IBRAHIMYIBRAHIMY

HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal Hukum

Penelitian ini membahas otonomi daerah di Indonesia terkait konsep dan teori pemerintahan lokal (local government) dan penerapannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, otonomi daerah merupakan perwujudan menuju terciptanya demokrasi di Indonesia; kedua, kekuasaan pemerintah pusat yang sentralistik; ketiga, otonomi daerah sebagai perwujudan Local Government; keempat, konsep pemerintahan di negara federal dan pembagian kekuasaan yang secara teoritis seharusnya berada di pusat. Dengan demikian, pemerintahan di Indonesia mengakomodir sentralisasi dan desentralisasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan langkah penting dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia, meskipun masih terdapat tantangan terkait kekuasaan pemerintah pusat yang sentralistik.Otonomi daerah juga merupakan manifestasi dari konsep Local Government yang mengakomodasi prinsip-prinsip pemerintahan di negara federal, namun tetap berpegang pada prinsip sentralisasi dan desentralisasi dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, dengan fokus pada indikator-indikator spesifik seperti akses layanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan sosial. Kedua, penelitian dapat mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip federalisme dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, tanpa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, penting untuk meneliti mengenai peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait otonomi daerah, serta bagaimana meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

  1. Analisis Otonomi Daerah dan Disparitas Regional antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Kebumen Tahun... comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/1203Analisis Otonomi Daerah dan Disparitas Regional antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Kebumen Tahun comserva publikasiindonesia index php comserva article view 1203
  2. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERSAMAAN DAN PERBEDAAN SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH OTONOM DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN... ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2861TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERSAMAAN DAN PERBEDAAN SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH OTONOM DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN ojs unigal ac index php modrat article view 2861
  3. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN... doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.1453KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN doi 10 32534 jsfk v13i01 1453
Read online
File size302.51 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

ads-block-test