JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR
JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCEJOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCEPerkembangan hukum pidana korporasi menunjukkan peralihan paradigma dari subjek hukum individu ke subjek kolektif, termasuk badan hukum. Undang-Undang Dasar sebagai norma fundamental dalam sistem hukum Indonesia menjadi pijakan utama dalam melegitimasi perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pencerminan konstitusi negara hadir dalam penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi serta menilai efektivitas regulasi yang ada. Dengai pendekatan yuridis normatif, penelitian menekankan pentingnya harmoni antara konstitusi dan peraturan perundang-undangan dalam menjerat kejahatan korporasi. Hasil menunjukkan bahwa pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana sejalan dengan nilai konstitusi, meskipun masih terdapat kelemahan dalam implementasi penegakan hukum.
Pencerminan konstitusi negara dalam perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi aktualisasi prinsip negara hukum yang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua subjek hukum termasuk badan hukum.Perkembangan kejahatan korporasi yang semakin kompleks mendorong kebutuhan penguatan posisi korporasi sebagai subjek hukum pidana.Dalam konteks konstitusional, hal ini selaras dengan semangat UUD 1945 yang menjamin perlindungan hukum yang adil bagi setiap warga dan badan hukum.
Bagaimana bentuk pembuktian kesalahan korporasi yang lebih sederhana agar aparat tidak bingung saat menangani kasus korporasi? Apakah penetapan denda progresif berbasis omzet perusahaan dapat menjadi alternatif pendanaan program rehabilitasi lingkungan dan kompensasi korban korporasi? Bagaimana model pelatihan mini simulasi pengadilan korporasi berbasis daring yang murah agar hakim, jaksa, dan polisi di daerah dapat terbiasa menangani kejahatan korporasi tanpa takut salah prosedur?.
| File size | 890.18 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dan dilakukan di kota Palu serta Kabupaten Donggala. Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenaiPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dan dilakukan di kota Palu serta Kabupaten Donggala. Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai
UntikaUntika Pasal 49 mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi bagi pemegang saham meliputi perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 45, 46, dan 48 baik dalamPasal 49 mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi bagi pemegang saham meliputi perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 45, 46, dan 48 baik dalam
UntikaUntika Faktor utama yang mempengaruhi disiplin meliputi ketepatan waktu, pemanfaatan sarana kerja, tanggung jawab tinggi, dan ketaatan terhadap regulasi instansi.Faktor utama yang mempengaruhi disiplin meliputi ketepatan waktu, pemanfaatan sarana kerja, tanggung jawab tinggi, dan ketaatan terhadap regulasi instansi.
IUSIUS Namun, terdapat masalah normatif terkait batasan kesalahan, hubungan struktural, kriteria, dan batasan tanggung jawab pidana. Studi ini mengindikasikanNamun, terdapat masalah normatif terkait batasan kesalahan, hubungan struktural, kriteria, dan batasan tanggung jawab pidana. Studi ini mengindikasikan
IUSIUS WTP harus dilengkapi dengan evaluasi substansial terhadap aspek non-keuangan seperti etika birokrasi dan efektivitas pelayanan publik untuk secara utuhWTP harus dilengkapi dengan evaluasi substansial terhadap aspek non-keuangan seperti etika birokrasi dan efektivitas pelayanan publik untuk secara utuh
IUSIUS 40/2004 dan UU No. 24/2011, peserta jaminan sosial meliputi peserta mandiri, penerima upah, dan penerima bantuan (golongan miskin), sedangkan pekerja informal40/2004 dan UU No. 24/2011, peserta jaminan sosial meliputi peserta mandiri, penerima upah, dan penerima bantuan (golongan miskin), sedangkan pekerja informal
UNHASUNHAS Diskresi ini memungkinkan hakim untuk menavigasi, membuat pilihan, dan memilih dari berbagai solusi yang secara hukum layak, menegaskan peran penting merekaDiskresi ini memungkinkan hakim untuk menavigasi, membuat pilihan, dan memilih dari berbagai solusi yang secara hukum layak, menegaskan peran penting mereka
JAYABAYAJAYABAYA In other words, the legal entity of crime was often referred as corporate crime as violations committed by businesses to profit more quickly and maintainsIn other words, the legal entity of crime was often referred as corporate crime as violations committed by businesses to profit more quickly and maintains
Useful /
UNHASUNHAS Isu utama terletak pada perspektif hukum yang mengatur AI sebagai alat pertahanan komprehensif. Metode penelitian ini bersifat normatif dan deskriptif,Isu utama terletak pada perspektif hukum yang mengatur AI sebagai alat pertahanan komprehensif. Metode penelitian ini bersifat normatif dan deskriptif,
UWMYUWMY 2) Pemilihan makanan balita oleh ibu termasuk kategori tinggi dengan frekuensi 48,8%. 3) Terdapat hubungan positif antara pengetahuan gizi ibu dengan pemilihan2) Pemilihan makanan balita oleh ibu termasuk kategori tinggi dengan frekuensi 48,8%. 3) Terdapat hubungan positif antara pengetahuan gizi ibu dengan pemilihan
UNILAUNILA Estimasi potensi serapan karbon pada tegakan dengan diameter >30 cm menggunakan persamaan yang telah divalidasi. Pendugaan hubungan dan pengaruh biomassaEstimasi potensi serapan karbon pada tegakan dengan diameter >30 cm menggunakan persamaan yang telah divalidasi. Pendugaan hubungan dan pengaruh biomassa
JAYABAYAJAYABAYA Pada tahun 1998 dilakukan reformasi terhadap undang-undang kepailitan peninggalan kolonial, yang kemudian direvisi pada tahun 2004 melalui Undang-UndangPada tahun 1998 dilakukan reformasi terhadap undang-undang kepailitan peninggalan kolonial, yang kemudian direvisi pada tahun 2004 melalui Undang-Undang