DAARULHUDADAARULHUDA

Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kriminologis urgensi perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses pengungkapan tindak pidana berat. Dalam praktik penegakan hukum, saksi dan korban sering berada pada posisi rentan akibat ancaman, intimidasi, tekanan psikologis, maupun risiko sosial yang dapat menghambat keberanian mereka untuk memberikan keterangan yang jujur dan lengkap. Kondisi tersebut berimplikasi langsung pada efektivitas pengungkapan kejahatan serius seperti pelanggaran hak asasi manusia berat, terorisme, dan kejahatan terorganisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh analisis teori kriminologi terkait viktimologi dan perlindungan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban merupakan instrumen krusial dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya untuk menjamin keamanan individu yang terlibat, tetapi juga untuk menjaga integritas proses peradilan. Perlindungan yang memadai mampu meningkatkan partisipasi saksi dan korban, memperkuat pembuktian, serta mendorong terwujudnya keadilan substantif. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan implementasi perlindungan saksi dan korban perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan saksi dan korban merupakan elemen penting dalam pengungkapan tindak pidana berat dari perspektif kriminologis.Perlindungan tersebut tidak hanya menjamin keselamatan fisik dan psikologis, tetapi juga meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana.Saksi dan korban yang merasa aman cenderung lebih berani dan terbuka dalam memberikan keterangan, memperkuat proses pembuktian dan pengungkapan kejahatan.Kerangka normatif, kelembagaan, dan implementasi perlindungan saksi dan korban harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk mewujudkan keadilan substantif dan penegakan hukum yang berorientasi pada nilai kemanusiaan.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas implementasi regulasi perlindungan saksi dan korban di berbagai daerah di Indonesia, dengan mempertimbangkan karakteristik sosial budaya dan tingkat kerentanan terhadap kejahatan. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada pengembangan model perlindungan saksi dan korban yang lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Ketiga, penting untuk mengkaji peran teknologi digital dalam meningkatkan efektivitas perlindungan saksi dan korban, misalnya melalui pengembangan sistem peringatan dini berbasis data atau platform komunikasi yang aman dan terenkripsi. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya penguatan sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia, sehingga dapat mewujudkan keadilan yang lebih substantif dan melindungi hak-hak dasar setiap warga negara.

  1. Normative ideas legal protection to witness and victim in criminal case | Indonesian Journal of Multidisciplinary... ijoms.internationaljournallabs.com/index.php/ijoms/article/view/945Normative ideas legal protection to witness and victim in criminal case Indonesian Journal of Multidisciplinary ijoms internationaljournallabs index php ijoms article view 945
  2. Legal Reconstruction of Witness and Victim Protection Institutions in the Criminal Justice System | Chalil... jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/44746Legal Reconstruction of Witness and Victim Protection Institutions in the Criminal Justice System Chalil jurnal unissula ac index php akta article view 44746
  3. Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes | Journal of Law and Sustainable Development.... ojs.journalsdg.org/jlss/article/view/1513Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes Journal of Law and Sustainable Development ojs journalsdg jlss article view 1513
Read online
File size312.15 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS Pengaruh Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Keberanian Masyarakat Melapor Tindak Pidana Kekerasan Berat 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Implementasi mekanisme perlindungan yang efektif tidak hanya berdampak pada keberanian individu untuk melapor, tetapi juga menciptakan lingkungan sosialImplementasi mekanisme perlindungan yang efektif tidak hanya berdampak pada keberanian individu untuk melapor, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Sesama Jenis Di Pondok Pesantren Dihubungkan Dengan Tujuan Pendidikan Pesantren 2026More at 2026

MEJAILMIAHMEJAILMIAH Peraturan yang ada belum menjelaskan mekanisme pemberian sanksi dan kategorisasi tingkat pelanggaran, menyebabkan ketidakpastian hukum. Perlindungan hukumPeraturan yang ada belum menjelaskan mekanisme pemberian sanksi dan kategorisasi tingkat pelanggaran, menyebabkan ketidakpastian hukum. Perlindungan hukum

