STITMUBASTITMUBA
Absah: Journal of Islamic LawAbsah: Journal of Islamic LawTujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki kerangka hukum yang mengatur prosedur pernikahan dan perceraian bagi pegawai negeri Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Meskipun implementasinya dimulai pada tahun 1983, kerangka hukum ini sering dianggap sebagai peraturan baru. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan-ketentuan hukum ini telah menyebabkan kebingungan sosial dan perdebatan kontroversial, terutama karena: (1) kurangnya pemahaman dan penyebaran isi peraturan, yang menyebabkan gangguan sosial; (2) persepsi ketidakadilan karena dianggap tidak konsisten dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai ketentuan pernikahan poligami; dan (3) kekhawatiran tentang pelanggaran hak asasi manusia, khususnya mengenai kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan metodologi juridikal normatif dengan kerangka kerja deskriptif normatif. Bahan hukum sekunder, termasuk instrumen hukum dan karya ilmiah, menjadi dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem regulasi ini memainkan peran vital dalam meningkatkan pemahaman publik tentang hukum sebagai alat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pernikahan bagi pegawai negeri, khususnya yang berkaitan dengan izin poligami bagi pegawai laki-laki dan pembatasan bagi pegawai perempuan menjadi istri kedua atau selanjutnya. Selain itu, dampak sosial yang timbul dari sistem regulasi ini dapat dikurangi melalui penguatan pemahaman hukum, yang diharapkan akan membangun kesadaran hukum yang lebih berkualitas dan memperkuat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Meskipun peraturan ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terkena dampaknya dan mempertahankan perilaku etis dalam birokrasi, implementasinya harus sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan norma kesetaraan gender. Oleh karena itu, evaluasi lebih lanjut terhadap sistem regulasi ini sangat penting untuk memastikan relevansinya dalam konteks sosial dan hukum dinamis Indonesia yang terus berkembang.
Pemahaman hukum tentang Peraturan Pernikahan Pegawai Negeri, khususnya mengenai izin poligami bagi pejabat laki-laki dan pembatasan bagi pejabat perempuan menjadi istri kedua atau selanjutnya di Indonesia, telah mencapai status penting, yang berarti bahwa warga negara Indonesia, terutama pegawai negeri laki-laki dan perempuan, harus menghormati dan mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan tentang kerangka kerja izin.Peraturan pernikahan dan perceraian pegawai negeri, khususnya yang berkaitan dengan izin pernikahan poligami bagi pegawai negeri laki-laki, diatur dengan ketat dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.Ketentuan ini menetapkan parameter dan prasyarat yang ketat yang harus dipenuhi pegawai negeri laki-laki sebelum menerima izin untuk melakukan pernikahan poligami.Tujuannya adalah untuk memastikan pengaturan yang cermat sejalan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi pegawai negeri.Temuan kedua mengungkapkan bahwa mencegah gangguan sosial mengenai Peraturan Pernikahan Pegawai Negeri, khususnya mengenai izin pernikahan poligami bagi pejabat laki-laki dan pembatasan bagi pejabat perempuan menjadi istri kedua atau selanjutnya di Indonesia, memerlukan penguatan kesadaran hukum dalam masyarakat sebagai langkah pencegahan, yang merupakan pekerjaan penting dalam membangun budaya hukum yang positif dan saling menghormati serta memastikan kepatuhan terhadap kerangka kerja peraturan yang berlaku.Temuan ketiga menempatkan hak asasi manusia dalam Peraturan Pernikahan Pegawai Negeri mengenai izin pernikahan poligami bagi pejabat laki-laki dan pembatasan bagi pejabat perempuan menjadi istri kedua atau selanjutnya di Indonesia sebagai hak perlindungan individu dalam masyarakat, di mana Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum melalui kerangka kerja peraturan, instrumen kebijakan, dan mekanisme peradilan yang adil, yang berarti bahwa perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia harus memadai untuk melindungi hak-hak individu, terutama melindungi martabat setiap pegawai negeri, baik laki-laki maupun perempuan.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian, berikut adalah saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang dampak sosial dan psikologis dari peraturan poligami bagi pegawai negeri, khususnya bagi perempuan yang menjadi istri kedua atau selanjutnya. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana peraturan ini mempengaruhi kesejahteraan dan kesetaraan gender dalam keluarga dan masyarakat. Kedua, penting untuk menyelidiki cara-cara alternatif untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang peraturan pernikahan pegawai negeri, terutama di kalangan pegawai negeri sendiri. Penelitian ini dapat mengusulkan strategi pendidikan dan pelatihan yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan ini. Ketiga, penelitian lanjutan dapat berfokus pada evaluasi implementasi peraturan poligami dalam konteks budaya dan agama yang beragam di Indonesia. Penelitian ini dapat menganalisis bagaimana peraturan ini diterapkan dalam berbagai komunitas dan apakah ada penyesuaian atau interpretasi yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaian dengan nilai-nilai lokal.
