UNIMALUNIMAL
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)Negara-negara di Afrika terus mewakili contoh-contoh praktis negara-bangsa yang gagal karena bertahannya semua indikator keterbelakangan yang diketahui. Ironisnya, benua itu memiliki sejarah sosial yang membanggakan yang memuji kontribusinya terhadap pembangunan global. Namun, pengamatan yang cermat pada sebagian besar negara (seperti Nigeria) yang membentuk benua mengungkapkan gambaran realitas pembangunan manusia yang merugikan. Skenario sosial-ekonomi negatif ini telah menempatkan benua Afrika di garis depan tujuan bantuan asing meskipun Afrika memiliki semua yang diperlukan untuk mendorong agenda pembangunan yang sehat. Cara kebijakan pembangunan yang jauh dari jangkauan massa dalam hal masukan, kebutuhan, dan aspirasi mereka, menunjukkan sifat karakter kolonial yang melingkupi pembuatan kebijakan di negara seperti Nigeria. Makalah ini menggambarkan proses dekolonisasi pembuatan kebijakan dan memastikan bahwa massa terintegrasi ke dalam proses akan sangat membantu mensintesis aspirasi masyarakat adat, kelompok elit, dan pengalaman yang valid untuk pembangunan berkelanjutan.
The foothold of the British Empire builders in what is known today as Nigeria came with some complications that bedeviled the indigenous people.While the complications were carefully orchestrated to perpetually cage the indigenous people, they worked out for the colonialists economic and political interests.In the post-colonial era, which is supposedly the freedom of the colonized in decision-making and policy proposals in line with indigenous needs and aspiration, the colonized were trapped in the net of neocolonialism, which is more complicated than colonialism itself.While the colonial vestiges enabled the British government to tie the Nigerian system to her apron, the monologue nature of the United Nations designed by North America and Western Europe, opened the door for America and the host of other countries, to trap Nigeria in the framework of neocolonialism.Each of these stages of colonial experience such as colonialism and neocolonialism has the socioeconomic logical policy framework.In each of the epochs marked by a regime, Nigerian political and economic landscapes are locked in the orbit of one neocolonialist or more.Currently, we are in the cage of Saudi Arabia with America, Europe, and Asian nations.The vestiges of colonial structured policies will continue to make the Nigerian system the more you look, the less you see save for the reversion of policy-making processes and patterns.To achieve this, there is a need for collective force.Although the political structure of postcolonial Nigeria is fraught with the problem of external dependency, and somewhat internal anarchy, the pre-colonial grouping such as tribe and ethnic groups, on which the subsequent regionalization and political units were created can still be relevant in the current need for policy process reversion.The policy process reversion can start from individual active participation and bear fruit at the level of collective consciousness hence, pressure on the political system and the leaders for careful acknowledgment of the indigenous needs and aspirations in the policy-making processes.
Untuk mencapai dekolonisasi kebijakan dan pembangunan berkelanjutan, diperlukan upaya kolektif. Meskipun struktur politik Nigeria pasca-kolonial dihadapkan pada masalah ketergantungan eksternal dan anarki internal, kelompok pra-kolonial seperti suku dan kelompok etnis, yang menjadi dasar regionalisasi dan unit politik selanjutnya, masih relevan dalam kebutuhan saat ini untuk merevisi proses kebijakan. Revisi proses kebijakan dapat dimulai dari partisipasi aktif individu dan berbuah pada tingkat kesadaran kolektif, sehingga menciptakan tekanan pada sistem politik dan pemimpin untuk mengakui kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat dalam proses pembuatan kebijakan.
