DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Ketimpangan energi di Indonesia diperparah oleh praktik korupsi, seperti pada Kasus Korupsi Pertamina 2025. Penelitian ini menganalisis dampak sosial-ekonomi dari kasus tersebut sebagai bentuk pelanggaran hak warga negara atas energi yang adil. Menggunakan metode kualitatif-yuridis, temuan menunjukkan korupsi (misal: mark-up & penyelewengan subsidi) secara langsung berdampak pada rumah tangga miskin, UMKM, dan terhambatnya pembangunan di daerah 3T. Korupsi terbukti melanggar hak konstitusional. Solusi yang ditawarkan adalah rekonstruksi regulasi energi dan pembenahan fundamental tata kelola (GCG) BUMN.
Berdasarkan analisis pembahasan terhadap dua rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini menarik dua kesimpulan utama.Pertama, Kasus Korupsi Pertamina 2025 terbukti secara signifikan menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang berlapis dan melanggengkan ketimpangan energi.Dampak ini termanifestasi dalam bentuk (1) terhambatnya pembangunan infrastruktur energi di daerah 3T akibat mark-up dan penyelewengan dana, (2) menurunnya daya beli rumah tangga miskin akibat distorsi alokasi subsidi, dan (3) melemahnya daya saing UMKM yang bergantung pada energi terjangkau.Secara yuridis-filosofis, dampak ini menegaskan bahwa korupsi di sektor energi bukan hanya kerugian keuangan negara, melainkan sebuah bentuk pelanggaran sistematis terhadap hak warga negara atas energi yang adil dan terjangkau, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945.Kedua, penindakan hukum (represif) saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah sistemik ini.Solusi preventif untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan harus bertumpu pada dua pilar utama.Pilar pertama adalah rekonstruksi regulasi, terutama percepatan revisi UU Migas untuk menciptakan transparansi dan penyederhanaan tata niaga, serta transformasi skema subsidi dari komoditas menjadi subsidi langsung berbasis data by name by address.Pilar kedua adalah pembenahan fundamental tata kelola internal BUMN energi, yang mencakup penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara ketat, depolitisasi BUMN, dan penerapan transparansi digital end-to-end dalam rantai pasok.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak jangka panjang korupsi energi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah 3T, dengan membandingkan wilayah yang terkena korupsi dan yang tidak. Selain itu, perlu diteliti efektivitas sistem pelacakan digital subsidi energi dalam mengurangi manipulasi dana, khususnya melalui studi kasus di daerah dengan tingkat korupsi tinggi. Terakhir, penelitian bisa fokus pada peran kerja sama internasional dalam memperkuat transparansi tata kelola BUMN energi, dengan mempelajari model negara seperti Norwegia yang berhasil menghindari korupsi melalui depolitisasi dan standar GCG global.
| File size | 292.25 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
ASIANPUBLISHERASIANPUBLISHER Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan angkutan barang seperti pengawasan di ruas jalan utama dan wilayah rawan pelanggaran,Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan angkutan barang seperti pengawasan di ruas jalan utama dan wilayah rawan pelanggaran,
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan batasPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan batas
STIEMADANISTIEMADANI Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku korupsi paling banyak berasal dari kepala desa dan aparaturnya, dengan dukungan dari lembaga supra desa yangHasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku korupsi paling banyak berasal dari kepala desa dan aparaturnya, dengan dukungan dari lembaga supra desa yang
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan Dana Desa di Desa GunungTeguh sudah dijalankan, meskipun belum optimal.Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan Dana Desa di Desa GunungTeguh sudah dijalankan, meskipun belum optimal.
SINOMICSJOURNALSINOMICSJOURNAL Melalui pendekatan kualitatif dengan tinjauan literatur, penelitian ini menemukan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan melalui restrukturisasi organisasi,Melalui pendekatan kualitatif dengan tinjauan literatur, penelitian ini menemukan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan melalui restrukturisasi organisasi,
DINASTIREVDINASTIREV Urusan yang menjadi urusan dari daerah, hendaklah ditangani dengan serius dan mengandung asas-asas pemerintahan yang baik. Agar kedepannya proses desentralisasiUrusan yang menjadi urusan dari daerah, hendaklah ditangani dengan serius dan mengandung asas-asas pemerintahan yang baik. Agar kedepannya proses desentralisasi
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Undang-Undang ini merupakan hasil kodifikasi Hukum Pemilu yang menggabungkan tiga Undang-Undang sektoral menjadi peraturan perundang-undangan yang lebihUndang-Undang ini merupakan hasil kodifikasi Hukum Pemilu yang menggabungkan tiga Undang-Undang sektoral menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih
NEWINERANEWINERA Prinsip tabir pemerintahan dapat membatasi atau mencegah tindakan ilegal yang dilakukan pemerintah dan stafnya untuk kepentingan pribadi atau memperkayaPrinsip tabir pemerintahan dapat membatasi atau mencegah tindakan ilegal yang dilakukan pemerintah dan stafnya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya
Useful /
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Hal ini menegaskan bahwa faktor kemudahan penggunaan dan keamanan menjadi pendorong utama minat mahasiswa dalam memanfaatkan bank digital, sedangkan pengaruhHal ini menegaskan bahwa faktor kemudahan penggunaan dan keamanan menjadi pendorong utama minat mahasiswa dalam memanfaatkan bank digital, sedangkan pengaruh
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Profesi akuntan memiliki peran penting dalam dunia bisnis dan ekonomi sebagai penyedia informasi keuangan yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan.Profesi akuntan memiliki peran penting dalam dunia bisnis dan ekonomi sebagai penyedia informasi keuangan yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan.
SALNESIASALNESIA WHO (2019) mencatat 1,9 miliar wanita usia subur di dunia dan 1,1 miliar di antaranya memerlukan layanan keluarga berencana. Kegiatan ini bertujuan meningkatkanWHO (2019) mencatat 1,9 miliar wanita usia subur di dunia dan 1,1 miliar di antaranya memerlukan layanan keluarga berencana. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan
NEWINERANEWINERA Masyarakat Bugis-Makassar memiliki keyakinan terhadap ritual Assongka Bala sebagai bagian dari nilai tradisional yang memengaruhi pengetahuan dan perilakuMasyarakat Bugis-Makassar memiliki keyakinan terhadap ritual Assongka Bala sebagai bagian dari nilai tradisional yang memengaruhi pengetahuan dan perilaku