STAIKUSTAIKU
Glosains: Jurnal Sains Global IndonesiaGlosains: Jurnal Sains Global IndonesiaLatar belakang: Dinamika politik dan konflik kepentingan memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan pemerintah daerah, terutama di wilayah perkotaan dengan beragam pemangku kepentingan. Penutupan Hotel Alexis dan Griya Massage Alexis di Jakarta (2017–2018) merupakan contoh kunci bagaimana kebijakan publik beririsan dengan konflik politik, mobilisasi kelompok kepentingan, dan legitimasi tata kelola. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penutupan Alexis, mengeksplorasi motivasi di balik kebijakan tersebut, respons kelompok kepentingan dan faksi politik, serta dampak konflik politik yang muncul dari keputusan ini. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, meliputi wawancara mendalam semi-terstruktur, analisis dokumen, dan observasi sidang DPRD. Data dianalisis menggunakan koding tematik dengan kerangka teori konflik politik dan kebijakan publik. Hasil: Penelitian menemukan bahwa penutupan Alexis dipengaruhi oleh janji kampanye, preferensi moral gubernur dan wakil gubernur, dukungan publik, serta peraturan. Konflik politik muncul dari perbedaan pandangan hidup, upaya elit politik mempertahankan legitimasi, serta konflik antar-koalisi. Kebijakan ini menghasilkan penegakan hukum yang lebih adil, berkurangnya manipulasi regulasi, peningkatan popularitas Pemprov DKI, serta munculnya kasus serupa di Jakarta. Kesimpulan: Penutupan Hotel Alexis didorong oleh preferensi moral, legitimasi politik, dan pertimbangan hukum. Konflik di internal DPRD muncul dari perbedaan pandangan dunia dan kepentingan politik. Penelitian ini memperkaya teori konflik politik dengan menekankan perbedaan pandangan dunia dan pengaruh politik nasional terhadap konflik lokal.
Penutupan Hotel Alexis oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didorong oleh kombinasi nilai moral, penegakan hukum, dan pertimbangan politik.Konflik politik yang muncul mencerminkan dinamika politik nasional yang lebih luas, dengan faksi-faksi di DPRD DKI yang mendukung atau menolak kebijakan tersebut berdasarkan kepentingan dan pandangan dunia masing-masing.Temuan penelitian menunjukkan pentingnya mempertimbangkan perbedaan pandangan dunia dan kepentingan kelompok masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik di tengah konflik politik.
Pertama, perlu diteliti bagaimana perbedaan pandangan dunia antara kelompok religius dan sekuler memengaruhi resolusi konflik dalam kebijakan moral di daerah perkotaan lain selain Jakarta, untuk melihat apakah pola yang sama muncul dalam konteks sosial yang berbeda. Kedua, penting untuk mengkaji dampak jangka panjang penutupan lokasi pelacuran terhadap nasib pekerja seks dan risiko penyebaran penyakit menular seksual, mengingat banyak mantan pekerja yang kembali ke profesi serupa secara sembunyi-sembunyi. Ketiga, perlu dieksplorasi bagaimana dinamika politik nasional membentuk keputusan pemerintah daerah di ibu kota provinsi lain menjelang pemilihan umum nasional, untuk memahami sejauh mana politik lokal menjadi cerminan dari kontestasi kekuasaan tingkat pusat. Studi-studi ini akan membantu membangun kerangka kebijakan yang lebih inklusif, berbasis bukti, dan sensitif terhadap konteks politik serta nilai sosial yang kompleks. Dengan memahami akar konflik dari sisi pandangan dunia dan tekanan politik, pemerintah daerah bisa merancang kebijakan yang tidak hanya populer secara politis, tetapi juga berkelanjutan dan adil secara sosial. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menguji efektivitas regulasi turunan seperti peraturan gubernur dalam menangani isu moral yang kontroversial, serta bagaimana koordinasi antarlembaga seperti dinas tenaga kerja dan kesehatan dilakukan dalam penanganan pasca-penutupan. Temuan dari arah penelitian ini akan sangat berguna bagi perumus kebijakan di daerah yang menghadapi tekanan serupa antara tuntutan moral, ekonomi, dan legitimasi politik.
