ADPEBIADPEBI

International Journal of Law Policy and GovernanceInternational Journal of Law Policy and Governance

Federalisme di Nigeria, meskipun secara konstitusional dijamin, terus-menerus mengalami ancaman akibat tantangan struktural, politik, dan sosial‑ekonomi. Keberagaman etnis, agama, dan bahasa yang tinggi membuat federalisme menjadi sistem pemerintahan yang tepat, sebagaimana diadopsi pada tahun 1954, dengan tujuan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan unit‑unit konstituen. Namun, pelaksanaan federalisme menghadapi berbagai kendala, antara lain sentralisasi berlebihan, kepemimpinan yang lemah, korupsi, tata kelola yang buruk, konflik etno‑agama yang berulang, kontrol sumber daya, operasi fiskal, alokasi pendapatan, serta gerakan sekesi. Dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan data sekunder, artikel ini menilai permasalahan federalisme di Nigeria dan mengaitkannya dengan teori Federalisme Model Klasik Wheare, yang menyatakan bahwa prinsip koordinasi, independensi, dan otonomi tidak terpenuhi dalam praktik di Nigeria. Penulis merekomendasikan pemerintah melakukan upaya serius untuk mendistribusikan sumber daya secara adil dan merata antar unit federasi, bukan sekadar retorika restrukturisasi, serta menyatakan kondisi ini sebagai keadaan darurat nasional.

Sentralisasi politik yang berlebihan telah mengikis otonomi regional dan fiskal negara bagian, sehingga menghambat kemampuan mereka dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan.Korupsi serta kepemimpinan yang lemah memperparah kegagalan federalisme, menghalangi realisasi potensi sistem federal yang seharusnya mendukung integrasi nasional.Ketimpangan kontrol atas sumber daya, khususnya minyak, menimbulkan ketidakadilan distribusi pendapatan dan memicu ketegangan sektoral serta gerakan separatis.

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris bagaimana mekanisme desentralisasi fiskal yang berbasis pada formula alokasi pendapatan yang adil dapat meningkatkan otonomi keuangan negara bagian, dengan menggunakan data panel regional selama dua dekade terakhir untuk menguji dampak terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Selanjutnya, diperlukan studi komparatif antara model federalisme kooperatif di Nigeria dan negara-negara federasi lain, seperti India dan Amerika Serikat, untuk mengidentifikasi praktik institusional yang dapat memperkuat akuntabilitas dan koordinasi antar tingkat pemerintahan, khususnya dalam bidang keamanan dan layanan publik. Terakhir, penelitian kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan di wilayah Niger Delta dapat meneliti persepsi masyarakat terhadap kontrol sumber daya alam dan mengembangkan rekomendasi kebijakan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi nasional dengan keadilan sosial, guna meredam potensi konflik sekesi. Dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, ketiga arah studi ini diharapkan dapat memberikan dasar ilmiah bagi reformasi federalisme yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Nigeria.

  1. Login. editorial office multitech publisher bintang asia sk kemenkumham ahu nomor induk berusaha jl veteran... journal.multitechpublisher.com/index.php/ijsas/article/view/598Login editorial office multitech publisher bintang asia sk kemenkumham ahu nomor induk berusaha jl veteran journal multitechpublisher index php ijsas article view 598
  2. Electoral Reforms for Inclusive Representation: Accessing The Legal Rights of Minority in Nigerian Politics... doi.org/10.25041/constitutionale.v5i2.3496Electoral Reforms for Inclusive Representation Accessing The Legal Rights of Minority in Nigerian Politics doi 10 25041 constitutionale v5i2 3496
Read online
File size351.96 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

ads-block-test