STIAMISTIAMI
Reformasi AdministrasiReformasi AdministrasiPenelitian ini menganalisis implementasi peran Jabatan Fungsional (JF) Analis Legislatif dalam mendukung tugas DPD RI, serta faktor-faktor penghambat dan upaya optimalisasi yang diperlukan. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan purposive sampling, data dikumpulkan melalui wawancara, studi literatur, observasi, dan dokumentasi, dan dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman & Saldana. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi JF Analis Legislatif di Setjen DPD RI belum optimal, terlihat dari tidak terpenuhinya tiga dari empat aspek implementasi kebijakan menurut Model Thomas B. Smith. Faktor penghambat utama termasuk rendahnya komitmen politik pimpinan, kurangnya kejelasan peraturan tentang tunjangan, subjektivitas dalam penilaian kinerja, terbatasnya jumlah dan kualitas Analis Legislatif, serta kelemahan struktur organisasi. Untuk mengatasi hambatan ini, disarankan pengembangan sistem manajemen talenta, peningkatan kolaborasi antar-fungsional, proaktivitas Analis Legislatif, pembangunan sistem organisasi yang mendukung, dan penerapan sistem penilaian kinerja yang adil. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan penetapan peraturan internal tentang Juknis JF Analis Legislatif, dorongan untuk penerbitan peraturan tunjangan, dan pembuatan talent mapping sebagai pedoman penempatan Analis Legislatif.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses implementasi peran fungsional Analis Legislatif di DPD RI belum optimal.Hal ini terlihat dari tiga dari empat aspek implementasi kebijakan menurut Model Thomas B.Meskipun telah berpedoman pada dasar hukum dari Kementerian PAN&RB, kebutuhan pegawai Analis Legislatif di DPD RI belum sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga penyesuaian dalam jumlah dan penempatan posisi diperlukan.Penataan unit organisasi juga belum sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip profesionalisme, dan kondisi sosio-politis yang kurang kondusif serta regulasi baru mengenai jabatan fungsional mempengaruhi proses implementasi.Beberapa faktor penghambat yang ditemukan meliputi rendahnya komitmen politik pimpinan, kelengkapan dan kejelasan peraturan tentang tunjangan jabatan, subjektivitas dalam penilaian kinerja, terbatasnya kuantitas dan kualitas Analis Legislatif, serta permasalahan di Puskadaran sebagai rumah bagi Analis Legislatif.Untuk memaksimalkan fungsi Analis Legislatif, disarankan agar Setjen DPD RI mengembangkan sistem manajemen talenta, meningkatkan kolaborasi antar-fungsional, mendorong Analis Legislatif untuk proaktif dalam setiap tahap kebijakan, dan membangun sistem organisasi yang mendukung.Selain itu, penerapan sistem penilaian kinerja yang adil dan transparan juga sangat penting agar kinerja Analis Legislatif dapat ditingkatkan secara efektif.
Untuk meningkatkan efektivitas implementasi peran Analis Legislatif, disarankan agar Setjen DPD RI mengembangkan sistem manajemen talenta yang komprehensif. Sistem ini harus mencakup prosedur kerja, kriteria penilaian kinerja, mekanisme pelaporan, dan tata cara pengembangan kompetensi. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kolaborasi antar-fungsional, baik di dalam Setjen DPD RI maupun dengan pihak-pihak terkait di luar lembaga. Analis Legislatif harus didorong untuk proaktif dalam setiap tahap kebijakan, mulai dari agenda setting hingga evaluasi. Mereka harus memiliki kemampuan analisis yang kuat dan kemampuan politis untuk menyampaikan rekomendasi secara efektif. Pembangunan sistem organisasi yang mendukung juga sangat penting, termasuk penataan unit organisasi yang mengikuti prinsip-prinsip profesionalisme dan memberikan peran yang lebih besar kepada Analis Legislatif dalam pengelolaan kebijakan publik. Penerapan sistem penilaian kinerja yang adil dan transparan juga sangat krusial untuk meningkatkan kinerja Analis Legislatif secara efektif.
