DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Ketimpangan energi di Indonesia diperparah oleh praktik korupsi, seperti pada Kasus Korupsi Pertamina 2025. Penelitian ini menganalisis dampak sosial-ekonomi dari kasus tersebut sebagai bentuk pelanggaran hak warga negara atas energi yang adil. Menggunakan metode kualitatif-yuridis, temuan menunjukkan korupsi (misal: mark-up & penyelewengan subsidi) secara langsung berdampak pada rumah tangga miskin, UMKM, dan terhambatnya pembangunan di daerah 3T. Korupsi terbukti melanggar hak konstitusional. Solusi yang ditawarkan adalah rekonstruksi regulasi energi dan pembenahan fundamental tata kelola (GCG) BUMN.
Berdasarkan analisis pembahasan terhadap dua rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini menarik dua kesimpulan utama.Pertama, Kasus Korupsi Pertamina 2025 terbukti secara signifikan menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang berlapis dan melanggengkan ketimpangan energi.Dampak ini termanifestasi dalam bentuk (1) terhambatnya pembangunan infrastruktur energi di daerah 3T akibat mark-up dan penyelewengan dana, (2) menurunnya daya beli rumah tangga miskin akibat distorsi alokasi subsidi, dan (3) melemahnya daya saing UMKM yang bergantung pada energi terjangkau.Secara yuridis-filosofis, dampak ini menegaskan bahwa korupsi di sektor energi bukan hanya kerugian keuangan negara, melainkan sebuah bentuk pelanggaran sistematis terhadap hak warga negara atas energi yang adil dan terjangkau, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945.Kedua, penindakan hukum (represif) saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah sistemik ini.Solusi preventif untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan harus bertumpu pada dua pilar utama.Pilar pertama adalah rekonstruksi regulasi, terutama percepatan revisi UU Migas untuk menciptakan transparansi dan penyederhanaan tata niaga, serta transformasi skema subsidi dari komoditas menjadi subsidi langsung berbasis data by name by address.Pilar kedua adalah pembenahan fundamental tata kelola internal BUMN energi, yang mencakup penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara ketat, depolitisasi BUMN, dan penerapan transparansi digital end-to-end dalam rantai pasok.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak jangka panjang korupsi energi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah 3T, dengan membandingkan wilayah yang terkena korupsi dan yang tidak. Selain itu, perlu diteliti efektivitas sistem pelacakan digital subsidi energi dalam mengurangi manipulasi dana, khususnya melalui studi kasus di daerah dengan tingkat korupsi tinggi. Terakhir, penelitian bisa fokus pada peran kerja sama internasional dalam memperkuat transparansi tata kelola BUMN energi, dengan mempelajari model negara seperti Norwegia yang berhasil menghindari korupsi melalui depolitisasi dan standar GCG global.
| File size | 292.25 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
KAMPUSMELAYUKAMPUSMELAYU Penelitian ini menunjukkan bahwa standar halal untuk restoran tidak cukup dipahami hanya sebagai kepatuhan administratif terhadap sertifikasi, melainkanPenelitian ini menunjukkan bahwa standar halal untuk restoran tidak cukup dipahami hanya sebagai kepatuhan administratif terhadap sertifikasi, melainkan
YPIDATHUYPIDATHU Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengidentifikasi peluang penerapan jual beli perspektifPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengidentifikasi peluang penerapan jual beli perspektif
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menganalisis yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusiaPenelitian ini menganalisis yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia
UBHARAUBHARA Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis konten dengan pendekatan teori Peter Montoya 2002 yang menjelaskan bahwaPada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis konten dengan pendekatan teori Peter Montoya 2002 yang menjelaskan bahwa
USAHIDUSAHID Hasil dari analisis SWOT tersebut, dirumuskan alternatif strategi dalam pengembangan destinasi wisata Alam Santosa yang terdiri dari 4 alternatif Strategi.Hasil dari analisis SWOT tersebut, dirumuskan alternatif strategi dalam pengembangan destinasi wisata Alam Santosa yang terdiri dari 4 alternatif Strategi.
UINMADURAUINMADURA Zakat adalah wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu dan menjadi bentuk ibadah kepada Allah. Setiap negara Asia memiliki manajemen zakatZakat adalah wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu dan menjadi bentuk ibadah kepada Allah. Setiap negara Asia memiliki manajemen zakat
NEWINERANEWINERA Kesimpulannya, prinsip hukum tabir pemerintahan dapat menurunkan tingkat kabar, korupsi, dan pengaruh (KKN) serta meminimalkan kerugian negara dan meningkatkanKesimpulannya, prinsip hukum tabir pemerintahan dapat menurunkan tingkat kabar, korupsi, dan pengaruh (KKN) serta meminimalkan kerugian negara dan meningkatkan
AKRABJUARAAKRABJUARA Wanita hamil dengan kadar hemoglobin yang rendah akan membahayakan ibu dan bayinya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pasokan nutrisi dan oksigen ke plasentaWanita hamil dengan kadar hemoglobin yang rendah akan membahayakan ibu dan bayinya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pasokan nutrisi dan oksigen ke plasenta
Useful /
UMMUMM Konflik berbasis agama menjadi isu sensitif di berbagai negara; Indonesia sebagai negara ber-Tuhan sebagaimana tertuang dalam sila pertama Pancasila memunculkanKonflik berbasis agama menjadi isu sensitif di berbagai negara; Indonesia sebagai negara ber-Tuhan sebagaimana tertuang dalam sila pertama Pancasila memunculkan
UNEJUNEJ Namun, hak politik rakyat tetap terabaikan di sebagian besar negara tersebut, meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa aspek hak asasi manusia. PenelitianNamun, hak politik rakyat tetap terabaikan di sebagian besar negara tersebut, meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa aspek hak asasi manusia. Penelitian
UNEJUNEJ Caning, incarceration and fines can be imposed as punishments. The most common right recognized in human rights decisions that have ruled against anti-homosexualCaning, incarceration and fines can be imposed as punishments. The most common right recognized in human rights decisions that have ruled against anti-homosexual
UNTAGUNTAG Rumusan Slovin digunakan untuk mengambil 244 sampel guru. Sampel diambil dari populasi 624 guru yang sudah bersertifikasi. Pengujian model fit menggunakanRumusan Slovin digunakan untuk mengambil 244 sampel guru. Sampel diambil dari populasi 624 guru yang sudah bersertifikasi. Pengujian model fit menggunakan