STIAMISTIAMI
Reformasi AdministrasiReformasi AdministrasiPenelitian ini menganalisis implementasi peran Jabatan Fungsional (JF) Analis Legislatif dalam mendukung tugas DPD RI, serta faktor-faktor penghambat dan upaya optimalisasi yang diperlukan. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan purposive sampling, data dikumpulkan melalui wawancara, studi literatur, observasi, dan dokumentasi, dan dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman & Saldana. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi JF Analis Legislatif di Setjen DPD RI belum optimal, terlihat dari tidak terpenuhinya tiga dari empat aspek implementasi kebijakan menurut Model Thomas B. Smith. Faktor penghambat utama termasuk rendahnya komitmen politik pimpinan, kurangnya kejelasan peraturan tentang tunjangan, subjektivitas dalam penilaian kinerja, terbatasnya jumlah dan kualitas Analis Legislatif, serta kelemahan struktur organisasi. Untuk mengatasi hambatan ini, disarankan pengembangan sistem manajemen talenta, peningkatan kolaborasi antar-fungsional, proaktivitas Analis Legislatif, pembangunan sistem organisasi yang mendukung, dan penerapan sistem penilaian kinerja yang adil. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan penetapan peraturan internal tentang Juknis JF Analis Legislatif, dorongan untuk penerbitan peraturan tunjangan, dan pembuatan talent mapping sebagai pedoman penempatan Analis Legislatif.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses implementasi peran fungsional Analis Legislatif di DPD RI belum optimal.Hal ini terlihat dari tiga dari empat aspek implementasi kebijakan menurut Model Thomas B.Meskipun telah berpedoman pada dasar hukum dari Kementerian PAN&RB, kebutuhan pegawai Analis Legislatif di DPD RI belum sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga penyesuaian dalam jumlah dan penempatan posisi diperlukan.Penataan unit organisasi juga belum sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip profesionalisme, dan kondisi sosio-politis yang kurang kondusif serta regulasi baru mengenai jabatan fungsional mempengaruhi proses implementasi.Beberapa faktor penghambat yang ditemukan meliputi rendahnya komitmen politik pimpinan, kelengkapan dan kejelasan peraturan tentang tunjangan jabatan, subjektivitas dalam penilaian kinerja, terbatasnya kuantitas dan kualitas Analis Legislatif, serta permasalahan di Puskadaran sebagai rumah bagi Analis Legislatif.Untuk memaksimalkan fungsi Analis Legislatif, disarankan agar Setjen DPD RI mengembangkan sistem manajemen talenta, meningkatkan kolaborasi antar-fungsional, mendorong Analis Legislatif untuk proaktif dalam setiap tahap kebijakan, dan membangun sistem organisasi yang mendukung.Selain itu, penerapan sistem penilaian kinerja yang adil dan transparan juga sangat penting agar kinerja Analis Legislatif dapat ditingkatkan secara efektif.
Untuk meningkatkan efektivitas implementasi peran Analis Legislatif, disarankan agar Setjen DPD RI mengembangkan sistem manajemen talenta yang komprehensif. Sistem ini harus mencakup prosedur kerja, kriteria penilaian kinerja, mekanisme pelaporan, dan tata cara pengembangan kompetensi. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kolaborasi antar-fungsional, baik di dalam Setjen DPD RI maupun dengan pihak-pihak terkait di luar lembaga. Analis Legislatif harus didorong untuk proaktif dalam setiap tahap kebijakan, mulai dari agenda setting hingga evaluasi. Mereka harus memiliki kemampuan analisis yang kuat dan kemampuan politis untuk menyampaikan rekomendasi secara efektif. Pembangunan sistem organisasi yang mendukung juga sangat penting, termasuk penataan unit organisasi yang mengikuti prinsip-prinsip profesionalisme dan memberikan peran yang lebih besar kepada Analis Legislatif dalam pengelolaan kebijakan publik. Penerapan sistem penilaian kinerja yang adil dan transparan juga sangat krusial untuk meningkatkan kinerja Analis Legislatif secara efektif.
| File size | 456.43 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
STIAMISTIAMI Metode dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam kepada informan, observasi dan studi dokumen.Metode dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam kepada informan, observasi dan studi dokumen.
STIAMISTIAMI Implementasi kebijakan yang efektif, gaya kepemimpinan yang inspiratif, dan profesionalisme yang tinggi pada guru berkontribusi pada peningkatan kinerjaImplementasi kebijakan yang efektif, gaya kepemimpinan yang inspiratif, dan profesionalisme yang tinggi pada guru berkontribusi pada peningkatan kinerja
STIAMISTIAMI Kedua variabel secara simultan menjelaskan 84% variasi kinerja (R² = 0,84, p < 0,001). Oleh karena itu, keseimbangan antara disiplin kerja yang kuat danKedua variabel secara simultan menjelaskan 84% variasi kinerja (R² = 0,84, p < 0,001). Oleh karena itu, keseimbangan antara disiplin kerja yang kuat dan
STIAMISTIAMI Angka korelasi menunjukkan hubungan yang kuat antara kepemimpinan dan motivasi kerja pegawai dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,594, yang berartiAngka korelasi menunjukkan hubungan yang kuat antara kepemimpinan dan motivasi kerja pegawai dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,594, yang berarti
STIAMISTIAMI Namun, penerapan sistem ini masih menghadapi kendala signifikan, antara lain ketidakmerataan akses internet, keterbatasan bagi pegawai non‑PNS, sertaNamun, penerapan sistem ini masih menghadapi kendala signifikan, antara lain ketidakmerataan akses internet, keterbatasan bagi pegawai non‑PNS, serta
STIAMISTIAMI Berdasarkan analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang sesuai memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.Berdasarkan analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang sesuai memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.
STIAMISTIAMI Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, masih menghadapi berbagaiPenelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, masih menghadapi berbagai
UINMADURAUINMADURA This study uses a quantitative descriptive approach to describe which is more accurate between CAPM and SAPM in predicting expected returns, namely byThis study uses a quantitative descriptive approach to describe which is more accurate between CAPM and SAPM in predicting expected returns, namely by
Useful /
UINMADURAUINMADURA Berdasarkan hasil penelitian Di Pondok Pesantren Bata-bata Pamekasan, program Pemberdayaan Santri adalah upaya positif untuk membangun dan mewujudkan tujuanBerdasarkan hasil penelitian Di Pondok Pesantren Bata-bata Pamekasan, program Pemberdayaan Santri adalah upaya positif untuk membangun dan mewujudkan tujuan
STIAMISTIAMI Populasi penelitian ini adalah wajib pajak dari Pajak Restoran dengan jumlah sebanyak 579 WP, dengan menggunakan rumus Slovin maka diperoleh sample sebanyakPopulasi penelitian ini adalah wajib pajak dari Pajak Restoran dengan jumlah sebanyak 579 WP, dengan menggunakan rumus Slovin maka diperoleh sample sebanyak
STIAMISTIAMI Studi ini menganalisis implementasi regulasi dokumentasi transfer pricing dalam meningkatkan transparansi dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. MetodeStudi ini menganalisis implementasi regulasi dokumentasi transfer pricing dalam meningkatkan transparansi dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Metode
UINMADURAUINMADURA Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh berdasarkan wawancara terstruktur dan wawancara mendalam dengan pengelola BMT. Analisis data menggunakanPenelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh berdasarkan wawancara terstruktur dan wawancara mendalam dengan pengelola BMT. Analisis data menggunakan