| File size | 456.43 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun terdapat komitmen yang jelas dalam peran administratif, sosial, dan pembangunan, efektivitasnya terhambat oleh keterbatasanPenelitian menyimpulkan bahwa meskipun terdapat komitmen yang jelas dalam peran administratif, sosial, dan pembangunan, efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan
UTMUTM Pembelajaran interaktif memperkaya pengalaman belajar dan membantu pemahaman keberagaman budaya. Siswa dapat mengakses informasi berbagai latar belakangPembelajaran interaktif memperkaya pengalaman belajar dan membantu pemahaman keberagaman budaya. Siswa dapat mengakses informasi berbagai latar belakang
INSANPRIMAMUINSANPRIMAMU Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil menunjukkan bahwaData dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil menunjukkan bahwa
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Keterbatasan: Penelitian ini terbatas pada ruang lingkup Pemerintah Kota X; oleh karena itu, temuan tidak dapat digeneralisasi ke daerah lain. Kontribusi:Keterbatasan: Penelitian ini terbatas pada ruang lingkup Pemerintah Kota X; oleh karena itu, temuan tidak dapat digeneralisasi ke daerah lain. Kontribusi:
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Penelitian ini menyimpulkan bahwa kehadiran Satgas Damai Cartenz di Kabupaten Pegunungan Bintang, khususnya Distrik Oksibil, memberikan kontribusi signifikanPenelitian ini menyimpulkan bahwa kehadiran Satgas Damai Cartenz di Kabupaten Pegunungan Bintang, khususnya Distrik Oksibil, memberikan kontribusi signifikan
UPN VeteranUPN Veteran Temuan penelitian bahwa pelaksanan program bantuan sosial melalui pangan non tunai secara e-warung masih belum sesuai dengan tujuan kebijakan. EvaluasiTemuan penelitian bahwa pelaksanan program bantuan sosial melalui pangan non tunai secara e-warung masih belum sesuai dengan tujuan kebijakan. Evaluasi
DINASTIREVDINASTIREV Sistem manajemen sumber daya manusia belum mendukung peningkatan kinerja, terlihat dari tidak adanya sistem penghargaan dan sanksi yang jelas. PelayananSistem manajemen sumber daya manusia belum mendukung peningkatan kinerja, terlihat dari tidak adanya sistem penghargaan dan sanksi yang jelas. Pelayanan
IAIN SUIAIN SU Berdasarkan analisis isi terhadap karya Imam al‑Nawawî, ditemukan bahwa seorang pendidik Muslim dituntut memiliki etika yang harus dipahami dan diamalkanBerdasarkan analisis isi terhadap karya Imam al‑Nawawî, ditemukan bahwa seorang pendidik Muslim dituntut memiliki etika yang harus dipahami dan diamalkan
Useful /
UPN VeteranUPN Veteran Daerah khusus Jakarta ditetapkan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Hal ini tidak lepas dari keberadaannya yang telah menjadi ibu kotaDaerah khusus Jakarta ditetapkan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Hal ini tidak lepas dari keberadaannya yang telah menjadi ibu kota
STIAMISTIAMI Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengevaluasi implementasi kebijakan berdasarkan model Hoogerwerf, yangPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengevaluasi implementasi kebijakan berdasarkan model Hoogerwerf, yang
UPN VeteranUPN Veteran Sebuah kebijakan pemerintah akan memberikan pengaruh di masyarakat, khususnya dalam penelitian tentang adanyanya kebijakan pencatatan perkawinan siri diSebuah kebijakan pemerintah akan memberikan pengaruh di masyarakat, khususnya dalam penelitian tentang adanyanya kebijakan pencatatan perkawinan siri di
UPN VeteranUPN Veteran Pemerintah yang memiliki tangungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik berkewajiban melayani semua lapiran masyarakat termasuk penyandang disabilitasPemerintah yang memiliki tangungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik berkewajiban melayani semua lapiran masyarakat termasuk penyandang disabilitas