PPISHKPPISHK
Journal of Contemporary Governance and Public PolicyJournal of Contemporary Governance and Public PolicySejak 24 tahun berdiri sebagai ibu kota provinsi Maluku Utara, Sofifi belum memiliki status sebagai daerah otonom. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab munculnya konflik perluasan Sofifi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari artikel jurnal dan media online, yang diolah menggunakan NVivo 12 Plus. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konflik Sofifi adalah konflik kepentingan dalam perjuangan kekuasaan politik dan potensi sumber daya alam oleh elit politik. Masyarakat juga menuntut pemekaran Sofifi dengan alasan: kenyataan keterbelakangan pembangunan, kurangnya pelayanan publik, dan fakta bahwa Sofifi adalah ibu kota provinsi. Munculnya tuntutan pemekaran ini juga memunculkan penolakan, yang disebabkan oleh pengumuman Kesultanan Tidore. Di samping itu, terdapat perbedaan dalam tata kelola pembangunan antara pemerintah provinsi dan Sultan Tidore. Pemerintah Kota Tidore juga menggunakan argumen moratorium dari pemerintah pusat untuk meredam tuntutan pemekaran. Kesimpulan penelitian ini menjelaskan bagaimana kepentingan dalam perjuangan kekuasaan dan sumber daya alam mendasari munculnya konflik perluasan Sofifi. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa konflik otonomi daerah cenderung dipicu oleh konflik atas kekuasaan dan sumber daya alam yang memanfaatkan etnisitas.
Konflik Perluasan Kota Sofifi adalah perjuangan yang dimulai ketika elit politik di Maluku Utara bertarung untuk menentukan siapa yang memiliki kekuasaan paling besar.Selain perjuangan kekuasaan, perjuangan untuk pengelolaan sumber daya alam juga menandakan adanya konflik pembagian di Sofifi.Dominasi etnis cenderung menjadi alat politik untuk merebut kekuasaan atas sumber daya alam.Meskipun dorongan untuk pemekaran dari masyarakat di daratan Oba, khususnya Sofifi, tidak memprioritaskan tuntutan etnis, upaya untuk mencegah tuntutan tersebut dari masyarakat cenderung menggunakan kekuatan etnis.Selain itu, perbedaan dalam paradigma pembangunan dalam mengelola Sofifi juga menjadi faktor yang menyebabkan konflik antara Pemerintah Provinsi dan Kesultanan Tidore.Namun, yang paling penting dalam artikel ini adalah di mana tuntutan otonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat Sofifi telah diabaikan karena polemik di tingkat elit.
Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada dampak sosial dan ekonomi dari pemekaran wilayah Sofifi untuk memahami implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana konflik kepentingan di antara elit politik mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pengembangan infrastruktur di Sofifi. Pertanyaan menarik lain yang bisa diteliti adalah bagaimana masyarakat sipil dapat berperan lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait perkembangan daerah mereka, khususnya dalam konteks konflik elit yang ada.
