UNIPASUNIPAS
Kertha WidyaKertha WidyaNegara menjamin warga negaranya untuk melaksanakan perkawinan. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dengan jelas membuktikan bahwa negara menjamin sebuah perkawinan. Secara khusus perkawinan di Indonesia di atur dalam UU Perkawinan. Salah satu mengatur tentang berapa usia seseorang boleh melangsungkan perkawinan. Perkawinan di bawah umur merupakan salah satu masalah sosial yang masih terjadi di Indonesia. Namun, dalam hal tertentu, dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada anak di bawah umur, dengan alasan mendesak. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan Dispensasi Kawin terhadap perkawinan di bawah umur yang sudah dilaksanakan terlebih dahulu, pada Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/ PN. Sgr., dan akibat hukum perkawinan yang dilaksanakan dengan penetapan ini. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data bersumber dari studi kepustakaan yang berupa data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen secara sistematis. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan dispensasi kawin saja melainkan wajib tidak hanya mempertimbangkan dasar hukum mempertimbangkan fakta persidangan, baik itu bukti surat ataupun saksi. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan harus memohon penetapan dispensasi kawin di Pengadilan, kemudian penetapan tersebut di laporkan untuk mencatatkan perkawinannya sehingga status perkawinannya mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum.
Hakim mempertimbangkan tidak hanya dasar hukum tetapi juga fakta persidangan, bukti surat, dan saksi dalam menetapkan dispensasi kawin pada penetapan No.Perkawinan yang dilakukan secara agama Hindu antara Ketut Edi Setiadi dan Putu Eka Purwaningsih dianggap sah secara agama dan hukum, dan dispensasi kawin memungkinkan pencatatan administrasi di Dinas Kependudukan.Akibatnya, anak mereka, Luh Eva Byana Aprisia, dapat memperoleh akta kelahiran, sehingga hak-hak hukum keluarga terpenuhi.
Penelitian selanjutnya dapat membandingkan keputusan dispensasi kawin di Pengadilan Negeri Singaraja dengan keputusan di pengadilan lain di Indonesia untuk mengidentifikasi variasi interpretasi hakim serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan; selanjutnya, studi longitudinal dapat menilai dampak jangka panjang dispensasi kawin terhadap kesejahteraan anak, termasuk akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum, guna mengukur efektivitas kebijakan tersebut; terakhir, penelitian kualitatif dapat mengeksplorasi proses administratif pengajuan dispensasi kawin, khususnya perbedaan hasil antara permohonan yang diajukan sebelum perkawinan dan setelah perkawinan, untuk menentukan apakah waktu pengajuan memengaruhi keberhasilan dan implikasi hukumnya. Semua penelitian ini diharapkan dapat memberikan data empiris yang lebih kuat bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi dispensasi kawin serta melindungi hak-hak anak di bawah umur.
| File size | 337.15 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIVSMUNIVSM 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah semangat pencegahan perkawinan anak, cara yang digunakan adalah dengan menaikkan usia perkawinan. Hal ini yang dianggap1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah semangat pencegahan perkawinan anak, cara yang digunakan adalah dengan menaikkan usia perkawinan. Hal ini yang dianggap
JOURNALWEBJOURNALWEB Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer yaitu putusan pengadilan, SEMA Nomor 1 TahunJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer yaitu putusan pengadilan, SEMA Nomor 1 Tahun
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Tantangan yang dihadapi dalam menanggulangi pernikahan dini, yaitu a). Partisipasi masyarakat belum maksimal dalam menanggulangi pernikahan dini. AdanyaTantangan yang dihadapi dalam menanggulangi pernikahan dini, yaitu a). Partisipasi masyarakat belum maksimal dalam menanggulangi pernikahan dini. Adanya
UNESUNES B/2022/PN Tjk dan Putusan Nomor: 592/Pid. B/2023/PN Lbp adalah terlihat dari Putusan yang dijatuhkan yaitu hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan 8B/2022/PN Tjk dan Putusan Nomor: 592/Pid. B/2023/PN Lbp adalah terlihat dari Putusan yang dijatuhkan yaitu hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan 8
TAMANLITERATAMANLITERA Dengan menggunakan metodologi penelitian doktrinal dan pendekatan perundang-undangan, yang menelaah peraturan dan regulasi, penelitian ini menemukan bahwaDengan menggunakan metodologi penelitian doktrinal dan pendekatan perundang-undangan, yang menelaah peraturan dan regulasi, penelitian ini menemukan bahwa
UNSAUNSA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap tindakan wanprestasi pada perjanjian kredit pemilikan rumah pada Putusan PN Makassar NomorPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap tindakan wanprestasi pada perjanjian kredit pemilikan rumah pada Putusan PN Makassar Nomor
AKABAAKABA Secara garis besar terdapat empat dampak putusan tersebut antara lain, adanya kepastian hukum, tertutupnya peluang pengujian kembali, pemerintah harusSecara garis besar terdapat empat dampak putusan tersebut antara lain, adanya kepastian hukum, tertutupnya peluang pengujian kembali, pemerintah harus
UINUIN Penelitian ini merekomendasikan agar hakim lebih mendalami prinsip-prinsip maqâshid al-syarîah, khususnya terkait perlindungan jiwa istri dan keturunan,Penelitian ini merekomendasikan agar hakim lebih mendalami prinsip-prinsip maqâshid al-syarîah, khususnya terkait perlindungan jiwa istri dan keturunan,
Useful /
UNIMAUNIMA Namun, edukasi tentang sejarah kekristenan di Minahasa belum berkembang, hanya terdapat pada media cetak atau buku, serta melalui komunitas dengan sumberNamun, edukasi tentang sejarah kekristenan di Minahasa belum berkembang, hanya terdapat pada media cetak atau buku, serta melalui komunitas dengan sumber
ULUMUNAULUMUNA Penelitian ini mencoba memetakan pilihan sekolah pelaku terorisme di Indonesia untuk anak-anak mereka, karena informasi tentang masalah ini terbatas karenaPenelitian ini mencoba memetakan pilihan sekolah pelaku terorisme di Indonesia untuk anak-anak mereka, karena informasi tentang masalah ini terbatas karena
UINUIN Mayoritas kaum sufi masih tetap loyal dan menjalankan hukum syariat. Bahkan banyak sufi yang mengikuti kebiasaan Rasulullah Saw hingga hal-hal kecil yangMayoritas kaum sufi masih tetap loyal dan menjalankan hukum syariat. Bahkan banyak sufi yang mengikuti kebiasaan Rasulullah Saw hingga hal-hal kecil yang
UINUIN Tulisan ini menguraikan makna walad secara kritis, komprehensif dan seimbang. Dengan menggunakan metode komparatif, pengertian walad dilihat dari perspektifTulisan ini menguraikan makna walad secara kritis, komprehensif dan seimbang. Dengan menggunakan metode komparatif, pengertian walad dilihat dari perspektif