STAIKUSTAIKU
Glosains: Jurnal Sains Global IndonesiaGlosains: Jurnal Sains Global IndonesiaLatar belakang: Dinamika politik dan konflik kepentingan memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan pemerintah daerah, terutama di wilayah perkotaan dengan beragam pemangku kepentingan. Penutupan Hotel Alexis dan Griya Massage Alexis di Jakarta (2017–2018) merupakan contoh kunci bagaimana kebijakan publik beririsan dengan konflik politik, mobilisasi kelompok kepentingan, dan legitimasi tata kelola. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penutupan Alexis, mengeksplorasi motivasi di balik kebijakan tersebut, respons kelompok kepentingan dan faksi politik, serta dampak konflik politik yang muncul dari keputusan ini. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, meliputi wawancara mendalam semi-terstruktur, analisis dokumen, dan observasi sidang DPRD. Data dianalisis menggunakan koding tematik dengan kerangka teori konflik politik dan kebijakan publik. Hasil: Penelitian menemukan bahwa penutupan Alexis dipengaruhi oleh janji kampanye, preferensi moral gubernur dan wakil gubernur, dukungan publik, serta peraturan. Konflik politik muncul dari perbedaan pandangan hidup, upaya elit politik mempertahankan legitimasi, serta konflik antar-koalisi. Kebijakan ini menghasilkan penegakan hukum yang lebih adil, berkurangnya manipulasi regulasi, peningkatan popularitas Pemprov DKI, serta munculnya kasus serupa di Jakarta. Kesimpulan: Penutupan Hotel Alexis didorong oleh preferensi moral, legitimasi politik, dan pertimbangan hukum. Konflik di internal DPRD muncul dari perbedaan pandangan dunia dan kepentingan politik. Penelitian ini memperkaya teori konflik politik dengan menekankan perbedaan pandangan dunia dan pengaruh politik nasional terhadap konflik lokal.
Penutupan Hotel Alexis oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didorong oleh kombinasi nilai moral, penegakan hukum, dan pertimbangan politik.Konflik politik yang muncul mencerminkan dinamika politik nasional yang lebih luas, dengan faksi-faksi di DPRD DKI yang mendukung atau menolak kebijakan tersebut berdasarkan kepentingan dan pandangan dunia masing-masing.Temuan penelitian menunjukkan pentingnya mempertimbangkan perbedaan pandangan dunia dan kepentingan kelompok masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik di tengah konflik politik.
Pertama, perlu diteliti bagaimana perbedaan pandangan dunia antara kelompok religius dan sekuler memengaruhi resolusi konflik dalam kebijakan moral di daerah perkotaan lain selain Jakarta, untuk melihat apakah pola yang sama muncul dalam konteks sosial yang berbeda. Kedua, penting untuk mengkaji dampak jangka panjang penutupan lokasi pelacuran terhadap nasib pekerja seks dan risiko penyebaran penyakit menular seksual, mengingat banyak mantan pekerja yang kembali ke profesi serupa secara sembunyi-sembunyi. Ketiga, perlu dieksplorasi bagaimana dinamika politik nasional membentuk keputusan pemerintah daerah di ibu kota provinsi lain menjelang pemilihan umum nasional, untuk memahami sejauh mana politik lokal menjadi cerminan dari kontestasi kekuasaan tingkat pusat. Studi-studi ini akan membantu membangun kerangka kebijakan yang lebih inklusif, berbasis bukti, dan sensitif terhadap konteks politik serta nilai sosial yang kompleks. Dengan memahami akar konflik dari sisi pandangan dunia dan tekanan politik, pemerintah daerah bisa merancang kebijakan yang tidak hanya populer secara politis, tetapi juga berkelanjutan dan adil secara sosial. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menguji efektivitas regulasi turunan seperti peraturan gubernur dalam menangani isu moral yang kontroversial, serta bagaimana koordinasi antarlembaga seperti dinas tenaga kerja dan kesehatan dilakukan dalam penanganan pasca-penutupan. Temuan dari arah penelitian ini akan sangat berguna bagi perumus kebijakan di daerah yang menghadapi tekanan serupa antara tuntutan moral, ekonomi, dan legitimasi politik.
| File size | 260.21 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Temuan menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan hukum bukan hanya pilihan kebijakan, tetapi kewajiban hukum yang berasalTemuan menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan hukum bukan hanya pilihan kebijakan, tetapi kewajiban hukum yang berasal
STAIKUSTAIKU Metode: Tinjauan sistematis ini mensintesis bukti empiris yang mengidentifikasi profil non-kognitif yang mendukung praktik medis teladan, sekaligus membedakanMetode: Tinjauan sistematis ini mensintesis bukti empiris yang mengidentifikasi profil non-kognitif yang mendukung praktik medis teladan, sekaligus membedakan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Konstitusi memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam menjaga stabilitas politik dan hukum suatu negara. Sebagai dasar hukum tertinggi, konstitusiKonstitusi memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam menjaga stabilitas politik dan hukum suatu negara. Sebagai dasar hukum tertinggi, konstitusi
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Fungsi negara tidak dapat dijalankan secara optimal tanpa adanya peran aktif dari lembaga-lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. KetigaFungsi negara tidak dapat dijalankan secara optimal tanpa adanya peran aktif dari lembaga-lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga
URINDOURINDO Ketimpangan data, lemah nya pengawasan, dan akses informasi yang tertutup memperbesar ruang deviasi kebijakan di tingkat pelaksana. 2) Tekanan eksternalKetimpangan data, lemah nya pengawasan, dan akses informasi yang tertutup memperbesar ruang deviasi kebijakan di tingkat pelaksana. 2) Tekanan eksternal
UMSBUMSB Artikel ini mengkaji pelaksanaan kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gresik dalam konteks PemiluArtikel ini mengkaji pelaksanaan kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gresik dalam konteks Pemilu
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dengan demikian, peran OJK dalam melindungi nasabah perbankan sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Otoritas JasaDengan demikian, peran OJK dalam melindungi nasabah perbankan sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Otoritas Jasa
IKMEDIAIKMEDIA Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar jenis pajak daerah Kabupaten Lombok Utara memiliki pertumbuhan yang tidak berhasil dan kontribusiHasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar jenis pajak daerah Kabupaten Lombok Utara memiliki pertumbuhan yang tidak berhasil dan kontribusi
Useful /
HKBPHKBP Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kontrol diri merupakan salah satu prediktor signifikan yang berpengaruh terhadap perilaku kerja kontraproduktifBerdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kontrol diri merupakan salah satu prediktor signifikan yang berpengaruh terhadap perilaku kerja kontraproduktif
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Faktor-faktor ini, terintegrasi dengan aspek psikologis, memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku kepatuhan wajib pajak. Meskipun mengidentifikasiFaktor-faktor ini, terintegrasi dengan aspek psikologis, memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku kepatuhan wajib pajak. Meskipun mengidentifikasi
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Kepribadiannya kompleks, ditandai dengan semangat tinggi, ketangguhan, rasa peduli, mudah percaya, cepat tersentuh, dan sikap keras, yang semuanya dipengaruhiKepribadiannya kompleks, ditandai dengan semangat tinggi, ketangguhan, rasa peduli, mudah percaya, cepat tersentuh, dan sikap keras, yang semuanya dipengaruhi
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Adapun hal-hal yang meringankan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu pada Putusan Nomor 798/Pid. Sel dinilai sejalan dengan teori tujuan relative danAdapun hal-hal yang meringankan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu pada Putusan Nomor 798/Pid. Sel dinilai sejalan dengan teori tujuan relative dan