekonomi-politik yang melihat strategi negara-korporasi dalam menanamkanDi tengah-tengah proses yang penuh dengan teknikalisasi permasalahan itu, analisis ekonomi-politik yang melihat strategi negara-korporasi dalam menanamkan