| File size | 735.52 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN CURUPIAIN CURUP Dakwah sebagai pilar Islam dalam menyampaikan wahyu Allah harus diartikan secara luas, materi dakwah tidak hanya terkait hal-hal pokok (tauhid) tetapiDakwah sebagai pilar Islam dalam menyampaikan wahyu Allah harus diartikan secara luas, materi dakwah tidak hanya terkait hal-hal pokok (tauhid) tetapi
DAARULHUDADAARULHUDA Adapun bagian-bagian hukum perdata adat antara lain. hukum perorangan, hukum kekeluargaan, hukum perkawinan, hukum waris, hukum hutang piutang dan masihAdapun bagian-bagian hukum perdata adat antara lain. hukum perorangan, hukum kekeluargaan, hukum perkawinan, hukum waris, hukum hutang piutang dan masih
DINASTIREVDINASTIREV Dengan pendekatan hukum normatif dan komparatif, makalah ini menunjukkan bahwa QRIS memiliki potensi signifikan untuk memperkuat pengaruh Indonesia diDengan pendekatan hukum normatif dan komparatif, makalah ini menunjukkan bahwa QRIS memiliki potensi signifikan untuk memperkuat pengaruh Indonesia di
DINASTIREVDINASTIREV Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 253 Tahun 2021 belum terlaksana secaraPengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 253 Tahun 2021 belum terlaksana secara
NEWINERANEWINERA Kemudian tahapan implementasi musyawarah, pada tahap ini kegiatan Paruman menggunakan model penyusunan kebijakan deliberatif. Model kebijakan ini adalahKemudian tahapan implementasi musyawarah, pada tahap ini kegiatan Paruman menggunakan model penyusunan kebijakan deliberatif. Model kebijakan ini adalah
NEWINERANEWINERA It fosters clan solidarity through the principle of Pe Ndate Kita Sama-Sama and exhibits asymmetrical reciprocity, highlighting power hierarchies and sacredness.It fosters clan solidarity through the principle of Pe Ndate Kita Sama-Sama and exhibits asymmetrical reciprocity, highlighting power hierarchies and sacredness.
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Studi ini berkontribusi terhadap wacana pluralisme hukum dan Maqāṣid al-Sharīah dalam perlindungan anak, sekaligus menawarkan model praktis yang dapatStudi ini berkontribusi terhadap wacana pluralisme hukum dan Maqāṣid al-Sharīah dalam perlindungan anak, sekaligus menawarkan model praktis yang dapat
UNIPASUNIPAS Harmonisasi antara kedua sistem hukum ini diperlukan melalui pendekatan integratif dan restoratif, seperti pengalihan tanggung jawab kepada ahli warisHarmonisasi antara kedua sistem hukum ini diperlukan melalui pendekatan integratif dan restoratif, seperti pengalihan tanggung jawab kepada ahli waris
Useful /
LLILLI Dampak dari adanya pernikahan tersebut yaitu akan lahirnya sebuah keluarga baru. tak lupa hal yang sangat penting di dalam pernikahan yaitu memenuhi syaratDampak dari adanya pernikahan tersebut yaitu akan lahirnya sebuah keluarga baru. tak lupa hal yang sangat penting di dalam pernikahan yaitu memenuhi syarat
LLILLI Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, melainkan juga sebagai fasilitator, pembimbing, dan teladan bagi peserta didik. Kemampuan memahamiGuru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, melainkan juga sebagai fasilitator, pembimbing, dan teladan bagi peserta didik. Kemampuan memahami
UNIMALUNIMAL Pengetahuan kearifan lokal dan wawasan penyelesaian konflik berbasis adat belum merata antar aparat gampong, oleh karena itu pengabdian kepada masyarakatPengetahuan kearifan lokal dan wawasan penyelesaian konflik berbasis adat belum merata antar aparat gampong, oleh karena itu pengabdian kepada masyarakat
UNIBUNIB Nilai ini diperoleh dari persamaan kurva regresi linier pada nilai inhibisi yang terdeteksi dari nilai absorbansi DPPH murni terhadap pengaruh ekstrakNilai ini diperoleh dari persamaan kurva regresi linier pada nilai inhibisi yang terdeteksi dari nilai absorbansi DPPH murni terhadap pengaruh ekstrak