NEWINERANEWINERA
Journal La SocialeJournal La SocialePenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dari perspektif hukum positif, dengan menitikberatkan pada pelaksanaan prosedur hukum di Polres Batu. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statuta dan konseptual, mengandalkan data primer berupa materi hukum utama seperti KUHP, Undang‑Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang‑Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang‑Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, serta data sekunder dari literatur akademik, jurnal ilmiah, dan dokumen penegakan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penanganan kasus tersebut telah diatur secara jelas melalui peraturan perundang‑undangan yang menjamin perlindungan maksimal bagi korban anak, prosedur pemeriksaan yang ramah, dan pemenuhan hak korban. Namun, pada praktik di Polres Batu terdapat kendala sumber daya, dukungan psikologis yang minim, serta kurangnya pemahaman terhadap perspektif korban, sehingga proses hukum belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan restoratif yang diamanatkan regulasi terbaru. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan sensitif gender dan perlindungan anak, memperkuat sinergi antara kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan agen pendukung, serta menjamin pengawasan berkelanjutan terhadap proses penanganan kasus untuk memastikan perlindungan hak korban anak secara optimal pada setiap tahap proses hukum.
Penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Polres Batu telah mengacu pada ketentuan positif seperti UU No.11/2012, namun terdapat kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya.Kendala utama meliputi distribusi ruang pemeriksaan ramah anak yang tidak merata, kurangnya penyidik terlatih khusus, sinergi lintas sektor yang minimal, serta budaya diam dalam penyelesaian informal.Meskipun Polres Batu telah membentuk Satgas PPA, melakukan psychoedukasi, dan meningkatkan kapasitas penyidik, keberhasilan upaya tersebut sangat bergantung pada dukungan struktural, keberlanjutan program, dan penerapan pendekatan berpusat pada korban secara sistematis.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas pelatihan sensitif gender dan perlindungan anak dalam meningkatkan kompetensi penyidik Polres Batu dalam menangani kasus kekerasan seksual anak, sehingga dapat menentukan desain pelatihan yang paling berdampak. Selanjutnya, studi longitudinal mengenai pengaruh ketersediaan dan penggunaan ruang pemeriksaan ramah anak terhadap tingkat trauma ulang korban serta kualitas kesaksian mereka dapat memberikan bukti empiris untuk kebijakan fasilitas yang lebih humanis. Terakhir, penelitian yang merancang dan menguji model koordinasi lintas sektor terintegrasi antara Polri, Lembaga Perlindungan Anak, LPSK, dan organisasi masyarakat sipil dapat mengidentifikasi mekanisme yang paling efektif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip keadilan restoratif selama proses hukum, yang pada gilirannya memperkuat pendekatan berpusat pada korban.
- Challenges and Prospects of the Criminal Justice System in Handling Child Victims and Alleged Offenders... journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306624X20944669Challenges and Prospects of the Criminal Justice System in Handling Child Victims and Alleged Offenders journals sagepub doi 10 1177 0306624X20944669
- The Function of the Police in Law Enforcement of Narcotic Crimes | Golden Ratio of Law and Social Policy... doi.org/10.52970/grlspr.v4i2.1329The Function of the Police in Law Enforcement of Narcotic Crimes Golden Ratio of Law and Social Policy doi 10 52970 grlspr v4i2 1329
- Implementation of Community Policing by The Narcotics Investigation Unit of Polresta Bogor Kota In Drug... dinastires.org/JLPH/article/view/423Implementation of Community Policing by The Narcotics Investigation Unit of Polresta Bogor Kota In Drug dinastires JLPH article view 423
