SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER

Jurnal Ilmiah AkuntansiJurnal Ilmiah Akuntansi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Masuk terhadap harga jual produk koleksi dengan studi kasus pada Pop Mart di Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui survei langsung dan daring, serta penelaahan data sekunder dari jurnal, artikel, dan peraturan perpajakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPN dan bea masuk berpengaruh terhadap penetapan harga, namun tidak secara signifikan meningkatkan harga jual. Hal ini disebabkan oleh pasokan langsung dari perusahaan asal dalam jumlah besar, sehingga beban pajak per unit menjadi relatif kecil. Produk yang dijual toko resmi memiliki harga lebih stabil dan terjangkau dibandingkan dengan produk yang diperoleh melalui jalur tidak resmi seperti jasa titip. Dengan demikian, struktur distribusi yang efisien dan kepatuhan terhadap kebijakan pajak memungkinkan perusahaan mempertahankan harga yang kompetitif di pasar domestik.

Berdasarkan penelitian mengenai pengaruh PPN dan Bea Masuk terhadap Harga Jual produk koleksi dengan studi kasus Pop Mart di Indonesia, dapat disumpulkan bahwa kedua pajak tersebut berpengaruh terhadap pembentukan harga jual, namun tidak selalu menyebabkan kenaikan harga yang signifikan.Pop Mart Indonesia sebagai cabang resmi memperoleh pasokan langsung dari pabrik utama di Tiongkok, sehingga mampu menekan biaya impor dan distribusi.Sebaliknya, produk yang dijual melalui jasa titip (jastip) umumnya lebih mahal karena adanya tambahan biaya seperti fee layanan, Bea Masuk individu, PPN penuh, dan ongkos kirim internasional.Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu studi kasus, yaitu Pop Mart di Indonesia, serta terbatasnya akses terhadap data internal perusahaan.

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak kebijakan fiskal terhadap berbagai merek produk koleksi impor lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai efektivitas pengawasan pemerintah terhadap transaksi jasa titip (jastip) dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Studi lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi persepsi konsumen terhadap harga produk impor yang dipengaruhi oleh pajak, serta dampaknya terhadap loyalitas merek dan preferensi pembelian. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika ini, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan pasar produk koleksi impor sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.

  1. Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan. analisis pengaruh kepuasan konsumen gaya hidup keputusan pembelian... journal.untar.ac.id/index.php/jmbk/article/view/19315Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan analisis pengaruh kepuasan konsumen gaya hidup keputusan pembelian journal untar ac index php jmbk article view 19315
  2. Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% di Sektor Perdagangan | MDP Student Conference. analisis pengaruh... doi.org/10.35957/mdp-sc.v2i2.4269Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11 di Sektor Perdagangan MDP Student Conference analisis pengaruh doi 10 35957 mdp sc v2i2 4269
  3. ANALISIS DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP MASYARAKAT DAN INFLASI DI INDONESIA... ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/view/3045ANALISIS DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PPN TERHADAP MASYARAKAT DAN INFLASI DI INDONESIA ejurnal kampusakademik index php jrme article view 3045
  4. ANALISIS PPN DAN BEA MASUK TERHADAP HARGA JUAL PRODUK KOLEKSI POP MART DI INDONESIA | Jurnal Ilmiah Akuntansi.... journal.smartpublisher.id/index.php/jilak/article/view/1131ANALISIS PPN DAN BEA MASUK TERHADAP HARGA JUAL PRODUK KOLEKSI POP MART DI INDONESIA Jurnal Ilmiah Akuntansi journal smartpublisher index php jilak article view 1131
  5. PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA TRANSAKSI E-COMMERCE | Ridho | JISIP (Jurnal Ilmu Sosial... ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/1765PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PPN PADA TRANSAKSI E COMMERCE Ridho JISIP Jurnal Ilmu Sosial ejournal mandalanursa index php JISIP article view 1765
Read online
File size387.48 KB
Pages6
DMCAReport

Related /

JURIS Cyber Crime Prespektif Teori Keadilan Barat dan Islam Study Kasus Prita Mulyasari 2026More at 2026

UIMUIM Dengan demikian berarti Prita Mulyasari tidak layak dituntut dalam kasus tindak pidana maya. Sedangkan tinjauan keadilan, baik dalam kajian Islam dan BaratDengan demikian berarti Prita Mulyasari tidak layak dituntut dalam kasus tindak pidana maya. Sedangkan tinjauan keadilan, baik dalam kajian Islam dan Barat

