IBRAHIMYIBRAHIMY
HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal HukumPraktik persekongkolan tender dalam pengadaan jasa konstruksi merupakan fenomena yang merusak prinsip persaingan usaha sehat dan mengakibatkan kerugian bagi pengguna jasa maupun negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum peserta tender, penyelenggara tender, serta menelaah peran putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai instrumen penegakan hukum. Dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis serta studi kasus putusan KPPU, penelitian ini menunjukkan bahwa persekongkolan tender dapat berbentuk horizontal, vertikal, maupun gabungan, yang seluruhnya bertentangan dengan prinsip persaingan sehat. Pertanggungjawaban hukum bagi peserta tender dan penyelenggara dapat berupa sanksi administratif, perdata, hingga pidana. Selain itu, putusan KPPU memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum, efek jera, sekaligus memperkuat budaya persaingan sehat di sektor jasa konstruksi.
Persekongkolan tender dalam pengadaan jasa konstruksi dapat berbentuk horizontal antar peserta maupun vertikal antara peserta dengan panitia penyelenggara.Praktik ini bertentangan dengan prinsip persaingan sehat, transparansi, dan akuntabilitas.Peserta tender yang terbukti bersekongkol dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara administratif, perdata, maupun pidana.Penyelenggara tender yang turut serta dalam persekongkolan juga dapat dikenai sanksi administratif dan pidana, terutama jika terbukti melakukan rekayasa tender atau menerima suap.Peran KPPU sangat penting dalam penegakan hukum terhadap kasus persekongkolan tender melalui putusan-putusan yang memberikan efek jera bagi para pelaku.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, terdapat beberapa arah studi yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi whistleblower yang mengungkap praktik persekongkolan tender, dengan fokus pada identifikasi hambatan dan formulasi kebijakan yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pengadaan jasa konstruksi. Kedua, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur dampak ekonomi dari persekongkolan tender terhadap harga proyek konstruksi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, sehingga memberikan dasar empiris yang kuat untuk justifikasi intervensi regulasi dan penegakan hukum. Ketiga, penelitian komparatif dapat dilakukan untuk menganalisis praktik terbaik dalam pencegahan dan penanganan persekongkolan tender di negara-negara dengan sistem pengadaan yang lebih maju, dengan tujuan mengidentifikasi strategi yang dapat diadopsi dan disesuaikan dengan konteks Indonesia. Pengembangan penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan jasa konstruksi, serta memperkuat daya saing industri konstruksi nasional.
| File size | 318.94 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
ENDLESS JOURNALENDLESS JOURNAL Temuan menunjukkan bahwa meskipun konsep insinyur sebagai pihak independen dan tidak memihak sudah mapan di beberapa yurisdiksi, terutama yang menggunakanTemuan menunjukkan bahwa meskipun konsep insinyur sebagai pihak independen dan tidak memihak sudah mapan di beberapa yurisdiksi, terutama yang menggunakan
DAARULHUDADAARULHUDA Dinamika hubungan antara MNC dan Indonesia dalam FDI menunjukkan interaksi antara kepentingan ekonomi global dan kepentingan nasional. MNC berperan membawaDinamika hubungan antara MNC dan Indonesia dalam FDI menunjukkan interaksi antara kepentingan ekonomi global dan kepentingan nasional. MNC berperan membawa
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Berdasarkan hasil analisis, Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya Bab V, memberikan dasar hukum yang jelas bagi Perseroan PeroranganBerdasarkan hasil analisis, Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya Bab V, memberikan dasar hukum yang jelas bagi Perseroan Perorangan
ARITEKINARITEKIN Selain itu, penggunaan BIM dalam IPD mendorong budaya kerja yang lebih kolaboratif, di mana arsitek, insinyur, dan kontraktor dapat bersama-sama menyelesaikanSelain itu, penggunaan BIM dalam IPD mendorong budaya kerja yang lebih kolaboratif, di mana arsitek, insinyur, dan kontraktor dapat bersama-sama menyelesaikan
USIUSI Perlindungan hukum bagi konsumen jual beli diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yangPerlindungan hukum bagi konsumen jual beli diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yang
UNSURIUNSURI berdasarkan terkait 86 putusan Inkontitusional Bersyarat terdapat empat ciri putusan Inkontitusional Bersyarat yang ke satu putusan Inkontitusional bersyaratberdasarkan terkait 86 putusan Inkontitusional Bersyarat terdapat empat ciri putusan Inkontitusional Bersyarat yang ke satu putusan Inkontitusional bersyarat
UNSURIUNSURI Hak ketenagakerjaan merupakan kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja yang harus dilindungi oleh negara melalui undang-undang. Metode dalam penelitianHak ketenagakerjaan merupakan kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja yang harus dilindungi oleh negara melalui undang-undang. Metode dalam penelitian
PCUPCU Penelitian ini berfokus pada investigasi kinerja keuangan tiga jenis perusahaan, yaitu industri konstruksi, pengembang, dan perdagangan. Hasil rasio likuiditasPenelitian ini berfokus pada investigasi kinerja keuangan tiga jenis perusahaan, yaitu industri konstruksi, pengembang, dan perdagangan. Hasil rasio likuiditas
Useful /
IMRECSJOURNALIMRECSJOURNAL 593.000 per bulan), serta memperbaiki kesejahteraan komunitas. Penelitian ini juga mengidentifikasi risiko elite capture pada pemilihan penerima manfaat593.000 per bulan), serta memperbaiki kesejahteraan komunitas. Penelitian ini juga mengidentifikasi risiko elite capture pada pemilihan penerima manfaat
IMRECSJOURNALIMRECSJOURNAL Penelitian ini melakukan tinjauan literatur sistematis (SLR) yang digabungkan dengan analisis bibliometrik untuk menyelidiki praktik manajemen laba (EM)Penelitian ini melakukan tinjauan literatur sistematis (SLR) yang digabungkan dengan analisis bibliometrik untuk menyelidiki praktik manajemen laba (EM)
LITERASISAINSLITERASISAINS Perusahaan harus memiliki harga yang bersaing, mempunyai produk yang berkualitas dan letak lokasi yang strategis sehingga dapat meningkatkan loyalitasPerusahaan harus memiliki harga yang bersaing, mempunyai produk yang berkualitas dan letak lokasi yang strategis sehingga dapat meningkatkan loyalitas
UNSURIUNSURI Kesimpulan utama adalah terdapat perbedaan mendasar antara parkir legal dan ilegal, meliputi status tempat, jenis karcis, seragam petugas, kartu identitas,Kesimpulan utama adalah terdapat perbedaan mendasar antara parkir legal dan ilegal, meliputi status tempat, jenis karcis, seragam petugas, kartu identitas,