| File size | 260.21 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Pembatalan sertifikat hak milik atas tanah mengakibatkan batalnya akta jual beli dan pengembalian tanah kepada pemilik sah. Hal ini sering terjadi akibatPembatalan sertifikat hak milik atas tanah mengakibatkan batalnya akta jual beli dan pengembalian tanah kepada pemilik sah. Hal ini sering terjadi akibat
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dimulai dari sistem perizinan, pemanfaatan sumber daya alam, kebijakan terhadap para pekerja tambang dan beberapa hal lainnya baik perusahaan nasionalDimulai dari sistem perizinan, pemanfaatan sumber daya alam, kebijakan terhadap para pekerja tambang dan beberapa hal lainnya baik perusahaan nasional
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kondisi tersebut membuat pertahanan negara Indonesia di wilayah maritime sering terjadi pelanggaran hukum, baik oleh masyarakat Indonesia maupun negaraKondisi tersebut membuat pertahanan negara Indonesia di wilayah maritime sering terjadi pelanggaran hukum, baik oleh masyarakat Indonesia maupun negara
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum bisnis memiliki peran penting dalam membentuk praktik etika bisnis di Indonesia. Hukum bisnis mengatur hak danHasil penelitian menunjukkan bahwa hukum bisnis memiliki peran penting dalam membentuk praktik etika bisnis di Indonesia. Hukum bisnis mengatur hak dan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektifTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektif
MKRIMKRI Dari sudut pandang utilitarianisme, kebijakan ini menciptakan manfaat yang lebih luas bagi peserta pemilu sehingga meningkatkan partisipasi, keadilan elektoral,Dari sudut pandang utilitarianisme, kebijakan ini menciptakan manfaat yang lebih luas bagi peserta pemilu sehingga meningkatkan partisipasi, keadilan elektoral,
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Sehingga dalam Proses Peradilan terhadap pelaku anak Penyandang Disabilitas masih menggunakan sistem peradilan secara normal sebagaimana anak normal lainnya.Sehingga dalam Proses Peradilan terhadap pelaku anak Penyandang Disabilitas masih menggunakan sistem peradilan secara normal sebagaimana anak normal lainnya.
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Conversely, Indonesias efforts to accommodate this principle remain inadequate, with policies falling short in addressing challenges and providing legalConversely, Indonesias efforts to accommodate this principle remain inadequate, with policies falling short in addressing challenges and providing legal
Useful /
STAIKUSTAIKU Temuan ini mendukung integrasi PIVKA-II ke dalam penilaian risiko prabedah. Studi ini mengkonfirmasi bahwa kadar PIVKA-II serum yang tinggi secara signifikanTemuan ini mendukung integrasi PIVKA-II ke dalam penilaian risiko prabedah. Studi ini mengkonfirmasi bahwa kadar PIVKA-II serum yang tinggi secara signifikan
LITERASIKITAINDONESIALITERASIKITAINDONESIA Subjek dalam penelitian ini berjumlah 17 anak. Hasil analisa data bahwa: 1) perencanaan pembelajaran seperti menentukan bahan pelajaran dan merumuskanSubjek dalam penelitian ini berjumlah 17 anak. Hasil analisa data bahwa: 1) perencanaan pembelajaran seperti menentukan bahan pelajaran dan merumuskan
LITERASIKITAINDONESIALITERASIKITAINDONESIA Metode yang digunakan adalah tindakan kelas (classroom action research) dengan tiga siklus tindakan. Hasil observasi dan analisis data menunjukkan peningkatanMetode yang digunakan adalah tindakan kelas (classroom action research) dengan tiga siklus tindakan. Hasil observasi dan analisis data menunjukkan peningkatan
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Tujuan Sistem Pakar adalah untuk mentransfer kepakaran dari seorang pakar ke komputer, kemudian ke orang lain (yang bukan pakar). Sistem Pakar saat iniTujuan Sistem Pakar adalah untuk mentransfer kepakaran dari seorang pakar ke komputer, kemudian ke orang lain (yang bukan pakar). Sistem Pakar saat ini