Publisher

STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI

Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikJurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Abstract

Kota Batam merupakan daerah strategis nasional dengan status sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009. Sebagai implikasinya, pengelolaan kawasan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Batam (Pemko Batam), tetapi juga Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar persoalan konflik kelembagaan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam, menganalisis dampak politik kelembagaan terhadap efektivitas tata kelola dan pelayanan publik, menyajikan alternatif kebijakan yang realistis dan strategis untuk menyelesaikan permasalahan kelembagaan di Kota Batam, dan memberikan rekomendasi berbasis prinsip-prinsip good governance. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan data sekunder yang bersumber pada buku, artikel, jurnal, dokumen dan kajian literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu dualisme kelembagaan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam telah lama menjadi sumber ketegangan institusional yang berdampak pada kualitas tata kelola, efektivitas pelayanan publik, serta kepercayaan masyarakat dan investor. Meskipun telah diupayakan solusi melalui mekanisme Ex-Officio, faktanya pendekatan ini belum sepenuhnya menyelesaikan akar masalah, yaitu tumpang tindih kewenangan, minimnya koordinasi, dan lemahnya partisipasi publik. Berdasarkan analisis mendalam terhadap akar masalah, data dan tren, serta pertimbangan kelebihan dan kekurangan tiap opsi, maka rekomendasi terbaik adalah membentuk sebuah Otoritas Bersama (Joint Governance Body).

Conclusion

Dualisme kelembagaan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam menciptakan ketegangan institusional yang berdampak negatif pada tata kelola, pelayanan publik, dan kepercayaan investor, karena mekanisme ex-officio belum tuntas mengatasi tumpang tindih kewenangan, minimnya koordinasi, dan lemahnya partisipasi publik.Berdasarkan analisis mendalam terhadap akar masalah dan pilihan kebijakan, rekomendasi terbaik adalah pembentukan Otoritas Bersama (Joint Governance Body).Opsi ini dianggap pragmatis dan strategis karena mampu menjembatani kepentingan pusat dan daerah, mendorong tata kelola yang kolaboratif, inklusif, serta adaptif tanpa merombak struktur yang ada, dan dapat menjadi model reformasi kelembagaan untuk kawasan khusus lainnya.

Future Research

Meskipun penelitian ini berhasil mengidentifikasi akar masalah dualisme kelembagaan di Batam dan merekomendasikan pembentukan Otoritas Bersama, masih banyak celah yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Pertama, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana model Otoritas Bersama yang diusulkan ini dapat diadaptasi dan diimplementasikan secara optimal di kawasan strategis lain di Indonesia, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Ibu Kota Nusantara (IKN), mengingat setiap wilayah memiliki karakteristik sosial-politik dan ekonomi yang unik. Penelitian lanjutan dapat menyoroti tantangan spesifik dan faktor keberhasilan yang mungkin muncul dalam konteks adaptasi tersebut, misalnya perbedaan dinamika kekuasaan atau tingkat partisipasi masyarakat di tiap daerah. Kedua, selain dampak umum pada pelayanan publik dan investasi, masih diperlukan studi lebih lanjut mengenai efek jangka panjang dari dualisme kelembagaan ini terhadap sektor-sektor ekonomi non-formal dan komunitas lokal, termasuk masyarakat adat di Batam. Pertanyaan penelitian dapat diarahkan untuk mengidentifikasi mekanisme kompensasi atau pemberdayaan yang paling berkeadilan dan efektif untuk kelompok-kelompok yang rentan terdampak oleh konflik kewenangan dan pembangunan kawasan. Ketiga, mengingat peran teknologi dalam tata kelola modern, akan sangat relevan untuk meneliti sejauh mana pengembangan dan implementasi sistem informasi digital terpadu serta platform partisipasi publik online dapat secara efektif mengatasi tumpang tindih kewenangan, meningkatkan akuntabilitas, dan menjamin transparansi dalam konteks pemerintahan daerah yang memiliki struktur dualisme kelembagaan. Kajian ini bisa menganalisis praktik terbaik dari negara lain atau membandingkan efektivitas berbagai pendekatan digital dalam konteks spesifik Batam, memberikan wawasan berharga untuk reformasi kelembagaan di masa depan.

References

1. Unity in diversity? The creation of new local governments in a decentralising Indonesia: Bulletin of... doi.org/10.1080/00074910500072690Unity in diversity The creation of new local governments in a decentralising Indonesia Bulletin of doi 10 1080 00074910500072690
2. Isu Dualisme Pemerintahan Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam, dalam Manajemen Tata Kelola dan Aspek... journal.stisipolrajahaji.ac.id/index.php/jisipol/article/view/285Isu Dualisme Pemerintahan Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam dalam Manajemen Tata Kelola dan Aspek journal stisipolrajahaji ac index php jisipol article view 285
3. Investment climate reform : An independent evaluation of World Bank Group support to reforms of business... doi.org/10.1596/978-1-4648-0628-5Investment climate reform An independent evaluation of World Bank Group support to reforms of business doi 10 1596 978 1 4648 0628 5
4. DOI Name 10.10 Values. name values index type timestamp data admin handle create delete modify serv prefix... doi.org/10.10DOI Name 10 10 Values name values index type timestamp data admin handle create delete modify serv prefix doi 10 10

Metadata

File size	398.33 KB
Pages	22
Short Link	https://juris.id/p-3yG
DMCA	Report