IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumDeposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumArtikel ini membahas hubungan antara Pancasila sebagai dasar negara dan hukum konstitusi di Indonesia, khususnya dalam konteks pengakuan dan perlindungan hukum adat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji relevansi Pancasila dalam membentuk landasan hukum dan kebijakan negara yang mendukung keberlanjutan hukum adat. Penelitian ini juga menyoroti implikasi konstitusi dalam memberikan pengakuan formal terhadap eksistensi hukum adat serta upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran penting dalam mengarahkan hukum konstitusi untuk melindungi nilai-nilai kearifan lokal dan keberagaman budaya, termasuk dalam hal hukum adat. Meskipun pengakuan hukum adat telah diakomodasi dalam konstitusi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan konflik antara hukum adat dan hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Pancasila dan hukum konstitusi untuk memperkuat perlindungan hukum adat dalam kerangka negara hukum Indonesia.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pancasila memberikan landasan filosofis bagi pengakuan dan perlindungan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia.Hukum konstitusi, terutama UUD 1945, mengakui eksistensi hukum adat sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan hak asasi manusia.Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengakomodasi keberadaan hukum adat, memastikan keseimbangan antara tradisi lokal dan kepentingan nasional.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai mekanisme resolusi konflik yang efektif antara hukum adat dan hukum nasional, dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan prinsip keadilan restoratif. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada peran aktif masyarakat adat dalam proses legislasi dan pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak mereka, guna memastikan representasi dan partisipasi yang bermakna. Ketiga, penting untuk mengkaji implementasi Pasal 18B UUD 1945 terkait pengakuan dan perlindungan hak atas tanah adat, termasuk evaluasi terhadap efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada dan identifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat adat dalam memperoleh akses terhadap tanah dan sumber daya alam. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat perlindungan hukum adat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di Indonesia, serta memperkaya khazanah ilmu hukum dan sosial di Indonesia.
| File size | 232.74 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Desa Jatiluwih dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata warisan budaya dunia dengan strategi mempertahankan keaslian lahan persawahan, meningkatkanDesa Jatiluwih dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata warisan budaya dunia dengan strategi mempertahankan keaslian lahan persawahan, meningkatkan
IBLAMIBLAM Mediasi ad hoc memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menunjuk mediator tanpa terikat pada lembaga tertentu, sedangkan mediasi institusional swastaMediasi ad hoc memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menunjuk mediator tanpa terikat pada lembaga tertentu, sedangkan mediasi institusional swasta
OJS INDONESIAOJS INDONESIA The output of this research is to contribute legal thought and knowledge to the National Land Agency (BPN) and the community in Jayapura Regency regardingThe output of this research is to contribute legal thought and knowledge to the National Land Agency (BPN) and the community in Jayapura Regency regarding
UGJUGJ Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur yang diambil dari jurnal-jurnal di database Google Scholar.Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur yang diambil dari jurnal-jurnal di database Google Scholar.
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola penerapan CRT dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatanData dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola penerapan CRT dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan
AMSIRAMSIR Akibatnya, politisasi hak pilih di kalangan ASN sulit dihindari. Situasi ini menuntut reformasi hukum progresif melalui pencabutan hak pilih ASN, sertaAkibatnya, politisasi hak pilih di kalangan ASN sulit dihindari. Situasi ini menuntut reformasi hukum progresif melalui pencabutan hak pilih ASN, serta
AMSIRAMSIR 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, legitimasi internasional teramati secara implisit melalui Pasal 10(1) ICCPR dan Pasal 10 PBB DRHM, yang39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, legitimasi internasional teramati secara implisit melalui Pasal 10(1) ICCPR dan Pasal 10 PBB DRHM, yang
PENERBITPENERBIT Pada dasarnya seorang guru mempunyai peranan penting dalam pendidikan, seorang guru diwajibkan dalam memahami kondidi yang dimiliki oleh seluruh pesertaPada dasarnya seorang guru mempunyai peranan penting dalam pendidikan, seorang guru diwajibkan dalam memahami kondidi yang dimiliki oleh seluruh peserta
Useful /
UGJUGJ Novel Hafalan Shalat Delisa mengandung nilai-nilai sosial utama berupa ketahanan menghadapi tragedi, pengorbanan dan keberanian, spiritualitas/keyakinan,Novel Hafalan Shalat Delisa mengandung nilai-nilai sosial utama berupa ketahanan menghadapi tragedi, pengorbanan dan keberanian, spiritualitas/keyakinan,
AMSIRAMSIR Dualisme wewenang dalam pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menimbulkan berbagai permasalahan,Dualisme wewenang dalam pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menimbulkan berbagai permasalahan,
AMSIRAMSIR 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pengawasan hukum telah terbukti berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan peserta pemilu dan menjaga integritas proses7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pengawasan hukum telah terbukti berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan peserta pemilu dan menjaga integritas proses
STIEM BONGAYASTIEM BONGAYA Hasil pengabdian menunjukan bahwa sistem jual beli ijon telah menjadi kebiasaan turun temurun dalam jual beli terutama untuk hasil pertanian. Jual beliHasil pengabdian menunjukan bahwa sistem jual beli ijon telah menjadi kebiasaan turun temurun dalam jual beli terutama untuk hasil pertanian. Jual beli