IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumDeposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumArtikel ini membahas hubungan antara Pancasila sebagai dasar negara dan hukum konstitusi di Indonesia, khususnya dalam konteks pengakuan dan perlindungan hukum adat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji relevansi Pancasila dalam membentuk landasan hukum dan kebijakan negara yang mendukung keberlanjutan hukum adat. Penelitian ini juga menyoroti implikasi konstitusi dalam memberikan pengakuan formal terhadap eksistensi hukum adat serta upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran penting dalam mengarahkan hukum konstitusi untuk melindungi nilai-nilai kearifan lokal dan keberagaman budaya, termasuk dalam hal hukum adat. Meskipun pengakuan hukum adat telah diakomodasi dalam konstitusi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan konflik antara hukum adat dan hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Pancasila dan hukum konstitusi untuk memperkuat perlindungan hukum adat dalam kerangka negara hukum Indonesia.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pancasila memberikan landasan filosofis bagi pengakuan dan perlindungan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia.Hukum konstitusi, terutama UUD 1945, mengakui eksistensi hukum adat sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan hak asasi manusia.Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengakomodasi keberadaan hukum adat, memastikan keseimbangan antara tradisi lokal dan kepentingan nasional.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai mekanisme resolusi konflik yang efektif antara hukum adat dan hukum nasional, dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan prinsip keadilan restoratif. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada peran aktif masyarakat adat dalam proses legislasi dan pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak mereka, guna memastikan representasi dan partisipasi yang bermakna. Ketiga, penting untuk mengkaji implementasi Pasal 18B UUD 1945 terkait pengakuan dan perlindungan hak atas tanah adat, termasuk evaluasi terhadap efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada dan identifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat adat dalam memperoleh akses terhadap tanah dan sumber daya alam. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat perlindungan hukum adat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di Indonesia, serta memperkaya khazanah ilmu hukum dan sosial di Indonesia.
| File size | 232.74 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN CURUPIAIN CURUP Dakwah sebagai pilar Islam dalam menyampaikan wahyu Allah harus diartikan secara luas, materi dakwah tidak hanya terkait hal-hal pokok (tauhid) tetapiDakwah sebagai pilar Islam dalam menyampaikan wahyu Allah harus diartikan secara luas, materi dakwah tidak hanya terkait hal-hal pokok (tauhid) tetapi
DINASTIREVDINASTIREV Secara keseluruhan, QRIS muncul sebagai inovasi teknologi dan alat strategis yang memerlukan koordinasi regulasi untuk mewujudkan dampaknya yang penuhSecara keseluruhan, QRIS muncul sebagai inovasi teknologi dan alat strategis yang memerlukan koordinasi regulasi untuk mewujudkan dampaknya yang penuh
DINASTIREVDINASTIREV Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 253 Tahun 2021 belum terlaksana secaraPengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 253 Tahun 2021 belum terlaksana secara
NEWINERANEWINERA Sementara itu, musyawarah desa berdasarkan atau dasarnya sesuai dengan peraturan nasional. Secara dasar, Paruman adalah rangkaian aktivitas yang memilikiSementara itu, musyawarah desa berdasarkan atau dasarnya sesuai dengan peraturan nasional. Secara dasar, Paruman adalah rangkaian aktivitas yang memiliki
NEWINERANEWINERA The persistence of Wurumana is attributed to internalized cultural values like jaga waka and tau tei duna mea, requiring reforms to alleviate economicThe persistence of Wurumana is attributed to internalized cultural values like jaga waka and tau tei duna mea, requiring reforms to alleviate economic
STPMATARAMSTPMATARAM Perubahan cara berpakaian untuk laki-laki yang dulu sederhana kini sudah ada yang pakai tato, anting, dan kalung yang pada dasarnya dilarang oleh tokoh-tokohPerubahan cara berpakaian untuk laki-laki yang dulu sederhana kini sudah ada yang pakai tato, anting, dan kalung yang pada dasarnya dilarang oleh tokoh-tokoh
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Di Kecamatan Lingsar, praktik ini masih bertahan melalui tradisi Merarik kodeq, yang sangat mengakar dalam budaya lokal. Dalam konteks ini, penelitianDi Kecamatan Lingsar, praktik ini masih bertahan melalui tradisi Merarik kodeq, yang sangat mengakar dalam budaya lokal. Dalam konteks ini, penelitian
UNIPASUNIPAS Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik hukum ini memerlukan harmonisasi melalui pendekatan integratif dan restoratif yang melibatkan mediasi adat,Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik hukum ini memerlukan harmonisasi melalui pendekatan integratif dan restoratif yang melibatkan mediasi adat,
Useful /
LLILLI tak lupa hal yang sangat penting di dalam pernikahan yaitu memenuhi syarat dan rukunya sesuai syariat islam yang berlaku. Di dalam pembahasan artikel initak lupa hal yang sangat penting di dalam pernikahan yaitu memenuhi syarat dan rukunya sesuai syariat islam yang berlaku. Di dalam pembahasan artikel ini
LLILLI Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, melainkan juga sebagai fasilitator, pembimbing, dan teladan bagi peserta didik. Kemampuan memahamiGuru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, melainkan juga sebagai fasilitator, pembimbing, dan teladan bagi peserta didik. Kemampuan memahami
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Menggunakan metode studi literatur review dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini menganalisis berbagai sumber literatur dari tahun 2019-2024Menggunakan metode studi literatur review dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini menganalisis berbagai sumber literatur dari tahun 2019-2024
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH 12/POJK. 03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. Metode penelitian normatif kualitatif digunakan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap12/POJK. 03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. Metode penelitian normatif kualitatif digunakan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap