IBRAHIMYIBRAHIMY

HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal Hukum

Dalam mengatasi genosida yang terjadi dalam konflik Israel-Palestina sangat dibantu oleh hukum pidana internasional, terutama melalui mekanisme pengadilan seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Tujuan penegakan hukum ini adalah untuk menuntut mereka yang melakukan kejahatan berat, memberikan keadilan kepada korban, dan mendorong akuntabilitas di tingkat internasional. Penelitian hukum normatif ini menggunakan teknik legislasi yang memanfaatkan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulis menggunakan tinjauan pustaka sebagai metodologi penelitian, dan pendekatan analisis dalam makalah ini bersifat kualitatif. Hukum pidana internasional, melalui instrumen seperti Statuta Roma dan peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC), berfungsi sebagai mekanisme untuk menanggapi dan mengadili kejahatan internasional, termasuk genosida. Meskipun ICC memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dan menuntut pelanggaran yang terjadi, berbagai faktor politik dan hukum sering kali menghambat proses tersebut. Penelitian ini menyoroti pentingnya akuntabilitas dan keadilan bagi korban, serta perlunya kerja sama internasional untuk memastikan bahwa pelanggaran berat tidak dibiarkan tanpa sanksi. Dengan demikian, hukum pidana internasional dapat berkontribusi pada penyelesaian konflik dan pemulihan kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat.

Hukum pidana internasional, melalui ICC dan mekanisme lainnya, menyediakan kerangka untuk mendefinisikan, menyelidiki, dan menuntut genosida dalam konflik Israel-Palestina, meskipun dihadapkan pada tantangan hukum, politik, dan dinamika internasional.Penerapan hukum ini bertujuan memastikan akuntabilitas pelaku serta mencegah pelanggaran serupa di masa depan, dengan dukungan kuat dari komunitas internasional.Oleh karena itu, upaya mengatasi genosida harus terus dilakukan agar hukum pidana internasional dapat berperan efektif dalam mencapai keadilan dan perdamaian abadi di wilayah konflik.

Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki bagaimana hambatan politik memengaruhi penerapan yurisdiksi ICC dalam kasus Gaza, sehingga memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang memperlambat atau menghalangi proses peradilan internasional. Selain itu, perlu dilakukan analisis komparatif antara intervensi ICC di konflik Israel-Palestina dengan intervensi serupa di konflik lain, seperti di Rwanda atau Bosnia, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan kelemahan yang dapat diadaptasi. Selanjutnya, penelitian dapat mengevaluasi dampak mekanisme dukungan komunitas internasional, termasuk bantuan kemanusiaan dan program reparasi, terhadap pemulihan korban genosida, guna menilai efektivitas bantuan tersebut dalam mencapai keadilan dan rekonsiliasi jangka panjang.

  1. Open Journal Systems. open journal systems peranan politik negeri palestina pengakuan jerusalem israel... journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea/article/view/5884Open Journal Systems open journal systems peranan politik negeri palestina pengakuan jerusalem israel journal iainkudus ac index php politea article view 5884
  2. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitannya dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional... doi.org/10.47268/sasi.v26i2.253Peran Perserikatan Bangsa Bangsa dalam Kaitannya dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional doi 10 47268 sasi v26i2 253
Read online
File size280.61 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Terhadap Kepercayaan Pelaku Usaha 2026More at 2026

IBRAHIMYIBRAHIMY Untuk mengatasi tantangan ini, sangat diperlukan reformasi regulasi melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 guna memperjelas parameter pembatalanUntuk mengatasi tantangan ini, sangat diperlukan reformasi regulasi melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 guna memperjelas parameter pembatalan

JURIS Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional PEN 2026More at 2026

IBRAHIMYIBRAHIMY Dana ini merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang terdapat UKL (UpayaDana ini merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang terdapat UKL (Upaya

JURIS Insider Trading Dalam Pasar Modal Terdesentralisasi Dampak Hukum 2025More at 2025