- IMPLEMENTATION OF SPECIAL CHILD SERVICE ROOMS IN THE INVESTIGATION OF CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW... ejournal.aissrd.org/index.php/jirpl/article/view/444IMPLEMENTATION OF SPECIAL CHILD SERVICE ROOMS IN THE INVESTIGATION OF CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW ejournal aissrd index php jirpl article view 444
| File size | 794.7 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
ISKIISKI Pasal 50B ayat 2 (c) UU Penyiaran berpotensi mengancam ketahanan demokratis Indonesia. Revisi regulasi diperlukan untuk mengklarifikasi batasan regulasiPasal 50B ayat 2 (c) UU Penyiaran berpotensi mengancam ketahanan demokratis Indonesia. Revisi regulasi diperlukan untuk mengklarifikasi batasan regulasi
ISKIISKI Pengirim pesan sering mengabaikan evaluasi untuk mengukur efektivitas komunikasi. Evaluasi oleh pengirim pesan akan mendorong perbaikan dan kelanjutanPengirim pesan sering mengabaikan evaluasi untuk mengukur efektivitas komunikasi. Evaluasi oleh pengirim pesan akan mendorong perbaikan dan kelanjutan
UmriUmri Pimpinan dan anggota Posbakum dan Aisyiyah dapat menjelaskan dan menanamkan pendidikan karakter kepada anggota keluarga di wilayah masing-masing sehinggaPimpinan dan anggota Posbakum dan Aisyiyah dapat menjelaskan dan menanamkan pendidikan karakter kepada anggota keluarga di wilayah masing-masing sehingga
FHUKIFHUKI Temuan menunjukkan bahwa sanksi administrasi tidak optimal karena keterbatasan tenaga pengawas, fasilitas laboratorium yang tidak memadai, tumpang tindihTemuan menunjukkan bahwa sanksi administrasi tidak optimal karena keterbatasan tenaga pengawas, fasilitas laboratorium yang tidak memadai, tumpang tindih
UNSURIUNSURI Fenomena ini mencerminkan konsep Semi‑Autonomous Social Field, menyoroti kesenjangan antara aturan hukum dan praktik sosial, serta menuntut kesadaranFenomena ini mencerminkan konsep Semi‑Autonomous Social Field, menyoroti kesenjangan antara aturan hukum dan praktik sosial, serta menuntut kesadaran
ANOTEROANOTERO Sementara penanganan hukum pidana juga sejalan dengan hukum Islam yang menegaskan pentingnya konsistensi terhadap aturan yuridis. Penelitian ini menyimpulkanSementara penanganan hukum pidana juga sejalan dengan hukum Islam yang menegaskan pentingnya konsistensi terhadap aturan yuridis. Penelitian ini menyimpulkan
STAKATNPONTIANAKSTAKATNPONTIANAK Tujuan penelitian untuk memahami akar masalah munculnya sikap-sikap ekstrim dalam memahami agama. Sehingga dipandang perlu untuk mencari bentuk moderatTujuan penelitian untuk memahami akar masalah munculnya sikap-sikap ekstrim dalam memahami agama. Sehingga dipandang perlu untuk mencari bentuk moderat
UNISBAUNISBA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perilaku sosial kelompok panrita lopi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perilaku sosial kelompok panrita lopi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
Useful /
STIKESYARSIMATARAMSTIKESYARSIMATARAM Penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa faktor seperti tingkat pendidikan, lama menderita penyakit hipertensi, tingkat pengetahuan, dan dukungan keluargaPenelitian ini menunjukkan bahwa beberapa faktor seperti tingkat pendidikan, lama menderita penyakit hipertensi, tingkat pengetahuan, dan dukungan keluarga
STT TAWANGMANGUSTT TAWANGMANGU Observasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh data. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk merancang kurikulumObservasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh data. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk merancang kurikulum
STT TAWANGMANGUSTT TAWANGMANGU komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi.melalui integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam kurikulum, pembinaan pendidik,komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi.melalui integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam kurikulum, pembinaan pendidik,
ANOTEROANOTERO Hukuman mati diperbolehkan dalam hukum Islam untuk kejahatan seperti pembunuhan dengan penggunaan cara mematikan secara sengaja, zina, perampokan, pengkhianatan,Hukuman mati diperbolehkan dalam hukum Islam untuk kejahatan seperti pembunuhan dengan penggunaan cara mematikan secara sengaja, zina, perampokan, pengkhianatan,