MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI
AMMA : Jurnal Pengabdian MasyarakatAMMA : Jurnal Pengabdian MasyarakatKecamatan Namorambe merupakan desa yang warganya dalam kehidupan sehari-hari sudah akrab pada teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat Desa Kenangan Baru perlu memahami apa yang dimaksud dengan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh seseorang, pejabat pemerintah, atau pejabat. Metode pelaksanaan dilakukan dengan ceramah dan diskusi dengan masyarakat disertai dengan tanya jawab. Hasilnya menunjukkan upaya penegakan hukum melalui pendekatan humanism merupakan gerakan membangkitkan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh masyarakat dengan tujuan agar terciptanya kesadaran hukum yang mumpuni dan terhindar dari celah hukum dengan cara heart to Mind, pendekatan komunikasi (dialog), mediasi, pendekatan persahabatan dan pendekatan kekeluargaan yang telah oleh Pemerintahan Desa bersama tokoh masyarakat setempat sehingga di dapatkan output yang jelas dan terhindar dari masalah hukum.
Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilarang baik secara hukum maupun secara etika akibat kurangnya kesadaran hukum, dan bertentangan dengan hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum.Tidak terjaminnya hak perlindungan hukum bagi setiap warga negara dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, yang merupakan tujuan negara Indonesia.Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan dengan memperjelas definisi pungli dan menghindari tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain.
Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas pendekatan humanis dalam penegakan hukum terkait pungli di tingkat desa, dengan fokus pada bagaimana nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal dapat diintegrasikan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan praktik tersebut. Selain itu, perlu dilakukan studi mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait pungli, termasuk peran pendidikan, sosialisasi hukum, dan akses informasi. Terakhir, penelitian dapat diarahkan untuk mengembangkan model pengawasan yang lebih efektif dan terkoordinasi antara Satgas Saber Pungli, Ombudsman, dan masyarakat sipil, guna memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta meminimalkan potensi terjadinya praktik pungli di masa mendatang. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
| File size | 288.29 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
RCRSRCRS Pada akhirnya, diharapkan studi ini dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang perdamaian dan bagaimana mewujudkannya dalamPada akhirnya, diharapkan studi ini dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang perdamaian dan bagaimana mewujudkannya dalam
DAARULHUDADAARULHUDA Selain itu, belum adanya pengaturan hukum yang spesifik mengenai mekanisme KIP-K Aspirasi menimbulkan persoalan kepastian hukum, akuntabilitas, serta potensiSelain itu, belum adanya pengaturan hukum yang spesifik mengenai mekanisme KIP-K Aspirasi menimbulkan persoalan kepastian hukum, akuntabilitas, serta potensi
LAKASPIALAKASPIA Data diperoleh dari 20 siswa peserta ekstrakurikuler tari melalui kuesioner tertutup skala Likert 4 poin yang terdiri dari 15 indikator pada tiga aspek,Data diperoleh dari 20 siswa peserta ekstrakurikuler tari melalui kuesioner tertutup skala Likert 4 poin yang terdiri dari 15 indikator pada tiga aspek,
LAKASPIALAKASPIA The findings indicate that Acehnese communication tends to emphasize politeness, caution, and indirect strategies in both verbal and nonverbal forms. TheseThe findings indicate that Acehnese communication tends to emphasize politeness, caution, and indirect strategies in both verbal and nonverbal forms. These
DAARULHUDADAARULHUDA Konstitusi berperan sebagai hukum dasar tertinggi yang membatasi kekuasaan negara, menjamin hak-hak konstitusional warga negara, serta menegakkan prinsipKonstitusi berperan sebagai hukum dasar tertinggi yang membatasi kekuasaan negara, menjamin hak-hak konstitusional warga negara, serta menegakkan prinsip
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Namun, kewenangan tersebut dibatasi oleh prinsip otonomi daerah, akuntabilitas publik, dan pengawasan yudisial. Pelaksanaan PSN efektif ketika didukungNamun, kewenangan tersebut dibatasi oleh prinsip otonomi daerah, akuntabilitas publik, dan pengawasan yudisial. Pelaksanaan PSN efektif ketika didukung
AKMICIREBONAKMICIREBON Tantangan utama meliputi kurangnya kualifikasi, kompetensi, infrastruktur ICT, proses evaluasi yang tidak efektif, serta terbatasnya akses pelatihan danTantangan utama meliputi kurangnya kualifikasi, kompetensi, infrastruktur ICT, proses evaluasi yang tidak efektif, serta terbatasnya akses pelatihan dan
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Kesiapan anak meliputi kesiapan belajar, fisik, kemampuan sosial, kematangan emosional, berpikir, dan berkomunikasi. NST adalah alat ukur yang mampu mengukurKesiapan anak meliputi kesiapan belajar, fisik, kemampuan sosial, kematangan emosional, berpikir, dan berkomunikasi. NST adalah alat ukur yang mampu mengukur
Useful /
UMPOUMPO Pengelolaan bandha wakaf dalam layanan kesehatan terbagi menjadi dua klinik, yaitu Klinik Masjid Agung Semarang dan Klinik Masjid Agung Jawa Tengah. Kedepannya,Pengelolaan bandha wakaf dalam layanan kesehatan terbagi menjadi dua klinik, yaitu Klinik Masjid Agung Semarang dan Klinik Masjid Agung Jawa Tengah. Kedepannya,
LAKASPIALAKASPIA Meskipun literatur agama melimpah, studi komparatif kritis melalui lensa epistemologis masih terbatas. Penelitian ini menganalisis divergensi epistemologisMeskipun literatur agama melimpah, studi komparatif kritis melalui lensa epistemologis masih terbatas. Penelitian ini menganalisis divergensi epistemologis
LAKASPIALAKASPIA Tradisi penafsiran membedakan tafsir dan tawīl, di mana tafsir lebih dekat pada makna lahiriah, sementara tawīl memungkinkan makna implikatif. TradisiTradisi penafsiran membedakan tafsir dan tawīl, di mana tafsir lebih dekat pada makna lahiriah, sementara tawīl memungkinkan makna implikatif. Tradisi
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam harmonisasi hukum kontrak internasional dan menyediakan panduan praktis bagi para pemangku kepentinganDengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam harmonisasi hukum kontrak internasional dan menyediakan panduan praktis bagi para pemangku kepentingan