UNISANUNISAN
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHANPROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHANPenelitian ini mengkaji dinamika pengelolaan keuangan negara akibat kasus korupsi bantuan sosial covid19, dengan fokus pada kasus Juliari Batubara. Sejak akhir 2019, pandemi global telah melanda banyak negara, termasuk Indonesia, yang harus memotong sebagian besar anggaran mereka untuk mendukung sektor kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi. Peluang penyalahgunaan wewenang dan korupsi di tingkat pemerintahan meningkat karena fokus anggaran yang besar ini. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana pandemi mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan negara dan bagaimana korupsi dapat menghambat pencapaian tujuan anggaran negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan fiskal negara dalam hal alokasi, distribusi, dan stabilisasi dilaksanakan selama pandemi. Kerangka analisis yang digunakan mengacu pada teori anggaran negara dari Richard A. Musgrave, yang menjelaskan tiga fungsi utama anggaran negara. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisis konten terhadap laporan keuangan negara dan studi kasus korupsi terkait pengelolaan dana covid19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun anggaran yang dialokasikan sangat besar, banyak praktik korupsi yang menghambat pelaksanaan fungsi anggaran, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar ratusan miliar rupiah. Singkatnya, reformasi tata kelola, peningkatan transparansi, dan pengawasan yang lebih ketat di masa depan perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran negara.
Kasus korupsi dana bansos COVID-19 menunjukkan kegagalan tiga fungsi utama anggaran negara.Korupsi membahayakan negara dan masyarakat secara keseluruhan, terutama kelompok rentan.Untuk mencegah kasus serupa, pengawasan yang lebih kuat, penegakan hukum yang tegas, dan pendidikan antikorupsi diperlukan.
Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas mekanisme pengawasan internal dalam pengelolaan dana bantuan sosial selama masa pandemi, dengan mempertimbangkan peran aktif masyarakat sipil dan lembaga independen. Selain itu, studi lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis dampak psikologis dan sosial dari korupsi bansos terhadap penerima manfaat, serta bagaimana hal ini memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Terakhir, penelitian dapat dilakukan untuk mengembangkan model tata kelola keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan teknologi digital dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, guna mencegah terulangnya praktik korupsi di masa depan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
| File size | 334.4 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
STAISARSTAISAR Indonesia cenderung mengadopsi pendekatan represif dengan fokus pada pengawasan perbatasan dan peningkatan sanksi hukum, sementara Malaysia lebih menekankanIndonesia cenderung mengadopsi pendekatan represif dengan fokus pada pengawasan perbatasan dan peningkatan sanksi hukum, sementara Malaysia lebih menekankan
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penerapan UU tersebut menghasilkan penurunan sengketa informasi. Badan publik yang sengaja tidak menyediakan informasi dapat dikenakan sanksi pidana. ImplementasiPenerapan UU tersebut menghasilkan penurunan sengketa informasi. Badan publik yang sengaja tidak menyediakan informasi dapat dikenakan sanksi pidana. Implementasi
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Sementara itu, meskipun Perpres 46 Tahun 2025 telah memperbaiki banyak aspek regulasi pengadaan, keberadaannya belum cukup untuk menutup seluruh celahSementara itu, meskipun Perpres 46 Tahun 2025 telah memperbaiki banyak aspek regulasi pengadaan, keberadaannya belum cukup untuk menutup seluruh celah
UEUUEU Dengan menekan praktik korupsi, mempercepat penyelesaian sengketa, dan memelihara persaingan usaha yang sehat, hukum yang ditegakkan secara efektif meningkatkanDengan menekan praktik korupsi, mempercepat penyelesaian sengketa, dan memelihara persaingan usaha yang sehat, hukum yang ditegakkan secara efektif meningkatkan
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Argumen hukum dibangun atas prinsip akuntabilitas negara, legalitas di sektor korupsi, dan kewajiban pejabat publik untuk mencegah kerugian negara. TemuanArgumen hukum dibangun atas prinsip akuntabilitas negara, legalitas di sektor korupsi, dan kewajiban pejabat publik untuk mencegah kerugian negara. Temuan
PUBMEDIAPUBMEDIA APIP, sebagai instrumen utama pengawasan, masih menghadapi tantangan dalam hal independensi, kompetensi, dan dukungan struktural yang memadai. Kasus diAPIP, sebagai instrumen utama pengawasan, masih menghadapi tantangan dalam hal independensi, kompetensi, dan dukungan struktural yang memadai. Kasus di
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini mengkaji mekanisme pemberhentian kepala daerah di Indonesia berdasarkan evolusi peraturan perundang-undangan dari UU No. 22 Tahun 1999 hinggaPenelitian ini mengkaji mekanisme pemberhentian kepala daerah di Indonesia berdasarkan evolusi peraturan perundang-undangan dari UU No. 22 Tahun 1999 hingga
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengukur Akuntabilitas Politik dalam pelayanan pembuatan sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan KotaHasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengukur Akuntabilitas Politik dalam pelayanan pembuatan sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Kota
Useful /
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Mereka rentan karena menghadapi risiko ganda: menjadi korban kecelakaan lalu lintas dan tidak memiliki perlindungan kerja yang memadai. Korban ganda iniMereka rentan karena menghadapi risiko ganda: menjadi korban kecelakaan lalu lintas dan tidak memiliki perlindungan kerja yang memadai. Korban ganda ini
DINASTIREVDINASTIREV Kajian ini memaparkan proses pengesahan RUU menjadi UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Untuk menganalisis data yang ditemukan penelitiKajian ini memaparkan proses pengesahan RUU menjadi UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Untuk menganalisis data yang ditemukan peneliti
DINASTIREVDINASTIREV Tulisan ini adalah sebuah studi Pustaka. Kami mengumpulkan semua literatur yang terkait dengan mekanisme kompensasi kecelakaan pesawat, menganalisa peraturanTulisan ini adalah sebuah studi Pustaka. Kami mengumpulkan semua literatur yang terkait dengan mekanisme kompensasi kecelakaan pesawat, menganalisa peraturan
UGMUGM Ada korelasi antara risiko kredit dan pembiayaan mudarabah, dan tidak ada korelasi antara kredit risiko dan pembiayaan musyarakah, murabahah, ijarah, istishnaAda korelasi antara risiko kredit dan pembiayaan mudarabah, dan tidak ada korelasi antara kredit risiko dan pembiayaan musyarakah, murabahah, ijarah, istishna