UNESAUNESA
Lex Favor ReoLex Favor ReoPenelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum yang diambil hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1018/PID/2023/PT MDN, khususnya dalam menilai pemenuhan unsur kejahatan perjudian dan penetapan tanggung jawab pidana bagi terdakwa yang berperan sebagai penyedia fasilitas perjudian online berdasarkan Pasal 303 KUHP. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dan deskriptif-analitis, dengan pendekatan tatalaksana peratur dan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim menerapkan Pasal 303 secara luas dan adaptif, menegaskan bahwa pihak yang menyediakan fasilitas maupun sistem intermediair dapat tetap dipidana. Intensi, kontinuitas, dan motivasi memperoleh keuntungan ekonomi menjadi pertimbangan utama. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai arah interpretasi pengadilan dalam penanganan kejahatan perjudian berbasis teknologi dan memperkaya kajian hukum pidana era digital.
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1018/PID/2023/PT MDN menegaskan bahwa Pasal 303 KUHP tidak terbatas pada pelaku perjudian yang langsung bermain atau menjadi bookie.pihak yang menyediakan sarana, fasilitas, dan sistem pendukung perjudian juga dapat dipidana.Hakim menilai bahwa peran terdakwa sebagai penyedia dan penengah operasional merupakan bagian integral dari operasional perjudian, sehingga memenuhi unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi.Penetapan tanggung jawab pidana didasarkan pada kontribusi nyata terdakwa terhadap kelangsungan praktik perjudian, bukan hanya posisi formalnya.
Penelitian lanjutan dapat menyelidiki seberapa luas penerapan interpretasi fungsional Pasal 303 KUHP di pengadilan-pengadilan tingkat provincial lain, sehingga dapat diidentifikasi perbedaan penolakan atau penerimaan terhadap peran penyedia fasilitas. Selain itu, kajian kualitatif yang fokus pada dampak sosial dan ekonomi dari penerapan ketentuan ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa efektif hukuman tersebut dalam menekan praktik perjudian elektronik. Terakhir, penelitian empiris yang memanfaatkan data statistik kejahatan perjudian online di berbagai wilayah dapat memperkuat argumen tentang perlunya penyesuaian regulasi atau mekanisme pengawasan teknologi guna memitigasi potensi penyalahgunaan sistem.
| File size | 481.74 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UNESAUNESA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 466/Pid. B/2025/PN Jmb mengenaiPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 466/Pid. B/2025/PN Jmb mengenai
FHUKIFHUKI Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 memperkuat yurisdiksi MK dalam penyelesaian sengketa Pilkada sebagai solusi atas kekosongan hukum (rechtsvakuum).meskipunPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 memperkuat yurisdiksi MK dalam penyelesaian sengketa Pilkada sebagai solusi atas kekosongan hukum (rechtsvakuum).meskipun
FHUKIFHUKI Mekanisme perlindungan hukum diimplementasikan melalui uji tuntas, perjanjian yang sah, pendaftaran transfer hak, dan mengandalkan sistem sertifikasi tanah.Mekanisme perlindungan hukum diimplementasikan melalui uji tuntas, perjanjian yang sah, pendaftaran transfer hak, dan mengandalkan sistem sertifikasi tanah.
UIAUIA Indonesia menjunjung tinggi kebebasan hak asasi manusia, salah satunya adalah kebebasan dalam berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-UndangIndonesia menjunjung tinggi kebebasan hak asasi manusia, salah satunya adalah kebebasan dalam berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang
UIAUIA Kepentingan umum itu bukan berarti hak dari orang yang memiliki tanah sebelumnya juga diabaikan harus ada kompensasi Ganti kerugian yang dijamin oleh negaraKepentingan umum itu bukan berarti hak dari orang yang memiliki tanah sebelumnya juga diabaikan harus ada kompensasi Ganti kerugian yang dijamin oleh negara
UNNESUNNES This action is subject to Article 1365 of the Civil Code. Furthermore, the unlawful act fulfills the criminal elements related to pre-acquisition, acknowledgingThis action is subject to Article 1365 of the Civil Code. Furthermore, the unlawful act fulfills the criminal elements related to pre-acquisition, acknowledging
UNNESUNNES Namun tidak semua seorang anak dapat mewujudkannya terutama anak-anak yang terhalang oleh perekonomian keluarga. Ikut menjadi tulang punggung keluarga,Namun tidak semua seorang anak dapat mewujudkannya terutama anak-anak yang terhalang oleh perekonomian keluarga. Ikut menjadi tulang punggung keluarga,
UNNESUNNES The need for massive and sustainable legal and non-juridical protection of children is the obligation of all parties. The crime of rape committed by childrenThe need for massive and sustainable legal and non-juridical protection of children is the obligation of all parties. The crime of rape committed by children
Useful /
UIAUIA This paper also compares the revised provision with Constitutional Court Decision No. 76/PUU-XV/2017 and the Ministry of Communication and InformaticsThis paper also compares the revised provision with Constitutional Court Decision No. 76/PUU-XV/2017 and the Ministry of Communication and Informatics
UIAUIA Kasus Silfester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, menjadi sorotan sengit publik belakangan ini. Mahkamah Agung (MA) telah menjatuhkan hukumanKasus Silfester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, menjadi sorotan sengit publik belakangan ini. Mahkamah Agung (MA) telah menjatuhkan hukuman
UNESAUNESA STEAM-PjBL adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan pendekatan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dengan pembelajaranSTEAM-PjBL adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan pendekatan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dengan pembelajaran
UMGUMG Hasil ini menunjukkan bahwa algoritma K-Means lebih efektif dalam mengelompokkan daerah Kabupaten Situbondo yang rawan bencana berdasarkan data kejadianHasil ini menunjukkan bahwa algoritma K-Means lebih efektif dalam mengelompokkan daerah Kabupaten Situbondo yang rawan bencana berdasarkan data kejadian