- Environment-Conflict Nexus: The Relevance of Thomas Homer-Dixons Environmental Conflict Theory in Africa... ajernet.net/ojs/index.php/ajernet/article/view/20Environment Conflict Nexus The Relevance of Thomas Homer Dixons Environmental Conflict Theory in Africa ajernet ojs index php ajernet article view 20
- Conflict of Interest in the Expansion of Sofifi City in North Maluku, Indonesia | Journal of Contemporary... journal.ppishk.org/index.php/jcgpp/article/view/101Conflict of Interest in the Expansion of Sofifi City in North Maluku Indonesia Journal of Contemporary journal ppishk index php jcgpp article view 101
- Konflik Komunal: Maluku 1999-2000 | ISTORIA : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah. konflik komunal maluku... journal.uny.ac.id/index.php/istoria/article/view/17615Konflik Komunal Maluku 1999 2000 ISTORIA Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah konflik komunal maluku journal uny ac index php istoria article view 17615
| File size | 867.63 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
UM SURABAYAUM SURABAYA Dengan demikian, peta tematik dapat memberikan pengaruh yang positif bagi masyarakat dan perangkat Desa Jambesari. Desa Jambesari memiliki karakteristikDengan demikian, peta tematik dapat memberikan pengaruh yang positif bagi masyarakat dan perangkat Desa Jambesari. Desa Jambesari memiliki karakteristik
STIEJBSTIEJB Selain itu, penerapan teknologi pertanian melalui varietas bibit padi juga dapat meningkatkan hasil panen secara signifikan, namun hanya varietas ketanSelain itu, penerapan teknologi pertanian melalui varietas bibit padi juga dapat meningkatkan hasil panen secara signifikan, namun hanya varietas ketan
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi diplomasi Indonesia mencakup penguatan pusat kekuasaan (Mandala Inti), pembentukan aliansi kawasan (Sandhi),Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi diplomasi Indonesia mencakup penguatan pusat kekuasaan (Mandala Inti), pembentukan aliansi kawasan (Sandhi),
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi desaDalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi desa
UNRAMUNRAM Kegiatan dilaksanakan selama dua bulan melalui tiga tahap, yaitu sosialisasi, pelatihan pembuatan biokompos, serta pendampingan dan evaluasi. Hasil pengabdianKegiatan dilaksanakan selama dua bulan melalui tiga tahap, yaitu sosialisasi, pelatihan pembuatan biokompos, serta pendampingan dan evaluasi. Hasil pengabdian
UNPERUNPER Semua teknik ini dilakukan menggunakan SPSS versi 25. Penelitian menemukan bahwa kepemilikan institusional secara individual berpengaruh positif dan signifikanSemua teknik ini dilakukan menggunakan SPSS versi 25. Penelitian menemukan bahwa kepemilikan institusional secara individual berpengaruh positif dan signifikan
MKRIMKRI Presiden wajib menjaga netralitasnya selama proses pemilihan untuk menjamin demokrasi substantif yang berintegritas. Ambiguitas pada Pasal 299 ayat (1)Presiden wajib menjaga netralitasnya selama proses pemilihan untuk menjamin demokrasi substantif yang berintegritas. Ambiguitas pada Pasal 299 ayat (1)
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Mengingat agar sejalan juga dengan capaian dari konsep jalur khusus yang dapat memberikan keefektifan dalam penyelesaian perkara pidana. Pengaturan jalurMengingat agar sejalan juga dengan capaian dari konsep jalur khusus yang dapat memberikan keefektifan dalam penyelesaian perkara pidana. Pengaturan jalur
Useful /
UM SURABAYAUM SURABAYA Peningkatan terjadi pada semua indikator materi, termasuk kemampuan mengenali bagian tubuh pribadi, membedakan sentuhan aman dan tidak aman, serta mengidentifikasiPeningkatan terjadi pada semua indikator materi, termasuk kemampuan mengenali bagian tubuh pribadi, membedakan sentuhan aman dan tidak aman, serta mengidentifikasi
PPISHKPPISHK Temuan dari studi ini berkontribusi pada pengembangan argumen dan pandangan yang dipegang oleh akademisi dalam ilmu sosial. Untuk mengetahui keadaan terkiniTemuan dari studi ini berkontribusi pada pengembangan argumen dan pandangan yang dipegang oleh akademisi dalam ilmu sosial. Untuk mengetahui keadaan terkini
UNIMUNIM Mandiri Abadi, manajemen perlu memfokuskan diri pada strategi peningkatan kepuasan kerja dan pemberian kompensasi yang adil, sembari tetap membangun komitmenMandiri Abadi, manajemen perlu memfokuskan diri pada strategi peningkatan kepuasan kerja dan pemberian kompensasi yang adil, sembari tetap membangun komitmen
UNIDAUNIDA Hasil analisis pencapaian pada setiap matriks menunjukkan bahwa realisasi rantai pasokan telah dilaksanakan melampaui standar yang direkomendasikan olehHasil analisis pencapaian pada setiap matriks menunjukkan bahwa realisasi rantai pasokan telah dilaksanakan melampaui standar yang direkomendasikan oleh