UNISBAUNISBA

Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)

Perceraian mengakibatkan putusnya sebuah pernikahan yang dibangun bertahun-tahun. Perceraian tersebut dilakukan di depan pengadilan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1974. Namun, masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luar dari pengadilan dengan alasan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apa saja yang menjadi alasan masyarakat Sanggaberu sehingga melakukan perceraian di luar pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, mengumpulkan data dengan cara observasi dan wawancara yang mendalam. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Sanggaberu Kecamatan Gunung Meriah melakukan perceraian di luar pengadilan dengan alasan tidak adanya uang mengikuti proses pengadilan, waktu tidak ada dalam memenuhi seluruh panggilan pengadilan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bercerai di depan pengadilan, mengikuti orang-orang bercerai di desa tanpa ke pengadilan, jalan tempuh yang jauh dari desa ke kantor pengadilan dan ingin menutupi beberapa aib dari media dan masyarakat terkait penyebab terjadinya perpecahan rumah tangganya. Akibat dari perceraian tersebut dapat merugikan istri dan anaknya.

Perceraian merupakan salah satu hal yang sulit dihindari ketika sebuah hubungan selalu terjadi pertengkaran.Perceraian dilakukan di depan pengadilan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1974.Namun, di Desa Sanggaberu Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, perceraian justru dilakukan di luar pengadilan karena berbagai alasan seperti keterbatasan biaya, waktu, jarak, kurangnya kesadaran hukum, keinginan menyembunyikan aib, serta adanya kebiasaan yang telah mengakar di masyarakat.

Pertama, perlu diteliti bagaimana efektivitas sistem pencatatan perceraian tradisional yang dikelola tokoh masyarakat terhadap pengakuan hukum dan perlindungan hak perempuan pasca perceraian di wilayah terpencil. Kedua, penting untuk mengkaji dampak psikologis jangka panjang terhadap anak-anak dari keluarga yang bercerai di luar pengadilan, khususnya dalam aspek kesejahteraan emosional dan akses terhadap hak waris serta pendidikan, dibandingkan dengan anak-anak dari perceraian yang tercatat secara hukum. Ketiga, perlu dikembangkan penelitian tentang model intervensi hukum dan keagamaan berbasis komunitas yang dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tanpa mengabaikan nilai budaya lokal, serta mengevaluasi apakah pendekatan seperti pendampingan hukum mobile atau mediasi desa dapat menjadi alternatif formal yang diterima masyarakat dalam proses perceraian yang sah dan adil.

  1. Bot Verification. bot verification verifying robot jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/1570Bot Verification bot verification verifying robot jurnal ar raniry ac index php samarah article view 1570
Read online
File size269.56 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

ads-block-test