DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Ketimpangan energi di Indonesia diperparah oleh praktik korupsi, seperti pada Kasus Korupsi Pertamina 2025. Penelitian ini menganalisis dampak sosial-ekonomi dari kasus tersebut sebagai bentuk pelanggaran hak warga negara atas energi yang adil. Menggunakan metode kualitatif-yuridis, temuan menunjukkan korupsi (misal: mark-up & penyelewengan subsidi) secara langsung berdampak pada rumah tangga miskin, UMKM, dan terhambatnya pembangunan di daerah 3T. Korupsi terbukti melanggar hak konstitusional. Solusi yang ditawarkan adalah rekonstruksi regulasi energi dan pembenahan fundamental tata kelola (GCG) BUMN.
Berdasarkan analisis pembahasan terhadap dua rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini menarik dua kesimpulan utama.Pertama, Kasus Korupsi Pertamina 2025 terbukti secara signifikan menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang berlapis dan melanggengkan ketimpangan energi.Dampak ini termanifestasi dalam bentuk (1) terhambatnya pembangunan infrastruktur energi di daerah 3T akibat mark-up dan penyelewengan dana, (2) menurunnya daya beli rumah tangga miskin akibat distorsi alokasi subsidi, dan (3) melemahnya daya saing UMKM yang bergantung pada energi terjangkau.Secara yuridis-filosofis, dampak ini menegaskan bahwa korupsi di sektor energi bukan hanya kerugian keuangan negara, melainkan sebuah bentuk pelanggaran sistematis terhadap hak warga negara atas energi yang adil dan terjangkau, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945.Kedua, penindakan hukum (represif) saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah sistemik ini.Solusi preventif untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan harus bertumpu pada dua pilar utama.Pilar pertama adalah rekonstruksi regulasi, terutama percepatan revisi UU Migas untuk menciptakan transparansi dan penyederhanaan tata niaga, serta transformasi skema subsidi dari komoditas menjadi subsidi langsung berbasis data by name by address.Pilar kedua adalah pembenahan fundamental tata kelola internal BUMN energi, yang mencakup penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara ketat, depolitisasi BUMN, dan penerapan transparansi digital end-to-end dalam rantai pasok.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak jangka panjang korupsi energi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah 3T, dengan membandingkan wilayah yang terkena korupsi dan yang tidak. Selain itu, perlu diteliti efektivitas sistem pelacakan digital subsidi energi dalam mengurangi manipulasi dana, khususnya melalui studi kasus di daerah dengan tingkat korupsi tinggi. Terakhir, penelitian bisa fokus pada peran kerja sama internasional dalam memperkuat transparansi tata kelola BUMN energi, dengan mempelajari model negara seperti Norwegia yang berhasil menghindari korupsi melalui depolitisasi dan standar GCG global.
| File size | 292.25 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
IDEREACHIDEREACH Dengan pendekatan kualitatif, studi ini menganalisis proses reformasi birokrasi sebagai instrumen antikorupsi, mengeksplorasi faktor pendorong, tantangan,Dengan pendekatan kualitatif, studi ini menganalisis proses reformasi birokrasi sebagai instrumen antikorupsi, mengeksplorasi faktor pendorong, tantangan,
UPN VeteranUPN Veteran Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan dan penguatan infrastruktur menjadi langkah penting dalam mendukung keberhasilanOleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan dan penguatan infrastruktur menjadi langkah penting dalam mendukung keberhasilan
AMSIRAMSIR Selain itu, pejabat pemerintah diharapkan memiliki sikap yang etis sebagai penyelenggara negara guna menjamin implementasi yang transparan dan akuntabelSelain itu, pejabat pemerintah diharapkan memiliki sikap yang etis sebagai penyelenggara negara guna menjamin implementasi yang transparan dan akuntabel
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengukur Akuntabilitas Politik dalam pelayanan pembuatan sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan KotaHasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengukur Akuntabilitas Politik dalam pelayanan pembuatan sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Kota
UJBUJB Kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana sudah dilakukan dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan baruKebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana sudah dilakukan dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan baru
NEWINERANEWINERA Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif hukum dengan pendekatan statuta, dikombinasikan dengan analisis konsep dan studi kasus. Hasil penelitianMetode penelitian yang digunakan adalah metode normatif hukum dengan pendekatan statuta, dikombinasikan dengan analisis konsep dan studi kasus. Hasil penelitian
IFTKLEDALEROIFTKLEDALERO Karena itu intervensi negara terhadap pasar menjadi penting dan harus dilakukan terutama ketika keadilan sosial atau ekonomi terancam. Keadilan sosialKarena itu intervensi negara terhadap pasar menjadi penting dan harus dilakukan terutama ketika keadilan sosial atau ekonomi terancam. Keadilan sosial
IFTKLEDALEROIFTKLEDALERO Warga negara Indonesia menegaskan identitas mereka yang religius dan pada saat yang sama nasional. Sebagai warga negara, di satu sisi, kita memberikanWarga negara Indonesia menegaskan identitas mereka yang religius dan pada saat yang sama nasional. Sebagai warga negara, di satu sisi, kita memberikan
Useful /
UPN VeteranUPN Veteran Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan profesionalisme kerja pegawai berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat penerima bantuanHasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan profesionalisme kerja pegawai berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat penerima bantuan
UPN VeteranUPN Veteran Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Hulu ke Hilir Dinas Lingkugan Hidup Kota Payakumbuh dalam Pengelolaan Sampah belum efektif, karena berdasarkanHasil penelitian menunjukkan bahwa program Hulu ke Hilir Dinas Lingkugan Hidup Kota Payakumbuh dalam Pengelolaan Sampah belum efektif, karena berdasarkan
IFTKLEDALEROIFTKLEDALERO Pengaruh budaya kapitalisme menolak nilai-nilai lokal dan menciptakan alienasi individual. Untuk melawan efek negatif ini, perlu mengubah sistem etikaPengaruh budaya kapitalisme menolak nilai-nilai lokal dan menciptakan alienasi individual. Untuk melawan efek negatif ini, perlu mengubah sistem etika
IFTKLEDALEROIFTKLEDALERO , sementara bagi yang kedua, Apa saja norma-norma yang harus kuturuti agar tindakanku baik secara moral. Bila kualitas hidup moral pelaku dijadikan sebagai, sementara bagi yang kedua, Apa saja norma-norma yang harus kuturuti agar tindakanku baik secara moral. Bila kualitas hidup moral pelaku dijadikan sebagai