IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumDeposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumArtikel ini membahas hubungan antara Pancasila sebagai dasar negara dan hukum konstitusi di Indonesia, khususnya dalam konteks pengakuan dan perlindungan hukum adat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji relevansi Pancasila dalam membentuk landasan hukum dan kebijakan negara yang mendukung keberlanjutan hukum adat. Penelitian ini juga menyoroti implikasi konstitusi dalam memberikan pengakuan formal terhadap eksistensi hukum adat serta upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran penting dalam mengarahkan hukum konstitusi untuk melindungi nilai-nilai kearifan lokal dan keberagaman budaya, termasuk dalam hal hukum adat. Meskipun pengakuan hukum adat telah diakomodasi dalam konstitusi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan konflik antara hukum adat dan hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Pancasila dan hukum konstitusi untuk memperkuat perlindungan hukum adat dalam kerangka negara hukum Indonesia.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pancasila memberikan landasan filosofis bagi pengakuan dan perlindungan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia.Hukum konstitusi, terutama UUD 1945, mengakui eksistensi hukum adat sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan hak asasi manusia.Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengakomodasi keberadaan hukum adat, memastikan keseimbangan antara tradisi lokal dan kepentingan nasional.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai mekanisme resolusi konflik yang efektif antara hukum adat dan hukum nasional, dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan prinsip keadilan restoratif. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada peran aktif masyarakat adat dalam proses legislasi dan pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak mereka, guna memastikan representasi dan partisipasi yang bermakna. Ketiga, penting untuk mengkaji implementasi Pasal 18B UUD 1945 terkait pengakuan dan perlindungan hak atas tanah adat, termasuk evaluasi terhadap efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada dan identifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat adat dalam memperoleh akses terhadap tanah dan sumber daya alam. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat perlindungan hukum adat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di Indonesia, serta memperkaya khazanah ilmu hukum dan sosial di Indonesia.
| File size | 232.74 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN CURUPIAIN CURUP Guna mengatasi hal tersebut, sudah saatnya negara menjalankan sistem co-management (pengelolaan bersama) antara pemerintah dan masyarakat sehingga kepentinganGuna mengatasi hal tersebut, sudah saatnya negara menjalankan sistem co-management (pengelolaan bersama) antara pemerintah dan masyarakat sehingga kepentingan
DAARULHUDADAARULHUDA Penegak hukum adat adalah tokoh atau kepala adat yang mana memiliki peran untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan jika terjadi sengketa atau pelanggaranPenegak hukum adat adalah tokoh atau kepala adat yang mana memiliki peran untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan jika terjadi sengketa atau pelanggaran
DINASTIREVDINASTIREV G/2020/PN Dpk yang dikuatkan dengan Putusan Nomor 23/Pdt/2022/PT Bdg sudah tepat karena penerapan hukum sesuai dengan situasi yang faktual yaitu berfokusG/2020/PN Dpk yang dikuatkan dengan Putusan Nomor 23/Pdt/2022/PT Bdg sudah tepat karena penerapan hukum sesuai dengan situasi yang faktual yaitu berfokus
DINASTIREVDINASTIREV Artikel ini meneliti fungsi QRIS dalam transaksi internasional dan berargumen bahwa QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran digital, tetapiArtikel ini meneliti fungsi QRIS dalam transaksi internasional dan berargumen bahwa QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran digital, tetapi
DINASTIREVDINASTIREV Namun usaha tersebut tidak didukung dengan ketersediaan sarana prasarana otomotif serta unit pengangkutan sampah, sehingga menimbulkan permasalahan sampahNamun usaha tersebut tidak didukung dengan ketersediaan sarana prasarana otomotif serta unit pengangkutan sampah, sehingga menimbulkan permasalahan sampah
NEWINERANEWINERA Kesimpulan dari studi ini menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan publik berbasis tradisi lokal melalui Paruman di Desa Adat Bayung Gede menggunakan modelKesimpulan dari studi ini menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan publik berbasis tradisi lokal melalui Paruman di Desa Adat Bayung Gede menggunakan model
NEWINERANEWINERA It fosters clan solidarity through the principle of Pe Ndate Kita Sama-Sama and exhibits asymmetrical reciprocity, highlighting power hierarchies and sacredness.It fosters clan solidarity through the principle of Pe Ndate Kita Sama-Sama and exhibits asymmetrical reciprocity, highlighting power hierarchies and sacredness.
IAIN LANGSAIAIN LANGSA In terms of protecting life (ḥifẓ al-nafs), the program works to prevent the physical and mental health risks associated with early marriage. FromIn terms of protecting life (ḥifẓ al-nafs), the program works to prevent the physical and mental health risks associated with early marriage. From
Useful /
LLILLI Pembentukan karakter tidak hanya dilakukan lewat materi ajar, tetapi juga melalui berbagai kegiatan di luar kelas seperti program kokurikuler dan ekstrakurikulerPembentukan karakter tidak hanya dilakukan lewat materi ajar, tetapi juga melalui berbagai kegiatan di luar kelas seperti program kokurikuler dan ekstrakurikuler
LLILLI Proses pembelajaran yang melibatkan kerja sama kelompok turut membentuk karakter positif dalam diri siswa, seperti rasa percaya diri, empati, dan menghargaiProses pembelajaran yang melibatkan kerja sama kelompok turut membentuk karakter positif dalam diri siswa, seperti rasa percaya diri, empati, dan menghargai
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengatur atau merubah beberapaBerdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengatur atau merubah beberapa
UNDIRAUNDIRA Sedangkan tujuan dari pengabdian ini adalah selain melaksanakan Tri Dharma Perguruan tinggi juga bertujuan untuk memberikan pemahaman pada orang tua dalamSedangkan tujuan dari pengabdian ini adalah selain melaksanakan Tri Dharma Perguruan tinggi juga bertujuan untuk memberikan pemahaman pada orang tua dalam