UPN VeteranUPN Veteran
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi NegaraDinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi NegaraKompetensi menjadi faktor penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik. Hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN menunjukkan bahwa kompetensi ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan kompetensi ASN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara masih memerlukan peningkatan dalam hal pengetahuan individu, keterampilan, dan konsep diri sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam rangka memastikan pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan secara efektif. BPSDM Provinsi Kalimantan Utara berada pada situasi dimana organisasi sedang dalam kondisi internal yang cukup lemah, tetapi kondisi eksternal mendukung untuk pertumbuhan organisasi. Hal ini memerlukan strategi progresif dengan memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi kelemahan yang dimiliki. Untuk itu, penyusunan dokumen prasyarat pengembangan kompetensi ASN, perencanaan program pengembangan kompetensi, pembaharuan sistem informasi, dan peningkatan sarana dan prasarana merupakan langkah strategis yang penting untuk dilakukan sebagai bahan perumusan peta jalan (road map) pengembangan kompetensi ASN.
Analisis kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi ASN yang mencakup peningkatan pengetahuan individu, keterampilan, dan konsep diri.Hal ini terlihat dari kesenjangan pengetahuan ASN mengenai regulasi dan kebijakan, kesenjangan keterampilan teknis dan manajerial, serta kesenjangan dalam konsep diri yang mencakup aspek motivasi, sikap, dan nilai-nilai yang dipegang oleh ASN dalam menjalankan tugas mereka.Hasil analisis SWOT menunjukkan BPSDM Kalimantan Utara berada disituasi di mana organisasi sedang dalam kondisi internal yang cukup lemah, tetapi kondisi eksternal mendukung untuk pertumbuhan.Oleh karena itu, di perlukan strategi progresif dengan memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi kelemahan yang dimiliki.Rekomendasi strategi yang dapat dikemukakan seperti perlunya menyusun dokumen prasyarat pengembangan kompetensi ASN, perencanaan program kompetensi, pembaharuan/pemutakhiran sistem informasi, dan perlunya meningkatkan sarana dan prasarana.Strategi tersebut dapat dirumuskan untuk menjadi roadmap pengembangan kompetensi yang dapat dijadikan pedoman dalam program dan kegiatan pengembangan kompetensi ASN.Selain itu, BPSDM Kalimantan Utara perlu melakukan evaluasi berkala untuk menyesuaikan strategi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan terkini.
1) Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi efektivitas implementasi strategi pengembangan kompetensi ASN di BPSDM Kalimantan Utara, khususnya dalam meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial melalui pelatihan berbasis teknologi. 2) Mempelajari dampak integrasi teknologi informasi, seperti e-learning, dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi program pengembangan kompetensi ASN. 3) Meneliti peran kepemimpinan dan motivasi ASN dalam mempercepat adaptasi terhadap perubahan kebijakan dan regulasi pemerintahan, serta dampaknya terhadap kinerja organisasi. Ketiga saran ini bertujuan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dalam meningkatkan kompetensi ASN, memanfaatkan peluang teknologi, dan memperkuat aspek manajerial serta kepemimpinan dalam lingkungan kerja pemerintahan.
- Analisis Strategis dan Kunci Keberhasilan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi... doi.org/10.33087/jmas.v4i1.79Analisis Strategis dan Kunci Keberhasilan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Jambi doi 10 33087 jmas v4i1 79
- Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor | Iriawan... jurnal.uisu.ac.id/index.php/mkd/article/view/3548Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor Iriawan jurnal uisu ac index php mkd article view 3548
| File size | 396.98 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UMMUMM Studi ini merekomendasikan agar amandemen terbaru Peraturan Dinas Sipil No. 34 Tahun 2024 dibatalkan dan ketentuan tentang masa kedaluwarsa pelanggaranStudi ini merekomendasikan agar amandemen terbaru Peraturan Dinas Sipil No. 34 Tahun 2024 dibatalkan dan ketentuan tentang masa kedaluwarsa pelanggaran
UMMUMM Tantangan seperti koordinasi antarlembaga yang lemah, keterbatasan partisipasi masyarakat, dan perlindungan produk unggulan yang tidak memadai semakinTantangan seperti koordinasi antarlembaga yang lemah, keterbatasan partisipasi masyarakat, dan perlindungan produk unggulan yang tidak memadai semakin
UMMUMM Kewenangan tersebut diberikan semata-mata untuk menghindari pengajuan kepailitan yang diajukan oleh kreditor atau pemegang saham kepada perusahaan efekKewenangan tersebut diberikan semata-mata untuk menghindari pengajuan kepailitan yang diajukan oleh kreditor atau pemegang saham kepada perusahaan efek
UMMUMM Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Masalah pelanggaran proses pemilihan dan sengketa hasil pemilihan belum dapat diselesaikan secara memadai. 2)Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Masalah pelanggaran proses pemilihan dan sengketa hasil pemilihan belum dapat diselesaikan secara memadai. 2)
Useful /
UPN VeteranUPN Veteran Pegawai umumnya hadir tepat waktu, melayani dengan tanggung jawab, serta memiliki kesediaan untuk membantu masyarakat. Namun, beberapa responden masihPegawai umumnya hadir tepat waktu, melayani dengan tanggung jawab, serta memiliki kesediaan untuk membantu masyarakat. Namun, beberapa responden masih
UMMUMM Pemerintah harus memprioritaskan bantuan kepada yang membutuhkan serta menegakkan akuntabilitas bagi pemegang hak yang tidak memanfaatkan atau memperpanjangPemerintah harus memprioritaskan bantuan kepada yang membutuhkan serta menegakkan akuntabilitas bagi pemegang hak yang tidak memanfaatkan atau memperpanjang
UMMUMM Analisis menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 menyebabkan penurunan signifikan dalam kualitas danAnalisis menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 menyebabkan penurunan signifikan dalam kualitas dan
UMMUMM Artikel ini berargumen bahwa harmonisasi hukum penting untuk menyelaraskan berbagai konsep hukum antar regulasi yang beragam dan secara signifikan berkontribusiArtikel ini berargumen bahwa harmonisasi hukum penting untuk menyelaraskan berbagai konsep hukum antar regulasi yang beragam dan secara signifikan berkontribusi