UNISBAUNISBA
Syiar Hukum : Jurnal Ilmu HukumSyiar Hukum : Jurnal Ilmu HukumHak merchandising dilindungi oleh rezim hak kekayaan intelektual atas ciptaan kreatif yang dikenal sebagai hak merchandising. Produksi dan perdagangan barang-barang cinderamata (merchandise) memanfaatkan unsur utama suatu karya intelektual di bidang hak cipta, hak merek, hak desain industri, dan hak kekayaan intelektual lainnya. Perlindungan hukum atas hak merchandising di Indonesia belum diatur secara tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ketidakadaan peraturan atau ketentuan, serta lemahnya penegakan hukum, merupakan kondisi yang tidak diharapkan oleh pelaku usaha industri kreatif. Kondisi ini dirasakan oleh para pelaku industri kreatif di Indonesia, yang selalu dibayangi adanya pelanggaran hak yang dimilikinya berupa pembajakan atas karya cipta. Pelanggaran hak merchandising menyebabkan kerugian ekonomi bagi pemilik/pemegang hak yang sah. Negara-negara industri seperti Australia, Jerman, dan Jepang sangat memperhatikan perlindungan hukum hak merchandising ini. Artikel ini akan membahas celah dalam kerangka hukum saat ini mengenai hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum atas hak merchandising.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan kepada pemilik/pemegang hak cipta, meskipun belum secara kuat.Tindakan para pemilik hak cipta untuk melindungi haknya yang tidak hanya mendasarkan pada peraturan undang-undang tersebut dilandasi oleh beberapa sebab, yaitu.(a) apabila sistem peraturan perundang-undangan tidak memberikan efisiensi secara ekonomi, maka ketentuannya akan diabaikan atau ditinggalkan.(b) belum baiknya perlindungan yang diberikan oleh negara, seperti terlihat dalam upaya penegakan hukum hak kekayaan intelektual yang lama dan mahal, serta kurang responsifnya pemerintah dalam melindungi produk lokal.Perlindungan yang efektif dari hak cipta akan mendorong pengembangan industri kreatif.Pemerintah harus mendorong dan mempermudah pelaku industri kreatif untuk mendaftarkan ciptaannya, serta mendata dan mendaftarkan kekayaan budaya bangsa agar tidak didaftarkan oleh pihak asing.Pemerintah juga perlu meningkatkan sektor industri kreatif secara ekonomi dan perlindungan aspek hak kekayaan intelektual.
Untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif di Indonesia, perlu dilakukan revisi Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur hak merchandising secara lebih jelas dan tegas. Selain itu, pemerintah harus mendorong dan mempermudah pelaku industri kreatif untuk mendaftarkan ciptaannya, serta mendata dan mendaftarkan kekayaan budaya bangsa agar tidak didaftarkan oleh pihak asing. Pemerintah juga perlu meningkatkan sektor industri kreatif secara ekonomi dan perlindungan aspek hak kekayaan intelektual. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian perlu menyiapkan pemetaan permasalahan industri kreatif secara menyeluruh, baik yang menyangkut aspek hukum maupun aspek ekonomi, agar mudah menjalankan kegiatan pembinaannya.
| File size | 223.9 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
PIKSIPIKSI Model menunjukkan stabilitas, kemampuan generalisasi yang baik, dan keputusan yang transparan melalui Grad-CAM serta pemisahan fitur yang jelas pada visualisasiModel menunjukkan stabilitas, kemampuan generalisasi yang baik, dan keputusan yang transparan melalui Grad-CAM serta pemisahan fitur yang jelas pada visualisasi
PIKSIPIKSI Jika satu atau lebih parameter kesehatan siswa terdeteksi berada di luar rentang normal, sistem secara otomatis akan mengirimkan notifikasi berupa pesanJika satu atau lebih parameter kesehatan siswa terdeteksi berada di luar rentang normal, sistem secara otomatis akan mengirimkan notifikasi berupa pesan
PIKSIPIKSI Data yang tersimpan dapat diakses oleh siswa secara real-time melalui antarmuka Firebase. Alur kerja sistem dimulai dengan absensi menggunakan keypad,Data yang tersimpan dapat diakses oleh siswa secara real-time melalui antarmuka Firebase. Alur kerja sistem dimulai dengan absensi menggunakan keypad,
ASIANPUBLISHERASIANPUBLISHER Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis jurnal dan publikasi akademik yang membahas penerapan model Triple Helix dan pengembanganPenelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis jurnal dan publikasi akademik yang membahas penerapan model Triple Helix dan pengembangan
UNIGRESUNIGRES Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia, hambatan yang dihadapi pasien, dan alternatif penyelesaian dalam kasusPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia, hambatan yang dihadapi pasien, dan alternatif penyelesaian dalam kasus
STIKESADVAITAMEDIKASTIKESADVAITAMEDIKA Keberhasilan perilaku pemberantasan jentik nyamuk Aedes Aegypti bergantung pada cara pemberian edukasi, edukasi yang baik dan benar dapat berdampak padaKeberhasilan perilaku pemberantasan jentik nyamuk Aedes Aegypti bergantung pada cara pemberian edukasi, edukasi yang baik dan benar dapat berdampak pada
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini menyajikan analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta dampaknyaPenelitian ini menyajikan analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta dampaknya
UINUIN Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berpendapat bahwa perjanjian antara dokter dan pasien adalah perjanjian dalam proses, bukan perjanjian berdasarkan hasil.Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berpendapat bahwa perjanjian antara dokter dan pasien adalah perjanjian dalam proses, bukan perjanjian berdasarkan hasil.
Useful /
UMKUMK Ke depan, keberlanjutan program melalui pendampingan sekolah, Kemenag, dan Dinas Kesehatan perlu dioptimalkan agar perubahan perilaku yang dihasilkan dapatKe depan, keberlanjutan program melalui pendampingan sekolah, Kemenag, dan Dinas Kesehatan perlu dioptimalkan agar perubahan perilaku yang dihasilkan dapat
UINUIN dan Implikasi terhadap Masalah Waris. Permohonan pengangkatan anak oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam terhadap anak warga negara Indonesiadan Implikasi terhadap Masalah Waris. Permohonan pengangkatan anak oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam terhadap anak warga negara Indonesia
UINUIN Namun penafsiran yang bias patriarki terhadap teks-teks Alquran dan Sunah menyebabkan perempuan sulit mengakses hak-hak ekonominya secara setara denganNamun penafsiran yang bias patriarki terhadap teks-teks Alquran dan Sunah menyebabkan perempuan sulit mengakses hak-hak ekonominya secara setara dengan
UINUIN Tulisan ini mengkaji tentang sertifikasi produk halal yang menjadi persoalan sosial di masyarakat sekaligus menjadi tanggung jawab negara dengan basisTulisan ini mengkaji tentang sertifikasi produk halal yang menjadi persoalan sosial di masyarakat sekaligus menjadi tanggung jawab negara dengan basis