AKSARAGLOBALAKSARAGLOBAL

Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan KebudayaanJurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan

Indonesia telah menghadapi berbagai konflik berkepanjangan yang mengancam stabilitas nasional, seperti konflik di Aceh dan Papua. Pendekatan penyelesaian konflik pada masa lalu seringkali bersifat represif dan tidak efektif. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terjadi transformasi kebijakan perdamaian melalui pendekatan dialog dan diplomasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran SBY dalam transformasi kebijakan perdamaian untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dengan mengkaji jurnal, artikel, buku, dan dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SBY memiliki kontribusi signifikan dalam menyelesaikan konflik di Aceh melalui Perjanjian Helsinki, yang menjadi model dalam penyelesaian konflik lainnya. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa kebijakan berbasis dialog dan rekonsiliasi yang diterapkan oleh SBY berperan penting dalam menciptakan perdamaian berkelanjutan dan dapat menjadi referensi untuk pengelolaan konflik serupa di masa depan.

Pendekatan kebijakan perdamaian yang diinisiasi oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam menangani konflik di Aceh dan Poso membawa perubahan signifikan dalam resolusi konflik di Indonesia.Pemberian otonomi khusus bagi Aceh melalui Perjanjian Helsinki 2005 terbukti efektif mengakhiri konflik bersenjata yang berkepanjangan, sementara pendekatan rekonsiliasi di Poso berhasil memperkuat kohesi sosial tanpa dominasi militer.Model SBY yang mengedepankan dialog, pengakuan hak lokal, dan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsip perdamaian positif Galtung dan nilai Islam, serta dapat menjadi acuan bagi penyelesaian konflik serupa di Indonesia dan dunia.

Pertama, perlu diteliti efektivitas penerapan model perdamaian SBY di wilayah konflik baru seperti Papua, dengan fokus pada bagaimana otonomi khusus dan dialog lintas budaya dapat mengurangi ketegangan struktural dan sosial. Kedua, penting untuk mengkaji bagaimana pendidikan perdamaian bisa diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah di daerah pasca-konflik guna mencegah munculnya kembali kekerasan generasional melalui pemahaman dini tentang toleransi dan rekonsiliasi. Ketiga, perlu dikembangkan penelitian tentang peran tokoh agama dan masyarakat lokal sebagai mediator dalam proses perdamaian, khususnya dalam konflik berbasis identitas agama, untuk mengevaluasi sejauh mana pendekatan partisipatif dapat memperkuat kepercayaan dan keberlanjutan perdamaian. Ketiga saran ini saling terkait dan bertujuan memperdalam implementasi pendekatan damai yang humanis, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan konteks sosial-budaya Indonesia yang majemuk.

Read online
File size915.68 KB
Pages22
DMCAReport

Related /

ads-block-test