| File size | 347.57 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Kesimpulannya, debat aktif efektif membentuk sikap demokratis ketika didukung perencanaan matang, topik kontekstual, dan lingkungan inklusif. Implikasinya,Kesimpulannya, debat aktif efektif membentuk sikap demokratis ketika didukung perencanaan matang, topik kontekstual, dan lingkungan inklusif. Implikasinya,
ITSCIENCEITSCIENCE Hasilnya menunjukkan percepatan pemulihan operasional sekolah, peningkatan kehadiran siswa, dan pemahaman hak pendidikan masyarakat. Model ini menegaskanHasilnya menunjukkan percepatan pemulihan operasional sekolah, peningkatan kehadiran siswa, dan pemahaman hak pendidikan masyarakat. Model ini menegaskan
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat di Desa Wirogunan dalam bela negara meningkat, dan terbentuknya kelompok belaHasil kegiatan ini menunjukkan bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat di Desa Wirogunan dalam bela negara meningkat, dan terbentuknya kelompok bela
UNISSULAUNISSULA Mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam melaksanakan perannya untuk menanggulangi aksi demonstrasi anarkis danMengetahui hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam melaksanakan perannya untuk menanggulangi aksi demonstrasi anarkis dan
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Gereja terbukti memainkan peran strategis sebagai agen transformasi sosial melalui pendidikan nilai-nilai kasih, kesetaraan, dan toleransi. Kesimpulannya,Gereja terbukti memainkan peran strategis sebagai agen transformasi sosial melalui pendidikan nilai-nilai kasih, kesetaraan, dan toleransi. Kesimpulannya,
YAYASANBHZYAYASANBHZ Melalui penelitian hukum normatif, studi ini mengkaji kasus-kasus seperti UU Cipta Kerja, UU Ibu Kota Negara (IKN), dan revisi UU Mahkamah Konstitusi.Melalui penelitian hukum normatif, studi ini mengkaji kasus-kasus seperti UU Cipta Kerja, UU Ibu Kota Negara (IKN), dan revisi UU Mahkamah Konstitusi.
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Teknik pengumpulan data observasi dan wawancara, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila yang diintegrasikan ke dalam pembelajaranTeknik pengumpulan data observasi dan wawancara, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran
ASY SYUKRIYYAHASY SYUKRIYYAH Rendahnya pendidikan politik akan berdampak pada rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilu dan tingginya potensi golput. Presentase golput pada pemiluRendahnya pendidikan politik akan berdampak pada rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilu dan tingginya potensi golput. Presentase golput pada pemilu
Useful /
ITSCIENCEITSCIENCE Secara teoretis, hasil kegiatan ini sejalan dengan teori kepemimpinan transformasional, kompetensi abad ke-21, pembelajaran sosial, dan literasi digital,Secara teoretis, hasil kegiatan ini sejalan dengan teori kepemimpinan transformasional, kompetensi abad ke-21, pembelajaran sosial, dan literasi digital,
ITSCIENCEITSCIENCE Dokumentasi dilakukan melalui foto dan video. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan respons positif siswa terkait pembelajaran kearifanDokumentasi dilakukan melalui foto dan video. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan respons positif siswa terkait pembelajaran kearifan
JPRJPR Penelitian ini merupakan studi observasional deskriptif dengan desain cross-sectional yang dilakukan dengan mengamati rekam medis pasien rekonstruksi freePenelitian ini merupakan studi observasional deskriptif dengan desain cross-sectional yang dilakukan dengan mengamati rekam medis pasien rekonstruksi free
JPRJPR Pubmed, Cohrane, Science Direct, Scopus, and Google Scholar were the online data bases we used. We identified eight studies, three trials evaluated thePubmed, Cohrane, Science Direct, Scopus, and Google Scholar were the online data bases we used. We identified eight studies, three trials evaluated the