UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI

Transparansi HukumTransparansi Hukum

Hukum pajak merupakan lapangan hukum yang (terutama) di negara kita masih sangat impopulair. Bukan hanya untuk khalayak ramai, melainkan – sayang sekali – pula kebanyakan cerdik pandai, lapangan ini hingga kini masih merupakan terra incognita. Keadaan semacam ini menyebakan selalu dianaktirikannya Fiskus beserta segenap aparaturnya; dan bukan hanya dianaktirikan saja, bahkan perkataan dibenci lebih baik mendekati kenyataan. Kenyataan ini sudah barang tentu tidak dapat diabaikan. Berbagai usaha harus diselenggarakan ke arah popularitas Fiskus. Soal pajak adalah soal negara, jadi juga soal rakyat. Maka tidak berlebih‑lebihan kiranya bagaimana dikatakan, bahwa para pemimpin rakyat pun seyogyanya mengetahui persoalan‑persoalan tentang hukum pajak ini. Dengan jalan demikian mudah‑mudahan mulai tercapailah cita‑cita terakhir, yaitu mendapatkan : a. Rakyat yang tax‑minded, dan b. Pegawai‑pegawai pajak yang taxing‑minded.

Pajak dipungut berdasarkan undang‑undang dan peraturan pelaksanaannya, serta tidak dapat dianggap sebagai kontraprestasi individual dari pemerintah.Pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, termasuk investasi publik dan fungsi regulasi, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.Jika terdapat surplus, dana tersebut dialokasikan untuk investasi publik atau tujuan regulasi lainnya.

Penelitian pertama dapat mengevaluasi efektivitas penerapan ordonansi keadilan dalam mengurangi beban pajak pada situasi istimewa, dengan membandingkan data kepatuhan pajak sebelum dan sesudah penerapan kebijakan tersebut di beberapa provinsi. Penelitian kedua dapat menyelidiki peran Majelis Pertimbangan Pajak dalam meningkatkan kepercayaan wajib pajak, melalui survei persepsi publik serta analisis kasus keputusan majelis dalam lima tahun terakhir untuk mengidentifikasi faktor‑faktor yang memengaruhi keadilan keputusan. Penelitian ketiga dapat mengkaji hubungan antara tingkat pengetahuan pajak masyarakat (tax‑minded) dan kepatuhan pajak, dengan merancang program edukasi pajak berbasis komunitas di daerah pedesaan dan mengukur perubahan perilaku wajib pajak melalui studi longitudinal selama tiga tahun.

Read online
File size248.94 KB
Pages20
DMCAReport

Related /

JURIS Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Restoran Di Kabupaten Asahan 2026More at 2026

JURNALKUJURNALKU Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa hambatan bagi wajib pajak pelaku usaha restoran di Kabupaten Asahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya,Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa hambatan bagi wajib pajak pelaku usaha restoran di Kabupaten Asahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya,

JURIS Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan dan Perlindungan Hukum Pegawai Honorer Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2026More at 2026

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Namun setelah penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mempengaruhi kedudukan dan perlindungan hukum bagi pegawai honorerNamun setelah penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mempengaruhi kedudukan dan perlindungan hukum bagi pegawai honorer

JURIS Penerapan Perlindungan Pengupahan Dan Kesejahteraan Pekerja Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Pada Peraturan Kepegawaian STIKES Harapan Bangsa Purwokerto 2026More at 2026

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Pengupahan diatur jelas dengan struktur gaji yang memenuhi upah minimum regional, serta kesejahteraan diberikan melalui jaminan sosial BPJS, fasilitasPengupahan diatur jelas dengan struktur gaji yang memenuhi upah minimum regional, serta kesejahteraan diberikan melalui jaminan sosial BPJS, fasilitas

JURIS Urgensi Constitutional Complaint dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Mekanisme Perlindungan Hak Konstitusional Terhadap Tindakan Pemerintah yang Melampaui Wewenang 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Namun, dalam praktiknya, banyak pelanggaran hak konstitusional warga negara yang bersumber bukan dari norma undang-undang, melainkan dari tindakan pemerintahNamun, dalam praktiknya, banyak pelanggaran hak konstitusional warga negara yang bersumber bukan dari norma undang-undang, melainkan dari tindakan pemerintah

JURIS Sustainability Accounting and Tax Compliance Education PT Enha Bena Nusantara 2025More at 2025

ASIAASIA Intervensi ini secara signifikan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta tentang akuntansi keberlanjutan dan kewajiban pajak. Program ini menawarkanIntervensi ini secara signifikan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta tentang akuntansi keberlanjutan dan kewajiban pajak. Program ini menawarkan

JURIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TANPA IZIN RESMI Tinjauan Putusan Nomor 1047 Pid B 2018 Pn Mdn 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI B/2018/Pn-Mdn, Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Faktor yang mempengaruhi penegakanB/2018/Pn-Mdn, Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Faktor yang mempengaruhi penegakan

JURIS KEDUDUKAN HUKUM PIDANAiINTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUBUNGANiINTERNASIONAL 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Dengan semakin meningkatnya kejahatan, baik secara kualitas maupun kuantitas ancaman terhadap stabilitas, keamanan, keselamatan individu, negara, kawasanDengan semakin meningkatnya kejahatan, baik secara kualitas maupun kuantitas ancaman terhadap stabilitas, keamanan, keselamatan individu, negara, kawasan

JURIS Analisis Faktor Faktor Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Wilayah Aglomerasi Kedungsepur 2016 2021 2023More at 2023

JURNALKUJURNALKU Pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap PAD, memberikan kontribusi sekitarPajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap PAD, memberikan kontribusi sekitar

Useful /

JURIS Pemberdayaan Masyarakat Desa Lancar Melalui Penguatan Literasi Al Qur an Berbasis Metode Yanbu ul Qur an 2025More at 2025

UNIAUNIA Program ini sekaligus memperkuat peran lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat sebagai motor penggerak literasi Al-Quran di tingkat desa. Dengan dukunganProgram ini sekaligus memperkuat peran lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat sebagai motor penggerak literasi Al-Quran di tingkat desa. Dengan dukungan

JURIS Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengetahui kekuatan eksekutorial lembaga jaminan fidusia atas obyek jaminan, ketika pihak debiturPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengetahui kekuatan eksekutorial lembaga jaminan fidusia atas obyek jaminan, ketika pihak debitur

JURIS MEKANISME DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PELAKU ANAK Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 14 Pid Sus Anak 2017 PN Pwt 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Proses diversi memberikan perlindungan khusus kepada anak, melindungi dari stigma negatif, potensi balas dendam, dan dampak negatif proses peradilan. ImplementasiProses diversi memberikan perlindungan khusus kepada anak, melindungi dari stigma negatif, potensi balas dendam, dan dampak negatif proses peradilan. Implementasi

JURIS Perkembangan Kebijakan Keberlanjutan Di Dunia Pendekatan Scoping Review 2023More at 2023

JURNALKUJURNALKU kebijakan Green Public Procurement, kebijakan keberlanjutan di industri perhotelan, Kebijakan keberlanjutan dalam rangka mengurangi emisi CO2, kebijakankebijakan Green Public Procurement, kebijakan keberlanjutan di industri perhotelan, Kebijakan keberlanjutan dalam rangka mengurangi emisi CO2, kebijakan

ads-block-test