UMAUMA

Jurnal Administrasi PublikJurnal Administrasi Publik

Pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengelola keuangan dan harta kekayaan sendiri. Sumber keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama keuangan daerah, sedangkan sumber lainnya bersifat pelengkap. Pemekaran Kabupaten Aceh Tenggara menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Gayo Lues, diprediksi akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi PAD secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi penerimaan PAD Kabupaten Aceh Tenggara pasca pemekaran.

Berdasarkan analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efisiensi upaya pengumpulan PAD Kabupaten Aceh Tenggara tergolong tinggi, yaitu berkisar antara 0,0110 hingga 0,1300 sebelum dan setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.Efektivitas upaya pengumpulan PAD menunjukkan angka antara 69,32 persen hingga 205,46 persen atau rata-rata 97,07 persen per tahun sebelum pemberlakuan undang-undang tersebut, dan antara 64,38 persen hingga 239,03 persen atau rata-rata 109,32 persen per tahun setelah pemberlakuan.Penerimaan PAD Kabupaten Aceh Tenggara pada periode setelah pemberlakuan undang-undang tersebut adalah lebih efektif, mencapai 109,32 persen dari target yang ditetapkan.Elastisitas PAD terhadap PDRB menunjukkan bahwa penerimaan PAD Kabupaten Aceh Tenggara tidak elastis terhadap perkembangan ekonomi daerah.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan PAD, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara perlu melakukan optimalisasi pengumpulan PAD yang sesuai dengan kapasitasnya melalui koordinasi dan pengawasan yang lebih seksama. Selain itu, perlu dilakukan peninjauan dan perubahan Peraturan Daerah terkait agar dapat memenuhi struktur penerimaan PAD yang baik dan memasukkan sumber-sumber penerimaan baru yang sesuai dengan karakteristik perekonomian daerah. Dinas Pendapatan perlu melakukan transformasi dan restrukturisasi untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan PAD dengan menempatkan tenaga yang lebih profesional, jujur, dan mampu menggali potensi PAD. Kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak juga perlu ditingkatkan melalui tindakan persuasif dan edukatif, serta sosialisasi peraturan perpajakan. Prosedur pembayaran pajak perlu direformasi agar objek pajak dapat membayar kewajibannya dengan cepat, tepat, dan mudah. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, penentuan target penerimaan PAD hendaknya mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya, potensi objek pajak baru, penyesuaian tarif, penyempurnaan sistem pungutan, dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Read online
File size562.19 KB
Pages21
DMCAReport

Related /

ads-block-test