MAYADANIMAYADANI
Masyarakat Berdaya dan InovasiMasyarakat Berdaya dan InovasiKampung Baru adalah Kelurahan yang berada di Kecamatan Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung, dengan luas wilayah 183,75 m2 dan berpenduduk 1.092.506. Penduduk di Kelurahan Kampung Baru terdiri dari berbagai profesi dan aktif dalam berbagai organisasi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup selaku konsumen warga di Kelurahan Kampung Baru sebagian melakukan kegiatan usaha, baik secara mandiri maupun berkelompok. Permasalahan yang terjadi pada penduduk di Kelurahan Kampung Baru adalah kurangnya pemahaman terhadap hak-hak konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga banyak persoalan kerugian yang dialami warga seperti pembelian Online melalui facebook, peminjaman secara Online melalui pinjol sampai dengan tindakan perbuatan melawan hukum pengembang perumahan dalam perjanjian jual beli rumah secara kredit dan beberapa transaksi Online jual beli yang merugikan konsumen dikarenakan barang yang dibeli tidak sesuai dengan penawaran.
Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, dapat disimpulkan bahwa warga di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuan Ratu, Bandar Lampung, sebelumnya tidak memahami hak-hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen.Ketidakpahaman ini disebabkan oleh kurangnya edukasi mengenai urgensi pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta POJK No.01/2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.Akibatnya, beberapa warga mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.Namun, setelah dilakukan serangkaian kegiatan edukasi yang terdiri dari tiga tahap, yaitu ceramah, diskusi, dan curah pendapat, warga Kelurahan Kampung Baru kini telah memahami hak-hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen.
Perlu dilakukan edukasi yang lebih luas dan komprehensif mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen, serta perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memahamiUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selain itu, perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan dari pelaku usaha, serta perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen. Dengan demikian, diharapkan konsumen dapat lebih terlindungi dan terhindar dari kerugian yang tidak diinginkan.
| File size | 326.23 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UDBUDB Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosio legal research. Tempat atau lokasi penelitian berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian yangPendekatan penelitian yang digunakan adalah sosio legal research. Tempat atau lokasi penelitian berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian yang
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Indikator implementasi yang tidak memadai termasuk kurangnya akuntabilitas, kurangnya keterbukaan informasi, dan lambatnya respon terhadap keluhan konsumen.Indikator implementasi yang tidak memadai termasuk kurangnya akuntabilitas, kurangnya keterbukaan informasi, dan lambatnya respon terhadap keluhan konsumen.
UNSURIUNSURI Meski regulasi ini bertujuan untuk memberantas pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur sipil negara secara tegas, namun pada kenyataannya praktik pungutanMeski regulasi ini bertujuan untuk memberantas pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur sipil negara secara tegas, namun pada kenyataannya praktik pungutan
UNSURIUNSURI Penelitian ini menegaskan pentingnya penyampaian informasi yang akurat dan transparan sebagai bentuk tanggung jawab hukum penyedia KPR, sesuai dengan Undang-UndangPenelitian ini menegaskan pentingnya penyampaian informasi yang akurat dan transparan sebagai bentuk tanggung jawab hukum penyedia KPR, sesuai dengan Undang-Undang
PELITABANGSAPELITABANGSA Penegakan hukum terkait jasa titip (jastip) tiket konser melalui website ilegal dalam perspektif hukum perlindungan konsumen merupakan isu yang pentingPenegakan hukum terkait jasa titip (jastip) tiket konser melalui website ilegal dalam perspektif hukum perlindungan konsumen merupakan isu yang penting
DINASTIREVDINASTIREV Adapun diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan Perjanjian Warabala dalam konteks Modern adalah dibuat secara on line dan secara hukum sah dan memiliki kekuatanAdapun diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan Perjanjian Warabala dalam konteks Modern adalah dibuat secara on line dan secara hukum sah dan memiliki kekuatan
UMMUMM Sistem ekonomi Islam juga telah menembus sektor riil dengan adanya berbagai jenis usaha syariah seperti makanan halal, farmasi, pakaian muslim, hinggaSistem ekonomi Islam juga telah menembus sektor riil dengan adanya berbagai jenis usaha syariah seperti makanan halal, farmasi, pakaian muslim, hingga
UINUIN Label halal sendiri memberikan keuntungan bagi pelaku usaha seperti meningkatkan kepercayaan konsumen, meraih pasar pangan halal global, meningkatkan marketabilityLabel halal sendiri memberikan keuntungan bagi pelaku usaha seperti meningkatkan kepercayaan konsumen, meraih pasar pangan halal global, meningkatkan marketability
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Indonesia sebagai negara berkembang yang berkeinginan untuk mencapai pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, menyadari bahwa investasi asing memilikiIndonesia sebagai negara berkembang yang berkeinginan untuk mencapai pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, menyadari bahwa investasi asing memiliki
UMMUMM Inti dari justice restorative adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi masyarakat, dialog, pengampunan, tanggung jawab, dan perubahan yang menjadiInti dari justice restorative adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi masyarakat, dialog, pengampunan, tanggung jawab, dan perubahan yang menjadi
UAIUAI Festival Wooden Drum merupakan perayaan penting bagi suku Wa yang mencerminkan penghormatan terhadap nenek moyang dan tradisi keagamaan. Festival ini tidakFestival Wooden Drum merupakan perayaan penting bagi suku Wa yang mencerminkan penghormatan terhadap nenek moyang dan tradisi keagamaan. Festival ini tidak
