UPBUPB
JUMPA BHAKTI : (JURNAL MULTIDISIPLIN PASCASARJANA) BHAKTIJUMPA BHAKTI : (JURNAL MULTIDISIPLIN PASCASARJANA) BHAKTIPenyelesaian sengketa agraria di Indonesia sering kali menghadapi kendala efektivitas, terutama pada wilayah yang masih memegang kuat nilai-nilai adat. Model hukum berbasis demokrasi yang mengakui peran lembaga adat menjadi alternatif penting untuk menciptakan keadilan dan keberlanjutan pengelolaan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model hukum demokrasi dalam penyelesaian sengketa agraria melalui peran lembaga adat. Penelitian menggunakan pendekatan normatif deskriptif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model hukum demokrasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan keadilan sosial dapat memperkuat peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa agraria. Pendekatan ini mampu mengurangi eskalasi konflik, meningkatkan legitimasi keputusan, dan mempercepat proses penyelesaian.
Penelitian ini menemukan bahwa pembagian kewenangan adat yang jelas, musyawarah partisipatif, legitimasi keputusan, adaptasi terhadap faktor eksternal, dan model kolaboratif antar otoritas adat membentuk model hukum demokrasi yang efektif untuk penyelesaian sengketa agraria.Temuan ini signifikan karena memberikan kerangka praktis bagi pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional dengan tetap mempertimbangkan prinsip demokrasi.Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas kajian ke wilayah adat lain dengan konteks sosial yang berbeda.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai efektivitas model hukum demokrasi yang melibatkan lembaga adat di berbagai wilayah di Indonesia, dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat adat. Hal ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi model tersebut dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat adat dalam proses penyelesaian sengketa agraria, serta dampaknya terhadap keadilan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Pengukuran ini dapat membantu dalam memantau dan mengevaluasi efektivitas program-program penyelesaian sengketa agraria yang melibatkan lembaga adat. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi potensi integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara lembaga adat, pemerintah, dan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa agraria. Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses penyelesaian sengketa, serta memperluas akses masyarakat adat terhadap informasi dan layanan hukum. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan hukum adat dan prinsip demokrasi dalam penyelesaian sengketa agraria, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
- APLIKASI KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA | Iswari | JCH... doi.org/10.33760/jch.v6i1.285APLIKASI KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DALAM PEMBENTUKAN UNDANG UNDANG DI INDONESIA Iswari JCH doi 10 33760 jch v6i1 285
- Rekonstruksi Perlindungan Hukum Hak Penguasaan Tanah Dan Bangunan Di Kawasan Sempadan Sungai | Diktum:... diktum.upstegal.ac.id/index.php/diktum/article/view/192Rekonstruksi Perlindungan Hukum Hak Penguasaan Tanah Dan Bangunan Di Kawasan Sempadan Sungai Diktum diktum upstegal ac index php diktum article view 192
| File size | 284.01 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN MADURAIAIN MADURA Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pemerintah Indonesia berupaya memperkuat posisinya dan mendapatkan kepercayaan dari golongan nasionalis dan IslamPenelitian ini mengeksplorasi bagaimana pemerintah Indonesia berupaya memperkuat posisinya dan mendapatkan kepercayaan dari golongan nasionalis dan Islam
APPIHIAPPIHI Hal ini terlihat dari minimnya partisipasi publik, kurangnya transparansi dalam pembahasan, serta tidak tercerminnya prinsip demokrasi yang seharusnyaHal ini terlihat dari minimnya partisipasi publik, kurangnya transparansi dalam pembahasan, serta tidak tercerminnya prinsip demokrasi yang seharusnya
UPBUPB Penegakan hukum pidana menjadi instrumen penting untuk menjaga keadilan dan keamanan dalam ekosistem fintech. Penelitian ini menganalisis di Indonesia.Penegakan hukum pidana menjadi instrumen penting untuk menjaga keadilan dan keamanan dalam ekosistem fintech. Penelitian ini menganalisis di Indonesia.
UNJUNJ Daya dukung lahan permukiman di Kota Sentani tahun 2023 berada dalam kategori rendah dengan nilai DDPm sebesar 0,36 m²/kapita, jauh di bawah standar minimumDaya dukung lahan permukiman di Kota Sentani tahun 2023 berada dalam kategori rendah dengan nilai DDPm sebesar 0,36 m²/kapita, jauh di bawah standar minimum
UNJUNJ Distribusi kepadatan penduduk merupakan indikator penting dalam memahami dinamika demografi dan pembangunan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisDistribusi kepadatan penduduk merupakan indikator penting dalam memahami dinamika demografi dan pembangunan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
UNJUNJ Lalu pada permukiman dengan kepadatan yang sangat rapat, memiliki tren penurunan, yaitu sebesar 57,06% atau 0,78 ha. Hal ini merupakan tren yang cukupLalu pada permukiman dengan kepadatan yang sangat rapat, memiliki tren penurunan, yaitu sebesar 57,06% atau 0,78 ha. Hal ini merupakan tren yang cukup
JQWHJQWH Latar belakang: Balita usia 12 bulan hingga 59 bulan merupakan periode emas yang sangat krusial bagi pertumbuhan dan perkembangan. Balita usia 2–5 tahunLatar belakang: Balita usia 12 bulan hingga 59 bulan merupakan periode emas yang sangat krusial bagi pertumbuhan dan perkembangan. Balita usia 2–5 tahun
UMMUMM Temuan menunjukkan bahwa berbagai negara telah menetapkan dan melaksanakan peraturan perampasan aset dengan konsep yang berbeda, yaitu Perampasan AsetTemuan menunjukkan bahwa berbagai negara telah menetapkan dan melaksanakan peraturan perampasan aset dengan konsep yang berbeda, yaitu Perampasan Aset
Useful /
JQWHJQWH Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak yang dirawat di Rumah Sakit Budi Kemuliaan dan diperoleh 74 sampel, yaitu 37 sampel kelompok kasus danPopulasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak yang dirawat di Rumah Sakit Budi Kemuliaan dan diperoleh 74 sampel, yaitu 37 sampel kelompok kasus dan
JQWHJQWH Conclution: The study concludes that the flipbook effectively enhances adolescents sexual knowledge, as evidenced by a p-value < 0. 05. The study demonstratesConclution: The study concludes that the flipbook effectively enhances adolescents sexual knowledge, as evidenced by a p-value < 0. 05. The study demonstrates
UMMUMM Pelaksanaan kegiatan tersebut memerlukan teknologi canggih, yang membatasi kemampuan banyak negara untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan ruang angkasa.Pelaksanaan kegiatan tersebut memerlukan teknologi canggih, yang membatasi kemampuan banyak negara untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan ruang angkasa.
UMMUMM Pemerintah harus memprioritaskan bantuan kepada yang membutuhkan serta menegakkan akuntabilitas bagi pemegang hak yang tidak memanfaatkan atau memperpanjangPemerintah harus memprioritaskan bantuan kepada yang membutuhkan serta menegakkan akuntabilitas bagi pemegang hak yang tidak memanfaatkan atau memperpanjang