MAYADANIMAYADANI
Masyarakat Berdaya dan InovasiMasyarakat Berdaya dan InovasiKampung Baru adalah Kelurahan yang berada di Kecamatan Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung, dengan luas wilayah 183,75 m2 dan berpenduduk 1.092.506. Penduduk di Kelurahan Kampung Baru terdiri dari berbagai profesi dan aktif dalam berbagai organisasi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup selaku konsumen warga di Kelurahan Kampung Baru sebagian melakukan kegiatan usaha, baik secara mandiri maupun berkelompok. Permasalahan yang terjadi pada penduduk di Kelurahan Kampung Baru adalah kurangnya pemahaman terhadap hak-hak konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga banyak persoalan kerugian yang dialami warga seperti pembelian Online melalui facebook, peminjaman secara Online melalui pinjol sampai dengan tindakan perbuatan melawan hukum pengembang perumahan dalam perjanjian jual beli rumah secara kredit dan beberapa transaksi Online jual beli yang merugikan konsumen dikarenakan barang yang dibeli tidak sesuai dengan penawaran.
Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, dapat disimpulkan bahwa warga di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuan Ratu, Bandar Lampung, sebelumnya tidak memahami hak-hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen.Ketidakpahaman ini disebabkan oleh kurangnya edukasi mengenai urgensi pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta POJK No.01/2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.Akibatnya, beberapa warga mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.Namun, setelah dilakukan serangkaian kegiatan edukasi yang terdiri dari tiga tahap, yaitu ceramah, diskusi, dan curah pendapat, warga Kelurahan Kampung Baru kini telah memahami hak-hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen.
Perlu dilakukan edukasi yang lebih luas dan komprehensif mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen, serta perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memahamiUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selain itu, perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan dari pelaku usaha, serta perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen. Dengan demikian, diharapkan konsumen dapat lebih terlindungi dan terhindar dari kerugian yang tidak diinginkan.
| File size | 326.23 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini mengkaji kontrak antara GI sebagai penyedia layanan penerbangan dan konsumen berdasarkan anatomi kontrak serta dasar hukum yang berlaku.Penelitian ini mengkaji kontrak antara GI sebagai penyedia layanan penerbangan dan konsumen berdasarkan anatomi kontrak serta dasar hukum yang berlaku.
RUMAHJURNALRUMAHJURNAL Pendekatan ini sangat relevan dalam kebijakan dan prinsip-prinsip sosial saat ini, seperti pengaturan harga dan perlindungan hak konsumen, dalam menghadapiPendekatan ini sangat relevan dalam kebijakan dan prinsip-prinsip sosial saat ini, seperti pengaturan harga dan perlindungan hak konsumen, dalam menghadapi
RISETPRESSRISETPRESS Tujuan dari studi ini adalah untuk menentukan individu dan variabel yang menyebabkan volatilitas harga rantai pasok sayuran di Bangladesh. Studi ini bertujuanTujuan dari studi ini adalah untuk menentukan individu dan variabel yang menyebabkan volatilitas harga rantai pasok sayuran di Bangladesh. Studi ini bertujuan
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Hasil penelitian menunjukkan adanya pemerataan distribusi gas kepada konsumen, namun distribusi tepat sasaran tidak terjamin karena pengecer tidak menggunakanHasil penelitian menunjukkan adanya pemerataan distribusi gas kepada konsumen, namun distribusi tepat sasaran tidak terjamin karena pengecer tidak menggunakan
UNSURIUNSURI Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan fokus utamanya ialah menganalis proses pendaftaran hak tanggungan melalui mekanismePenelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan fokus utamanya ialah menganalis proses pendaftaran hak tanggungan melalui mekanisme
UMMUMM Strategi sorakan harga terendah berdasarkan kualitas tumpukan buah digunakan sebagai daya tarik untuk menarik konsumen melalui fiqh muamalah. Namun, strategiStrategi sorakan harga terendah berdasarkan kualitas tumpukan buah digunakan sebagai daya tarik untuk menarik konsumen melalui fiqh muamalah. Namun, strategi
UNIGRESUNIGRES Dilihat dari permasalahan skripsi ini, yaitu pertama bagaimanakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pemasangan iklan sehingga dapatDilihat dari permasalahan skripsi ini, yaitu pertama bagaimanakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pemasangan iklan sehingga dapat
STAINSTAIN Hukum Kontrak Perjanjian, Hukum Tenaga Kerja, dan Hukum Perlindungan Konsumen mengalami perubahan yang terwujud dari menguatnya fungsi kontrol internalHukum Kontrak Perjanjian, Hukum Tenaga Kerja, dan Hukum Perlindungan Konsumen mengalami perubahan yang terwujud dari menguatnya fungsi kontrol internal
Useful /
ARITEKINARITEKIN Namun, terdapat keluhan terkait ketidaktepatan waktu penyelesaian laundry yang perlu diperbaiki. Hasil ini mengonfirmasi pentingnya kualitas layanan dalamNamun, terdapat keluhan terkait ketidaktepatan waktu penyelesaian laundry yang perlu diperbaiki. Hasil ini mengonfirmasi pentingnya kualitas layanan dalam
ARITEKINARITEKIN Ketidakseragaman produktivitas unit dan tingginya jam kerja tidak produktif menjadi faktor utama penyebab tidak tercapainya target produksi. Sehingga perluKetidakseragaman produktivitas unit dan tingginya jam kerja tidak produktif menjadi faktor utama penyebab tidak tercapainya target produksi. Sehingga perlu
ARITEKINARITEKIN Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pola modular dan sistem struktur hollow infill beton memberikan fleksibilitas pertumbuhan ruang tanpa perluHasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pola modular dan sistem struktur hollow infill beton memberikan fleksibilitas pertumbuhan ruang tanpa perlu
UMMUMM Namun, implementasinya masih memicu banyak masalah hukum dan menghadirkan tantangan bagi hukum digital di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkajiNamun, implementasinya masih memicu banyak masalah hukum dan menghadirkan tantangan bagi hukum digital di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji