JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR
JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCEJOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCEPerkembangan hukum pidana korporasi menunjukkan peralihan paradigma dari subjek hukum individu ke subjek kolektif, termasuk badan hukum. Undang-Undang Dasar sebagai norma fundamental dalam sistem hukum Indonesia menjadi pijakan utama dalam melegitimasi perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pencerminan konstitusi negara hadir dalam penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi serta menilai efektivitas regulasi yang ada. Dengai pendekatan yuridis normatif, penelitian menekankan pentingnya harmoni antara konstitusi dan peraturan perundang-undangan dalam menjerat kejahatan korporasi. Hasil menunjukkan bahwa pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana sejalan dengan nilai konstitusi, meskipun masih terdapat kelemahan dalam implementasi penegakan hukum.
Pencerminan konstitusi negara dalam perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi aktualisasi prinsip negara hukum yang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua subjek hukum termasuk badan hukum.Perkembangan kejahatan korporasi yang semakin kompleks mendorong kebutuhan penguatan posisi korporasi sebagai subjek hukum pidana.Dalam konteks konstitusional, hal ini selaras dengan semangat UUD 1945 yang menjamin perlindungan hukum yang adil bagi setiap warga dan badan hukum.
Bagaimana bentuk pembuktian kesalahan korporasi yang lebih sederhana agar aparat tidak bingung saat menangani kasus korporasi? Apakah penetapan denda progresif berbasis omzet perusahaan dapat menjadi alternatif pendanaan program rehabilitasi lingkungan dan kompensasi korban korporasi? Bagaimana model pelatihan mini simulasi pengadilan korporasi berbasis daring yang murah agar hakim, jaksa, dan polisi di daerah dapat terbiasa menangani kejahatan korporasi tanpa takut salah prosedur?.
| File size | 890.18 KB |
| Pages | 8 |
| Short Link | https://juris.id/p-19h |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN MADURAIAIN MADURA Teori sistem hukum Lawrence Friedman menunjukkan bahwa substansi, struktur, dan budaya sistem hukum Syariah Aceh menghadapi tekanan signifikan dari transformasiTeori sistem hukum Lawrence Friedman menunjukkan bahwa substansi, struktur, dan budaya sistem hukum Syariah Aceh menghadapi tekanan signifikan dari transformasi
IUSIUS Dengan memperkuat norma-norma dalam hukum sektoral, sistem tanggung jawab pidana korporasi diharapkan dapat memberikan efek jera dan perlindungan yangDengan memperkuat norma-norma dalam hukum sektoral, sistem tanggung jawab pidana korporasi diharapkan dapat memberikan efek jera dan perlindungan yang
IUSIUS Selain itu, opini WTP juga mendorong reformasi birokrasi melalui adopsi teknologi, penguatan sumber daya manusia, dan perencanaan anggaran yang lebih efektif.Selain itu, opini WTP juga mendorong reformasi birokrasi melalui adopsi teknologi, penguatan sumber daya manusia, dan perencanaan anggaran yang lebih efektif.
IUSIUS Melalui metode penelitian hukum empiris, studi ini menganalisis implementasi kebijakan jaminan sosial di tingkat lokal, khususnya inisiatif untuk memasukkanMelalui metode penelitian hukum empiris, studi ini menganalisis implementasi kebijakan jaminan sosial di tingkat lokal, khususnya inisiatif untuk memasukkan
IRSCIRSC Saat ini, perusahaan dianggap sebagai subjek hukum yang dapat dikenai sanksi pidana dan perdata. Penelitian ini menganalisis regulasi lingkungan terkaitSaat ini, perusahaan dianggap sebagai subjek hukum yang dapat dikenai sanksi pidana dan perdata. Penelitian ini menganalisis regulasi lingkungan terkait
UINUIN Para ulama menyadari tantangan ini dan dari waktu ke waktu menetapkan syarat atau kontrol untuk memastikan talfīq digunakan sesuai tujuan dan konteksnya.meskipunPara ulama menyadari tantangan ini dan dari waktu ke waktu menetapkan syarat atau kontrol untuk memastikan talfīq digunakan sesuai tujuan dan konteksnya.meskipun
UNHASUNHAS Sementara IA dapat menawarkan manfaat signifikan bagi semua pemangku kepentingan dalam sistem keadilan administratif, integrasinya harus didekati denganSementara IA dapat menawarkan manfaat signifikan bagi semua pemangku kepentingan dalam sistem keadilan administratif, integrasinya harus didekati dengan
RESCOLLACOMMRESCOLLACOMM Tujuan penelitian ini adalah meninjau beberapa metode yang telah digunakan dalam pemodelan pelacakan marine debris. Metode yang digunakan dalam studi iniTujuan penelitian ini adalah meninjau beberapa metode yang telah digunakan dalam pemodelan pelacakan marine debris. Metode yang digunakan dalam studi ini
Useful /
IRSCIRSC Diketahui dari analisis data yang dilakukan dengan program SPSS dan perhitungan manual bahwa nilai Fcount= 38,990 lebih besar dari nilai Ftable = 4,01Diketahui dari analisis data yang dilakukan dengan program SPSS dan perhitungan manual bahwa nilai Fcount= 38,990 lebih besar dari nilai Ftable = 4,01
UINUIN Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ijtihad NU mengalami pergeseran dari tekstual-konservatif menjadi kontekstual-progresif dan metodologis. SementaraHasil penelitian menunjukkan bahwa metode ijtihad NU mengalami pergeseran dari tekstual-konservatif menjadi kontekstual-progresif dan metodologis. Sementara
ISNJBENGKALISISNJBENGKALIS Kinerja pelayanan menjadi faktor utama, diperkuat hubungan yang baik dan strategi pemasaran.informasi ini bisa menjadi panduan penelitian lanjutan danKinerja pelayanan menjadi faktor utama, diperkuat hubungan yang baik dan strategi pemasaran.informasi ini bisa menjadi panduan penelitian lanjutan dan
ISNJBENGKALISISNJBENGKALIS Penelitian ini bertujuan menguraikan motivasi hijrah komunitas Xbank Makassar, pandangannya terhadap bank syariah, serta aktivitas pasca-meninggalkan lembagaPenelitian ini bertujuan menguraikan motivasi hijrah komunitas Xbank Makassar, pandangannya terhadap bank syariah, serta aktivitas pasca-meninggalkan lembaga