UNESAUNESA
Lex Favor ReoLex Favor ReoPenelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum yang diambil hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1018/PID/2023/PT MDN, khususnya dalam menilai pemenuhan unsur kejahatan perjudian dan penetapan tanggung jawab pidana bagi terdakwa yang berperan sebagai penyedia fasilitas perjudian online berdasarkan Pasal 303 KUHP. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dan deskriptif-analitis, dengan pendekatan tatalaksana peratur dan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim menerapkan Pasal 303 secara luas dan adaptif, menegaskan bahwa pihak yang menyediakan fasilitas maupun sistem intermediair dapat tetap dipidana. Intensi, kontinuitas, dan motivasi memperoleh keuntungan ekonomi menjadi pertimbangan utama. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai arah interpretasi pengadilan dalam penanganan kejahatan perjudian berbasis teknologi dan memperkaya kajian hukum pidana era digital.
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1018/PID/2023/PT MDN menegaskan bahwa Pasal 303 KUHP tidak terbatas pada pelaku perjudian yang langsung bermain atau menjadi bookie.pihak yang menyediakan sarana, fasilitas, dan sistem pendukung perjudian juga dapat dipidana.Hakim menilai bahwa peran terdakwa sebagai penyedia dan penengah operasional merupakan bagian integral dari operasional perjudian, sehingga memenuhi unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi.Penetapan tanggung jawab pidana didasarkan pada kontribusi nyata terdakwa terhadap kelangsungan praktik perjudian, bukan hanya posisi formalnya.
Penelitian lanjutan dapat menyelidiki seberapa luas penerapan interpretasi fungsional Pasal 303 KUHP di pengadilan-pengadilan tingkat provincial lain, sehingga dapat diidentifikasi perbedaan penolakan atau penerimaan terhadap peran penyedia fasilitas. Selain itu, kajian kualitatif yang fokus pada dampak sosial dan ekonomi dari penerapan ketentuan ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa efektif hukuman tersebut dalam menekan praktik perjudian elektronik. Terakhir, penelitian empiris yang memanfaatkan data statistik kejahatan perjudian online di berbagai wilayah dapat memperkuat argumen tentang perlunya penyesuaian regulasi atau mekanisme pengawasan teknologi guna memitigasi potensi penyalahgunaan sistem.
| File size | 481.74 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UNESAUNESA Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, memanfaatkan bahan hukum primer berupa putusanMetode penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, memanfaatkan bahan hukum primer berupa putusan
UNESAUNESA Para hakim menerapkan pendekatan hati-hati dalam menegakkan Pasal 106 KUHP dan Pasal 87 KUHP, memperjelas batas antara ekspresi politik dan tindakan kriminal,Para hakim menerapkan pendekatan hati-hati dalam menegakkan Pasal 106 KUHP dan Pasal 87 KUHP, memperjelas batas antara ekspresi politik dan tindakan kriminal,
FHUKIFHUKI Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi aset perusahaan di atas HGB telah tersedia, efektivitasnya sangatPenelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi aset perusahaan di atas HGB telah tersedia, efektivitasnya sangat
FHUKIFHUKI Keputusan ini memicu perdebatan tentang batas wewenang MK dan implikasinya terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuanKeputusan ini memicu perdebatan tentang batas wewenang MK dan implikasinya terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan
UHBUHB Reformasi hukum diperlukan untuk memastikan desain kontrak yang adil, pengawasan independen, dan dukungan hukum yang mudah diakses bagi peternak, sehinggaReformasi hukum diperlukan untuk memastikan desain kontrak yang adil, pengawasan independen, dan dukungan hukum yang mudah diakses bagi peternak, sehingga
UHBUHB Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Bekasi Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Kepolisian Resor Bekasi Kota melakukan beberapaLokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Bekasi Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Kepolisian Resor Bekasi Kota melakukan beberapa
UHBUHB Penelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bersyarat terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan NegeriPenelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bersyarat terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri
UNNESUNNES Studi ini menyelidiki penggabungan prinsip-prinsip Miranda ke dalam perundang-undangan Indonesia, dengan fokus pada relevansinya dalam memberikan bantuanStudi ini menyelidiki penggabungan prinsip-prinsip Miranda ke dalam perundang-undangan Indonesia, dengan fokus pada relevansinya dalam memberikan bantuan
Useful /
UNIDAUNIDA Kualitas fisik ekstrak kulit nanas dan jeruk manis, diantaranya homogenitas, nilai pH, daya sebar, dan viskositas yang sesuai untuk digunakan dalam formulasiKualitas fisik ekstrak kulit nanas dan jeruk manis, diantaranya homogenitas, nilai pH, daya sebar, dan viskositas yang sesuai untuk digunakan dalam formulasi
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Kajian mengenai dinamika Islamisasi di Indonesia pada abad ke-15 hingga ke-16 M memiliki signifikansi penting untuk diteliti secara lebih mendalam. HalKajian mengenai dinamika Islamisasi di Indonesia pada abad ke-15 hingga ke-16 M memiliki signifikansi penting untuk diteliti secara lebih mendalam. Hal
UHBUHB Tujuan utamanya adalah memberikan kontribusi dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan keadilan dan menjaga netralitas suara dalam pemilihanTujuan utamanya adalah memberikan kontribusi dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan keadilan dan menjaga netralitas suara dalam pemilihan
UHBUHB Putusan MK juga memunculkan tantangan baru dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu serta mempengaruhi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.Putusan MK juga memunculkan tantangan baru dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu serta mempengaruhi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.