UPBUPB
JUMPA BHAKTI : (JURNAL MULTIDISIPLIN PASCASARJANA) BHAKTIJUMPA BHAKTI : (JURNAL MULTIDISIPLIN PASCASARJANA) BHAKTIPerlindungan hak paten dan inovasi merupakan aspek penting dalam mendorong sektor industri dan teknologi, khususnya di wilayah Kalimantan Barat yang memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi. Artikel ini mengkaji relevansi hukum pidana sebagai instrumen efektif untuk melindungi hak paten dan mendorong inovasi dalam konteks tersebut. Penelitian ini menekankan urgensi penanganan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dapat menghambat kemajuan industri dan mengurangi semangat inovasi teknologi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini menganalisis ketentuan hukum pidana terkait hak paten dan implikasi praktisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, tantangan dalam penegakan hukum masih terjadi akibat rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Artikel ini menyimpulkan dengan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan mekanisme penegakan hukum pidana guna melindungi pemegang paten dan mendorong inovasi di Kalimantan Barat.
Hukum pidana memiliki peran strategis dalam melindungi hak paten dan mendukung inovasi di Kalimantan Barat melalui sanksi yang memberikan efek jera.Namun, implementasinya masih terkendala oleh rendahnya kesadaran hukum, kapasitas aparat penegak hukum yang terbatas, serta minimnya koordinasi antar lembaga.Peningkatan efektivitas perlindungan memerlukan strategi berupa pelatihan aparat, edukasi masyarakat, penguatan regulasi, dan pemberian insentif bagi inovator lokal.
Pertama, perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran hak paten yang melibatkan teknologi canggih, untuk menilai sejauh mana peningkatan kapasitas dapat mempercepat penyelesaian kasus dan meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap sistem hukum. Kedua, diperlukan studi tentang model edukasi hukum kekayaan intelektual yang paling efektif untuk pelaku UMKM dan pelajar di daerah, termasuk penggunaan media digital lokal atau pelatihan berbasis komunitas, agar kesadaran hukum tumbuh secara berkelanjutan. Ketiga, perlu dikaji pembentukan sistem koordinasi terpadu antara pemerintah daerah, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga paten nasional dalam wadah satuan tugas khusus, untuk mengevaluasi bagaimana sinergi kelembagaan dapat mempercepat penanganan pelanggaran dan memberikan perlindungan lebih cepat bagi inovator. Penelitian-penelitian ini akan melengkapi temuan artikel yang ada dengan fokus pada aspek implementasi, serta memberikan arah konkret untuk memperkuat ekosistem inovasi di wilayah Kalimantan Barat.
| File size | 300.83 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
POLTESAPOLTESA Pengabdian ini dilakukan selama 8 bulan di Desa Tumuk Mangis Kecamatan Sambas. Keberlnjutan dari program ini menghasilkan produk digital marketing yangPengabdian ini dilakukan selama 8 bulan di Desa Tumuk Mangis Kecamatan Sambas. Keberlnjutan dari program ini menghasilkan produk digital marketing yang
JOURNALWIDYAKARYAJOURNALWIDYAKARYA Untuk memperluas jangkauan pemasaran, katalog produk disediakan di Sanggar Batik sehingga pengunjung dapat memilih desain yang diminati dan memesannya.Untuk memperluas jangkauan pemasaran, katalog produk disediakan di Sanggar Batik sehingga pengunjung dapat memilih desain yang diminati dan memesannya.
UIN SGDUIN SGD 1 Tahun 2020 dan peraturan terkait lainnya. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder1 Tahun 2020 dan peraturan terkait lainnya. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder
FHUKIFHUKI 28 Tahun 2014, Menkominfo memiliki kewajiban untuk secara proaktif mencari dan memblokir situs peer-to-peer ilegal. 11 Tahun 2008 melindungi karya cipta28 Tahun 2014, Menkominfo memiliki kewajiban untuk secara proaktif mencari dan memblokir situs peer-to-peer ilegal. 11 Tahun 2008 melindungi karya cipta
NEOLECTURANEOLECTURA Niaga. Jkt. Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan yuridis normative, studi kepustakaan dan literature juga pendekatanNiaga. Jkt. Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan yuridis normative, studi kepustakaan dan literature juga pendekatan
NEOLECTURANEOLECTURA Hasil Penelitian yaitu Kebijakan Hukum yang mengatur mengenai UMKM Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Hasil Penelitian yaitu Kebijakan Hukum yang mengatur mengenai UMKM Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-
UMMUMM Penelitian ini mengusulkan model IPR komunal sesuai tantangan yang diidentifikasi, bersama dengan konstruksi normatif yang diperlukan untuk membentuknya.Penelitian ini mengusulkan model IPR komunal sesuai tantangan yang diidentifikasi, bersama dengan konstruksi normatif yang diperlukan untuk membentuknya.
DCCKOTABUMIDCCKOTABUMI Hasil dari penelitian ini dengan pengolahan data langsung dan data tidak langsung menunjukkan 3 buah cluster dimana gizi buruk 16.67%, gizi normal 43.33Hasil dari penelitian ini dengan pengolahan data langsung dan data tidak langsung menunjukkan 3 buah cluster dimana gizi buruk 16.67%, gizi normal 43.33
Useful /
UIN SGDUIN SGD Aspek problematis yang mengurangi efisiensi dalam penanganan dan penyelesaian perkara yang melibatkan orang asing adalah institusi perwakilan asing. MasalahAspek problematis yang mengurangi efisiensi dalam penanganan dan penyelesaian perkara yang melibatkan orang asing adalah institusi perwakilan asing. Masalah
UMMUMM Pasal 100 UU Nomor 1/2023 menetapkan hukuman mati sebagai hukuman bersyarat yang dapat diubah menjadi penjara jika narapidana menunjukkan perilakuPasal 100 UU Nomor 1/2023 menetapkan hukuman mati sebagai hukuman bersyarat yang dapat diubah menjadi penjara jika narapidana menunjukkan perilaku
UMMUMM Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi hukum Islam terkait pengisian jabatan kepala daerah dan bagaimana pengisian jabatan ini dirancang untukPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi hukum Islam terkait pengisian jabatan kepala daerah dan bagaimana pengisian jabatan ini dirancang untuk
UNIBIUNIBI Berdasarkan analisis data mengenai pengaruh tingkat inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan PDB terhadap IHSG di bursa efek Indonesia pada periode 2011-2020,Berdasarkan analisis data mengenai pengaruh tingkat inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan PDB terhadap IHSG di bursa efek Indonesia pada periode 2011-2020,