RCF INDONESIARCF INDONESIA
Journal of Science Education and Management BusinessJournal of Science Education and Management BusinessTulisan ini mengkaji perubahan atau pergeseran otoritas pada organisasi publik, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 telah menjadi faktor penting yang mengubah otoritas Bawaslu, khususnya dalam penanganan pelanggaran administratif dalam Pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perubahan otoritas tersebut dapat memperkuat kewenangan Bawaslu dalam rezim Pilkada. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan studi literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan otoritas Bawaslu adalah otoritas legal rasional. Perubahan ini dapat meningkatkan efektivitas otoritas Bawaslu dalam menangani pelanggaran administratif dalam Pilkada, serta memperkuat dan menyetarakan otoritas Bawaslu dalam rezim Pilkada dengan rezim Pemilu dalam melaksanakan peran pengawasannya dan mencegah/menindak pelanggaran administratif.
Perubahan otoritas yang terjadi pada Bawaslu dapat memperkuat perannya dalam rezim Pilkada untuk menjaga penyelenggaraan Pilkada yang berkeadilan dan demokratis.Penguatan otoritas Bawaslu dapat mengharmonisasikan wewenangnya dalam menangani pelanggaran administratif baik pada rezim Pilkada maupun Pemilu.Perubahan otoritas ini diharapkan menjadi daya ungkit perbaikan kualitas pengawasan Pilkada di masa mendatang.
Berdasarkan analisis terhadap perubahan otoritas Bawaslu, beberapa arah penelitian lanjutan dapat dieksplorasi. Pertama, penelitian dapat difokuskan pada efektivitas implementasi otoritas baru Bawaslu dalam menangani pelanggaran administratif Pilkada di berbagai daerah, dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik lokal. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan model pengawasan pemilu di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem pengawasan serupa, guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. Ketiga, penelitian dapat mengkaji dampak perubahan otoritas Bawaslu terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan Pilkada, serta bagaimana peningkatan partisipasi tersebut dapat memperkuat legitimasi proses demokrasi. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori dan praktik pengawasan pemilu di Indonesia, serta meningkatkan kualitas demokrasi secara keseluruhan. Dengan demikian, Bawaslu dapat terus beradaptasi dan meningkatkan efektivitasnya dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga dapat mewujudkan pemilu dan Pilkada yang lebih berintegritas dan demokratis.
| File size | 241.17 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Mahkamah Agung menegaskan bahwa setiap bentuk keterlibatan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam perusahaan pesaing selama masa larangan merupakanMahkamah Agung menegaskan bahwa setiap bentuk keterlibatan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam perusahaan pesaing selama masa larangan merupakan
DINASTIRESDINASTIRES Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga yang kompeten untuk menangani kasus korupsi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia,Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga yang kompeten untuk menangani kasus korupsi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia,
DINASTIRESDINASTIRES Namun, penerapan model serentak ini telah menimbulkan berbagai masalah serius. Berbagai masalah telah muncul, termasuk tingkat kematian dan kelelahan yangNamun, penerapan model serentak ini telah menimbulkan berbagai masalah serius. Berbagai masalah telah muncul, termasuk tingkat kematian dan kelelahan yang
AKRABJUARAAKRABJUARA 3/2023 bukanlah dialog konstitusional, tetapi merupakan contoh pembangkangan konstitusional administratif terhadap Putusan MK No. Dengan mengarahkan kembali3/2023 bukanlah dialog konstitusional, tetapi merupakan contoh pembangkangan konstitusional administratif terhadap Putusan MK No. Dengan mengarahkan kembali
UMPRUMPR Memakai pendekatan yuridis-normatif dan analisis data empiris, tulisan ini menjelaskan bagaimana politik hukum PSU terkodifikasi, dijalankan, dan dirasakanMemakai pendekatan yuridis-normatif dan analisis data empiris, tulisan ini menjelaskan bagaimana politik hukum PSU terkodifikasi, dijalankan, dan dirasakan
UNKRISWINAUNKRISWINA Peneliti memperoleh suatu kesimpulan bahwa Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan PeninjauanPeneliti memperoleh suatu kesimpulan bahwa Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan
UNKRISWINAUNKRISWINA Akan tetapi, status quo menunjukkan bahwa banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah melampaui batas kewenangannya, salah satunya adalah Putusan MahkamahAkan tetapi, status quo menunjukkan bahwa banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah melampaui batas kewenangannya, salah satunya adalah Putusan Mahkamah
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah tidak termasuk dalam rezim pemilihan umum nasional sebagaimanaNamun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah tidak termasuk dalam rezim pemilihan umum nasional sebagaimana
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Fokus penelitian terletak pada penerapan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata untuk menentukan batas tanggung jawab korporasi ketika karyawan melakukan perbuatanFokus penelitian terletak pada penerapan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata untuk menentukan batas tanggung jawab korporasi ketika karyawan melakukan perbuatan
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menganalisis bentuk perlindungan hak pengguna TikTok berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikPenelitian ini menganalisis bentuk perlindungan hak pengguna TikTok berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
DAARULHUDADAARULHUDA Diperlukan penguatan kerja sama internasional yang terintegrasi meliputi optimalisasi MLA, ekstradisi, pembentukan Joint Investigation Team (JIT), danDiperlukan penguatan kerja sama internasional yang terintegrasi meliputi optimalisasi MLA, ekstradisi, pembentukan Joint Investigation Team (JIT), dan
YASIN ALSYSYASIN ALSYS Temuan menunjukkan bahwa responden memiliki paparan yang luas terhadap media sosial, dan iklan media sosial MTN berhasil menciptakan kesadaran tentangTemuan menunjukkan bahwa responden memiliki paparan yang luas terhadap media sosial, dan iklan media sosial MTN berhasil menciptakan kesadaran tentang