JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR
JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCEJOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCEPerkembangan hukum pidana korporasi menunjukkan peralihan paradigma dari subjek hukum individu ke subjek kolektif, termasuk badan hukum. Undang-Undang Dasar sebagai norma fundamental dalam sistem hukum Indonesia menjadi pijakan utama dalam melegitimasi perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pencerminan konstitusi negara hadir dalam penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi serta menilai efektivitas regulasi yang ada. Dengai pendekatan yuridis normatif, penelitian menekankan pentingnya harmoni antara konstitusi dan peraturan perundang-undangan dalam menjerat kejahatan korporasi. Hasil menunjukkan bahwa pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana sejalan dengan nilai konstitusi, meskipun masih terdapat kelemahan dalam implementasi penegakan hukum.
Pencerminan konstitusi negara dalam perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi aktualisasi prinsip negara hukum yang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua subjek hukum termasuk badan hukum.Perkembangan kejahatan korporasi yang semakin kompleks mendorong kebutuhan penguatan posisi korporasi sebagai subjek hukum pidana.Dalam konteks konstitusional, hal ini selaras dengan semangat UUD 1945 yang menjamin perlindungan hukum yang adil bagi setiap warga dan badan hukum.
Bagaimana bentuk pembuktian kesalahan korporasi yang lebih sederhana agar aparat tidak bingung saat menangani kasus korporasi? Apakah penetapan denda progresif berbasis omzet perusahaan dapat menjadi alternatif pendanaan program rehabilitasi lingkungan dan kompensasi korban korporasi? Bagaimana model pelatihan mini simulasi pengadilan korporasi berbasis daring yang murah agar hakim, jaksa, dan polisi di daerah dapat terbiasa menangani kejahatan korporasi tanpa takut salah prosedur?.
| File size | 890.18 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN MADURAIAIN MADURA Dengan pendekatan socio-legal kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan pejabat penegak hukum, anggota masyarakat, danDengan pendekatan socio-legal kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan pejabat penegak hukum, anggota masyarakat, dan
UntikaUntika Overclaim adalah salah satu bentuk praktik penyampaian klaim yang berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta. Hal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapiOverclaim adalah salah satu bentuk praktik penyampaian klaim yang berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta. Hal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi
UntikaUntika Proses peradilan pidana yang berakhir pada pemenjaraan pelaku tindak pidana berdampak pada kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan di kabupaten Jember.Proses peradilan pidana yang berakhir pada pemenjaraan pelaku tindak pidana berdampak pada kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan di kabupaten Jember.
UntikaUntika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal merupakan terobosan baru dalam reformasi demokrasiPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal merupakan terobosan baru dalam reformasi demokrasi
IAIN CURUPIAIN CURUP Studi ini mengkaji reformasi hukum perkawinan Indonesia melalui prinsip maqasid al-usrah, yaitu tujuan keluarga dalam hukum Islam. Penelitian secara kritisStudi ini mengkaji reformasi hukum perkawinan Indonesia melalui prinsip maqasid al-usrah, yaitu tujuan keluarga dalam hukum Islam. Penelitian secara kritis
IUSIUS Studi ini meneliti dampak hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap upaya meningkatkan tataStudi ini meneliti dampak hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap upaya meningkatkan tata
IRSCIRSC Sistem hukum pidana pencemaran lingkungan berbasis kesalahan. Tindak pidana korporasi muncul seiring perkembangan ekonomi. Tindak pidana korporasi tidakSistem hukum pidana pencemaran lingkungan berbasis kesalahan. Tindak pidana korporasi muncul seiring perkembangan ekonomi. Tindak pidana korporasi tidak
JAYABAYAJAYABAYA The political dimension of criminal law on the legal standing of a corporate legal entity as a legal subject in a criminal offense may be general and special.The political dimension of criminal law on the legal standing of a corporate legal entity as a legal subject in a criminal offense may be general and special.
Useful /
IWIIWI Berbagai hambatan dan masalah yang muncul memerlukan peningkatan kompetensi sosio kultural dan pengembangan kompetensi baru, seperti kompetensi untuk penyelenggaraanBerbagai hambatan dan masalah yang muncul memerlukan peningkatan kompetensi sosio kultural dan pengembangan kompetensi baru, seperti kompetensi untuk penyelenggaraan
IWIIWI Hal unik yang membedakan dengan sebelumnya adalah adanya pendekatan self learning, social learning dan praktical learning. Social learning adalah jembatanHal unik yang membedakan dengan sebelumnya adalah adanya pendekatan self learning, social learning dan praktical learning. Social learning adalah jembatan
IWIIWI Strategi pengembangan SDM di BPSDM Aceh terbukti meningkatkan kompetensi TIK aparatur melalui berbagai pelatihan dan kerja sama, dengan e-government toolsStrategi pengembangan SDM di BPSDM Aceh terbukti meningkatkan kompetensi TIK aparatur melalui berbagai pelatihan dan kerja sama, dengan e-government tools
JAYABAYAJAYABAYA Hasil penjualan material dapat digunakan untuk penyelesaian tagihan yang didahulukan sebelum kreditor lainnya. Kepastian hukum dalam menentukan prioritasHasil penjualan material dapat digunakan untuk penyelesaian tagihan yang didahulukan sebelum kreditor lainnya. Kepastian hukum dalam menentukan prioritas