UNIPASUNIPAS
Kertha WidyaKertha WidyaNegara menjamin warga negaranya untuk melaksanakan perkawinan. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dengan jelas membuktikan bahwa negara menjamin sebuah perkawinan. Secara khusus perkawinan di Indonesia di atur dalam UU Perkawinan. Salah satu mengatur tentang berapa usia seseorang boleh melangsungkan perkawinan. Perkawinan di bawah umur merupakan salah satu masalah sosial yang masih terjadi di Indonesia. Namun, dalam hal tertentu, dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada anak di bawah umur, dengan alasan mendesak. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan Dispensasi Kawin terhadap perkawinan di bawah umur yang sudah dilaksanakan terlebih dahulu, pada Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/ PN. Sgr., dan akibat hukum perkawinan yang dilaksanakan dengan penetapan ini. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data bersumber dari studi kepustakaan yang berupa data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen secara sistematis. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan dispensasi kawin saja melainkan wajib tidak hanya mempertimbangkan dasar hukum mempertimbangkan fakta persidangan, baik itu bukti surat ataupun saksi. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan harus memohon penetapan dispensasi kawin di Pengadilan, kemudian penetapan tersebut di laporkan untuk mencatatkan perkawinannya sehingga status perkawinannya mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum.
Hakim mempertimbangkan tidak hanya dasar hukum tetapi juga fakta persidangan, bukti surat, dan saksi dalam menetapkan dispensasi kawin pada penetapan No.Perkawinan yang dilakukan secara agama Hindu antara Ketut Edi Setiadi dan Putu Eka Purwaningsih dianggap sah secara agama dan hukum, dan dispensasi kawin memungkinkan pencatatan administrasi di Dinas Kependudukan.Akibatnya, anak mereka, Luh Eva Byana Aprisia, dapat memperoleh akta kelahiran, sehingga hak-hak hukum keluarga terpenuhi.
Penelitian selanjutnya dapat membandingkan keputusan dispensasi kawin di Pengadilan Negeri Singaraja dengan keputusan di pengadilan lain di Indonesia untuk mengidentifikasi variasi interpretasi hakim serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan; selanjutnya, studi longitudinal dapat menilai dampak jangka panjang dispensasi kawin terhadap kesejahteraan anak, termasuk akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum, guna mengukur efektivitas kebijakan tersebut; terakhir, penelitian kualitatif dapat mengeksplorasi proses administratif pengajuan dispensasi kawin, khususnya perbedaan hasil antara permohonan yang diajukan sebelum perkawinan dan setelah perkawinan, untuk menentukan apakah waktu pengajuan memengaruhi keberhasilan dan implikasi hukumnya. Semua penelitian ini diharapkan dapat memberikan data empiris yang lebih kuat bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi dispensasi kawin serta melindungi hak-hak anak di bawah umur.
| File size | 337.15 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Permasalahan yang dikaji adalah efektivitas peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dalam penerbitan SKCK dan jaminan perlindungan atasPermasalahan yang dikaji adalah efektivitas peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dalam penerbitan SKCK dan jaminan perlindungan atas
UM SURABAYAUM SURABAYA Penelitian memberikan bukti empiris untuk rekomendasi kebijakan literasi hukum keluarga Islam dan menekankan peran tokoh agama dalam mensosialisasikanPenelitian memberikan bukti empiris untuk rekomendasi kebijakan literasi hukum keluarga Islam dan menekankan peran tokoh agama dalam mensosialisasikan
DAARULHUDADAARULHUDA Makalah ini bertujuan untuk membedah fenomena tersebut menggunakan metode penelitian normatif-sosiologis dengan pendekatan humanisme hukum. Analisis kritisMakalah ini bertujuan untuk membedah fenomena tersebut menggunakan metode penelitian normatif-sosiologis dengan pendekatan humanisme hukum. Analisis kritis
DINASTIREVDINASTIREV Latar Belakang: Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas karya sinematografi berbayar yang digandakan tanpa izin di platformLatar Belakang: Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas karya sinematografi berbayar yang digandakan tanpa izin di platform
IAIN LANGSAIAIN LANGSA it upholds the protection of religion (ḥifẓ al-dīn) by ensuring that marriage is not solely based on social norms but also on spiritual and moralit upholds the protection of religion (ḥifẓ al-dīn) by ensuring that marriage is not solely based on social norms but also on spiritual and moral
IAIN CURUPIAIN CURUP Temuan menunjukkan bahwa penyelesaian damai seringkali menghasilkan nafkah anak yang tidak memadai, sedangkan putusan ex officio lebih baik dalam melindungiTemuan menunjukkan bahwa penyelesaian damai seringkali menghasilkan nafkah anak yang tidak memadai, sedangkan putusan ex officio lebih baik dalam melindungi
UMNUMN Bentuk partisipasi yang lain yakni kegiatan pentas seni yang dilakukan untuk memperingati Hardiknas sebagai bentuk ruang bagi anak untuk berkreasi danBentuk partisipasi yang lain yakni kegiatan pentas seni yang dilakukan untuk memperingati Hardiknas sebagai bentuk ruang bagi anak untuk berkreasi dan
DINASTIREVDINASTIREV Respon tokoh agama dan pegawai syarak setempat harus menyatakan dan mengesahkan perceraian ini karena mempunyai dua kedudukan hukum, sah secara agama danRespon tokoh agama dan pegawai syarak setempat harus menyatakan dan mengesahkan perceraian ini karena mempunyai dua kedudukan hukum, sah secara agama dan
Useful /
UNIMAUNIMA Universitas Negeri Manado sebagai peruruan tinggi negeri tentu memiliki sebuah gedung perpustakaan guna mewadahi usaha perguruan tinggi dalam eningkatkanUniversitas Negeri Manado sebagai peruruan tinggi negeri tentu memiliki sebuah gedung perpustakaan guna mewadahi usaha perguruan tinggi dalam eningkatkan
DINASTIREVDINASTIREV Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi doktrin, dan analisis kasus konkret.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi doktrin, dan analisis kasus konkret.
DINASTIREVDINASTIREV Tugas dan fungsi Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang merupakan wewenang Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, khususnyaTugas dan fungsi Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang merupakan wewenang Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, khususnya
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menyimpulkan bahwa BPD Desa Kedawung telah efektif menjalankan fungsi legislasi sesuai Permendagri No. 110/2016, terbukti melalui prosesPenelitian ini menyimpulkan bahwa BPD Desa Kedawung telah efektif menjalankan fungsi legislasi sesuai Permendagri No. 110/2016, terbukti melalui proses