UMAUMA
Jurnal Administrasi PublikJurnal Administrasi PublikPemerintah daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengelola keuangan dan harta kekayaan sendiri. Sumber keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama keuangan daerah, sedangkan sumber lainnya bersifat pelengkap. Pemekaran Kabupaten Aceh Tenggara menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Gayo Lues, diprediksi akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi PAD secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi penerimaan PAD Kabupaten Aceh Tenggara pasca pemekaran.
Berdasarkan analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efisiensi upaya pengumpulan PAD Kabupaten Aceh Tenggara tergolong tinggi, yaitu berkisar antara 0,0110 hingga 0,1300 sebelum dan setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.Efektivitas upaya pengumpulan PAD menunjukkan angka antara 69,32 persen hingga 205,46 persen atau rata-rata 97,07 persen per tahun sebelum pemberlakuan undang-undang tersebut, dan antara 64,38 persen hingga 239,03 persen atau rata-rata 109,32 persen per tahun setelah pemberlakuan.Penerimaan PAD Kabupaten Aceh Tenggara pada periode setelah pemberlakuan undang-undang tersebut adalah lebih efektif, mencapai 109,32 persen dari target yang ditetapkan.Elastisitas PAD terhadap PDRB menunjukkan bahwa penerimaan PAD Kabupaten Aceh Tenggara tidak elastis terhadap perkembangan ekonomi daerah.
Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan PAD, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara perlu melakukan optimalisasi pengumpulan PAD yang sesuai dengan kapasitasnya melalui koordinasi dan pengawasan yang lebih seksama. Selain itu, perlu dilakukan peninjauan dan perubahan Peraturan Daerah terkait agar dapat memenuhi struktur penerimaan PAD yang baik dan memasukkan sumber-sumber penerimaan baru yang sesuai dengan karakteristik perekonomian daerah. Dinas Pendapatan perlu melakukan transformasi dan restrukturisasi untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan PAD dengan menempatkan tenaga yang lebih profesional, jujur, dan mampu menggali potensi PAD. Kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak juga perlu ditingkatkan melalui tindakan persuasif dan edukatif, serta sosialisasi peraturan perpajakan. Prosedur pembayaran pajak perlu direformasi agar objek pajak dapat membayar kewajibannya dengan cepat, tepat, dan mudah. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, penentuan target penerimaan PAD hendaknya mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya, potensi objek pajak baru, penyesuaian tarif, penyempurnaan sistem pungutan, dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.
| File size | 562.19 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah diwajibkan mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunanDalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah diwajibkan mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan
STITMUBASTITMUBA Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan metode pendampingan, sosialisasi, kolaborasi institusi, dan penguatan media sosial. Penelitian menemukanPendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan metode pendampingan, sosialisasi, kolaborasi institusi, dan penguatan media sosial. Penelitian menemukan
UMSRAPPANGUMSRAPPANG Kegiatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan nilai budaya 3S dalam pengelolaan keuangan daerah melalui program magang. Karya tulis mengeksplorasi penerapanKegiatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan nilai budaya 3S dalam pengelolaan keuangan daerah melalui program magang. Karya tulis mengeksplorasi penerapan
UNIKSUNIKS Berdasarkan hasil penelitian, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selama tiga tahun anggaran 2020-2022 menunjukkan penurunanBerdasarkan hasil penelitian, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selama tiga tahun anggaran 2020-2022 menunjukkan penurunan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pembagian kewenangan tersebut, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing tingkat pemerintahan, sertaArtikel ini bertujuan untuk menganalisis pembagian kewenangan tersebut, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing tingkat pemerintahan, serta
ULILALBABINSTITUTEULILALBABINSTITUTE Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam yang dilakukan secara langsung dengan Dinas Pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memangMetode yang digunakan adalah wawancara mendalam yang dilakukan secara langsung dengan Dinas Pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memang
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari dua pulau (Lombok dan Sumbawa), memiliki 8 Kabupaten dan 2 Kota dengan ibu kota di Mataram, merupakan salahProvinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari dua pulau (Lombok dan Sumbawa), memiliki 8 Kabupaten dan 2 Kota dengan ibu kota di Mataram, merupakan salah
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Keunggulannya bahwa keempat kabupaten di Pulau Madura memiliki nilai Indeks GINI, IPM, dan IDM yang rata-rata dengan kabupaten/kota di Jawa Timur. SedangkanKeunggulannya bahwa keempat kabupaten di Pulau Madura memiliki nilai Indeks GINI, IPM, dan IDM yang rata-rata dengan kabupaten/kota di Jawa Timur. Sedangkan
Useful /
PORTALPUBLIKASIPORTALPUBLIKASI Model terbaik diperoleh adalah nilai K=7 dengan rasio 80:20, karena menghasilkan performa terbaik dengan akurasi = 74%, presisi = 75%, F1-score tertinggiModel terbaik diperoleh adalah nilai K=7 dengan rasio 80:20, karena menghasilkan performa terbaik dengan akurasi = 74%, presisi = 75%, F1-score tertinggi
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Adanya ketidakmerataan distribusi gas LPG 3 kg mendorong pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan pengecer melakukan distribusiAdanya ketidakmerataan distribusi gas LPG 3 kg mendorong pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan pengecer melakukan distribusi
IAIHPANCORIAIHPANCOR Pada pengembangan modul ajar kurikulum merdeka terdapat beberapa strategi yang bisa guru terapkan, namun perlu diketahui pondasi membuat modul ajar adalahPada pengembangan modul ajar kurikulum merdeka terdapat beberapa strategi yang bisa guru terapkan, namun perlu diketahui pondasi membuat modul ajar adalah
IAIHPANCORIAIHPANCOR Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Hamzanwadi yang telah diselenggarakan dengan khlayakPelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Hamzanwadi yang telah diselenggarakan dengan khlayak