UNSURYAUNSURYA
JSI (Jurnal sistem Informasi) Universitas SuryadarmaJSI (Jurnal sistem Informasi) Universitas SuryadarmaLatar belakang penelitian ini adalah perkembangan teknologi informasi yang membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Dalam hukum acara pidana, alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun, dengan pesatnya perkembangan teknologi, muncul alat bukti dalam bentuk elektronik yang dikenal sebagai alat bukti elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk alat bukti elektronik yang dapat digunakan dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia serta menilai keabsahan pembuktiannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif.
Alat bukti elektronik telah diakui secara hukum sebagai alat bukti yang sah dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang ITE, baik dalam bentuk Informasi Elektronik maupun Dokumen Elektronik dan hasil cetaknya.Alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai perluasan dari alat bukti surat, petunjuk, atau sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, asalkan memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan hukum.Keabsahannya bergantung pada keotentikan, keutuhan, ketersediaan, dan proses pemeriksaan yang sesuai standar, termasuk melalui laboratorium forensik digital yang terakreditasi.
Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan standar forensik digital dalam pengumpulan dan verifikasi alat bukti elektronik di lingkungan penegak hukum Indonesia, untuk memastikan bahwa bukti yang diajukan di persidangan benar-benar akurat dan tidak terkontaminasi. Kedua, diperlukan kajian mendalam tentang bagaimana sistem keamanan dan enkripsi end-to-end memengaruhi kemampuan penyidik mengakses alat bukti elektronik, serta implikasinya terhadap hak privasi dan prinsip keadilan prosedural. Ketiga, sebaiknya dikembangkan studi tentang efektivitas pelatihan dan sertifikasi ahli teknologi informasi di kalangan penegak hukum, untuk menilai sejauh mana kapasitas mereka dalam menganalisis bukti digital secara mandiri tanpa ketergantungan penuh pada pihak ketiga.
| File size | 323.86 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian, bukti elektronik kini memiliki dasar hukum yang jelas untuk diajukan dan diperiksa dalam persidangan perdata, termasuk dalam perkara yangDengan demikian, bukti elektronik kini memiliki dasar hukum yang jelas untuk diajukan dan diperiksa dalam persidangan perdata, termasuk dalam perkara yang
STIH PMSTIH PM Konstitusi memainkan peran dalam mendirikan sistem pemerintahan demokrasi dengan menegaskan prinsip kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan di antara institusiKonstitusi memainkan peran dalam mendirikan sistem pemerintahan demokrasi dengan menegaskan prinsip kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan di antara institusi
UNIMUNIM Teknik analisis data menggunakan SEM PLS untuk menguji pengaruh langsung dan peran mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kompensasi berbasisTeknik analisis data menggunakan SEM PLS untuk menguji pengaruh langsung dan peran mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kompensasi berbasis
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE However, the absence of comprehensive technical regulations, delays in forensic examinations, and the limited availability of direct witnesses create difficultiesHowever, the absence of comprehensive technical regulations, delays in forensic examinations, and the limited availability of direct witnesses create difficulties
IBRAHIMYIBRAHIMY Pelaku usaha memiliki perlindungan hukum secara preventif dan represif serta mendapatkan hak untuk melakukan upaya hukum sesuai dengan aturan yang adaPelaku usaha memiliki perlindungan hukum secara preventif dan represif serta mendapatkan hak untuk melakukan upaya hukum sesuai dengan aturan yang ada
UNIRAYAUNIRAYA Seiring perkembangan teknologi, semua hal dapat dilakukan dengan mudah, salah satunya yaitu melakukan transaksi perdagangan. Transaksi perdagangan modernSeiring perkembangan teknologi, semua hal dapat dilakukan dengan mudah, salah satunya yaitu melakukan transaksi perdagangan. Transaksi perdagangan modern
LMULMU Konsep ini memberikan solusi dalam mengatasi banjir dan meningkatkan kesiapsiagaan mitigasi bencana bagi masyarakat dan pemerintah di Kota Barabai. DesainKonsep ini memberikan solusi dalam mengatasi banjir dan meningkatkan kesiapsiagaan mitigasi bencana bagi masyarakat dan pemerintah di Kota Barabai. Desain
UJBUJB Kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana sudah dilakukan dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan baruKebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana sudah dilakukan dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan baru
Useful /
InstiperInstiper Analisis SWOT mengidentifikasi kekuatan seperti kualitas produk dan dukungan mitra, serta kelemahan berupa jadwal produksi yang belum baku, promosi digitalAnalisis SWOT mengidentifikasi kekuatan seperti kualitas produk dan dukungan mitra, serta kelemahan berupa jadwal produksi yang belum baku, promosi digital
WASTUKANCANAWASTUKANCANA Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan (bottleneck) dalam proses produksi di PT. XYZ Indonesia, khususnya di DepartemenPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan (bottleneck) dalam proses produksi di PT. XYZ Indonesia, khususnya di Departemen
WASTUKANCANAWASTUKANCANA Jarak 20 cm menghasilkan kecepatan rotasi tertinggi (511 rpm) dan daya maksimum (5,98 W) pada kecepatan angin 6,4 m/s, sementara jarak 40 cm memberikanJarak 20 cm menghasilkan kecepatan rotasi tertinggi (511 rpm) dan daya maksimum (5,98 W) pada kecepatan angin 6,4 m/s, sementara jarak 40 cm memberikan
WASTUKANCANAWASTUKANCANA Pengambilan keputusan pada rekrutmen karyawan outsourcing harus dilakukan dengan memastikan pelaksanaan rekrutmen dapat berjalan sesuai dengan rencanaPengambilan keputusan pada rekrutmen karyawan outsourcing harus dilakukan dengan memastikan pelaksanaan rekrutmen dapat berjalan sesuai dengan rencana