IBRAHIMYIBRAHIMY Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis studi kasus insiden insider trading pada platform berbasis blockchain dan mengevaluasi kerangkaDengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis studi kasus insiden insider trading pada platform berbasis blockchain dan mengevaluasi kerangka

JURIS Keberadaan Hukum Sebagai Instrument Perubahan Sosial Dalam Konflik Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 2025More at 2025

IBRAHIMYIBRAHIMY Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan undang-undang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaanSumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan undang-undang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan

JURIS Konsekuensi Hukum Kelalaian Pembayaran Pesangon Oleh Pengusaha Pasca Pengesahan UU Cipta Kerja 2025More at 2025

IBRAHIMYIBRAHIMY Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, saluran pengaduan yang responsif, serta penelitian lanjutan tentang efektivitas sanksi untukOleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, saluran pengaduan yang responsif, serta penelitian lanjutan tentang efektivitas sanksi untuk

JURIS Dampak Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Nilon Film Dari Republik Rakyat Tiongkok Thailand Dan Taiwan Terhadap Industri Dalam Negeri 2025More at 2025

IBRAHIMYIBRAHIMY Kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping didasarkan pada prinsip General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 serta Perjanjian Anti-Dumping World Trade OrganizationKebijakan Bea Masuk Anti-Dumping didasarkan pada prinsip General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 serta Perjanjian Anti-Dumping World Trade Organization

JURIS ENVIRONMENTAL REGULATION IN MITIGATING THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON MSMEs IN BATAM CITY POLICY ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS 2025More at 2025

IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian merekomendasikan reformulasi regulasi sektoral yang inklusif, seperti penyusunan peraturan pelaksana UU No. 32/2009 yang spesifik untuk UMKM,Penelitian merekomendasikan reformulasi regulasi sektoral yang inklusif, seperti penyusunan peraturan pelaksana UU No. 32/2009 yang spesifik untuk UMKM,

JURIS Normative Analysis of Assistance Mechanisms as Legal Instruments in the Development of Community Based Tourism Villages in Central Magelang District 2025More at 2025

UHBUHB This study demonstrates that academic assistance can enhance community capacity in designing and managing tourism villages based on local potential. IncreasedThis study demonstrates that academic assistance can enhance community capacity in designing and managing tourism villages based on local potential. Increased

Useful /

JURIS The Concept Of Soul Education In Kimiya As Sa adah Al Ghazali s Solution To The Burnout Generation And The Emptyness Of Life 2025More at 2025

UMPOUMPO Soul education is not only related to the purification of the intellect or the enhancement of intellectual capacity, but also encompasses the cleansingSoul education is not only related to the purification of the intellect or the enhancement of intellectual capacity, but also encompasses the cleansing

JURIS Penerapan Model Triple Helix dalam Pengembangan Industri Kreatif Sebagai Penggerak Inklusivitas Ekonomi Nasional Studi Kasus Korea Selatan 2025More at 2025

ASIANPUBLISHERASIANPUBLISHER Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis model kolaborasi Triple Helix di Korea Selatan dengan menyoroti peran dan strategi masing-masingTujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis model kolaborasi Triple Helix di Korea Selatan dengan menyoroti peran dan strategi masing-masing

JURIS Management of marine tourism park based on Community Based Management CBM 2025More at 2025

UNIDAUNIDA Penelitian ini dilakukan di Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Tujuan penelitian adalah mengkaji esensi mengelola wisata taman lautPenelitian ini dilakukan di Desa Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Tujuan penelitian adalah mengkaji esensi mengelola wisata taman laut

JURIS Studi Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Berkemampuan Bagi Pekerja di Masa Pandemi COVID 19 2023More at 2023

KEMNAKERKEMNAKER Program perlindungan sosial yang ada di Indonesia dinilai sudah cukup komprehensif melindungi pekerja termasuk pemberi kerja, di mana jenis‑jenis programProgram perlindungan sosial yang ada di Indonesia dinilai sudah cukup komprehensif melindungi pekerja termasuk pemberi kerja, di mana jenis‑jenis program

ads-block-test