UPBUPB
JUMPA BHAKTI : (JURNAL MULTIDISIPLIN PASCASARJANA) BHAKTIJUMPA BHAKTI : (JURNAL MULTIDISIPLIN PASCASARJANA) BHAKTIPerlindungan hak paten dan inovasi merupakan aspek penting dalam mendorong sektor industri dan teknologi, khususnya di wilayah Kalimantan Barat yang memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi. Artikel ini mengkaji relevansi hukum pidana sebagai instrumen efektif untuk melindungi hak paten dan mendorong inovasi dalam konteks tersebut. Penelitian ini menekankan urgensi penanganan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dapat menghambat kemajuan industri dan mengurangi semangat inovasi teknologi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini menganalisis ketentuan hukum pidana terkait hak paten dan implikasi praktisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, tantangan dalam penegakan hukum masih terjadi akibat rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Artikel ini menyimpulkan dengan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan mekanisme penegakan hukum pidana guna melindungi pemegang paten dan mendorong inovasi di Kalimantan Barat.
Hukum pidana memiliki peran strategis dalam melindungi hak paten dan mendukung inovasi di Kalimantan Barat melalui sanksi yang memberikan efek jera.Namun, implementasinya masih terkendala oleh rendahnya kesadaran hukum, kapasitas aparat penegak hukum yang terbatas, serta minimnya koordinasi antar lembaga.Peningkatan efektivitas perlindungan memerlukan strategi berupa pelatihan aparat, edukasi masyarakat, penguatan regulasi, dan pemberian insentif bagi inovator lokal.
Pertama, perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran hak paten yang melibatkan teknologi canggih, untuk menilai sejauh mana peningkatan kapasitas dapat mempercepat penyelesaian kasus dan meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap sistem hukum. Kedua, diperlukan studi tentang model edukasi hukum kekayaan intelektual yang paling efektif untuk pelaku UMKM dan pelajar di daerah, termasuk penggunaan media digital lokal atau pelatihan berbasis komunitas, agar kesadaran hukum tumbuh secara berkelanjutan. Ketiga, perlu dikaji pembentukan sistem koordinasi terpadu antara pemerintah daerah, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga paten nasional dalam wadah satuan tugas khusus, untuk mengevaluasi bagaimana sinergi kelembagaan dapat mempercepat penanganan pelanggaran dan memberikan perlindungan lebih cepat bagi inovator. Penelitian-penelitian ini akan melengkapi temuan artikel yang ada dengan fokus pada aspek implementasi, serta memberikan arah konkret untuk memperkuat ekosistem inovasi di wilayah Kalimantan Barat.
| File size | 300.83 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
NUSAMANDIRINUSAMANDIRI Metode yang digunakan meliputi penyadaran masalah melalui Focus Group Discussion (FGD), perencanaan dan implementasi sosialisasi, serta evaluasi menggunakanMetode yang digunakan meliputi penyadaran masalah melalui Focus Group Discussion (FGD), perencanaan dan implementasi sosialisasi, serta evaluasi menggunakan
UntikaUntika Salah satu bentuk inovasi yang muncul dari transformasi adalah program Command Center 112 di Kabupaten Banggai, Berfungsi sebagai pusat kendali layananSalah satu bentuk inovasi yang muncul dari transformasi adalah program Command Center 112 di Kabupaten Banggai, Berfungsi sebagai pusat kendali layanan
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota Bawaslu ProvinsiPenelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota Bawaslu Provinsi
DINASTIREVDINASTIREV Peranan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilu tahun 2024 dan Penyelenggara Pemilu diatur dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu, yang menetapkanPeranan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilu tahun 2024 dan Penyelenggara Pemilu diatur dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu, yang menetapkan
GRAHAKAROMAHGRAHAKAROMAH Pendekatan ini bertujuan menjembatani kesenjangan antara kesehatan fisik dan spiritual melalui kerangka kerja yang mengakomodasi aspek agama, budaya, danPendekatan ini bertujuan menjembatani kesenjangan antara kesehatan fisik dan spiritual melalui kerangka kerja yang mengakomodasi aspek agama, budaya, dan
UNHAJUNHAJ Hal ini dibuktikan dengan data yaitu skor peserta sebelum pengabdian sebesar 72,66 dan setelah pengabdian sebesar 88,33. Edukasi dan workshop yang diberikanHal ini dibuktikan dengan data yaitu skor peserta sebelum pengabdian sebesar 72,66 dan setelah pengabdian sebesar 88,33. Edukasi dan workshop yang diberikan
POLTEKKES SORONGPOLTEKKES SORONG Hasil penelitian menunjukkan perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kejadian malaria berupa kebiasaan penggunaan kelambu (p=0. 000), penggunaan obatHasil penelitian menunjukkan perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kejadian malaria berupa kebiasaan penggunaan kelambu (p=0. 000), penggunaan obat
STEBIS IGMSTEBIS IGM Dengan menganalisis peran BSI dalam pengembangan industri halal, serta tantangan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mendukung ekspansinya melaluiDengan menganalisis peran BSI dalam pengembangan industri halal, serta tantangan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mendukung ekspansinya melalui
Useful /
JQWHJQWH Pencegahan praktik kebersihan menstruasi yang buruk pada remaja putri dapat dilakukan melalui intervensi perubahan perilaku yang dimulai dari memberikanPencegahan praktik kebersihan menstruasi yang buruk pada remaja putri dapat dilakukan melalui intervensi perubahan perilaku yang dimulai dari memberikan
STAI YPBWISTAI YPBWI Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan, faktor-faktor pendukung, dan tantangan yang dihadapiSecara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan, faktor-faktor pendukung, dan tantangan yang dihadapi
UNJUNJ Analisis Garis Pantai Perubahan garis pantai ditentukan dengan menggunakan Sistem Analisis Garis Pantai Digital (Digital Shoreline Analysis System, DSAS).Analisis Garis Pantai Perubahan garis pantai ditentukan dengan menggunakan Sistem Analisis Garis Pantai Digital (Digital Shoreline Analysis System, DSAS).
STAI YPBWISTAI YPBWI E-modul berisi materi ringkas, bahan diskusi, dan video animasi yang menarik, sehingga mahasiswa mudah mengakses dan bersemangat membaca. E-modul CanvaE-modul berisi materi ringkas, bahan diskusi, dan video animasi yang menarik, sehingga mahasiswa mudah mengakses dan bersemangat membaca. E-modul Canva