JURIS Analisis Yuridis Balik Nama Sertifikat Tanah Ketika Pemegang Hak Meninggal Dunia dan Ahli Waris tidak Diketahui Studi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 67 Pdt G 2025 PN Bks 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 67/Pdt. G/2025/PN Bks mengungkapkan adanya hambatan administratif dalam proses pengalihan nama sertifikat tanah,Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 67/Pdt. G/2025/PN Bks mengungkapkan adanya hambatan administratif dalam proses pengalihan nama sertifikat tanah,

JURIS Pencatatan Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Faktor pendorong praktik nikah sirri antara lain aspek ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, pengaruh budaya lokal, dan keterbatasan akses terhadap pencatatanFaktor pendorong praktik nikah sirri antara lain aspek ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, pengaruh budaya lokal, dan keterbatasan akses terhadap pencatatan

JURIS The Objectives of Law from a Juridical Normative Perspective and Their Implications in the Contemporary Era 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan maqaṣid al-syarīah dalam regulasi dan praktik peradilan merupakan langkah strategis untuk membangun sistemPenelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan maqaṣid al-syarīah dalam regulasi dan praktik peradilan merupakan langkah strategis untuk membangun sistem

JURIS Generation Z Disinformation and Critical Digital Literacy Strengthening National Identity in the Social Media Era 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Artikel ini menyajikan solusi praktis: menguatkan identitas Indonesia sekaligus memerangi misinformasi melalui integrasi literasi digital kritis, kesadaranArtikel ini menyajikan solusi praktis: menguatkan identitas Indonesia sekaligus memerangi misinformasi melalui integrasi literasi digital kritis, kesadaran

JURIS Penerapan Restorative Justice dalam Kasus KDRT Antara Keadilan dan Perlindungan Korban 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Penerapan restorative justice dalam kasus KDRT harus dilakukan secara selektif, dengan pengawasan ketat dan jaminan bahwa korban dilindungi secara hukum,Penerapan restorative justice dalam kasus KDRT harus dilakukan secara selektif, dengan pengawasan ketat dan jaminan bahwa korban dilindungi secara hukum,

JURIS Juridical Analysis of Obstacles in Combating Pornography Cases at the Boalemo Police Department and a Solution Oriented Approach to Strengthen Victim Protection 2025More at 2025

MEJAILMIAHMEJAILMIAH Namun, perlindungan korban masih didominasi pendekatan represif dan belum optimal dalam pemulihan psikologis, sosial, dan ekonomi. Hambatan utama yangNamun, perlindungan korban masih didominasi pendekatan represif dan belum optimal dalam pemulihan psikologis, sosial, dan ekonomi. Hambatan utama yang

Useful /

JURIS Penetapan Usia Minimal dalam Rekrutmen Tenaga Kerja Ditinjau dari Prinsip Kesetaraan dan Larangan Diskriminasi dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Analisis normatif menunjukkan bahwa pengaturan usia minimal dalam rekrutmen tenaga kerja di Indonesia belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip kesetaraanAnalisis normatif menunjukkan bahwa pengaturan usia minimal dalam rekrutmen tenaga kerja di Indonesia belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip kesetaraan

JURIS Freies Ermessen dan Dinamika Kebijakan Publik Tantangan dalam Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Dalam konteks HKI, Freies Ermessen memengaruhi bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan ditegakkan, terutama dalam menghadapi perkembanganDalam konteks HKI, Freies Ermessen memengaruhi bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan ditegakkan, terutama dalam menghadapi perkembangan

JURIS Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Studi Putusan Nomor 311 Pid B 2022 Pn Kwg 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Kwg, pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik hukum dari perbuatan terdakwa. Berdasarkan analisis terhadap kronologi, alat bukti,Kwg, pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik hukum dari perbuatan terdakwa. Berdasarkan analisis terhadap kronologi, alat bukti,

JURIS Penataan Kelembagaan Penanganan Perkara Koneksitas Urgensi Pengaturan Kewenangan Antarpenyidik Koneksitas 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV The findings indicate that disharmony between institutional structures, legal substance, and the execution of authority—reflected in the differencesThe findings indicate that disharmony between institutional structures, legal substance, and the execution of authority—reflected in the differences

ads-block-test