IBRAHIMYIBRAHIMY
HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal HukumPenelitian ini membahas otonomi daerah di Indonesia terkait konsep dan teori pemerintahan lokal (local government) dan penerapannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, otonomi daerah merupakan perwujudan menuju terciptanya demokrasi di Indonesia; kedua, kekuasaan pemerintah pusat yang sentralistik; ketiga, otonomi daerah sebagai perwujudan Local Government; keempat, konsep pemerintahan di negara federal dan pembagian kekuasaan yang secara teoritis seharusnya berada di pusat. Dengan demikian, pemerintahan di Indonesia mengakomodir sentralisasi dan desentralisasi.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan langkah penting dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia, meskipun masih terdapat tantangan terkait kekuasaan pemerintah pusat yang sentralistik.Otonomi daerah juga merupakan manifestasi dari konsep Local Government yang mengakomodasi prinsip-prinsip pemerintahan di negara federal, namun tetap berpegang pada prinsip sentralisasi dan desentralisasi dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, dengan fokus pada indikator-indikator spesifik seperti akses layanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan sosial. Kedua, penelitian dapat mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip federalisme dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, tanpa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, penting untuk meneliti mengenai peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait otonomi daerah, serta bagaimana meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.
- Analisis Otonomi Daerah dan Disparitas Regional antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Kebumen Tahun... comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/1203Analisis Otonomi Daerah dan Disparitas Regional antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Kebumen Tahun comserva publikasiindonesia index php comserva article view 1203
- TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERSAMAAN DAN PERBEDAAN SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH OTONOM DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN... ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2861TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERSAMAAN DAN PERBEDAAN SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH OTONOM DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN ojs unigal ac index php modrat article view 2861
- KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN... doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.1453KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN doi 10 32534 jsfk v13i01 1453
| File size | 302.51 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UNAMAUNAMA Kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan penulisan laporan ini adalah dihasilkannya suatu sistem yang dapat membantu dalam pembuatan laporan DataKesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan penulisan laporan ini adalah dihasilkannya suatu sistem yang dapat membantu dalam pembuatan laporan Data
BPKBPK This essay will discuss that journey along with the positive and negative sides. Moreover, the development of public sector accounting in fixed asset inThis essay will discuss that journey along with the positive and negative sides. Moreover, the development of public sector accounting in fixed asset in
UIDUID Pemekaran wilayah tidak bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada. Pembentukan daerah harus memenuhi persyaratanPemekaran wilayah tidak bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada. Pembentukan daerah harus memenuhi persyaratan
PENCERAHPENCERAH Hasil menunjukkan bahwa implementasi e‑government di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menunjukkan kemajuan signifikan sebagai unsur integralHasil menunjukkan bahwa implementasi e‑government di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menunjukkan kemajuan signifikan sebagai unsur integral
UntikaUntika Penting bagi lembaga legislatif dan eksekutif untuk segera menindaklanjuti putusan ini melalui perubahan peraturan perundang-undangan terkait kepemiluanPenting bagi lembaga legislatif dan eksekutif untuk segera menindaklanjuti putusan ini melalui perubahan peraturan perundang-undangan terkait kepemiluan
UNUKALTIMUNUKALTIM Kegiatan pembangunan desa meliputi pengelolaan pos kesehatan desa dan polindes, penyuluhan pencegahan stunting, pemberian bantuan susu balita, fasilitasKegiatan pembangunan desa meliputi pengelolaan pos kesehatan desa dan polindes, penyuluhan pencegahan stunting, pemberian bantuan susu balita, fasilitas
INABAINABA Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja fisik dan non-fisik memberikan pengaruh positif terhadap produktivitas karyawan. Penelitian ini menyimpulkanHasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja fisik dan non-fisik memberikan pengaruh positif terhadap produktivitas karyawan. Penelitian ini menyimpulkan
UADUAD Salah satu kelebihannya ialah untuk membatasi kekuasaan kepala daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan salah satu kelemahannya bahwaSalah satu kelebihannya ialah untuk membatasi kekuasaan kepala daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan salah satu kelemahannya bahwa
Useful /
UNUKALTIMUNUKALTIM Lebih lanjut, tulisan ini juga berpendapat bahwa ASEAN dapat mempelajari bagaimana model Mercosur dapat digunakan untuk AEC atau Masyarakat Ekonomi ASEANLebih lanjut, tulisan ini juga berpendapat bahwa ASEAN dapat mempelajari bagaimana model Mercosur dapat digunakan untuk AEC atau Masyarakat Ekonomi ASEAN
UIDUID Adapun akibat hukum/impikasi dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 tersebut yaitu: 1) dari aspek legal (substansi), maka barangAdapun akibat hukum/impikasi dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 tersebut yaitu: 1) dari aspek legal (substansi), maka barang
UIDUID Permasalahan yang dihadapi adalah penyertaan modal negara dari sisi pembiayaan keuangan negara selalu dikaitkan dengan penerbitan Peraturan PemerintahPermasalahan yang dihadapi adalah penyertaan modal negara dari sisi pembiayaan keuangan negara selalu dikaitkan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah
UNUKALTIMUNUKALTIM Aplikasi ini dibangun menggunakan software sublime text 3 dengan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan PHP, untuk pengelolaan basis data dan database managementAplikasi ini dibangun menggunakan software sublime text 3 dengan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan PHP, untuk pengelolaan basis data dan database management