DHARMAWANGSADHARMAWANGSA

Law JurnalLaw Jurnal

Penguasaan dan pembawaan senjata tajam dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain. Oleh karena itu, penguasaan senjata tajam tanpa hak telah diatur sebagai tindak kriminal dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Meskipun ada alasan untuk keperluan keamanan pribadi, membawa senjata tajam tanpa hak tetap dianggap sebagai tindak pidana. Penegakan hukum telah berupaya untuk mengurangi kepemilikan senjata tajam dan penggunaannya, namun dengan perkembangan era globalisasi, senjata tajam dapat diperoleh secara online dan diproduksi secara ilegal. Hal ini meningkatkan potensi kejahatan dan mengancam keselamatan masyarakat. Penelitian ini membahas kasus kepemilikan senjata penikam oleh tersangka Taupik Lubis, yang melibatkan penggeledahan oleh kepolisian dan penemuan pisau belati milik tersangka. Tersangka mengakui bahwa senjata tajam tersebut digunakan untuk menjaga diri. Dalam putusan perkara tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap tersangka. Penelitian ini menggambarkan pentingnya penegakan hukum terkait kepemilikan senjata tajam untuk mempertahankan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana membawa senjata tajam diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak meliputi faktor internal dan eksternal.Mdn, hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk alat bukti, keterangan saksi, dan faktor pemberat/ringan, serta merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Senjata Api dan Senjata Tajam No.

Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas program pencegahan kepemilikan senjata tajam ilegal, dengan fokus pada pendekatan sosialisasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan senjata tajam. Kedua, penelitian dapat mengkaji dampak perkembangan teknologi online terhadap kemudahan peredaran senjata tajam ilegal, serta merumuskan strategi penanggulangan yang efektif. Ketiga, penting untuk meneliti faktor-faktor psikologis dan sosial yang mendorong seseorang untuk membawa senjata tajam sebagai alat perlindungan diri, sehingga dapat dirumuskan program intervensi yang tepat sasaran untuk mengurangi potensi tindak pidana.

Read online
File size665.66 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS Peran PPNS Keimigrasian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 2026More at 2026

POLTEKIMPOLTEKIM PPNS Keimigrasian memiliki wewenang dalam pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan keimigrasian, termasuk pencegahan dan penindakanPPNS Keimigrasian memiliki wewenang dalam pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan keimigrasian, termasuk pencegahan dan penindakan

JURIS Evaluasi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Pada Laporan Masyarakat Di Polsek Rio Pakava Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah 2025More at 2025

STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan SPKT Polsek Rio Pakava. Metode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan fokusPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan SPKT Polsek Rio Pakava. Metode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan fokus

JURIS Kinerja Aparat Kepolisian dalam Penyuluhan Bahaya Narkoba di Kalangan Pelajar SMA Negeri 1 Palu 2025More at 2025

STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan personel kepolisian dan pihak sekolah yang terlibat, serta dokumentasi kegiatan penyuluhan. Hasil penelitianData dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan personel kepolisian dan pihak sekolah yang terlibat, serta dokumentasi kegiatan penyuluhan. Hasil penelitian

JURIS Fungsi Pengarsipan Dalam Pelayanan Administrasi Pengajuan Pinjam Pakai Senjata Api Pada Bagian Logistik Kantor Kepolisian Resor Morowali 2025More at 2025

STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Fokus utama penelitian ini adalah memahami dinamika pelaksanaan kebijakan dalam konteks sosial yang kompleks, di mana berbagai aktor, kepentingan, danFokus utama penelitian ini adalah memahami dinamika pelaksanaan kebijakan dalam konteks sosial yang kompleks, di mana berbagai aktor, kepentingan, dan

JURIS Pengaruh Letak Luas Dan Bentuk Terhadap Pemerintahan Negara Serta Batas Negara Indonesia 2024More at 2024

STISIPWIDYAPURI SMISTISIPWIDYAPURI SMI Hasil penelitian menemukan bahwa bahwa pengaruh letak, luas dan bentuk Indonesia secara geografis politik Indonesia adalah berpengaruh pada letak astronomisHasil penelitian menemukan bahwa bahwa pengaruh letak, luas dan bentuk Indonesia secara geografis politik Indonesia adalah berpengaruh pada letak astronomis

JURIS Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Kriminologi 2022More at 2022

UNARSUNARS Pengaturan hukum terkait pengambilain kerugian negara diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undangPengaturan hukum terkait pengambilain kerugian negara diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang

JURIS Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Menguji Undang Undang Terhadap Undang Undang Dasar 2022More at 2022

UNARSUNARS Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan Lembaga Negara sebagai produk amandemen Ketiga UUD NRI Tahun 1945. Amandemen Ketiga tersebut menetapkanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan Lembaga Negara sebagai produk amandemen Ketiga UUD NRI Tahun 1945. Amandemen Ketiga tersebut menetapkan

JURIS Tafsir Hukum Klausul Tanpa Hak Dalam Pasal 2 Undang Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen Stbl 1948 Nomor 17 Dan Undang Undang Repu 2020More at 2020

UNISMAUNISMA Penelitian dilakukan secara normatif dan menunjukkan bahwa penggunaan senjata tajam tanpa kepentingan sah dapat dipidana. Hukum menentukan bahwa hanyaPenelitian dilakukan secara normatif dan menunjukkan bahwa penggunaan senjata tajam tanpa kepentingan sah dapat dipidana. Hukum menentukan bahwa hanya

Useful /

JURIS Pengaruh Senam Jantung Sehat Terhadap Kualitas Hidup Pada Lansia Di Panti Werdha Teratai Palembang 2024More at 2024

Q2LIIQ2LII Hasil penelitian didapatkan Rata-rata kualitas hidup pada lansia sebelum dilakukan senam jantung sehat adalah 108,00. Rata-rata kualitas hidup pada lansiaHasil penelitian didapatkan Rata-rata kualitas hidup pada lansia sebelum dilakukan senam jantung sehat adalah 108,00. Rata-rata kualitas hidup pada lansia

JURIS Tinjauan Hukum Penerapan Ambang Batas Parlemen Parliamentary Threshold dalam Pemilihan Umum 2023More at 2023

UNARSUNARS Penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan jumlah parpol di parlemen. Sistem multipartaiPenerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan jumlah parpol di parlemen. Sistem multipartai

JURIS Prinsip Hukum Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Pidana Dengan Pelaku Anak Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 2022More at 2022

UNARSUNARS Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memisahkan dan mengatur secara tegas tentang anak yang berhadapan dengan hukum yangUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memisahkan dan mengatur secara tegas tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang

JURIS Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Minuta Akta 2022More at 2022

UNARSUNARS Penulis menyarankan agar dilakukan pengkajian ulang terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris karena ketentuan mengenai kehilangan atau kerusakan minuta aktaPenulis menyarankan agar dilakukan pengkajian ulang terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris karena ketentuan mengenai kehilangan atau kerusakan minuta akta

ads-block-test