DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPraktik politik uang (money politics) merupakan tantangan signifikan terhadap integritas demokrasi, terutama dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Bandung. Penelitian ini menganalisis peranan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Bandung dalam menangani praktik politik uang selama Pilkada 2024, dengan fokus pada efektivitas regulasi, tantangan pengawasan, dan dampak terhadap demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi sebagai teknik utama pengumpulan data. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sentra Gakkumdu telah menjalankan mekanisme penegakan hukum secara terstruktur, tetapi masih menghadapi beberapa kendala. Regulasi yang kurang tegas serta celah hukum memungkinkan praktik politik uang tetap berlangsung, terutama pada masa tenang pemilu. Politik uang yang sering kali disertai kampanye hitam yamg dapat mencederai prinsip demokrasi yang luberjurdil dan memperburuk sinisme masyarakat terhadap sistem demokrasi. Penelitian ini menyarankan penguatan regulasi, edukasi politik, dan optimalisasi Sentra Gakkumdu untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil.
Penelitian ini menganalisis peranan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Bandung dalam menangani praktik politik uang selama Pilkada 2024, dengan berfokus pada efektivitas regulasi, tantangan pengawasan, dan dampak terhadap demokrasi.Temuan menunjukkan bahwa Sentra Gakkumdu telah menerapkan prosedur investigasi dan koordinasi lintas lembaga secara konsisten dan proaktif.Namun, laporan palsu dan manipulasi bukti sering digunakan untuk mendiskreditkan lawan politik, yang menghambat proses hukum.Keterbatasan regulasi memungkinkan pelaku politik uang menghindari sanksi, sedangkan kurangnya literasi politik masyarakat memperparah penerimaan terhadap praktik tersebut.Politik uang yang disertai kampanye hitam terbukti merusak persepsi publik terhadap demokrasi, menggeser nilai-nilai demokrasi menjadi pragmatisme.Penelitian ini menekankan perlunya penguatan regulasi yang lebih tegas terhadap pelaku politik uang, baik pemberi maupun penerima, serta edukasi politik yang mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi yang bersih.Dalam bidang sains terapan, pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi dan memantau pelanggaran politik uang perlu dioptimalkan.
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk memperkuat regulasi yang lebih tegas terhadap pelaku politik uang, baik pemberi maupun penerima, serta meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat untuk mendorong kesadaran akan pentingnya demokrasi yang bersih. Selain itu, perlu dioptimalkan pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi dan memantau pelanggaran politik uang. Dengan langkah-langkah tersebut, Sentra Gakkumdu dapat meningkatkan efektivitasnya dalam memastikan integritas pemilu dan mendukung penguatan demokrasi di Indonesia.
- PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PENANGANAN POLITIK UANG PEMILU SERENTAK 2019 DI INDONESIA | Electoral Governance... doi.org/10.46874/tkp.v1i2.61PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PENANGANAN POLITIK UANG PEMILU SERENTAK 2019 DI INDONESIA Electoral Governance doi 10 46874 tkp v1i2 61
- Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru | Integritas: Jurnal Antikorupsi. politik uang... jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/413Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska Orde Baru Integritas Jurnal Antikorupsi politik uang jurnal kpk go index php integritas article view 413
- Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik | Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora... dinastirev.org/JIHHP/issue/view/105Vol 5 No 3 2025 JIHHP Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dinastirev JIHHP issue view 105
- Negative Campaigning | Annual Reviews. negative campaigning annual reviews review political science volume... doi.org/10.1146/annurev.polisci.10.071905.101448Negative Campaigning Annual Reviews negative campaigning annual reviews review political science volume doi 10 1146 annurev polisci 10 071905 101448
| File size | 586 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
RCRSRCRS Namun, struktur kebijakan ini lebih menonjolkan model elit yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, sehingga kurang mengakomodasi kepentingan perguruanNamun, struktur kebijakan ini lebih menonjolkan model elit yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, sehingga kurang mengakomodasi kepentingan perguruan
IAIN MADURAIAIN MADURA Pemerintahan Joko Widodo menggunakan Islam sebagai alat politik untuk memperkuat nasionalisme dan menekan gerakan Islamis. Pembubaran HTI dan FPI membawaPemerintahan Joko Widodo menggunakan Islam sebagai alat politik untuk memperkuat nasionalisme dan menekan gerakan Islamis. Pembubaran HTI dan FPI membawa
APPIHIAPPIHI Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang hanya berlangsung selama 42 hari mengindikasikan adanya percepatan yang berpotensi mengabaikan substansi dan kualitasPembahasan Rancangan Undang-Undang yang hanya berlangsung selama 42 hari mengindikasikan adanya percepatan yang berpotensi mengabaikan substansi dan kualitas
UNESUNES Masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaranMasih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran
OJSOJS Penelitian ini dilaksankan agar kita mengetahui seberapa pengaruh demokrasi di lingkungan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Dan menjelaskan apaPenelitian ini dilaksankan agar kita mengetahui seberapa pengaruh demokrasi di lingkungan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Dan menjelaskan apa
STAINIDAELADABISTAINIDAELADABI Makalah ini juga memetakan pemikiran dan model interpretasi terhadap Pancasila, yang dilakukan oleh tokoh-tokoh inteligensia Muslim dan kelompok-kelompokMakalah ini juga memetakan pemikiran dan model interpretasi terhadap Pancasila, yang dilakukan oleh tokoh-tokoh inteligensia Muslim dan kelompok-kelompok
UNTAGUNTAG Selain itu, keterbatasan anggaran dan kurangnya dialog terbuka juga menjadi masalah lain yang menjadi evaluasi pelaksanaan Musrenbangdes yang telah dilakukan,Selain itu, keterbatasan anggaran dan kurangnya dialog terbuka juga menjadi masalah lain yang menjadi evaluasi pelaksanaan Musrenbangdes yang telah dilakukan,
STAIBSLLGSTAIBSLLG Namun, pendekatan politik yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan seperti penolakan tegas hukum Syariah dan poligami memicu kontroversi dan reaksiNamun, pendekatan politik yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan seperti penolakan tegas hukum Syariah dan poligami memicu kontroversi dan reaksi
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Intervensi ini, meski bertujuan membantu, dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga anak, seperti ketergantungan pada orang tua dan terganggunya pelaksanaanIntervensi ini, meski bertujuan membantu, dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga anak, seperti ketergantungan pada orang tua dan terganggunya pelaksanaan
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Hak Pengelolaan adalah Hak Menguasai Negara yang sebagaian kewenanganPenelitian ini menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Hak Pengelolaan adalah Hak Menguasai Negara yang sebagaian kewenangan
DINASTIREVDINASTIREV Pengenaan beban cukai terhadap Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) juga dapat berdampak pada perekonomian secara keseluruhan, yang menjurus kepadaPengenaan beban cukai terhadap Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) juga dapat berdampak pada perekonomian secara keseluruhan, yang menjurus kepada
DINASTIREVDINASTIREV 20 Tahun 2016, sehingga dalam perkara No. 264K/Pdt. Sus-HKI/2015 atas gugatan IKEA Surabaya, IKEA Swedia kehilangan merek dagangnya karena hakim tidak20 Tahun 2016, sehingga dalam perkara No. 264K/Pdt. Sus-HKI/2015 atas gugatan IKEA Surabaya, IKEA Swedia kehilangan merek dagangnya karena hakim tidak