DAARULHUDADAARULHUDA

Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)

Kemunculan media sosial sebagai ruang ekonomi baru membuat pekerjaan sebagai content creator semakin diminati, terutama di TikTok yang menawarkan peluang kerja sama promosi atau endorsement. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mengenai bentuk transaksi jasa tersebut ketika dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, terutama terkait penerapan akad ijarah dan kemungkinan adanya unsur gharar dalam proses kerja sama. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana mekanisme endorsement dijalankan oleh dua content creator, yaitu Arya Zikri Maulana Latif dan Makhyatul Fikriya, serta menilai apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip muamalah. Fokus penelitian diarahkan pada cara mereka menerima kerja sama, bentuk kesepakatan yang terjadi, dan bagaimana pembayaran diatur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara, pengumpulan dokumen, dan telaah literatur. Analisis dilakukan melalui proses pengelompokan data, pemaknaan temuan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama endorsement yang dilakukan kedua informan pada dasarnya memenuhi unsur dasar akad ijarah, seperti adanya jasa yang jelas, kesepakatan antara pihak, dan penentuan upah. Meskipun demikian, mekanisme Arya yang lebih informal masih menyisakan potensi ketidakjelasan, sedangkan sistem kerja sama Makhyatul yang melibatkan admin dan perjanjian tertulis cenderung lebih aman dari sisi syariah. Secara umum, praktik endorsement keduanya dapat dikategorikan sejalan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan content creator TikTok seperti yang dilakukan Arya Zikri Maulana Latif dan Makhyatul Fikriya pada dasarnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya akad ijarah, karena terdapat kesepakatan jasa, manfaat yang jelas, dan penetapan upah yang disetujui kedua pihak.Mekanisme kerja sama Arya yang masih informal memang mengandung gharar ringan, tetapi tidak membatalkan akad selama tidak menimbulkan sengketa.Sementara itu, sistem Makhyatul yang menggunakan admin dan kontrak tertulis lebih memenuhi standar kejelasan akad dan lebih aman secara syariah.Secara keseluruhan, praktik endorsement keduanya dapat dikategorikan halal, selama jasa yang diberikan jelas, barang yang dipromosikan halal, dan kesepakatan dilakukan secara transparan tanpa unsur penipuan atau ketidakjelasan yang merugikan.

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai model akad syariah yang dapat diterapkan dalam industri kreator konten digital, khususnya dalam konteks endorsement dan monetisasi konten. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada aspek kejelasan kontrak dan transparansi dalam praktik monetisasi, termasuk open disclosure dan pembagian hasil. Ketiga, penelitian juga dapat mengeksplorasi aspek keberkahan pendapatan kreator konten, yaitu apakah penghasilan mereka memenuhi kriteria halal, adil, dan berkah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan menggabungkan ketiga saran tersebut, penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam merumuskan rekomendasi kebijakan dan model akad syariah yang ideal untuk ekosistem pembiayaan kreator digital.

Read online
File size382.81 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Komparatif Tingkat Transparansi antara Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia 2026More at 2026

STIE TDNSTIE TDN Temuan ini menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik transparansi kedua jenis bank tidak hanya terletak pada bentuk laporan, tetapi juga pada landasanTemuan ini menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik transparansi kedua jenis bank tidak hanya terletak pada bentuk laporan, tetapi juga pada landasan

JURIS Rasio Legis Pengaturan Pekerja Outsourcing dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Mengkaji rasio legis pengaturan pekerja outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menetapkan bahwa sistem outsourcing hanya boleh diterapkanMengkaji rasio legis pengaturan pekerja outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menetapkan bahwa sistem outsourcing hanya boleh diterapkan

JURIS Analisis Efektivitas Kebijakan Penyaluran Beasiswa KIPK Aspirasi di Indonesia 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi, peningkatan transparansi, serta penguatan sistem pengawasan agar kebijakanOleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi, peningkatan transparansi, serta penguatan sistem pengawasan agar kebijakan

