PUSKOMCERIAPUSKOMCERIA
Jurnal Ekonomi dan BisnisJurnal Ekonomi dan BisnisPelaksanaan implementasi pasca-reformasi otonomi daerah telah mengubah arsitektur pemerintahan dan keuangan publik di Indonesia, dengan adanya kebijakan desentralisasi (Ningsih K.sh. et al., 2023) dengan menyerahkan mandat kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan pembangunan secara mandiri (Canavire-Bacarreza et al., 2020). Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong inisiatif lokal, mempercepat distribusi infrastruktur yang adil, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan kabupaten dan kota di eks Karesidenan Pekalongan dipengaruhi oleh dinamika kompleks pada periode 2020-2024.Meskipun efektivitas LOSR dan efisiensi pengeluaran berpengaruh positif terhadap pengeluaran modal, temuan utama menunjukkan fenomena crowding-out.Temuan ini membuktikan paradoks kemerdekaan fiskal di daerah ini, yang menunjukkan bahwa peningkatan kemerdekaan fiskal tidak secara otomatis digunakan untuk infrastruktur pelayanan publik, tetapi diserap oleh perluasan pengeluaran operasional.
Untuk mengatasi fenomena ini, pemerintah daerah perlu mengevaluasi struktur pengeluaran mereka. Peningkatan kemerdekaan daerah melalui LOSR harus seimbang dengan mengendalikan pengeluaran pegawai dan barang dan jasa sehingga pendapatan tambahan dapat benar-benar dialokasikan untuk pengeluaran modal infrastruktur pelayanan publik. Meskipun pertumbuhan LOSR tidak memiliki efek yang signifikan, disarankan agar pemerintah daerah mengembangkan perencanaan anggaran yang lebih konsisten sehingga peningkatan pendapatan pada tahun-tahun tertentu dapat langsung dikonversi menjadi cadangan pengeluaran modal. Kinerja efektivitas LOSR dan efisiensi keuangan pemerintah daerah, yang terbukti memiliki efek positif, harus dipertahankan. Hal ini dapat dilakukan melalui intensifikasi pengumpulan pajak daerah atau pungutan berbasis digital untuk mengurangi biaya pengumpulan dan meminimalkan kebocoran anggaran. Pemerintah pusat juga perlu mengencangkan pengawasan terhadap standar alokasi minimum untuk pengeluaran infrastruktur pelayanan publik sebesar 40% sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Maula et al., 2023), terutama untuk daerah dengan kapasitas fiskal tinggi, untuk memastikan bahwa otonomi daerah tidak hanya menguntungkan birokrasi, tetapi juga memajukan masyarakat melalui pengembangan infrastruktur pelayanan publik.
- Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan... jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/1872Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan jurnal syntax idea index php syntax idea article view 1872
- Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi Di Kabupaten/Kota Provinsi... journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/12092Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Studi Di Kabupaten Kota Provinsi journal ipm2kpe index php COSTING article view 12092
- Financial Performance Analysis of Local Government in Managing the Regional Revenue and Expenditure Budget... educo-insight.com/journal/index.php/jbiar/article/view/10Financial Performance Analysis of Local Government in Managing the Regional Revenue and Expenditure Budget educo insight journal index php jbiar article view 10
| File size | 595.19 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
LPKIALPKIA Implementasi Odoo sebagai sistem ERP berbasis web berhasil memperbaiki proses pencatatan, memfasilitasi validasi otomatis, serta menyediakan laporan real‑timeImplementasi Odoo sebagai sistem ERP berbasis web berhasil memperbaiki proses pencatatan, memfasilitasi validasi otomatis, serta menyediakan laporan real‑time
BSIBSI Dengan metode ini, peneliti berhasil membangun sistem informasi administrasi surat untuk membantu pelayanan publik. Pengujian sistem menggunakan metodeDengan metode ini, peneliti berhasil membangun sistem informasi administrasi surat untuk membantu pelayanan publik. Pengujian sistem menggunakan metode
UIBUIB Sistem dikembangkan menggunakan metode Extreme Programming (XP) melalui tahapan planning, design, coding, dan testing. Sistem yang dihasilkan menyediakanSistem dikembangkan menggunakan metode Extreme Programming (XP) melalui tahapan planning, design, coding, dan testing. Sistem yang dihasilkan menyediakan
UMPRUMPR Hasil tinjauan menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diperketat, tantangan besar masih ditemukan pada tingginya angka permohonan dispensasi nikah diHasil tinjauan menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diperketat, tantangan besar masih ditemukan pada tingginya angka permohonan dispensasi nikah di
BSIBSI Laporan keuangan yang akurat penting untuk pengambilan keputusan manajemen dan memenuhi kebutuhan pihak eksternal seperti investor, kreditur, dan regulator.Laporan keuangan yang akurat penting untuk pengambilan keputusan manajemen dan memenuhi kebutuhan pihak eksternal seperti investor, kreditur, dan regulator.
IKIP SILIWANGIIKIP SILIWANGI Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik domestik (rumah tangga) maupun industri. Dalam Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentangSampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik domestik (rumah tangga) maupun industri. Dalam Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang
POLTEKKES SMGPOLTEKKES SMG Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan Prototype Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Prolanis (SIMPELPRO) untuk Mendukung PencapaianTujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan Prototype Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Prolanis (SIMPELPRO) untuk Mendukung Pencapaian
UnnasUnnas 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan wujud dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju profesionalisme ASN. Penerapan sistem merit sebagai5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan wujud dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju profesionalisme ASN. Penerapan sistem merit sebagai
Useful /
LPKIALPKIA PT KML, yang didirikan tahun 1990, bergantung pada penjualan kredit yang besar, sehingga pengendalian intern untuk piutang sangat penting. Auditor perluPT KML, yang didirikan tahun 1990, bergantung pada penjualan kredit yang besar, sehingga pengendalian intern untuk piutang sangat penting. Auditor perlu
SAINSSAINS Namun, pengaturan dalam KUHAP pasca pembaruan masih menempatkan pelaksanaan kewenangan PPNS dalam kerangka koordinasi dan pengawasan oleh penyidik KepolisianNamun, pengaturan dalam KUHAP pasca pembaruan masih menempatkan pelaksanaan kewenangan PPNS dalam kerangka koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Kepolisian
UMPRUMPR Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perladangan sebagai sistem sosiokultural, menjelaskan tantangan yang dihadapi masyarakat Dayak dalam mempertahankanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perladangan sebagai sistem sosiokultural, menjelaskan tantangan yang dihadapi masyarakat Dayak dalam mempertahankan
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara kepala sekolah,Metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara kepala sekolah,