ADPEBIADPEBI
International Journal of Law Policy and GovernanceInternational Journal of Law Policy and GovernanceFederalisme di Nigeria, meskipun secara konstitusional dijamin, terus-menerus mengalami ancaman akibat tantangan struktural, politik, dan sosial‑ekonomi. Keberagaman etnis, agama, dan bahasa yang tinggi membuat federalisme menjadi sistem pemerintahan yang tepat, sebagaimana diadopsi pada tahun 1954, dengan tujuan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan unit‑unit konstituen. Namun, pelaksanaan federalisme menghadapi berbagai kendala, antara lain sentralisasi berlebihan, kepemimpinan yang lemah, korupsi, tata kelola yang buruk, konflik etno‑agama yang berulang, kontrol sumber daya, operasi fiskal, alokasi pendapatan, serta gerakan sekesi. Dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan data sekunder, artikel ini menilai permasalahan federalisme di Nigeria dan mengaitkannya dengan teori Federalisme Model Klasik Wheare, yang menyatakan bahwa prinsip koordinasi, independensi, dan otonomi tidak terpenuhi dalam praktik di Nigeria. Penulis merekomendasikan pemerintah melakukan upaya serius untuk mendistribusikan sumber daya secara adil dan merata antar unit federasi, bukan sekadar retorika restrukturisasi, serta menyatakan kondisi ini sebagai keadaan darurat nasional.
Sentralisasi politik yang berlebihan telah mengikis otonomi regional dan fiskal negara bagian, sehingga menghambat kemampuan mereka dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan.Korupsi serta kepemimpinan yang lemah memperparah kegagalan federalisme, menghalangi realisasi potensi sistem federal yang seharusnya mendukung integrasi nasional.Ketimpangan kontrol atas sumber daya, khususnya minyak, menimbulkan ketidakadilan distribusi pendapatan dan memicu ketegangan sektoral serta gerakan separatis.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris bagaimana mekanisme desentralisasi fiskal yang berbasis pada formula alokasi pendapatan yang adil dapat meningkatkan otonomi keuangan negara bagian, dengan menggunakan data panel regional selama dua dekade terakhir untuk menguji dampak terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Selanjutnya, diperlukan studi komparatif antara model federalisme kooperatif di Nigeria dan negara-negara federasi lain, seperti India dan Amerika Serikat, untuk mengidentifikasi praktik institusional yang dapat memperkuat akuntabilitas dan koordinasi antar tingkat pemerintahan, khususnya dalam bidang keamanan dan layanan publik. Terakhir, penelitian kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan di wilayah Niger Delta dapat meneliti persepsi masyarakat terhadap kontrol sumber daya alam dan mengembangkan rekomendasi kebijakan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi nasional dengan keadilan sosial, guna meredam potensi konflik sekesi. Dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, ketiga arah studi ini diharapkan dapat memberikan dasar ilmiah bagi reformasi federalisme yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Nigeria.
- Login. editorial office multitech publisher bintang asia sk kemenkumham ahu nomor induk berusaha jl veteran... journal.multitechpublisher.com/index.php/ijsas/article/view/598Login editorial office multitech publisher bintang asia sk kemenkumham ahu nomor induk berusaha jl veteran journal multitechpublisher index php ijsas article view 598
- Electoral Reforms for Inclusive Representation: Accessing The Legal Rights of Minority in Nigerian Politics... doi.org/10.25041/constitutionale.v5i2.3496Electoral Reforms for Inclusive Representation Accessing The Legal Rights of Minority in Nigerian Politics doi 10 25041 constitutionale v5i2 3496
| File size | 351.96 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UNSRATUNSRAT Sementara itu, kelemahan struktur pengendalian internal (KStPI), ketidakpatuhan yang menyebabkan potensi kerugian daerah (NPKD), kekurangan penerimaanSementara itu, kelemahan struktur pengendalian internal (KStPI), ketidakpatuhan yang menyebabkan potensi kerugian daerah (NPKD), kekurangan penerimaan
DAARULHUDADAARULHUDA Unsur-unsurnya meliputi melawan hukum, memperkaya diri, dan merugikan keuangan negara. Penyebab korupsi berasal dari faktor internal individu dan faktorUnsur-unsurnya meliputi melawan hukum, memperkaya diri, dan merugikan keuangan negara. Penyebab korupsi berasal dari faktor internal individu dan faktor
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka untuk menganalisis proses perumusan kebijakan melalui model proses kebijakan, meliputiPenelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka untuk menganalisis proses perumusan kebijakan melalui model proses kebijakan, meliputi
UM SURABAYAUM SURABAYA Sebaliknya, dalam perspektif hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana lebih menitikberatkan pada pembuktian niat jahat (mens rea) dan pengkhianatanSebaliknya, dalam perspektif hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana lebih menitikberatkan pada pembuktian niat jahat (mens rea) dan pengkhianatan
RADJAPUBLIKARADJAPUBLIKA Its impacts are far-reaching, diminishing public trust, weakening political and economic stability, and hindering national development. Eradicating corruptionIts impacts are far-reaching, diminishing public trust, weakening political and economic stability, and hindering national development. Eradicating corruption
STIE MCESTIE MCE In this paper, we apply the non-parametric volatility model, the vector autoregressive model, and the nonlinear autoregressive exogenous neural networkIn this paper, we apply the non-parametric volatility model, the vector autoregressive model, and the nonlinear autoregressive exogenous neural network
UBHARAUBHARA Salah satu strategi komunikasi tersebut adalah dengan menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal, baik formal maupun informal, serta menyampaikan motivasiSalah satu strategi komunikasi tersebut adalah dengan menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal, baik formal maupun informal, serta menyampaikan motivasi
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan temuan pemeriksaan dan perbincangan, hakim tingkat PK berkesimpulan bahwa terpidana dibebaskan dari segala dakwaan yang sah karena pejabatBerdasarkan temuan pemeriksaan dan perbincangan, hakim tingkat PK berkesimpulan bahwa terpidana dibebaskan dari segala dakwaan yang sah karena pejabat
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan, pihak ketiga harus memiliki izin dari pemegang Hak Pengelolaan dan menyepakati ketentuanUntuk mendapatkan Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan, pihak ketiga harus memiliki izin dari pemegang Hak Pengelolaan dan menyepakati ketentuan
PKTJPKTJ Sistem ini menawarkan layanan bus cepat, efisien, dan terpadu dengan fasilitas nyaman untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan mengurangi kemacetan.Sistem ini menawarkan layanan bus cepat, efisien, dan terpadu dengan fasilitas nyaman untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan mengurangi kemacetan.
UIN MATARAMUIN MATARAM Di antara berbagai bentuk hikmat lokal adalah adat dan hukum adat. Adat terutama mewakili sistem nilai yang lebih abstrak, sedangkan hukum adat telah berkembangDi antara berbagai bentuk hikmat lokal adalah adat dan hukum adat. Adat terutama mewakili sistem nilai yang lebih abstrak, sedangkan hukum adat telah berkembang
UIN MATARAMUIN MATARAM Isu intoleransi di kampus menjadi topik menarik untuk dikaji, khususnya dalam program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) di bawah Kementerian Agama yangIsu intoleransi di kampus menjadi topik menarik untuk dikaji, khususnya dalam program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) di bawah Kementerian Agama yang