Publisher

STITMUBASTITMUBA

Journal Absah: Journal of Islamic LawAbsah: Journal of Islamic Law Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki kerangka hukum yang mengatur prosedur pernikahan dan perceraian bagi pegawai negeri Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Meskipun implementasinya dimulai pada tahun 1983, kerangka hukum ini sering dianggap sebagai peraturan baru. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan-ketentuan hukum ini telah menyebabkan kebingungan sosial dan perdebatan kontroversial, terutama karena: (1) kurangnya pemahaman dan penyebaran isi peraturan, yang menyebabkan gangguan sosial; (2) persepsi ketidakadilan karena dianggap tidak konsisten dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai ketentuan pernikahan poligami; dan (3) kekhawatiran tentang pelanggaran hak asasi manusia, khususnya mengenai kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan metodologi juridikal normatif dengan kerangka kerja deskriptif normatif. Bahan hukum sekunder, termasuk instrumen hukum dan karya ilmiah, menjadi dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem regulasi ini memainkan peran vital dalam meningkatkan pemahaman publik tentang hukum sebagai alat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pernikahan bagi pegawai negeri, khususnya yang berkaitan dengan izin poligami bagi pegawai laki-laki dan pembatasan bagi pegawai perempuan menjadi istri kedua atau selanjutnya. Selain itu, dampak sosial yang timbul dari sistem regulasi ini dapat dikurangi melalui penguatan pemahaman hukum, yang diharapkan akan membangun kesadaran hukum yang lebih berkualitas dan memperkuat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Meskipun peraturan ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terkena dampaknya dan mempertahankan perilaku etis dalam birokrasi, implementasinya harus sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan norma kesetaraan gender. Oleh karena itu, evaluasi lebih lanjut terhadap sistem regulasi ini sangat penting untuk memastikan relevansinya dalam konteks sosial dan hukum dinamis Indonesia yang terus berkembang.

Conclusion

Pemahaman hukum tentang Peraturan Pernikahan Pegawai Negeri, khususnya mengenai izin poligami bagi pejabat laki-laki dan pembatasan bagi pejabat perempuan menjadi istri kedua atau selanjutnya di Indonesia, telah mencapai status penting, yang berarti bahwa warga negara Indonesia, terutama pegawai negeri laki-laki dan perempuan, harus menghormati dan mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan tentang kerangka kerja izin.Peraturan pernikahan dan perceraian pegawai negeri, khususnya yang berkaitan dengan izin pernikahan poligami bagi pegawai negeri laki-laki, diatur dengan ketat dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.Ketentuan ini menetapkan parameter dan prasyarat yang ketat yang harus dipenuhi pegawai negeri laki-laki sebelum menerima izin untuk melakukan pernikahan poligami.Tujuannya adalah untuk memastikan pengaturan yang cermat sejalan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi pegawai negeri.Temuan kedua mengungkapkan bahwa mencegah gangguan sosial mengenai Peraturan Pernikahan Pegawai Negeri, khususnya mengenai izin pernikahan poligami bagi pejabat laki-laki dan pembatasan bagi pejabat perempuan menjadi istri kedua atau selanjutnya di Indonesia, memerlukan penguatan kesadaran hukum dalam masyarakat sebagai langkah pencegahan, yang merupakan pekerjaan penting dalam membangun budaya hukum yang positif dan saling menghormati serta memastikan kepatuhan terhadap kerangka kerja peraturan yang berlaku.Temuan ketiga menempatkan hak asasi manusia dalam Peraturan Pernikahan Pegawai Negeri mengenai izin pernikahan poligami bagi pejabat laki-laki dan pembatasan bagi pejabat perempuan menjadi istri kedua atau selanjutnya di Indonesia sebagai hak perlindungan individu dalam masyarakat, di mana Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum melalui kerangka kerja peraturan, instrumen kebijakan, dan mekanisme peradilan yang adil, yang berarti bahwa perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia harus memadai untuk melindungi hak-hak individu, terutama melindungi martabat setiap pegawai negeri, baik laki-laki maupun perempuan.

Future Research

Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian, berikut adalah saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang dampak sosial dan psikologis dari peraturan poligami bagi pegawai negeri, khususnya bagi perempuan yang menjadi istri kedua atau selanjutnya. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana peraturan ini mempengaruhi kesejahteraan dan kesetaraan gender dalam keluarga dan masyarakat. Kedua, penting untuk menyelidiki cara-cara alternatif untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang peraturan pernikahan pegawai negeri, terutama di kalangan pegawai negeri sendiri. Penelitian ini dapat mengusulkan strategi pendidikan dan pelatihan yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan ini. Ketiga, penelitian lanjutan dapat berfokus pada evaluasi implementasi peraturan poligami dalam konteks budaya dan agama yang beragam di Indonesia. Penelitian ini dapat menganalisis bagaimana peraturan ini diterapkan dalam berbagai komunitas dan apakah ada penyesuaian atau interpretasi yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaian dengan nilai-nilai lokal.

References

1. LEGAL ANALYSIS OF CRYPTO INVESTMENT IN ERA 4.0 VIEW FROM CREDO THEORY | Jubaedah | Diponegoro Law Review.... ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/42938LEGAL ANALYSIS OF CRYPTO INVESTMENT IN ERA 4 0 VIEW FROM CREDO THEORY Jubaedah Diponegoro Law Review ejournal undip ac index php dlr article view 42938

Metadata

File size	347.57 KB
Pages	17
DMCA	Report