NEOLECTURANEOLECTURA
POSTULATPOSTULATPeningkatan daya saing usaha dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 merupakan kebijakan hukum sebagai perlindungan hak merek menjadi salah satu aspek kunci dalam memperkuat posisi dan kontribusi UMKM dalam persaingan pasar yang semakin kompleks. Penelitian ini menjelajahi peran dan tantangan yang dihadapi UMKM. Dengan menganalisis berbagai literatur terkait, ditemukan bahwa UMKM sering menghadapi kendala dalam memahami dan menerapkan perlindungan hak merek. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan untuk menemukan konsep yang sesuai dengan permasalahan perlindungan hak merek UMKM. Hasil Penelitian yaitu Kebijakan Hukum yang mengatur mengenai UMKM Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang- Undang 20 Tahun 2016 dapat menjadi suatu metode pemerintah untuk memberikan perlindungan usaha. UMKM lewat perlindungan kekayaan intelektualnya yang berbentuk Merek Adanya pengakuan Merek yang dibagikan terhadap pelaku usaha UMKM untuk itu industri besar maupun pelaku usaha yang mempunyai perlakuan buru, tidak serta merta bisa mendapatkan kekayaan intelektual milik pelaku usaha UMKM dikarenakan kepemilikan Merek yang sudah didaftarkan serta dilindungi oleh pemerintah. Sengketa yang timbul dari terdapatnya sengketa kepemilikan Merek, pemerintah cuma mengacu sertifikat Merek selaku fakta kepemilikan hak dari Merek, kecuali terjadi pembatalan hak dari merek bersumber pada gugatan merek yang dicoba oleh pihak di pengadilan Niaga. Asosiasi UMKM bisa menjadi jembatan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan informasi, jaringan usaha, bahkan mampu menjadi jembatan dalam meningkatkan skill atau keterampilan pelaku UMKM.
Kebijakan Hukum yang mengatur mengenai UMKM Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor.20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang 20 Tahun 2016 dapat menjadi suatu metode pemerintah untuk memberikan perlindungan usaha UMKM lewat perlindungan kekayaan intelektualnya yang berbentuk Merek.Adanya pengakuan Merek yang dibagikan terhadap pelaku usaha UMKM untuk itu industri besar maupun pelaku usaha yang mempunyai perlakuan buru, tidak serta merta bisa mendapatkan kekayaan intelektual milik pelaku usaha UMKM dikarenakan kepemilikan Merek yang sudah didaftarkan serta dilindungi oleh pemerintah.Asosiasi UMKM bisa menjadi jembatan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan informasi, jaringan usaha, bahkan mampu menjadi jembatan dalam meningkatkan keterampilan pelaku UMKM.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak digitisasi terhadap kesadaran hukum UMKM dalam pendaftaran merek, terutama melalui platform daring. Studi lebih lanjut juga perlu mengkaji bagaimana pemerintah dapat menyesuaikan biaya pendaftaran merek agar lebih terjangkau bagi pelaku UMKM kecil. Selain itu, penting mengembangkan model kolaborasi antara asosiasi UMKM dan lembaga pendidikan untuk menciptakan program pelatihan hukum dan manajemen merek yang lebih praktis.
