UNIRAYAUNIRAYA
JURNAL PANAH KEADILANJURNAL PANAH KEADILANTindak pidana pencucian uang secara hukum yang disingkat TPPU atau dalam istilah lain money laundering, bukanlah hal baru dalam dinamika hukum. Namun dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengaturan tersebut sudah ada sejak tahun 2002 yang diatur dalam UU TPU 2002. Secara umum pengertian pencucian uang adalah perbuatan menyembunyikan atau menyembunyikan asal usul kekayaan melalui suatu transaksi dan berpura-pura bahwa kekayaan itu diperoleh yuridis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu metode dalam melakukan penelitian hukum dengan melakukan penelitian terhadap suatu bahan atau kasus tertentu. Kemudian diuraikan secara sistematis berdasarkan peraturan penelitian. Tindak pidana pencucian uang yang sah adalah menggunakan uang yang banyak sehingga dapat merugikan keuangan negara dan juga dapat berdampak buruk terhadap perekonomian nasional termasuk aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat. sehingga perbuatan ini tergolong kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) yang harus dicegah dan ditanggulangi. Jadi, rezim pencucian uang menggunakan paradigma baru untuk melacak hasil kejahatan, tindak pidana, dan penjahat dengan menggunakan pendekatan follow the money (ikuti uang). Sehingga sangat diperlukan penanganan yang luar biasa terkait penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.
Tindak pidana pencucian uang melibatkan jumlah uang yang sangat besar sehingga dapat merugikan keuangan negara serta terhadap perekonomian nasional dan juga terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, maka tindak pidana tersebut digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus segera dicegah dan diberantas.Maka, rezim pencucian uang menggunakan paradigma baru untuk melacak hasil-hasil kejahatan, perbuatan pidana, dan pelakunya dengan pendekatan follow the money (mengikuti aliran uang).Sangat dibutuhkan terkait luar biasa tindak pidana pencucian uang penanganan yang luar biasa penegakan hukum.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan kajian lebih mendalam tentang pengaturan dan implementasi hukum pencucian uang di Indonesia, termasuk analisis terhadap efektivitas dan kelemahan sistem yang ada. Kedua, penelitian dapat fokus pada aspek pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dengan menganalisis strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh aparat penegak hukum. Ketiga, penelitian juga dapat mengeksplorasi dampak dan implikasi sosial dari tindak pidana pencucian uang, serta bagaimana hal ini mempengaruhi perekonomian dan kehidupan masyarakat.
| File size | 460.77 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Setiap perkawinan pasti mengharapkan kehadiran seorang buah hati untuk menjadi generasi penerus yang menegakkan dan menjaga marwah serta nama baik keluarga.Setiap perkawinan pasti mengharapkan kehadiran seorang buah hati untuk menjadi generasi penerus yang menegakkan dan menjaga marwah serta nama baik keluarga.
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsung lama. Kajian artikel ini memperlihatkan kebijakan regulasi pertambangan di IndonesiaDimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsung lama. Kajian artikel ini memperlihatkan kebijakan regulasi pertambangan di Indonesia
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Berdasarkan analisis penulis, praktik penegakan hukum pertahanan negara pada sector maritime Indonesia masih belum efektif. Hal tersebut disebabkan adanyaBerdasarkan analisis penulis, praktik penegakan hukum pertahanan negara pada sector maritime Indonesia masih belum efektif. Hal tersebut disebabkan adanya
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Penanganan Tindak PidanaPenelitian ini mengambil lokasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Penanganan Tindak Pidana
UNIVAUNIVA Strategi penetapan harga oleh pelaku UMKM Komunitas Insan Kreasi Mandiri berdasarkan membandingkan harga yang ditawarkan pesaing (competitive orientedStrategi penetapan harga oleh pelaku UMKM Komunitas Insan Kreasi Mandiri berdasarkan membandingkan harga yang ditawarkan pesaing (competitive oriented
DINASTIREVDINASTIREV Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam dan adat terkait rujuk dan thalak, serta peningkatan penegakan hukumOleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam dan adat terkait rujuk dan thalak, serta peningkatan penegakan hukum
UNHASUNHAS Temuan penelitian menunjukkan bahwa pihak berwenang Irak tidak memiliki sarana teknis atau hukum untuk mencegah penggunaan ilegal mata uang kripto. SelainTemuan penelitian menunjukkan bahwa pihak berwenang Irak tidak memiliki sarana teknis atau hukum untuk mencegah penggunaan ilegal mata uang kripto. Selain
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Dalam pembuktian terbalik, yang wajib melakukan pembuktian ialah terdakwa. Sesudah terdakwa mendapatkan perintah dari hakim selama memeriksa persidanganDalam pembuktian terbalik, yang wajib melakukan pembuktian ialah terdakwa. Sesudah terdakwa mendapatkan perintah dari hakim selama memeriksa persidangan
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA 172 K/Sip/1974 yang menyimpulkan bahwa “apabila si pewaris yang meninggal beragama Islam, maka pembagian hartanya dilakukan menurut hukum Islam, dan172 K/Sip/1974 yang menyimpulkan bahwa “apabila si pewaris yang meninggal beragama Islam, maka pembagian hartanya dilakukan menurut hukum Islam, dan
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini menyimpulkan bahwa keluarga memegang peranan utama dalam membentuk karakter anak dan mencegah kenakalan remaja. Faktor lingkungan dan pertumbuhanPenelitian ini menyimpulkan bahwa keluarga memegang peranan utama dalam membentuk karakter anak dan mencegah kenakalan remaja. Faktor lingkungan dan pertumbuhan
UNIRAYAUNIRAYA Malapraktik yang terjadi dalam perkara ini merupakan pelanggaran terhadap norma hukum, bukan pelanggaran terhadap etika dan disiplin profesi. Oleh karenaMalapraktik yang terjadi dalam perkara ini merupakan pelanggaran terhadap norma hukum, bukan pelanggaran terhadap etika dan disiplin profesi. Oleh karena
UNSUNS Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa