UNESAUNESA
Lex Favor ReoLex Favor ReoPenelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum yang diambil hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1018/PID/2023/PT MDN, khususnya dalam menilai pemenuhan unsur kejahatan perjudian dan penetapan tanggung jawab pidana bagi terdakwa yang berperan sebagai penyedia fasilitas perjudian online berdasarkan Pasal 303 KUHP. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dan deskriptif-analitis, dengan pendekatan tatalaksana peratur dan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim menerapkan Pasal 303 secara luas dan adaptif, menegaskan bahwa pihak yang menyediakan fasilitas maupun sistem intermediair dapat tetap dipidana. Intensi, kontinuitas, dan motivasi memperoleh keuntungan ekonomi menjadi pertimbangan utama. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai arah interpretasi pengadilan dalam penanganan kejahatan perjudian berbasis teknologi dan memperkaya kajian hukum pidana era digital.
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1018/PID/2023/PT MDN menegaskan bahwa Pasal 303 KUHP tidak terbatas pada pelaku perjudian yang langsung bermain atau menjadi bookie.pihak yang menyediakan sarana, fasilitas, dan sistem pendukung perjudian juga dapat dipidana.Hakim menilai bahwa peran terdakwa sebagai penyedia dan penengah operasional merupakan bagian integral dari operasional perjudian, sehingga memenuhi unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi.Penetapan tanggung jawab pidana didasarkan pada kontribusi nyata terdakwa terhadap kelangsungan praktik perjudian, bukan hanya posisi formalnya.
Penelitian lanjutan dapat menyelidiki seberapa luas penerapan interpretasi fungsional Pasal 303 KUHP di pengadilan-pengadilan tingkat provincial lain, sehingga dapat diidentifikasi perbedaan penolakan atau penerimaan terhadap peran penyedia fasilitas. Selain itu, kajian kualitatif yang fokus pada dampak sosial dan ekonomi dari penerapan ketentuan ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa efektif hukuman tersebut dalam menekan praktik perjudian elektronik. Terakhir, penelitian empiris yang memanfaatkan data statistik kejahatan perjudian online di berbagai wilayah dapat memperkuat argumen tentang perlunya penyesuaian regulasi atau mekanisme pengawasan teknologi guna memitigasi potensi penyalahgunaan sistem.
| File size | 481.74 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
E GREENATIONE GREENATION The reconstruction of justice is carried out through the strengthening of normative, institutional, and governance aspects, positioning ecosystem sustainabilityThe reconstruction of justice is carried out through the strengthening of normative, institutional, and governance aspects, positioning ecosystem sustainability
UNESAUNESA The Court affirmed that a contractual relationship does not automatically preclude criminal liability if malicious intent and fraudulent acts are present.The Court affirmed that a contractual relationship does not automatically preclude criminal liability if malicious intent and fraudulent acts are present.
FHUKIFHUKI Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 menegaskan kembali wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa hasilKeputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 menegaskan kembali wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa hasil
UIAUIA Sementara itu, Pasal 257 KUHAP mengamanatkan kewajiban panitera pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan kepada penuntut umum secara tepat waktu. KeterlambatanSementara itu, Pasal 257 KUHAP mengamanatkan kewajiban panitera pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan kepada penuntut umum secara tepat waktu. Keterlambatan
UHBUHB The research employs a normative juridical method, conceptualizing law as written legislation. Data sources are secondary, collected through literatureThe research employs a normative juridical method, conceptualizing law as written legislation. Data sources are secondary, collected through literature
UHBUHB Penentuan pidana bersyarat pada kasus penyalahgunaan seksual anak di Pengadilan Negeri Purwokerto menunjukkan kurangnya pencerminan teori pembalasan danPenentuan pidana bersyarat pada kasus penyalahgunaan seksual anak di Pengadilan Negeri Purwokerto menunjukkan kurangnya pencerminan teori pembalasan dan
UHBUHB Penelitian ini menunjukan bahwa politik uang merupakan bentuk kecurangan yang dilakukan untuk mempengaruhi perolehan suara. Kesimpulan dalam penelitianPenelitian ini menunjukan bahwa politik uang merupakan bentuk kecurangan yang dilakukan untuk mempengaruhi perolehan suara. Kesimpulan dalam penelitian
UBLUBL The research methods used in this paper are juridical normative, and empirical approaches. The data used is secondary data and primary data. Data analysisThe research methods used in this paper are juridical normative, and empirical approaches. The data used is secondary data and primary data. Data analysis
Useful /
E GREENATIONE GREENATION Nilai perusahaan dan profitabilitas bank konvensional dalam indeks LQ45 lebih dipengaruhi oleh risiko kredit dan efisiensi operasional. Rasio NPL dan BOPONilai perusahaan dan profitabilitas bank konvensional dalam indeks LQ45 lebih dipengaruhi oleh risiko kredit dan efisiensi operasional. Rasio NPL dan BOPO
E GREENATIONE GREENATION Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah di Jawa Tengah menerapkan nilai‑nilai profetik dalam kebijakan anti‑bullying. Metode yang digunakanAisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah di Jawa Tengah menerapkan nilai‑nilai profetik dalam kebijakan anti‑bullying. Metode yang digunakan
ARIPAFIARIPAFI Dengan menggunakan metode studi pustaka kualitatif, penelitian ini menganalisis secara sistematis berbagai sumber tekstual, termasuk kitab suci Buddha,Dengan menggunakan metode studi pustaka kualitatif, penelitian ini menganalisis secara sistematis berbagai sumber tekstual, termasuk kitab suci Buddha,
UIAUIA Therefore, harmonization between regulation, enforcement, and the protection of human rights is essential to ensure that the amendment delivers not onlyTherefore, harmonization between regulation, enforcement, and the protection of human rights is essential to ensure that the amendment delivers not only