UNSURYAUNSURYA
JSI (Jurnal sistem Informasi) Universitas SuryadarmaJSI (Jurnal sistem Informasi) Universitas SuryadarmaLatar belakang penelitian ini adalah perkembangan teknologi informasi yang membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Dalam hukum acara pidana, alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun, dengan pesatnya perkembangan teknologi, muncul alat bukti dalam bentuk elektronik yang dikenal sebagai alat bukti elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk alat bukti elektronik yang dapat digunakan dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia serta menilai keabsahan pembuktiannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif.
Alat bukti elektronik telah diakui secara hukum sebagai alat bukti yang sah dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang ITE, baik dalam bentuk Informasi Elektronik maupun Dokumen Elektronik dan hasil cetaknya.Alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai perluasan dari alat bukti surat, petunjuk, atau sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, asalkan memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan hukum.Keabsahannya bergantung pada keotentikan, keutuhan, ketersediaan, dan proses pemeriksaan yang sesuai standar, termasuk melalui laboratorium forensik digital yang terakreditasi.
Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan standar forensik digital dalam pengumpulan dan verifikasi alat bukti elektronik di lingkungan penegak hukum Indonesia, untuk memastikan bahwa bukti yang diajukan di persidangan benar-benar akurat dan tidak terkontaminasi. Kedua, diperlukan kajian mendalam tentang bagaimana sistem keamanan dan enkripsi end-to-end memengaruhi kemampuan penyidik mengakses alat bukti elektronik, serta implikasinya terhadap hak privasi dan prinsip keadilan prosedural. Ketiga, sebaiknya dikembangkan studi tentang efektivitas pelatihan dan sertifikasi ahli teknologi informasi di kalangan penegak hukum, untuk menilai sejauh mana kapasitas mereka dalam menganalisis bukti digital secara mandiri tanpa ketergantungan penuh pada pihak ketiga.
| File size | 323.86 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian, bukti elektronik kini memiliki dasar hukum yang jelas untuk diajukan dan diperiksa dalam persidangan perdata, termasuk dalam perkara yangDengan demikian, bukti elektronik kini memiliki dasar hukum yang jelas untuk diajukan dan diperiksa dalam persidangan perdata, termasuk dalam perkara yang
UNISMUHUNISMUH Hasil penelitian menunjukkan dua aspek utama: pertama, pelaksanaan jaminan asuransi keselamatan, di mana prosedur klaim, pengawasan operator, dan pemberianHasil penelitian menunjukkan dua aspek utama: pertama, pelaksanaan jaminan asuransi keselamatan, di mana prosedur klaim, pengawasan operator, dan pemberian
AKRABJUARAAKRABJUARA Terutama faktor ekonomi akan berdampak secara global dalam Cybercrime. Bagaimana memperkuat Kerjasama Internasional Pemberantasan Phising dalam KejahatanTerutama faktor ekonomi akan berdampak secara global dalam Cybercrime. Bagaimana memperkuat Kerjasama Internasional Pemberantasan Phising dalam Kejahatan
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Kedua, aparatur penegak hukum menghadapi kendala substantif dalam melakukan penindakan hukum terhadap pelanggaran, dikarenakan tidak adanya dasar hukumKedua, aparatur penegak hukum menghadapi kendala substantif dalam melakukan penindakan hukum terhadap pelanggaran, dikarenakan tidak adanya dasar hukum
IBRAHIMYIBRAHIMY Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pelaku usaha dirugikan atas tindakan konsumen yang tidak membayar biaya jasa pengiriman yang telahPermasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pelaku usaha dirugikan atas tindakan konsumen yang tidak membayar biaya jasa pengiriman yang telah
UMMUMM Makalah ini memberikan wawasan mengenai bagaimana NCB Interpol Indonesia mengelola lanskap yang rumit tersebut untuk melawan ancaman transnasional. PenelitianMakalah ini memberikan wawasan mengenai bagaimana NCB Interpol Indonesia mengelola lanskap yang rumit tersebut untuk melawan ancaman transnasional. Penelitian
ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER Berdasarkan Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur bahwa siapapun dilarang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang denganBerdasarkan Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur bahwa siapapun dilarang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan
UJBUJB Kebijakan penal melalui Rumusan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang dilengkapi dengan sistem saksi kriminal yang memadai perlu mendapatkan perhatianKebijakan penal melalui Rumusan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang dilengkapi dengan sistem saksi kriminal yang memadai perlu mendapatkan perhatian
Useful /
UNSURYAUNSURYA Namun, dampak dari perkembangan tersebut adalah semakin banyaknya permasalahan dalam melindungi jaringan komputer dari gangguan luar seperti virus, spam,Namun, dampak dari perkembangan tersebut adalah semakin banyaknya permasalahan dalam melindungi jaringan komputer dari gangguan luar seperti virus, spam,
UNSURYAUNSURYA Oleh karena itu, penerapan perangkat digital yang dapat diperbarui oleh pelaku bisnis bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Jurnal ini mengeksplorasiOleh karena itu, penerapan perangkat digital yang dapat diperbarui oleh pelaku bisnis bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Jurnal ini mengeksplorasi
UNSURYAUNSURYA Hasil dari penelitian ini adalah terciptanya sebuah aplikasi sistem tracking report process production yang dapat mengurangi keterlambatan total lead timeHasil dari penelitian ini adalah terciptanya sebuah aplikasi sistem tracking report process production yang dapat mengurangi keterlambatan total lead time
UINUIN Tujuan penelitian menganalisis perdebatan tokoh agama dan tokoh adat terkait pagang gadai tanah di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia. PenelitianTujuan penelitian menganalisis perdebatan tokoh agama dan tokoh adat terkait pagang gadai tanah di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Penelitian