IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumDeposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumArtikel ini membahas hubungan antara Pancasila sebagai dasar negara dan hukum konstitusi di Indonesia, khususnya dalam konteks pengakuan dan perlindungan hukum adat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji relevansi Pancasila dalam membentuk landasan hukum dan kebijakan negara yang mendukung keberlanjutan hukum adat. Penelitian ini juga menyoroti implikasi konstitusi dalam memberikan pengakuan formal terhadap eksistensi hukum adat serta upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran penting dalam mengarahkan hukum konstitusi untuk melindungi nilai-nilai kearifan lokal dan keberagaman budaya, termasuk dalam hal hukum adat. Meskipun pengakuan hukum adat telah diakomodasi dalam konstitusi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan konflik antara hukum adat dan hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Pancasila dan hukum konstitusi untuk memperkuat perlindungan hukum adat dalam kerangka negara hukum Indonesia.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pancasila memberikan landasan filosofis bagi pengakuan dan perlindungan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia.Hukum konstitusi, terutama UUD 1945, mengakui eksistensi hukum adat sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan hak asasi manusia.Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengakomodasi keberadaan hukum adat, memastikan keseimbangan antara tradisi lokal dan kepentingan nasional.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai mekanisme resolusi konflik yang efektif antara hukum adat dan hukum nasional, dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan prinsip keadilan restoratif. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada peran aktif masyarakat adat dalam proses legislasi dan pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak mereka, guna memastikan representasi dan partisipasi yang bermakna. Ketiga, penting untuk mengkaji implementasi Pasal 18B UUD 1945 terkait pengakuan dan perlindungan hak atas tanah adat, termasuk evaluasi terhadap efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada dan identifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat adat dalam memperoleh akses terhadap tanah dan sumber daya alam. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat perlindungan hukum adat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di Indonesia, serta memperkaya khazanah ilmu hukum dan sosial di Indonesia.
| File size | 232.74 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI 52 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan Hukum Perdata. Warisan merupakan peralihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris,52 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan Hukum Perdata. Warisan merupakan peralihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris,
STIALANBANDUNGSTIALANBANDUNG Makalah ini mengusulkan sebuah model konseptual perencanaan kolaboratif untuk intervensi stunting di tingkat daerah. Penelitian intervensi stunting dianggapMakalah ini mengusulkan sebuah model konseptual perencanaan kolaboratif untuk intervensi stunting di tingkat daerah. Penelitian intervensi stunting dianggap
IAISKJ MALANGIAISKJ MALANG Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan anggota WH, tokoh masyarakat,Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan anggota WH, tokoh masyarakat,
CARAKACARAKA Transformasi ritual dari fisik ke digital juga terungkap, menandakan pergeseran cara budaya dipraktikkan dan dirayakan. Lebih lanjut, penelitian ini menyorotiTransformasi ritual dari fisik ke digital juga terungkap, menandakan pergeseran cara budaya dipraktikkan dan dirayakan. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran tergolong cukup aktif; namun demikian, integrasi prinsip-prinsip CRT masihHasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran tergolong cukup aktif; namun demikian, integrasi prinsip-prinsip CRT masih
UPN VeteranUPN Veteran Dengan metode observasi digital kualitatif dan analisis konten terhadap 450 pengalaman pariwisata, studi menemukan tren dominan homogenisasi narasi danDengan metode observasi digital kualitatif dan analisis konten terhadap 450 pengalaman pariwisata, studi menemukan tren dominan homogenisasi narasi dan
APPISIAPPISI Kendala utama yang diidentifikasi meliputi infrastruktur yang tidak memadai dan kurangnya promosi destinasi. Berdasarkan temuan tersebut, studi ini merekomendasikanKendala utama yang diidentifikasi meliputi infrastruktur yang tidak memadai dan kurangnya promosi destinasi. Berdasarkan temuan tersebut, studi ini merekomendasikan
UM MetroUM Metro Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami berbagai budaya di Indonesia dengan mengaitkan bahwa konselor dituntut memiliki kompetensi untuk memahami klienTujuan penelitian ini adalah untuk memahami berbagai budaya di Indonesia dengan mengaitkan bahwa konselor dituntut memiliki kompetensi untuk memahami klien
Useful /
STKIP PERSADASTKIP PERSADA Jumlah Sampel penelitian dalam penelitian ini sebanyak 56 responden. Dimana semuanya adalah nasabah yang telah mengambil pembiayaan di BPD KCP SyariahJumlah Sampel penelitian dalam penelitian ini sebanyak 56 responden. Dimana semuanya adalah nasabah yang telah mengambil pembiayaan di BPD KCP Syariah
UPN VeteranUPN Veteran Seperti Masih adanya keluhan yang dialami pihak stakeholder desa karena sering terjadinya perbedaan data (KPM) yang dimiliki pihak pemerintah pusat karenaSeperti Masih adanya keluhan yang dialami pihak stakeholder desa karena sering terjadinya perbedaan data (KPM) yang dimiliki pihak pemerintah pusat karena
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Selain itu, implikasi pasca berlakunya UU Cipta Kerja adalah minimnya jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak cuti khusus pada pekerja wanita. HalSelain itu, implikasi pasca berlakunya UU Cipta Kerja adalah minimnya jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak cuti khusus pada pekerja wanita. Hal
UNDIRAUNDIRA Penggunaan media sosial sebagai sarana digital literacy yang menghasilkan informasi dan komunikasi telah menjadi hal utama bagi manusia dan masyarakatPenggunaan media sosial sebagai sarana digital literacy yang menghasilkan informasi dan komunikasi telah menjadi hal utama bagi manusia dan masyarakat