IUSIUS
Jurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanJurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanPekerja rentan, yang umumnya bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah dan tidak stabil, menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses program jaminan sosial berbasis pekerjaan. Dalam sistem jaminan sosial berdasarkan UU No. 40/2004 dan UU No. 24/2011, peserta jaminan sosial meliputi peserta mandiri, penerima upah, dan penerima bantuan (golongan miskin), sedangkan pekerja informal tidak secara eksplisit disebut sebagai peserta yang ditanggung pemerintah. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal serta tanggung jawab pembayaran iuran keanggotaan mereka. Melalui metode penelitian hukum empiris, studi ini menganalisis implementasi kebijakan jaminan sosial di tingkat lokal, khususnya inisiatif untuk memasukkan pekerja informal seperti nelayan, pendidik agama, dan pengemudi daring. Hasil menunjukkan bahwa inisiatif pemerintah daerah berperan kritis dalam memperluas kepesertaan melalui identifikasi pekerja yang memenuhi syarat dan alokasi anggaran publik untuk subsidi premi. Temuan ini menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses jaminan sosial dan mengurangi kerentanan sosial-ekonomi pekerja informal.
Pemerintah Kota Padang telah mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja rentan melalui pengumpulan data dan pengelompokan kelompok rentan seperti nelayan, guru TPA, dan pengemudi ojek daring.Program jaminan sosial yang dapat diakses pekerja rentan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk mencegah kemiskinan.Pemerintah bertanggung jawab atas pembayaran iuran kepesertaan melalui anggaran daerah dan sumber pendanaan lainnya.Rekomendasi mencakup penyusunan regulasi spesifik untuk perlindungan jaminan sosial yang lebih komprehensif serta peningkatan sosialisasi program.
Penelitian lanjutan perlu mengkaji efektivitas subsidi pemerintah daerah dalam meningkatkan kepesertaan jaminan sosial pekerja informal, mengeksplorasi peran platform digital dalam memfasilitasi pendaftaran pekerja informal, serta menilai keberlanjutan model pendanaan saat ini. Pertama, penelitian dapat mengukur dampak alokasi APBD terhadap partisipasi nelayan dan pengemudi daring di Padang. Kedua, analisis diperlukan untuk memahami bagaimana aplikasi teknologi dapat memperluas jangkauan program jaminan sosial. Ketiga, studi perlu mengevaluasi risiko finansial jangka panjang dari ketergantungan pada anggaran pemerintah dan alternatif pendanaan lainnya. Temuan ini akan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan inklusi sosial dan perlindungan pekerja rentan secara berkelanjutan.
| File size | 226.25 KB |
| Pages | 14 |
| Short Link | https://juris.id/p-TI |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UNPARUNPAR Pereduksian kemiskinan merupakan tujuan utama pembangunan manusia secara global. Amartya Sen menawarkan suatu perspektif yang dikenal sebagai DevelopmentPereduksian kemiskinan merupakan tujuan utama pembangunan manusia secara global. Amartya Sen menawarkan suatu perspektif yang dikenal sebagai Development
YRPIPKUYRPIPKU Dari penelitian ini, nilai kalor briket arang cangkang inti sawit (PKSC) pada konsentrasi 85%;15% pada suhu 400oC adalah 25,86 MJ/kg dengan perekat tapiokaDari penelitian ini, nilai kalor briket arang cangkang inti sawit (PKSC) pada konsentrasi 85%;15% pada suhu 400oC adalah 25,86 MJ/kg dengan perekat tapioka
ITSNULAMPUNGITSNULAMPUNG Kendala masih muncul, termasuk keterbatasan waktu pembuatan konten dan kesulitan memahami fitur analitik, sehingga disarankan menyediakan panduan mandiri,Kendala masih muncul, termasuk keterbatasan waktu pembuatan konten dan kesulitan memahami fitur analitik, sehingga disarankan menyediakan panduan mandiri,
UBUB Program peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan homestay ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, strategi pemasaran digital, sertaProgram peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan homestay ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, strategi pemasaran digital, serta
YRPIPKUYRPIPKU Untuk memperoleh kasus yang mensimulasikan angin lintang skala besar dalam pola sinusoidal quasi, hasil PIV dievaluasi menggunakan plot densitas spektralUntuk memperoleh kasus yang mensimulasikan angin lintang skala besar dalam pola sinusoidal quasi, hasil PIV dievaluasi menggunakan plot densitas spektral
GREENPUBGREENPUB Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan tercipta SDM yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga adaptif dan inovatif dalam berbagai bidang.Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan tercipta SDM yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga adaptif dan inovatif dalam berbagai bidang.
IRPIIRPI Saat kertas menumpuk, data menjadi lebih rentan terhadap kerusakan dan kehilangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem yangSaat kertas menumpuk, data menjadi lebih rentan terhadap kerusakan dan kehilangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem yang
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi belum dilaksanakan sebagaimana diharapkan. Hambatan yang dihadapi meliputi belum terbentuknya tim koordinasiHasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi belum dilaksanakan sebagaimana diharapkan. Hambatan yang dihadapi meliputi belum terbentuknya tim koordinasi
Useful /
MKRIMKRI Dari sudut pandang utilitarianisme, kebijakan ini menciptakan manfaat yang lebih luas bagi peserta pemilu sehingga meningkatkan partisipasi, keadilan elektoral,Dari sudut pandang utilitarianisme, kebijakan ini menciptakan manfaat yang lebih luas bagi peserta pemilu sehingga meningkatkan partisipasi, keadilan elektoral,
MKRIMKRI Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, fenomena calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) meningkat secara signifikan.Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, fenomena calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) meningkat secara signifikan.
UNDIKSHAUNDIKSHA Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Survei dilakukan pada 11 SMK yangPenelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Survei dilakukan pada 11 SMK yang
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Ditegaskan bahwa Wali Nanggroe tidak memiliki wewenang politik; Pasal 96 dan 97 UU No. 11/2006 menyatakan tugasnya sebagai perekat masyarakat Aceh melaluiDitegaskan bahwa Wali Nanggroe tidak memiliki wewenang politik; Pasal 96 dan 97 UU No. 11/2006 menyatakan tugasnya sebagai perekat masyarakat Aceh melalui