JURIS Perlindungan Hukum Kohabitasi Hak Atas Privasi Terhadap Pengaturan Pidana Berdasarkan Perspektif HAM 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Kohabitasi dipahami sebagai pilihan hidup dua orang dewasa yang berada dalam ranah paling pribadi dan seharusnya terlindungi dari intervensi negara, namunKohabitasi dipahami sebagai pilihan hidup dua orang dewasa yang berada dalam ranah paling pribadi dan seharusnya terlindungi dari intervensi negara, namun

JURIS Kedudukan Hukum Pekerja Freelance dalam Kondisi Perusahaan Pailit 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menganalisis bagaimana kedudukan hukum pekerja freelance dalam proses kepailitan dan bagaimana hak-hak mereka dilindungi. Hasil penelitianPenelitian ini menganalisis bagaimana kedudukan hukum pekerja freelance dalam proses kepailitan dan bagaimana hak-hak mereka dilindungi. Hasil penelitian

JURIS Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terkait Penahanan Ijazah oleh Perusahaan dalam Hubungan Industrial 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA UU ketenagakerjaan di Indonesia. Praktik ini mungkin melanggar hak-hak dasar pekerja, mengganggu kesejahteraan mental, membatasi mobilitas dalam pekerjaan,UU ketenagakerjaan di Indonesia. Praktik ini mungkin melanggar hak-hak dasar pekerja, mengganggu kesejahteraan mental, membatasi mobilitas dalam pekerjaan,

JURIS Perlindungan Hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu dalam Sistem Kepegawaian di Indonesia 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Studi ini menekankan urgensi harmonisasi regulasi dan penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci untuk memastikan kesetaraan perlindungan antara PPPK paruhStudi ini menekankan urgensi harmonisasi regulasi dan penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci untuk memastikan kesetaraan perlindungan antara PPPK paruh

JURIS Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Dan Penjualan Barang Rongsokan Pada CV Sinar Rezeki Aceh Besar 2025More at 2025

UNIKAMAUNIKAMA Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sistem informasi akuntansi berbasis komputer yang dapat mempercepat pencatatan transaksi, mempermudah pembuatanUntuk mengatasi masalah ini, diperlukan sistem informasi akuntansi berbasis komputer yang dapat mempercepat pencatatan transaksi, mempermudah pembuatan

Useful /

JURIS Tinjauan Yuridis Atas Kelemahan Prosedural Pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Sebagai Sumber Tantangan Efektivitas Pengadilan Hubungan Indutrial 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Dalam konteks hubungan industrial, jaminan ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Dalam konteks hubungan industrial, jaminan ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,

JURIS A Semiotic Analysis on Gender Representation in Seher Film Does Women Muted In Sasak 2026More at 2026

ONERESEARCHONERESEARCH The semiotic analysis of Sehers film reveals that the portrayal of women in Sasak culture is filled with symbols of silencing and subjugation. Women areThe semiotic analysis of Sehers film reveals that the portrayal of women in Sasak culture is filled with symbols of silencing and subjugation. Women are

JURIS Peran Kesenian Batik Lokal di Surakarta untuk Meningkatkan Destinasi Wisatawan Lokal dan Domestik 2026More at 2026

UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Motif dari batik itu sendiri mempunyai filosofi yang bagus untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Laweyan adalah salah satu kampung batik yang terkenalMotif dari batik itu sendiri mempunyai filosofi yang bagus untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Laweyan adalah salah satu kampung batik yang terkenal

JURIS Dampak Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Pertumbuhan Startup Di Sektor Teknologi 2025More at 2025

UNIKAMAUNIKAMA Selain itu, diperlukan sinergi kebijakan fiskal dengan penguatan ekosistem non-fiskal agar tercipta lingkungan yang lebih kondusif bagi inovasi dan pertumbuhanSelain itu, diperlukan sinergi kebijakan fiskal dengan penguatan ekosistem non-fiskal agar tercipta lingkungan yang lebih kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan

ads-block-test