- PENGARUH ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN INOVASI PRODUK DAN KEUNGGULAN BERSAING TERHADAP PEMASARAN UMKM | Jurnal... doi.org/10.47335/ema.v5i2.55PENGARUH ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN INOVASI PRODUK DAN KEUNGGULAN BERSAING TERHADAP PEMASARAN UMKM Jurnal doi 10 47335 ema v5i2 55
- Empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises through Trademark Protection under Law Number 20... doi.org/10.37010/postulat.v2i2.1666Empowerment of Micro Small and Medium Enterprises through Trademark Protection under Law Number 20 doi 10 37010 postulat v2i2 1666
- Pengaruh Jaringan Usaha, Inovasi Produk, dan Persaingan Usaha Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil... doi.org/10.26487/jbmi.v19i1.18575Pengaruh Jaringan Usaha Inovasi Produk dan Persaingan Usaha Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil doi 10 26487 jbmi v19i1 18575
- KEBIJAKAN HUKUM “TRANFERABILITY” TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA... ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15772KEBIJAKAN HUKUM AuTRANFERABILITYAy TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA ejournal undip ac index php lawreform article view 15772
| File size | 317.9 KB |
| Pages | 10 |
| Short Link | https://juris.id/p-28e |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hukum dapat berperan menciptakan keseimbangan (balance), karena berkaitan dengan inisiatif pembangunan ekonomi. Hukum juga berperan dalam menentukan definisiHukum dapat berperan menciptakan keseimbangan (balance), karena berkaitan dengan inisiatif pembangunan ekonomi. Hukum juga berperan dalam menentukan definisi
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kami melakukan penelitian yaitu bertujuan untuk mendalami kedudukan ahli waris perempuan pada sistem waris adat di Bali dan untuk mengetahui dan menganalisaKami melakukan penelitian yaitu bertujuan untuk mendalami kedudukan ahli waris perempuan pada sistem waris adat di Bali dan untuk mengetahui dan menganalisa
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Kajian hukum empiris sendiri merupakan kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakupPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Kajian hukum empiris sendiri merupakan kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Permasalahannya ialah tidak semua BUMN yang ada di Indonesia dikatakan sebagai BUMN baik dan sehat, oleh karena sejumlah BUMN masih menderita kerugianPermasalahannya ialah tidak semua BUMN yang ada di Indonesia dikatakan sebagai BUMN baik dan sehat, oleh karena sejumlah BUMN masih menderita kerugian
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Oleh karenanya, apabila seseorang anak memilih untuk pindah agama maka akibat hukum yang akan didapat adalah ahli waris atau anak tersebut tidak memilikiOleh karenanya, apabila seseorang anak memilih untuk pindah agama maka akibat hukum yang akan didapat adalah ahli waris atau anak tersebut tidak memiliki
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Persepsi keadilan, kepercayaan pada sistem perpajakan, dan efektivitas pengawasan juga menjadi elemen kunci dalam membentuk sikap terhadap kepatuhan. Faktor-faktorPersepsi keadilan, kepercayaan pada sistem perpajakan, dan efektivitas pengawasan juga menjadi elemen kunci dalam membentuk sikap terhadap kepatuhan. Faktor-faktor
UNUSIAUNUSIA Republik Maluku Selatan merupakan organisasi yang terlarang tertuang dalam Keputusan Darurat Sipil Tentang Aktifitas Organisasi Front Kedaulatan MalukuRepublik Maluku Selatan merupakan organisasi yang terlarang tertuang dalam Keputusan Darurat Sipil Tentang Aktifitas Organisasi Front Kedaulatan Maluku
AKABAAKABA Untuk itu, perlu diperhatikan bagaimana hukum mengatur dan tanggungjawab negara ketika terjadi perbuatan pembakaran hutan yang disebabkan faktor manusiaUntuk itu, perlu diperhatikan bagaimana hukum mengatur dan tanggungjawab negara ketika terjadi perbuatan pembakaran hutan yang disebabkan faktor manusia
Useful /
GUMPUBLISHERGUMPUBLISHER Artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan temuan studi yang berfokus pada bagaimana kepemimpinan madrasah memengaruhi bentuk,Artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan temuan studi yang berfokus pada bagaimana kepemimpinan madrasah memengaruhi bentuk,
NEOLECTURANEOLECTURA Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan korupsi, meskipun telah ada berbagai upaya. ImplementasiPenelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan korupsi, meskipun telah ada berbagai upaya. Implementasi
UNUSIAUNUSIA Sifat melawan hukum pidana materiil yang bersumber dari hukum adat semestinya tetap ditempatkan sebagai sumber hukum yang tidak tertulis sehingga dapatSifat melawan hukum pidana materiil yang bersumber dari hukum adat semestinya tetap ditempatkan sebagai sumber hukum yang tidak tertulis sehingga dapat
UNANDUNAND Agreement non verbal merupakan indikasi ketidakjujuran penjual terhadap harga yang dibargain oleh pembeli. Kejujuran dalam berbicara tidak mengenal kelasAgreement non verbal merupakan indikasi ketidakjujuran penjual terhadap harga yang dibargain oleh pembeli. Kejujuran dalam berbicara tidak mengenal kelas