UNISANUNISAN
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHANPROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHANPenelitian ini mengkaji dinamika pengelolaan keuangan negara akibat kasus korupsi bantuan sosial covid19, dengan fokus pada kasus Juliari Batubara. Sejak akhir 2019, pandemi global telah melanda banyak negara, termasuk Indonesia, yang harus memotong sebagian besar anggaran mereka untuk mendukung sektor kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi. Peluang penyalahgunaan wewenang dan korupsi di tingkat pemerintahan meningkat karena fokus anggaran yang besar ini. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana pandemi mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan negara dan bagaimana korupsi dapat menghambat pencapaian tujuan anggaran negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan fiskal negara dalam hal alokasi, distribusi, dan stabilisasi dilaksanakan selama pandemi. Kerangka analisis yang digunakan mengacu pada teori anggaran negara dari Richard A. Musgrave, yang menjelaskan tiga fungsi utama anggaran negara. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisis konten terhadap laporan keuangan negara dan studi kasus korupsi terkait pengelolaan dana covid19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun anggaran yang dialokasikan sangat besar, banyak praktik korupsi yang menghambat pelaksanaan fungsi anggaran, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar ratusan miliar rupiah. Singkatnya, reformasi tata kelola, peningkatan transparansi, dan pengawasan yang lebih ketat di masa depan perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran negara.
Kasus korupsi dana bansos COVID-19 menunjukkan kegagalan tiga fungsi utama anggaran negara.Korupsi membahayakan negara dan masyarakat secara keseluruhan, terutama kelompok rentan.Untuk mencegah kasus serupa, pengawasan yang lebih kuat, penegakan hukum yang tegas, dan pendidikan antikorupsi diperlukan.
Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas mekanisme pengawasan internal dalam pengelolaan dana bantuan sosial selama masa pandemi, dengan mempertimbangkan peran aktif masyarakat sipil dan lembaga independen. Selain itu, studi lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis dampak psikologis dan sosial dari korupsi bansos terhadap penerima manfaat, serta bagaimana hal ini memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Terakhir, penelitian dapat dilakukan untuk mengembangkan model tata kelola keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan teknologi digital dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, guna mencegah terulangnya praktik korupsi di masa depan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
| File size | 334.4 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
FEB UMIFEB UMI Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan peningkatan investasi produktif dan penetapan upah layak untuk memperkuat partisipasi tenagaImplikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan peningkatan investasi produktif dan penetapan upah layak untuk memperkuat partisipasi tenaga
UNINDRAUNINDRA Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan yang ditunjukan oleh nilai thitung > ttabel. Secara simultan terdapat pengaruhPertumbuhan Ekonomi berpengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan yang ditunjukan oleh nilai thitung > ttabel. Secara simultan terdapat pengaruh
UMSUMS persediaan material (19,2%), permintaan pasar (15,2%), perubahan harga BBM (15,1%), lokasi proyek (14,7%), kebijakan pemerintah (12,9%), inflasi (12,7%),persediaan material (19,2%), permintaan pasar (15,2%), perubahan harga BBM (15,1%), lokasi proyek (14,7%), kebijakan pemerintah (12,9%), inflasi (12,7%),
APPISIAPPISI Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan Desa Wisata Alam Lubuk Langkap memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namunPenelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan Desa Wisata Alam Lubuk Langkap memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun
E SIBERE SIBER Perlindungan hukum bagi bank-bank negara sebagai pemegang hak tanggungan yang jaminan objeknya disita oleh negara dalam hal tindak pidana korupsi, hukumPerlindungan hukum bagi bank-bank negara sebagai pemegang hak tanggungan yang jaminan objeknya disita oleh negara dalam hal tindak pidana korupsi, hukum
ATMALUHURATMALUHUR Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan opini publik terkait QLC menjadi sentimen positif dan negatif dengan menggunakan dua model klasifikasiPenelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan opini publik terkait QLC menjadi sentimen positif dan negatif dengan menggunakan dua model klasifikasi
SINOMICSJOURNALSINOMICSJOURNAL Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi reformasi birokrasi dan dampaknya terhadap transparansi pelayanan publik di Indonesia. MelaluiPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi reformasi birokrasi dan dampaknya terhadap transparansi pelayanan publik di Indonesia. Melalui
UnmulUnmul Pajak Daerah memiliki pengaruh tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda sebesar -0,192. Hal ini berartiPajak Daerah memiliki pengaruh tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda sebesar -0,192. Hal ini berarti
Useful /
STAIMTASTAIMTA Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan (RnD) Research and Development. Penulis berharap bahwa metode ini dapat digunakan untuk mengatasiDalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan (RnD) Research and Development. Penulis berharap bahwa metode ini dapat digunakan untuk mengatasi
E SIBERE SIBER Pengaturan alat elektronik sebagai alat pembuktian mendapat perhatian khusus dalam legislasi nasional pasca-reformasi, di mana alat elektronik tersebutPengaturan alat elektronik sebagai alat pembuktian mendapat perhatian khusus dalam legislasi nasional pasca-reformasi, di mana alat elektronik tersebut
E SIBERE SIBER Oleh karena itu, harmonisasi sistem hukum dan regulasi maritim sangat diperlukan. Disarankan untuk mengesahkan Undang-Undang Coast Guard sebagai regulasiOleh karena itu, harmonisasi sistem hukum dan regulasi maritim sangat diperlukan. Disarankan untuk mengesahkan Undang-Undang Coast Guard sebagai regulasi
JURNALKUJURNALKU Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik untuk periode 2019 - 2021. Variabel yang digunakanPenelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik untuk periode 2019 - 2021. Variabel yang digunakan