JURIS Perencanaan Pengolahan Pasca Panen Pembangan Usaha Frozen Food Sayuran HIJAUBEKU Berbasis Sistem Informasi 2025More at 2025

UWKSUWKS Selain menjawab kebutuhan konsumen modern akan makanan praktis dan sehat, frozen food sayuran juga dapat meminimalkan pemborosan hasil panen. PenelitianSelain menjawab kebutuhan konsumen modern akan makanan praktis dan sehat, frozen food sayuran juga dapat meminimalkan pemborosan hasil panen. Penelitian

JURIS Dinamika Implementasi Perikatan dalam Transaksi E commerce di Era Digital 2025More at 2025

UNUSIAUNUSIA Sehingga, hubungan hukum yang timbul dalam perikatan antara penjual dan pembeli melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Antara lain, terkaitSehingga, hubungan hukum yang timbul dalam perikatan antara penjual dan pembeli melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Antara lain, terkait

JURIS Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Eigenrichting 2023More at 2023

UNARSUNARS Kemudian, Pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Penerapan PasalKemudian, Pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Penerapan Pasal

JURIS Tinjauan Hukum Hak Menjual Oleh Pemilik Tanah Yang Berasal Dari Harta Bersama 2023More at 2023

UNARSUNARS Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut. Harta Perkawinan akibat sengketa setelah terjadi perceraian,Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut. Harta Perkawinan akibat sengketa setelah terjadi perceraian,

JURIS Penyelesaian Sengketa Tanah Dan Konflik Mafia Tanah 2023More at 2023

UNARSUNARS Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri menyelesaikan sengketa dan konflik dengan menerbitkan keputusan terkait pembatalan hak atas tanah atau perubahanKepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri menyelesaikan sengketa dan konflik dengan menerbitkan keputusan terkait pembatalan hak atas tanah atau perubahan

JURIS Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Situbondo 2023More at 2023

UNARSUNARS Kesimpulan penelitian ini adalah pemerintah daerah sudah memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan perlu ditingkatkan dengan pembuatan peraturanKesimpulan penelitian ini adalah pemerintah daerah sudah memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan perlu ditingkatkan dengan pembuatan peraturan

JURIS Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Karya Cipta Seni Batik Khas Situbondo Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 2022More at 2022

UNARSUNARS Batik dilindungi oleh Undang – Undang Hak Cipta sebagai bentuk Ciptaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadapBatik dilindungi oleh Undang – Undang Hak Cipta sebagai bentuk Ciptaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap

Useful /

JURIS The Role of Artificial Intelligence in Enhancing Organizational Procurement Productivity A Systematic Literature Review 2026More at 2026

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Proses pengadaan tradisional masih sering bergantung pada aktivitas manual dan analisis data terbatas yang dapat menghambat produktivitas organisasi. PenelitianProses pengadaan tradisional masih sering bergantung pada aktivitas manual dan analisis data terbatas yang dapat menghambat produktivitas organisasi. Penelitian

JURIS Rekonstruksi Kewenangan KPU dalam Menentukan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPR RI dan DPRD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 80 PUU XX 2022 2026More at 2026

UNUSIAUNUSIA Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi dalam pemilu mengalami pasang surut. Putusan Mahkamah KonstitusiKewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi dalam pemilu mengalami pasang surut. Putusan Mahkamah Konstitusi

JURIS Analisis Fraud Triangle Pada Tindak Pidana Korupsi Berbasis Digital Studi Kasus Proyek BTS 4G Kominfo 2025More at 2025

SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Penerapan teori Fraud Triangle dapat menjelaskan secara komprehensif faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi berbasis digital pada Proyek BTS 4G Kominfo.Penerapan teori Fraud Triangle dapat menjelaskan secara komprehensif faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi berbasis digital pada Proyek BTS 4G Kominfo.

JURIS Konflik Agraria Sebagai Penghambat Reforma Agraria Studi Kasus Pertanahan Kota Depok 2025More at 2025

UNUSIAUNUSIA Penyelesaian konflik agraria dapat dilakukan melalui jalur non litigasi, seperti mediasi dan arbitrase. Percepatan pelaksanaan reforma agraria dapat dilakukanPenyelesaian konflik agraria dapat dilakukan melalui jalur non litigasi, seperti mediasi dan arbitrase. Percepatan pelaksanaan reforma agraria dapat dilakukan

ads-block-test