UNIRA MALANGUNIRA MALANG
Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu SosialDialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu SosialPenyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah telah bergeser ke arah prinsip ultra vires doctrine yang nampak pada perumusan kewenangan pemerintah daerah menjadi urusan pemerintah daerah, dan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah mengedepankan prinsip yang kongkuren. Kondisi ini ditandai dengan penyelenggaraan urusan pendidikan yang terbagi antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi, dimana untuk pendidikan dasar diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota sedang pendidikan menengah dikelola oleh pemerintah provinsi.. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan metode kualitatif melalui observasi dan kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penyelenggaraan urusan pendidikan menengah yang dialihkan kepada pemerintah provinsi akan menimbulkan sejumlah kecenderungan baru dalam pengelolaannya baik pada pemerintah daerah maupun pada pemerintah provinsi. Pertama, bahwa kebijakan – kebijakan yang selama ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait bidang pendidikan tidak seluruhnya akan diakomodir oleh pemerintah provinsi. Kedua, kecenderungan pada meningkatnya alokasi anggaran pada pemerintah provinsi sebagai ekses pengalihan kewenangan tersebut. Ketiga, proses evaluasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan menengah oleh pemerintah provinsi yang akan semakin berat dilihat dari sisi letak geografis wilayah, dan keempat kekhawatiran akan kurang terakomodirnya muatan kearifan lokal dalam penerapan kurikulum, dimana sebelumnya setiap kabupaten/kota tentunya memiliki karakteristik budaya yang berbeda sebagai bentuk kearifan lokal yang dapat menjadi penguat dalam penyusunan kurikulum pendidikan.
Penyelenggaraan desentralisasi telah bergeser ke prinsip ultra vires doctrine, sehingga kewenangan yang dikembalikan kepada daerah semakin terinci dan menjadi urusan.Pengalihan kewenangan urusan pendidikan menengah ke provinsi menimbulkan dampak real, seperti terhapusnya kebijakan daerah, peningkatan alokasi anggaran provinsi, dan kesulitan pengawasan kurikulum berbasis kearifan lokal.Beban anggaran dan program pendidikan, termasuk tenaga pendidik dan infrastruktur, pun beralih ke provinsi.Masalah-masalah yang dulunya diselesaikan secara lokal kini harus ditangani secara seragam oleh provinsi, sehingga keberagaman daerah tidak dapat diakomodir.
Penelitian lebih lanjut dapat mengevaluasi efektivitas model pengelolaan pendidikan menengah di provinsi dengan membandingkan indikator kualitas pendidikan antara provinsi yang menerapkan pengelolaan terpusat dan provinsi yang tetap mendelegasikan kewenangan kepada kabupaten/kota. Penelitian juga dapat meneliti dampak sosial ekonomi dari pengalihan penyelenggaraan pendidikan menengah ke provinsi, khususnya mengenai distribusi anggaran, peningkatan akses pendidikan, dan keberlanjutan program gratis bagi siswa. Selain itu, perlu dikaji apakah mekanisme akuntabilitas dan partisipasi pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota dapat diintegrasikan lebih baik ke dalam struktur pengawasan provinsi agar kurikulum lokal tetap dihormati dan implementasinya dapat diukur secara transparan.
| File size | 270.72 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
USIUSI Hut,M. Si sebagai ketua pembimbing dan Rozalina, S. Hut, M. Si sebagai anggota pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi & daya tarikHut,M. Si sebagai ketua pembimbing dan Rozalina, S. Hut, M. Si sebagai anggota pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi & daya tarik
BPKBPK The application of the accrual basis has had a positive impact, as evidenced by the decreasing number of findings related to fixed assets in BPK examinations.The application of the accrual basis has had a positive impact, as evidenced by the decreasing number of findings related to fixed assets in BPK examinations.
KALBISKALBIS Penelitian ini mengembangkan Model 10P, yaitu kerangka konseptual yang memperluas bauran pemasaran tradisional menjadi sepuluh dimensi—Process, Partnership,Penelitian ini mengembangkan Model 10P, yaitu kerangka konseptual yang memperluas bauran pemasaran tradisional menjadi sepuluh dimensi—Process, Partnership,
UIDUID Pembentukan daerah harus memenuhi persyaratan teknis yang meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah serta mencakup faktor kemampuan ekonomi,Pembentukan daerah harus memenuhi persyaratan teknis yang meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah serta mencakup faktor kemampuan ekonomi,
DINASTIREVDINASTIREV Kedudukan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia masih menimbulkan persoalan hukum dan tata kelola pemerintahan, khususnya terkaitKedudukan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia masih menimbulkan persoalan hukum dan tata kelola pemerintahan, khususnya terkait
BALIDWIPABALIDWIPA Jika permasalahan muncul, Pemerintah Pusat harus menanganinya karena masih memiliki otoritas untuk mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintahJika permasalahan muncul, Pemerintah Pusat harus menanganinya karena masih memiliki otoritas untuk mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuanganPengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan
UADUAD Pengaturan cuti kampanye memiliki kelebihan, antara lain membatasi kekuasaan, mencegah konflik kepentingan, menghindari mobilisasi PNS, serta memastikanPengaturan cuti kampanye memiliki kelebihan, antara lain membatasi kekuasaan, mencegah konflik kepentingan, menghindari mobilisasi PNS, serta memastikan
Useful /
UIADUIAD Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam hasil belajar siswa, dengan skor rata-rata pretest meningkat dari 43,27 menjadi 70,86Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam hasil belajar siswa, dengan skor rata-rata pretest meningkat dari 43,27 menjadi 70,86
UIADUIAD Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan desain pre‑experimental berupa satu kelompok dengan format pre‑test – post‑test. PartisipanPenelitian menggunakan metode kuantitatif dengan desain pre‑experimental berupa satu kelompok dengan format pre‑test – post‑test. Partisipan
UIDUID Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan menggunakan sistem seleksi bahan hukum dalam teknikTeknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan menggunakan sistem seleksi bahan hukum dalam teknik
UIDUID UU Perlindungan Konsumen mengatur upaya hukum konsumen yang dirugikan. Konsumen perlu memahami UUPK untuk menghindari pelaku usaha memanfaatkan celah hukum.UU Perlindungan Konsumen mengatur upaya hukum konsumen yang dirugikan. Konsumen perlu memahami UUPK untuk menghindari pelaku usaha memanfaatkan celah hukum.